DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan harus melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri; www.peraturan.go.id 2015, No.2086 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN OFSET DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alpalhankam.
2.Kandungan Lokal dan Ofset yang selanjutnya disebut KLO adalah produk atau kegiatan yang menjadi persyaratan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri. www.peraturan.go.id 2015, No.2086
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
5.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
6.Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
7.Kandungan Lokal adalah bagian dari produk Alpalhankam yang dapat diproduksi oleh Indhan dan dapat diterima oleh Penyedia Produk Alpalhankam luar negeri untuk menjadi bagian dari produk Alpalhankam.
8.Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan Penyedia Alpalhankam dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
9.Penyedia KLO adalah industri luar negeri yang melakukan kontrak pengadaan Alpalhankam.
10.Nilai Imbal Dagang adalah nilai dari komponen Imbal Dagang hasil perkalian antara nilai item dengan faktor pengali dan disahkan oleh KKIP. www.peraturan.go.id 2015, No.2086
11.Nilai Ofset adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran Ofset dikali dengan Faktor Pengali dan disahkan oleh KKIP.
12.Nilai Kandungan Lokal adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran kandungan lokal dikali dengan Faktor Pengali dan di syahkan oleh KKIP.
8.Faktor Pengali adalah sebuah angka pengali yang ditetapkan oleh KKIP dan diberikan kepada penyedia Ofset untuk melakukan jenis kegiatan yang mendukung tujuan nasional.
9.Kredit KLO adalah selisih perbedaan persentase antara kewajiban KLO yang tertuang dalam kontrak KLO dengan aktual KLO yang telah diselenggarakan oleh Penyedia KLO.
10.Bank KLO adalah pengadministrasian data utama dan kredit KLO dalam pelaksanaan KLO oleh setiap penyedia KLO.
11.Alih Teknologi Alpalhankam adalah suatu proses pelatihan yang meliputi alih pengetahuan dan keterampilan untuk proses rancang bangun, produksi, pengujian, dan validasi dari suatu produk Alpalhankam.
12.Aanwidjzing adalah proses pemberian penjelasan lelang.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

IMBAL DAGANG

Pasal 2

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri meliputi pembelian, perbaikan, dan pemeliharaan dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang dengan besaran paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 3

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dilakukan melalui barter dan/atau imbal beli. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

Pasal 4

Penentuan jenis produk, komponen, dan prioritas pelaksanaan Imbal Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.

Pasal 5

(1)Jenis produk dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan barang dan/atau jasa Industri Pertahanan.
(2)Penetapan jenis produk dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor- faktor:
1. a.arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
2. b.kemampuan Industri Pertahanan;
3. c.kebutuhan Alpalhankam;
4. d.kemampuan teknologi, rancang bangun dan rekayasa;
5. e.kemampuan Sumber Daya Manusia;
6. f.ketersediaan sarana dan prasarana;
7. g.pengembangan pemasaran; dan/atau
8. h.dampak terhadap perekonomian nasional.

Pasal 6

(1)Dalam hal jenis produk dan komponen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban Imbal Dagang bagi pengadaan Alpalhankam belum dapat dipenuhi dari Industri Pertahanan, maka pemenuhannya dilakukan dengan menggunakan barang dan/atau jasa ekspor Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai jenis barang dan/atau jasa ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

BAB III

KANDUNGAN LOKAL DAN OFSET

Pasal 7

KLO dilaksanakan dengan melibatkan:

a.KKIP;
b.Kementerian Pertahanan;
c.Mabes TNI/Angkatan;
d.Industri Pertahanan; dan/atau
e.pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan KLO, KKIP bertanggung jawab:
1. a.menetapkan jenis produk;
2. b.menentukan komponen KLO;
3. c.menentukan prioritas pelaksana KLO; dan/atau
4. d.mengesahkan tahap awal dan tahap akhir kegiatan KLO dari suatu pengadaan Alpalhankam.
(2)Penetapan atau penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
1. a.konsep teknologi Alpalhankam yang diakuisisi;
2. b.Industri Pertahanan peneriman KLO;
3. c.struktur dan komponen KLO;
4. d.faktor pengali yang dapat diberikan kepada setiap komponen KLO;
5. e.nilai KLO pada setiap pengadaan Alpalhankam; dan/atau
6. f.kredit KLO yang dapat diberikan kepada Penyedia Alpalhankam pada akhir kegiatan KLO. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

