DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan dokumen standar militer Indonesia diperlukan dalam mendukung peralatan bagi pertahanan negara;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Militer Indonesia Alat Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa belum terdapat pengaturan mengenai penyusunan dokumen standar militer Indonesia; 2022, No.112
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan Dokumen Standar Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2022, No.112

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Militer Indonesia yang selanjutnya disingkat SMI adalah persyaratan dan metode pengujian yang harus dipenuhi agar Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara.
2.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
5.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
6.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi operational requirement yang meliputi; jenis/tipe, dimensi, limitasi, kelengkapan, warranty, usia pakai, kapasitas, dan gambar. 2022, No.112
7.Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq adalah persyaratan yang harus dipenuhi dan dipedomani terhadap operasional Alpalhankam guna terwujudnya kesiapan operasional satuan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas TNI.
8.Rancangan SMI adalah rumusan standar suatu Alpalhankam yang disusun oleh tim perumus secara terencana, terpadu dan sistematis dengan berpedoman pada Opsreq.
9.Tim Perumus adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan dan TNI yang menyusun Rancangan SMI.
10.Tim Teknis adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan, TNI, Industri Pertahanan, dan Pakar/Akademisi yang melaksanakan kajian serta validasi terhadap Rancangan SMI.
11.Dokumen SMI adalah dokumen standar Alpalhankam yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.
12.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Alpalhankam telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
13.Adhoc adalah panitia kecil bersifat sementara yang secara khusus membahas suatu masalah secara mendalam.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

(1)Persyaratan dan metode pengujian produk Alpalhankam untuk mendukung pertahanan negara ditetapkan melalui SMI.
(2)SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: 2022, No.112
1. a.usulan pengguna;
2. b.tingkat kesiapan dan penguasaan teknologi; dan
3. c.perkembangan lingkungan strategis.
(3)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.
(4)SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen yang disahkan oleh Menteri.

Pasal 3

Penyusunan dan penerapan Dokumen SMI dilaksanakan melalui tahap:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.penerapan.

Pasal 4

(1)Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perencanaan penyusunan Dokumen SMI.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan daftar produk Alpalhankam yang diusulkan oleh:
1. a.Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Unit Organisasi Markas Besar TNI;
3. c.Unit Organisasi Markas Besar Angkatan; atau
4. d.Industri Pertahanan.
(3)Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lambat bulan April tahun berjalan untuk kegiatan penyusunan dan penerapan Dokumen SMI yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. 2022, No.112
(4)Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui kegiatan program kerja tahunan Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan program kerja Direktorat Materiil Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang dibiayai oleh Industri Pertahanan yang mengusulkan.
(3)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana strategis disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengguna dan kesiapan fasilitas pendukung.
(4)Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.anggaran;
2. b.referensi; dan
3. c.sarana prasarana penunjang.
(5)Ketentuan mengenai alur proses penyusunan dokumen SMI oleh Industri Pertahanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan nama tipe atau jenis 2022, No.112 Alpalhankam dari golongan Alpalhankam.
(2)Golongan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan atau sub kelompok dari pengelompokan Alpalhankam.
(3)Pengelompokan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari alat utama, komponen utama dan/atau penunjang serta komponen dan/atau pendukung.

Pasal 7

(1)Tahap Pelaksanaan Penyusunan dokumen SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan merumuskan persyaratan standar dan metode pengujian yang dilaksanakan melalui tahap:
1. a.penyusunan Rancangan SMI
2. b.pengkajian Rancangan SMI; dan
3. c.pengesahan Dokumen SMI.
(2)Penyusunan Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan metode meliputi:
1. a.perumusan baru;
2. b.modifikasi; dan
3. c.adopsi.
(3)Perumusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila belum terdapat standar Alpalhankam yang sesuai untuk diterapkan dan digunakan oleh Kemhan dan TNI.
(4)Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meniru melalui perubahan- perubahan sebagian atau beberapa bagian standar nasional atau standar regional maupun standar internasional untuk diterapkan di lingkungan Kemhan dan TNI. 2022, No.112
(5)Adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengambil dan menjadikan langsung standar nasional atau standar regional maupun standar internasional yang telah ada untuk diterapkan secara utuh di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1)Penyusunan Rancangan SMI dilaksanakan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Tim Perumus Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan personel dari unsur:
1. a.Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
3. c.Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
4. d.Pusat Kelaikan Kemhan;
5. e.Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
6. f.Staf Operasi Markas Besar TNI;
7. g.Staf Strategi Perencanaan Umum Markas Besar TNI;
8. h.Staf Logistik Markas Besar TNI;
9. i.Staf Komunikasi dan Elektronika Markas Besar TNI;
10. j.Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Markas Besar TNI;
11. k.Staf Perencanaan Markas Besar Angkatan;
12. l.Staf Operasi Markas Besar Angkatan;
13. m.Staf Logistik Markas Besar Angkatan;
14. n.Pembina item, teknis, atau kecabangan Angkatan yang terkait;
15. o.Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
16. p.Pusat atau Dinas Kelaikan Angkatan.
(3)Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 2022, No.112
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.

Pasal 9

Rancangan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.daftar isi;
b.pendahuluan;
c.ruang lingkup;
d.dokumen pendukung;
e.definisi;
f.persyaratan SMI;
g.metode uji SMI; dan
h.lampiran.

