DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); 2021, No. 243
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
2.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3.Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
4.Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 2021, No. 243
5.Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk menyelenggarakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan Komponen Cadangan;
b.penetapan Komponen Cadangan; dan
c.pembinaan Komponen Cadangan

Pasal 3

Pembentukan, penetapan dan/atau pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap unsur:

a.warga negara;
b.Sumber Daya Alam;
c.Sumber Daya Buatan; dan/atau
d.Sarana dan Prasarana Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 4

Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi: 2021, No. 243

a.Komponen Cadangan matra darat;
b.Komponen Cadangan matra laut; dan
c.Komponen Cadangan matra udara.

Pasal 5

(1)Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:
1. a.pendaftaran;
2. b.seleksi;
3. c.pelatihan dasar kemiliteran; dan
4. d.penetapan.
(2)Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanaan.

Pasal 6

(1)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan calon Komponen Cadangan;
(2)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.sosialisasi;
2. b.pengumuman; dan
3. c.pelamaran.

Pasal 7

(1)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia pendaftaran yang terdiri atas:
1. a.panitia pendaftaran pusat; dan
2. b.panitia pendaftaran daerah.
(2)Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: 2021, No. 243
1. a.Kementerian Pertahanan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(3)Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Komando Utama Pembinaan TNI.
(4)Panitia pendaftaran pusat dan panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:

a.melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
b.melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
c.menerima laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan dari panitia pendaftaran daerah;
d.melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan; dan
e.mengusulkan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 9

Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki tugas paling sedikit:

a.melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah;
b.melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah; 2021, No. 243
c.melaksanakan penerimaan lamaran dari calon Komponen Cadangan;
d.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan kepada panitia pusat; dan
e.menyerahkan persyaratan administrasi pelamaran untuk proses seleksi.

Pasal 10

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengenalan mengenai Komponen Cadangan unsur Warga Negara
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
1. a.tata cara pendaftaran Komponen Cadangan;
2. b.peran Komponen Cadangan; dan
3. c.rencana pembentukan Komponen Cadangan.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh panitia pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman pendaftaran Komponen Cadangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413); 2021, No. 243
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
2.Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3.Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
4.Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 2021, No. 243
5.Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk menyelenggarakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan Komponen Cadangan;
b.penetapan Komponen Cadangan; dan
c.pembinaan Komponen Cadangan

Pasal 3

Pembentukan, penetapan dan/atau pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap unsur:

a.warga negara;
b.Sumber Daya Alam;
c.Sumber Daya Buatan; dan/atau
d.Sarana dan Prasarana Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 4

Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi: 2021, No. 243

a.Komponen Cadangan matra darat;
b.Komponen Cadangan matra laut; dan
c.Komponen Cadangan matra udara.

Pasal 5

(1)Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:
1. a.pendaftaran;
2. b.seleksi;
3. c.pelatihan dasar kemiliteran; dan
4. d.penetapan.
(2)Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanaan.

Pasal 6

(1)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan calon Komponen Cadangan;
(2)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.sosialisasi;
2. b.pengumuman; dan
3. c.pelamaran.

Pasal 7

(1)Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia pendaftaran yang terdiri atas:
1. a.panitia pendaftaran pusat; dan
2. b.panitia pendaftaran daerah.
(2)Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: 2021, No. 243
1. a.Kementerian Pertahanan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(3)Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Komando Utama Pembinaan TNI.
(4)Panitia pendaftaran pusat dan panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:

a.melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
b.melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
c.menerima laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan dari panitia pendaftaran daerah;
d.melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan; dan
e.mengusulkan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 9

Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki tugas paling sedikit:

a.melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah;
b.melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah; 2021, No. 243
c.melaksanakan penerimaan lamaran dari calon Komponen Cadangan;
d.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan kepada panitia pusat; dan
e.menyerahkan persyaratan administrasi pelamaran untuk proses seleksi.

Pasal 10

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengenalan mengenai Komponen Cadangan unsur Warga Negara
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
1. a.tata cara pendaftaran Komponen Cadangan;
2. b.peran Komponen Cadangan; dan
3. c.rencana pembentukan Komponen Cadangan.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh panitia pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman pendaftaran Komponen Cadangan.