DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan menambah wawasan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu adanya penambahan ilmu pengetahuan, salah satu cara dengan memberi kesempatan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Mengikuti Pendidikan Strata-2 dan Strata-3 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 2 Luar Negeri bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN STRATA-2 DAN STRATA-3 LUAR NEGERI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) Luar Negeri adalah pendidikan Perguruan Tinggi Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) di Luar Negeri yang diikuti oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
2.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di Unit Organisasi (U.O.) Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 3
4.Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat Petubel adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang memperoleh beasiswa untuk mengikuti pendidikan perguruan tinggi di luar negeri.
5.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara pendidikan kepada Petubel sebagai biaya untuk mengikuti pendidikan.
6.Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi di luar negeri dan terikat kerja sama dengan Kementerian Pertahanan.
7.Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata rata dari seluruh mata kuliah yang tercantum pada ijazah dengan skala 4 (empat).
8.Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
10.Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan selama mengikuti Pendidikan Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Negara Penyelenggara.
(2)Beasiswa sebagaima dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah bantuan luar negeri dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 3

(1)Program studi yang diikuti Petubel ditentukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Lama pendidikan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negara Penyelenggara.
(3)Petubel yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, bukan kelalaiannya diberi perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) semester atas rekomendasi perguruan tinggi Negara Penyelenggara dan persetujuan Dirjen Kuathan Kemhan melalui Athan RI/Perwakilan Militer setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 4

BAB II

PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 4

Persyaratan umum untuk mengikuti Pendidikan Luar Negeri:

a.Perwira TNI dan PNS Kemhan Golongan III ke atas;
b.memenuhi persyaratan administrasi;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.tidak terlibat dalam masalah hukum;
e.memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara; dan
f.tidak sedang dalam mengikuti pendidikan.

Pasal 5

Persyaratan khusus untuk mengikuti Pendidikan Luar Negeri:

a.Program Strata 2 (S-2) ditentukan sebagai berikut:
1. 1.berijazah Strata 1 (S-1) dengan IPK paling rendah 3 (tiga), lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B dan atau lulusan S-1 luar negeri yang disetarakan;
2. 2.usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. 3.pangkat Prajurit paling rendah Kapten dan golongan kepangkatan PNS paling rendah III/b; dan
4. 4.nilai bahasa Inggris setara dengan Toefl paling rendah 500 (lima ratus) atau nilai bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan Negara Penyelenggara.
b.Program Strata 3 (S-3)ditentukan sebagai berikut:
1. 1.berijazah Strata 2 (S-2) dengan dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima), lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B dan atau lulusan S-2 luar negeri yang disetarakan;
2. 2.usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
3. 3.pangkat Prajurit paling rendah Mayor dan golongan kepangkatan PNS paling rendah III/c masa dinas dalam golongan paling singkat 2 (dua) tahun; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 5
4. 4.nilai bahasa Inggris setara dengan Toefl paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) atau nilai bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan Negara Penyelenggara.

Pasal 6

Seleksi bagi Calon Petubel dilaksanakan pada:

a.Tingkat U.O. oleh:
1. 1.Mabes TNI untuk Calon Petubel dari U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan; dan/atau
2. 2.Ropeg Setjen Kemhan untuk Calon Petubel dari U.O. Kemhan.
b.Tingkat Pusat oleh:
1. 1.Kemhan dalam hal ini Direktorat Sumber Daya Manusia Ditjen Kuathan Kemhan; dan/atau
2. 2.Negara Penyelenggara.

Pasal 7

(1)Pengajuan Calon Petubel diusulkan secara berjenjang oleh Kasatker kepada:
1. a.Aspers Panglima TNI bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; dan
2. b.Karopeg Setjen Kemhan bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan.
(2)Aspers Panglima TNI dan Karopeg Setjen Kemhan menghimpun dan menyeleksi administrasi Calon Petubel sesuai bidang yang dibutuhkan.
(3)Aspers Panglima TNI dan Karopeg Setjen Kemhan mengirim pengajuan Calon Petubel kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan.
(4)Dirjen Kuathan Kemhan menghimpun, menyeleksi administrasi dan menentukan Calon Petubel.
(5)Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan Calon Petubel hasil seleksi kepada Menteri.
(6)Calon Petubel yang disetujui oleh Menteri ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 6

Pasal 8

Calon Petubel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dikirim oleh Dirjen Strahan Kemhan ke Negara Penyelenggara.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Tataran kewenangan Tingkat Kemhan yaitu:

a.Menteri;
b.Dirjen Kuathan Kemhan;
c.Dirjen Renhan Kemhan;
d.Dirjen Strahan Kemhan; dan
e.Karopeg Setjen Kemhan.