Pasal 9

(1)Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan KLO untuk pertahanan negara.
(2)Dalam menyelenggarakan KLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh:
1. a.Panglima TNI;
2. b.Kepala Staf Angkatan;
3. c.Sekjen Kemhan;
4. d.Irjen Kemhan;
5. e.Dirjen Pothan Kemhan;
6. f.Dirjen Renhan Kemhan;
7. g.Dirjen Kuathan Kemhan;
8. h.Kabalitbang Kemhan; dan
9. i.Kabaranahan Kemhan.

Pasal 10

(1)Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertanggung jawab untuk melaksanakan KLO di lingkungan Mabes TNI.
(2)Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk melaksanakan KLO di lingkungan Angkatan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dibantu oleh Tim Adhoc yang memiliki kewenangan:
1. a.melakukan pendataan KLO mulai dari tahap perencanaan pengadaan di Mabes TNI/Angkatan;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KLO di Mabes TNI/Angkatan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan Tim KLO Kemhan terkait dengan Industri Pertahanan Penerima KLO;
4. d.menyusun konsep Struktur KLO beserta Faktor Pengali bersama dengan Tim KLO;
5. e.mengajukan Struktur KLO, Faktor Pengali dan Industri Penerima KLO kepada Tim KLO untuk selanjutnya diajukan kepada KKIP untuk ditetapkan; www.peraturan.go.id 2015, No.2086
6. f.bekerjasama dengan Tim Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Mabes TNI/Angkatan saat Aanwidjzing untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan KLO;
7. g.mengusulkan kontrak KLO kepada Menteri; dan/atau
8. h.menyusun pelaporan pelaksanaan KLO kepada Tim KLO Kemhan untuk bersama-sama diajukan kepada KKIP.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan harus melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN OFSET DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alpalhankam.
2.Kandungan Lokal dan Ofset yang selanjutnya disebut KLO adalah produk atau kegiatan yang menjadi persyaratan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri. www.peraturan.go.id 2015, No.2086
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
5.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan
6.Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
7.Kandungan Lokal adalah bagian dari produk Alpalhankam yang dapat diproduksi oleh Indhan dan dapat diterima oleh Penyedia Produk Alpalhankam luar negeri untuk menjadi bagian dari produk Alpalhankam.
8.Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan Penyedia Alpalhankam dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
9.Penyedia KLO adalah industri luar negeri yang melakukan kontrak pengadaan Alpalhankam.
10.Nilai Imbal Dagang adalah nilai dari komponen Imbal Dagang hasil perkalian antara nilai item dengan faktor pengali dan disahkan oleh KKIP. www.peraturan.go.id 2015, No.2086
11.Nilai Ofset adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran Ofset dikali dengan Faktor Pengali dan disahkan oleh KKIP.
12.Nilai Kandungan Lokal adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran kandungan lokal dikali dengan Faktor Pengali dan di syahkan oleh KKIP.
8.Faktor Pengali adalah sebuah angka pengali yang ditetapkan oleh KKIP dan diberikan kepada penyedia Ofset untuk melakukan jenis kegiatan yang mendukung tujuan nasional.
9.Kredit KLO adalah selisih perbedaan persentase antara kewajiban KLO yang tertuang dalam kontrak KLO dengan aktual KLO yang telah diselenggarakan oleh Penyedia KLO.
10.Bank KLO adalah pengadministrasian data utama dan kredit KLO dalam pelaksanaan KLO oleh setiap penyedia KLO.
11.Alih Teknologi Alpalhankam adalah suatu proses pelatihan yang meliputi alih pengetahuan dan keterampilan untuk proses rancang bangun, produksi, pengujian, dan validasi dari suatu produk Alpalhankam.
12.Aanwidjzing adalah proses pemberian penjelasan lelang.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

IMBAL DAGANG

Pasal 2

Pasal 3

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dilakukan melalui barter dan/atau imbal beli. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

Pasal 4

Penentuan jenis produk, komponen, dan prioritas pelaksanaan Imbal Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.

