DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/III/2007 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.374 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tamu Luar Negeri adalah Warga Negara Asing (WNA) negara sahabat yang melaksanakan kunjungan kepada www.peraturan.go.id 2016, No.374 pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan secara perorangan atau rombongan atas nama negara/pemerintahan/organisasi internasional/ lembaga pendidikan/badan usaha/organisasi resmi lainnya atau pribadi yang telah mendapatkan persetujuan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia.
2.Undangan Resmi adalah undangan pejabat Kemhan yang disampaikan melalui surat resmi (official letter) kepada pejabat negara/pemerintahan/organisasi internasional/badan usaha atau pribadi untuk melaksanakan kunjungan ke lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Kunjungan Kehormatan (Courtessy Call) adalah pertemuan resmi yang dilakukan Tamu Luar Negeri yang bersifat simbolik dengan maksud untuk memperkenalkan diri atau berpamitan maupun mempererat hubungan baik namun tidak secara khusus membahas hal tertentu secara mendalam.
4.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
5.Mitra Tetap adalah Tamu Luar Negeri yang memiliki ikatan kerja untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan Kementerian Pertahanan yang melakukan interaksi secara berulang dengan pejabat Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tertentu.
6.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Tamu Luar Negeri dalam kegiatan penerimaan tamu.
7.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara yang menjadi bagian dari kegiatan penerimaan tamu. www.peraturan.go.id 2016, No.374
8.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Tamu Luar Negeri.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Pejabat Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pejabat Kemhan adalah pegawai Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan dalam organisasi Kementerian Pertahanan paling rendah eselon III.
12.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Pertahanan.
13.Surat Keterangan Security Clearence yang selanjutnya disebut Security Clearence adalah suatu bentuk izin tertulis bagi warga negara asing baik militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asintel Panglima TNI atas nama Panglima TNI yang menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.
14.Surat Jalan adalah suatu bentuk izin tertulis bagi Tamu Luar Negeri untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dikeluarkan Dirjen Strahan Kemhan setelah Tamu Luar Negeri dimaksud memperoleh Security Clearence.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan;
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dapat www.peraturan.go.id 2016, No.374 dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta menjamin penghormatan bagi Tamu Luar Negeri sesuai kedudukannya yang selaras dengan norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 3

Penerimaan Tamu Luar Negeri diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kebangsaan dan budaya Indonesia yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang kebhinekaan dan mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia;
b.legitimasi dan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebiasaan internasional yang berlaku dalam tata pergaulan internasional, yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan dan/atau kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan internasional;
c.keamanan, ketertiban dan kelancaran yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri harus menjamin keamanan Tamu Luar Negeri selama berada di Indonesia serta rangkaian kegiatannya dapat terselenggara dengan tertib dan lancar; dan
d.timbal balik (reciprocal) yaitu Tamu Luar Negeri menerima perlakuan yang setimpal atau setara dengan perlakuan yang diterima pejabat Kemhan pada saat melaksanakan kunjungan ke negera lain.

Pasal 4

Penerimaan Tamu Luar Negeri merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menerima Tamu Luar Negeri dengan mempedomani kaidah, norma, dan kebiasaan dalam tata pergaulan internasional dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama internasional di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.374

Pasal 5

Kunjungan Tamu Luar Negeri ke lingkungan Kemhan didasarkan pada:

a.undangan resmi pejabat Kemhan;
b.permintaan pihak Tamu Luar Negeri; dan
c.adanya ikatan kerja dengan pihak Kemhan untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagai mitra tetap.

BAB II

PENGGOLONGAN KUNJUNGAN DAN KLASIFIKASI TAMU

Pasal 6

Kunjungan Tamu Luar Negeri digolongkan menjadi:

a.kunjungan kepada Menteri/Sekjen Kemhan; dan
b.kunjungan kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan.

Pasal 7

(1)Klasifikasi Tamu Luar Negeri terdiri atas:
1. a.klasifikasi A;
2. b.klasifikasi B;
3. c.klasifikasi C; dan
4. d.klasifikasi D.
(2)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Menteri/Wakil Menteri Pertahanan atau yang disamakan dengan Menteri Pertahanan yang berkunjung kepada Menteri.
(3)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B1 yaitu pejabat yang disamakan dengan Sekjen Kemhan yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan.
2. b.Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B2 yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu: www.peraturan.go.id 2016, No.374
  1. 1.Menteri /Wakil Menteri selain Menteri/ Wakil Menteri Pertahanan;
  2. 2.Pemimpin Organisasi Internasional;
  3. 3.Panglima Angkatan Bersenjata;
  4. 4.Kepala Staf Angkatan;
  5. 5.Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
  6. 6.Pejabat negara; dan
  7. 7.Pejabat pemerintahan setingkat eselon I.
(4)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
1. a.Atase Pertahanan;
2. b.utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
3. c.perorangan.
(5)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkunjung kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
1. a.Pejabat negara;
2. b.Pejabat pemerintahan setingkat eselon I;
3. c.Atase Pertahanan;
4. d.utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
5. e.perorangan.