Pasal 10

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan urutan substansi Dokumen SMI.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan dokumen standar militer Indonesia diperlukan dalam mendukung peralatan bagi pertahanan negara;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Militer Indonesia Alat Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa belum terdapat pengaturan mengenai penyusunan dokumen standar militer Indonesia; 2022, No.112
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2022, No.112

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Militer Indonesia yang selanjutnya disingkat SMI adalah persyaratan dan metode pengujian yang harus dipenuhi agar Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara.
2.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
5.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
6.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi operational requirement yang meliputi; jenis/tipe, dimensi, limitasi, kelengkapan, warranty, usia pakai, kapasitas, dan gambar. 2022, No.112
7.Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq adalah persyaratan yang harus dipenuhi dan dipedomani terhadap operasional Alpalhankam guna terwujudnya kesiapan operasional satuan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas TNI.
8.Rancangan SMI adalah rumusan standar suatu Alpalhankam yang disusun oleh tim perumus secara terencana, terpadu dan sistematis dengan berpedoman pada Opsreq.
9.Tim Perumus adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan dan TNI yang menyusun Rancangan SMI.
10.Tim Teknis adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan, TNI, Industri Pertahanan, dan Pakar/Akademisi yang melaksanakan kajian serta validasi terhadap Rancangan SMI.
11.Dokumen SMI adalah dokumen standar Alpalhankam yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.
12.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Alpalhankam telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
13.Adhoc adalah panitia kecil bersifat sementara yang secara khusus membahas suatu masalah secara mendalam.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

(1)Persyaratan dan metode pengujian produk Alpalhankam untuk mendukung pertahanan negara ditetapkan melalui SMI.
(2)SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: 2022, No.112
1. a.usulan pengguna;
2. b.tingkat kesiapan dan penguasaan teknologi; dan
3. c.perkembangan lingkungan strategis.
(3)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.
(4)SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen yang disahkan oleh Menteri.

Pasal 3

Penyusunan dan penerapan Dokumen SMI dilaksanakan melalui tahap:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.penerapan.

Pasal 4

(1)Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perencanaan penyusunan Dokumen SMI.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan daftar produk Alpalhankam yang diusulkan oleh:
1. a.Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Unit Organisasi Markas Besar TNI;
3. c.Unit Organisasi Markas Besar Angkatan; atau
4. d.Industri Pertahanan.
(3)Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lambat bulan April tahun berjalan untuk kegiatan penyusunan dan penerapan Dokumen SMI yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. 2022, No.112
(4)Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui kegiatan program kerja tahunan Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan program kerja Direktorat Materiil Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang dibiayai oleh Industri Pertahanan yang mengusulkan.
(3)Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana strategis disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengguna dan kesiapan fasilitas pendukung.
(4)Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.anggaran;
2. b.referensi; dan
3. c.sarana prasarana penunjang.
(5)Ketentuan mengenai alur proses penyusunan dokumen SMI oleh Industri Pertahanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan nama tipe atau jenis 2022, No.112 Alpalhankam dari golongan Alpalhankam.
(2)Golongan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan atau sub kelompok dari pengelompokan Alpalhankam.
(3)Pengelompokan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari alat utama, komponen utama dan/atau penunjang serta komponen dan/atau pendukung.

Pasal 7

(1)Tahap Pelaksanaan Penyusunan dokumen SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan merumuskan persyaratan standar dan metode pengujian yang dilaksanakan melalui tahap:
1. a.penyusunan Rancangan SMI
2. b.pengkajian Rancangan SMI; dan
3. c.pengesahan Dokumen SMI.
(2)Penyusunan Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan metode meliputi:
1. a.perumusan baru;
2. b.modifikasi; dan
3. c.adopsi.
(3)Perumusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila belum terdapat standar Alpalhankam yang sesuai untuk diterapkan dan digunakan oleh Kemhan dan TNI.
(4)Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meniru melalui perubahan- perubahan sebagian atau beberapa bagian standar nasional atau standar regional maupun standar internasional untuk diterapkan di lingkungan Kemhan dan TNI. 2022, No.112
(5)Adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengambil dan menjadikan langsung standar nasional atau standar regional maupun standar internasional yang telah ada untuk diterapkan secara utuh di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1)Penyusunan Rancangan SMI dilaksanakan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Tim Perumus Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan personel dari unsur:
1. a.Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
3. c.Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
4. d.Pusat Kelaikan Kemhan;
5. e.Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
6. f.Staf Operasi Markas Besar TNI;
7. g.Staf Strategi Perencanaan Umum Markas Besar TNI;
8. h.Staf Logistik Markas Besar TNI;
9. i.Staf Komunikasi dan Elektronika Markas Besar TNI;
10. j.Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Markas Besar TNI;
11. k.Staf Perencanaan Markas Besar Angkatan;
12. l.Staf Operasi Markas Besar Angkatan;
13. m.Staf Logistik Markas Besar Angkatan;
14. n.Pembina item, teknis, atau kecabangan Angkatan yang terkait;
15. o.Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
16. p.Pusat atau Dinas Kelaikan Angkatan.
(3)Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 2022, No.112
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.

Pasal 9

Rancangan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.daftar isi;
b.pendahuluan;
c.ruang lingkup;
d.dokumen pendukung;
e.definisi;
f.persyaratan SMI;
g.metode uji SMI; dan
h.lampiran.

Pasal 10

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan urutan substansi Dokumen SMI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2019