Pasal 5

(1)Jenis produk dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan barang dan/atau jasa Industri Pertahanan.
(2)Penetapan jenis produk dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor- faktor:
1. a.arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
2. b.kemampuan Industri Pertahanan;
3. c.kebutuhan Alpalhankam;
4. d.kemampuan teknologi, rancang bangun dan rekayasa;
5. e.kemampuan Sumber Daya Manusia;
6. f.ketersediaan sarana dan prasarana;
7. g.pengembangan pemasaran; dan/atau
8. h.dampak terhadap perekonomian nasional.

Pasal 6

(1)Dalam hal jenis produk dan komponen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban Imbal Dagang bagi pengadaan Alpalhankam belum dapat dipenuhi dari Industri Pertahanan, maka pemenuhannya dilakukan dengan menggunakan barang dan/atau jasa ekspor Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai jenis barang dan/atau jasa ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

BAB III

KANDUNGAN LOKAL DAN OFSET

Pasal 7

KLO dilaksanakan dengan melibatkan:

a.KKIP;
b.Kementerian Pertahanan;
c.Mabes TNI/Angkatan;
d.Industri Pertahanan; dan/atau
e.pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan KLO, KKIP bertanggung jawab:
1. a.menetapkan jenis produk;
2. b.menentukan komponen KLO;
3. c.menentukan prioritas pelaksana KLO; dan/atau
4. d.mengesahkan tahap awal dan tahap akhir kegiatan KLO dari suatu pengadaan Alpalhankam.
(2)Penetapan atau penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
1. a.konsep teknologi Alpalhankam yang diakuisisi;
2. b.Industri Pertahanan peneriman KLO;
3. c.struktur dan komponen KLO;
4. d.faktor pengali yang dapat diberikan kepada setiap komponen KLO;
5. e.nilai KLO pada setiap pengadaan Alpalhankam; dan/atau
6. f.kredit KLO yang dapat diberikan kepada Penyedia Alpalhankam pada akhir kegiatan KLO. www.peraturan.go.id 2015, No.2086

Pasal 9

(1)Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan KLO untuk pertahanan negara.
(2)Dalam menyelenggarakan KLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh:
1. a.Panglima TNI;
2. b.Kepala Staf Angkatan;
3. c.Sekjen Kemhan;
4. d.Irjen Kemhan;
5. e.Dirjen Pothan Kemhan;
6. f.Dirjen Renhan Kemhan;
7. g.Dirjen Kuathan Kemhan;
8. h.Kabalitbang Kemhan; dan
9. i.Kabaranahan Kemhan.

Pasal 10

(1)Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertanggung jawab untuk melaksanakan KLO di lingkungan Mabes TNI.
(2)Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk melaksanakan KLO di lingkungan Angkatan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dibantu oleh Tim Adhoc yang memiliki kewenangan:
1. a.melakukan pendataan KLO mulai dari tahap perencanaan pengadaan di Mabes TNI/Angkatan;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KLO di Mabes TNI/Angkatan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan Tim KLO Kemhan terkait dengan Industri Pertahanan Penerima KLO;
4. d.menyusun konsep Struktur KLO beserta Faktor Pengali bersama dengan Tim KLO;
5. e.mengajukan Struktur KLO, Faktor Pengali dan Industri Penerima KLO kepada Tim KLO untuk selanjutnya diajukan kepada KKIP untuk ditetapkan; www.peraturan.go.id 2015, No.2086
6. f.bekerjasama dengan Tim Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Mabes TNI/Angkatan saat Aanwidjzing untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan KLO;
7. g.mengusulkan kontrak KLO kepada Menteri; dan/atau
8. h.menyusun pelaporan pelaksanaan KLO kepada Tim KLO Kemhan untuk bersama-sama diajukan kepada KKIP.