Pasal 8

Tamu Luar Negeri dapat memperoleh pelayanan dan fasilitas sebagai tamu Very Important Person (VIP) yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan jabatan tamu dengan strata jabatan di Indonesia, status sosial, kepantasan sesuai kebiasaan dalam tata pergaulan internasional serta memperhatikan asas timbal balik (reciprocal). www.peraturan.go.id 2016, No.374

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Tamu Luar Negeri yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keimigrasian:

a.memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali Tamu Luar Negeri dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
b.memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
c.tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 10

(1)Tamu Luar Negeri tidak diizinkan membawa senjata api.
(2)Dalam hal Tamu Luar Negeri meminta izin untuk membawa senjata api harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/III/2007 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tamu Luar Negeri adalah Warga Negara Asing (WNA) negara sahabat yang melaksanakan kunjungan kepada www.peraturan.go.id 2016, No.374 pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan secara perorangan atau rombongan atas nama negara/pemerintahan/organisasi internasional/ lembaga pendidikan/badan usaha/organisasi resmi lainnya atau pribadi yang telah mendapatkan persetujuan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia.
2.Undangan Resmi adalah undangan pejabat Kemhan yang disampaikan melalui surat resmi (official letter) kepada pejabat negara/pemerintahan/organisasi internasional/badan usaha atau pribadi untuk melaksanakan kunjungan ke lingkungan Kementerian Pertahanan.
3.Kunjungan Kehormatan (Courtessy Call) adalah pertemuan resmi yang dilakukan Tamu Luar Negeri yang bersifat simbolik dengan maksud untuk memperkenalkan diri atau berpamitan maupun mempererat hubungan baik namun tidak secara khusus membahas hal tertentu secara mendalam.
4.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
5.Mitra Tetap adalah Tamu Luar Negeri yang memiliki ikatan kerja untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan Kementerian Pertahanan yang melakukan interaksi secara berulang dengan pejabat Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tertentu.
6.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Tamu Luar Negeri dalam kegiatan penerimaan tamu.
7.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara yang menjadi bagian dari kegiatan penerimaan tamu. www.peraturan.go.id 2016, No.374
8.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Tamu Luar Negeri.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Pejabat Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pejabat Kemhan adalah pegawai Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan dalam organisasi Kementerian Pertahanan paling rendah eselon III.
12.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Pertahanan.
13.Surat Keterangan Security Clearence yang selanjutnya disebut Security Clearence adalah suatu bentuk izin tertulis bagi warga negara asing baik militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asintel Panglima TNI atas nama Panglima TNI yang menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.
14.Surat Jalan adalah suatu bentuk izin tertulis bagi Tamu Luar Negeri untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dikeluarkan Dirjen Strahan Kemhan setelah Tamu Luar Negeri dimaksud memperoleh Security Clearence.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan;
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dapat www.peraturan.go.id 2016, No.374 dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta menjamin penghormatan bagi Tamu Luar Negeri sesuai kedudukannya yang selaras dengan norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 3

Penerimaan Tamu Luar Negeri diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kebangsaan dan budaya Indonesia yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang kebhinekaan dan mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia;
b.legitimasi dan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebiasaan internasional yang berlaku dalam tata pergaulan internasional, yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan dan/atau kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan internasional;
c.keamanan, ketertiban dan kelancaran yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri harus menjamin keamanan Tamu Luar Negeri selama berada di Indonesia serta rangkaian kegiatannya dapat terselenggara dengan tertib dan lancar; dan
d.timbal balik (reciprocal) yaitu Tamu Luar Negeri menerima perlakuan yang setimpal atau setara dengan perlakuan yang diterima pejabat Kemhan pada saat melaksanakan kunjungan ke negera lain.

Pasal 4

Pasal 5

Kunjungan Tamu Luar Negeri ke lingkungan Kemhan didasarkan pada:

a.undangan resmi pejabat Kemhan;
b.permintaan pihak Tamu Luar Negeri; dan
c.adanya ikatan kerja dengan pihak Kemhan untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagai mitra tetap.

BAB II

PENGGOLONGAN KUNJUNGAN DAN KLASIFIKASI TAMU

Pasal 6

Kunjungan Tamu Luar Negeri digolongkan menjadi:

a.kunjungan kepada Menteri/Sekjen Kemhan; dan
b.kunjungan kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan.

Pasal 7

(1)Klasifikasi Tamu Luar Negeri terdiri atas:
1. a.klasifikasi A;
2. b.klasifikasi B;
3. c.klasifikasi C; dan
4. d.klasifikasi D.
(2)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Menteri/Wakil Menteri Pertahanan atau yang disamakan dengan Menteri Pertahanan yang berkunjung kepada Menteri.
(3)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B1 yaitu pejabat yang disamakan dengan Sekjen Kemhan yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan.
2. b.Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B2 yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu: www.peraturan.go.id 2016, No.374
  1. 1.Menteri /Wakil Menteri selain Menteri/ Wakil Menteri Pertahanan;
  2. 2.Pemimpin Organisasi Internasional;
  3. 3.Panglima Angkatan Bersenjata;
  4. 4.Kepala Staf Angkatan;
  5. 5.Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
  6. 6.Pejabat negara; dan
  7. 7.Pejabat pemerintahan setingkat eselon I.
(4)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
1. a.Atase Pertahanan;
2. b.utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
3. c.perorangan.
(5)Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkunjung kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
1. a.Pejabat negara;
2. b.Pejabat pemerintahan setingkat eselon I;
3. c.Atase Pertahanan;
4. d.utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
5. e.perorangan.

Pasal 8

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Tamu Luar Negeri yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keimigrasian:

a.memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali Tamu Luar Negeri dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
b.memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
c.tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 10

(1)Tamu Luar Negeri tidak diizinkan membawa senjata api.
(2)Dalam hal Tamu Luar Negeri meminta izin untuk membawa senjata api harus mengikuti peraturan perundang-undangan.