Pasal 10

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a untuk menetapkan:

a.kebijakan pemberian beasiswa;
b.jenis bidang pendidikan;
c.jumlah alokasi calon Petubel;
d.Negara Penyelenggara
e.pengangkatan dan pemberhentian Petubel; dan
f.pemberian sanksi bagi Petubel.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan menambah wawasan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu adanya penambahan ilmu pengetahuan, salah satu cara dengan memberi kesempatan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN STRATA-2 DAN STRATA-3 LUAR NEGERI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) Luar Negeri adalah pendidikan Perguruan Tinggi Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) di Luar Negeri yang diikuti oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
2.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di Unit Organisasi (U.O.) Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 3
4.Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat Petubel adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang memperoleh beasiswa untuk mengikuti pendidikan perguruan tinggi di luar negeri.
5.Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara pendidikan kepada Petubel sebagai biaya untuk mengikuti pendidikan.
6.Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi di luar negeri dan terikat kerja sama dengan Kementerian Pertahanan.
7.Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata rata dari seluruh mata kuliah yang tercantum pada ijazah dengan skala 4 (empat).
8.Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
10.Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

Pasal 2

(1)Beasiswa diberikan selama mengikuti Pendidikan Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Negara Penyelenggara.
(2)Beasiswa sebagaima dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah bantuan luar negeri dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 3

(1)Program studi yang diikuti Petubel ditentukan sesuai kebutuhan organisasi.
(2)Lama pendidikan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negara Penyelenggara.
(3)Petubel yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, bukan kelalaiannya diberi perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) semester atas rekomendasi perguruan tinggi Negara Penyelenggara dan persetujuan Dirjen Kuathan Kemhan melalui Athan RI/Perwakilan Militer setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 4

BAB II

PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 4

Persyaratan umum untuk mengikuti Pendidikan Luar Negeri:

a.Perwira TNI dan PNS Kemhan Golongan III ke atas;
b.memenuhi persyaratan administrasi;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.tidak terlibat dalam masalah hukum;
e.memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara; dan
f.tidak sedang dalam mengikuti pendidikan.

Pasal 5

Persyaratan khusus untuk mengikuti Pendidikan Luar Negeri:

a.Program Strata 2 (S-2) ditentukan sebagai berikut:
1. 1.berijazah Strata 1 (S-1) dengan IPK paling rendah 3 (tiga), lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B dan atau lulusan S-1 luar negeri yang disetarakan;
2. 2.usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. 3.pangkat Prajurit paling rendah Kapten dan golongan kepangkatan PNS paling rendah III/b; dan
4. 4.nilai bahasa Inggris setara dengan Toefl paling rendah 500 (lima ratus) atau nilai bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan Negara Penyelenggara.
b.Program Strata 3 (S-3)ditentukan sebagai berikut:
1. 1.berijazah Strata 2 (S-2) dengan dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima), lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B dan atau lulusan S-2 luar negeri yang disetarakan;
2. 2.usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
3. 3.pangkat Prajurit paling rendah Mayor dan golongan kepangkatan PNS paling rendah III/c masa dinas dalam golongan paling singkat 2 (dua) tahun; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 5
4. 4.nilai bahasa Inggris setara dengan Toefl paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) atau nilai bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan Negara Penyelenggara.

Pasal 6

Seleksi bagi Calon Petubel dilaksanakan pada:

a.Tingkat U.O. oleh:
1. 1.Mabes TNI untuk Calon Petubel dari U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan; dan/atau
2. 2.Ropeg Setjen Kemhan untuk Calon Petubel dari U.O. Kemhan.
b.Tingkat Pusat oleh:
1. 1.Kemhan dalam hal ini Direktorat Sumber Daya Manusia Ditjen Kuathan Kemhan; dan/atau
2. 2.Negara Penyelenggara.

Pasal 7

(1)Pengajuan Calon Petubel diusulkan secara berjenjang oleh Kasatker kepada:
1. a.Aspers Panglima TNI bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; dan
2. b.Karopeg Setjen Kemhan bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan.
(2)Aspers Panglima TNI dan Karopeg Setjen Kemhan menghimpun dan menyeleksi administrasi Calon Petubel sesuai bidang yang dibutuhkan.
(3)Aspers Panglima TNI dan Karopeg Setjen Kemhan mengirim pengajuan Calon Petubel kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan.
(4)Dirjen Kuathan Kemhan menghimpun, menyeleksi administrasi dan menentukan Calon Petubel.
(5)Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan Calon Petubel hasil seleksi kepada Menteri.
(6)Calon Petubel yang disetujui oleh Menteri ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.208 6

Pasal 8

Calon Petubel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dikirim oleh Dirjen Strahan Kemhan ke Negara Penyelenggara.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Tataran kewenangan Tingkat Kemhan yaitu:

a.Menteri;
b.Dirjen Kuathan Kemhan;
c.Dirjen Renhan Kemhan;
d.Dirjen Strahan Kemhan; dan
e.Karopeg Setjen Kemhan.

Pasal 10

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a untuk menetapkan:

a.kebijakan pemberian beasiswa;
b.jenis bidang pendidikan;
c.jumlah alokasi calon Petubel;
d.Negara Penyelenggara
e.pengangkatan dan pemberhentian Petubel; dan
f.pemberian sanksi bagi Petubel.