DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian pengaturan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan dalam suatu Bagan Akun Standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi www.peraturan.go.id 2016, No. 42 keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
2.Basis Akrual adalah sebuah metode pembukuan yang memasangkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal tertentu, meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi.
6.Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen.
7.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
8.Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
10.Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola www.peraturan.go.id 2016, No. 42 anggaran dari pemerintah dan mempertanggung jawabkan anggaran tersebut.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
13.DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
14.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16.Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
17.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
20.Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

BAB II

SEGMEN BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

Pasal 2

(1)BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:
1. a.Segmen Satker;
2. b.Segmen KPPN;
3. c.Segmen Akun;
4. d.Segmen Program;
5. e.Segmen Output;
6. f.Segmen Dana;
7. g.Segmen Bank;
8. h.Segmen Kewenangan;
9. i.Segmen Lokasi;
10. j.Segmen Anggaran;
11. k.Segmen Antar Entitas; dan
12. l.Segmen Cadangan.
(2)Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kode Satker dengan Atribut antara www.peraturan.go.id 2016, No. 42 lain berupa kode Bagian Anggaran dan kode eselon I.
(3)Segmen KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kode KPPN dengan Atribut antara lain berupa kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(4)Segmen Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kode Akun.
(5)Segmen Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kombinasi dari kode Bagian Anggaran, kode eselon I, dan kode Program.
(6)Segmen Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kombinasi dari kode Kegiatan dan kode Output, dengan Atribut antara lain berupa kode Fungsi dan kode Sub Fungsi.
(7)Segmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kombinasi dari kode Sumber Dana, kode Cara Penarikan, dan kode Nomor Register.
(8)Segmen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kombinasi dari kode Tipe Rekening dan kode Nomor Rekening dengan Atribut antara lain berupa kode KPPN.
(9)Segmen Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kode Kewenangan.
(10)Segmen Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kode Lokasi.
(11)Segmen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kode Anggaran.
(12)Segmen Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k, merupakan kode Antar Entitas.
(13)Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di kemudian hari.

Pasal 3

Penjelasan Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No. 42

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMUTAKHIRAN BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 4

BAS digunakan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan RKA-KL;
b.penyusunan DIPA;
c.pelaksanaan anggaran;
d.pelaporan keuangan; dan
e.proses validasi transaksi keuangan.

Pasal 5

(1)BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(2)Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemutakhiran BAS berdasarkan:
1. a.usulan; dan/atau
2. b.penetapan kebijakan.

Pasal 6

Kemhan dapat mengusulkan pemutakhiran BAS atas usulan Unit Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Akun dan/atau Segmen Lokasi terkait dengan penerusan pinjaman.
b.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Satker, Segmen Program, Segmen Output, dan/atau Segmen Lokasi. www.peraturan.go.id 2016, No. 42
c.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan kode Nomor Register pada Segmen Dana.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai bagan akun standar di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf:

1.Sesditjen :
2.Dirdalprogar :
3.Kabag Um : www.peraturan.go.id 2016, No. 42 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PENJELASAN SEGMEN BAGAN AKUN STANDAR
1.BAS Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Kemhan dan TNI.
2.BAS tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi tersebut antara lain berupa kode organisasi, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, kegiatan, dan Output yang dihasilkan.
3.Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan BAS, antara lain:

a.Penggunaan satu BAS untuk pencatatan transaksi di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No. 42
b.Penggunaan BAS yang sama dalam proses pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
c.Penyempurnaan dan pengembangan BAS didasarkan pada pentingnya keselarasan antara basis penganggaran dan akuntansi yang digunakan Pemerintah, sehingga dilakukan penyesuaian BAS dengan implementasi penganggaran berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual.
d.Penggunaan 1 (satu) BAS yang sama dalam penatausahaan transaksi untuk buku besar akrual dan buku besar kas, mengingat restrukturisasi BAS diawali dengan adanya kebutuhan pelaporan berbasis akrual dan kas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama untuk pencatatan akrual dan kas maka pemisahan akun akrual dan kas akan terlihat pada uraian akun pada laporan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama, maka akan dapat memudahkan analisa laporan keuangan dengan mengkaji realisasi yang ada dan membandingkannya dengan data anggaran.
e.Penyesuaian BAS dilakukan mengingat penggunaan aplikasi terintegrasi merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah di bidang Teknologi Informasi yang harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah lainnya, seperti implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dibutuhkan proses penyesuaian dengan sistem aplikasi yang tersedia guna meminimalkan gap yang ada antara konsepsi dasar proses bisnis dan fitur aplikasi yang tersedia.
f.BAS tidak hanya pengelompokan sesuai akun-akun dalam akuntansi, namun diperluas maknanya sebagai pengelompokan berdasarkan klasifikasi lain untuk pengelolaan keuangan pemerintah.
1. 4.Struktur BAS sebagai berikut: NO SEGMEN DIGIT URAIAN ATRIBUT www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1 Satker 6 Kode Satker BA, Eselon I 2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil DJPB Kemkeu 3 Akun 6 Kode Akun 4 Program 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program 4 5 Output 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan 6 Dana 1+1+8 Kode sumber dana, cara tarik, No. Register No. Register 7 Bank 1+4 Kode tipe rekening, No. Rekening, Bank Kode KPPN 8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan 9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota 10 Anggaran 1 Kode Anggaran 11 Antar Entitas 6 Kode Antar Entitas 12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
2. 5.Klasifikasi dalam BAS meliputi segmen sebagai berikut:
a.Segmen Satker. Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi. Dengan adanya unit tersebut, segmen Satker menunjukkan kepemilikan transaksi dan keseimbangan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 akuntansi di level Satker. Pola hubungan antara Satker, kode Bagian Anggaran dan kode Eselon I, menunjukkan proses berjenjang atas pelaporan keuangan. Dengan pola 1 (satu) kode Satker ke 1 (satu) Bagian Anggaran dan 1 (satu) Eselon 1, maka suatu Satker yang menginduk ke lebih dari 1 (satu) Bagian Anggaran dan/atau Eselon 1, maka akan memiliki lebih dari 1 (satu) kode Satker. Dengan demikian proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan konsolidasi dapat dilakukan. Pola hubungan kode Satker dengan kode BA dan kode eselon I yang unik dan jelas tersebut akan menghasilkan laporan keuangan dalam level Satker, tingkat wilayah/kotama, tingkat eselon I, dan tingkat Kemhan. Kode Satker berupa 6 (enam) digit didasarkan pada pola pengkodean Satker yang menghubungkan kode Satker dengan atributnya. Atribut atas kode Satker antara lain berupa kode bagian anggaran dan kode eselon I. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi segmen Satker sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Satker 6 xxxxxxxxxx Atribut: Nama Atribut Digit Uraian Bagian Anggaran 3 xxxxxxxxxx Eselon I 2 xxxxxxxxxx
b.Segmen KPPN. Segmen ini menunjukan adanya fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kode KPPN ini menandakan pengelolaan kas berada dalam ruang www.peraturan.go.id 2016, No. 42 lingkup perbendaharaan sehingga menentukan tempat pembayaran dan sekaligus proses penerimaan kas dalam 1 (satu) siklus APBN. Kode KPPN berfungsi untuk: 1) menghasilkan Laporan Arus Kas yang dilakukan oleh masing-masing KPPN sebagai pengelola kas 2) menyusun laporan gabungan Satker yang ada pada masing-masing KPPN. Penentuan kode KPPN ini ditetapkan 3 (tiga) digit numerik untuk memberikan informasi tidak hanya mengenai KPPN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk satker dalam lingkup kerjanya, tetapi juga data mengenai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat link antara Kanwil dan KPPN di wilayahnya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada tingkat KPPN dan tingkat Kanwil. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi Segmen KPPN sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian KPPN 3 xxxxxxxxxx Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan yakni: Kode Atribut Digit Uraian Kanwil DJPBN 3 xxxxxxxxxx
c.Segmen Akun. Segmen akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1) Akun APBN, terdiri atas: a) Estimasi Pendapatan; dan b) Apropriasi Belanja; 2) Akun DIPA, terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 a) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan; dan b) Alotmen Belanja; 3) Akun Komitmen, dibedakan atas: a) Komitmen Belanja Pegawai; b) Komitmen Belanja Barang; c) Komitmen Belanja Modal; d) Komitmen Belanja Bunga; e) Komitmen Belanja Subsidi; f) Komitmen Belanja Hibah; g) Komitmen Belanja Bantuan Sosial; h) Komitmen Belanja Lain-lain; dan i) Komitmen Transfer. 4) Akun Realisasi, terdiri atas: a) Realisasi Pendapatan LO; b) Realisasi Pendapatan LRA; c) Realisasi Beban; dan d) Realisasi Belanja; 5) Akun Neraca, terdiri atas: a) Aset; b) Kewajiban; dan c) Ekuitas. Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi, merupakan salah satu bagian penting yang menunjukan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Kode akun ini akan mengalami perubahan karena adanya penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akun-akun yang ada akan menjadi akun akrual. Dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada. Penyusunan dan Pengembangan Kode akun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1) Akun Neraca dengan kodefikasi: a) diawali angka 1 (satu) untuk Aset; b) diawali angka 2 (dua) untuk Kewajiban; dan c) diawali angka 3 (tiga) untuk Ekuitas. 2) Menggunakan akun yang sama untuk akun APBN, akun DIPA, akun Komitmen, dan akun Realisasi. Tahapan dalam pelaksanaan anggaran tersebut ditandai dengan perbedaan pada segmen Tipe Anggaran; 3) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 4 (empat) baik untuk Pendapatan LRA maupun Pendapatan LO; 4) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 5 (lima) dan 6 (enam) baik untuk Belanja maupun Beban; 5) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 49 (empat puluh sembilan) dan 59 (lima puluh sembilan) untuk pendapatan-LO dan beban yang tidak akan terdapat pada pencatatan basis kas (seperti beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih); Terkait dengan akun realisasi pada LRA, pedoman penggunaan akun belanja sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam negeri maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2) Belanja Barang. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk www.peraturan.go.id 2016, No. 42 memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang yaitu: a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya perjalanan; b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK BMN); c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :

(1)Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
(2)Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan yaitu pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.
(3)Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 3) Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 1 (satu) periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker. 4) Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 5) Belanja Subsidi Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 6) Belanja Hibah www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. 7) Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. 8) Belanja Lain-lain. Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/ belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
1. d.Segmen Program. Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kemhan yang terdiri atas beberapa kegiatan. Program mengidentifikasi kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon I Kemhan. Rumusan program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Segmen program yang terdiri dari 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri dari 3 (tiga) digit kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit www.peraturan.go.id 2016, No. 42 kode eselon 1 dan 2 (dua) digit kode Program. Segmen program yang disusun berdasarkan pedoman tersebut menggambarkan bahwa program mempunyai hubungan yang jelas dengan organisasi atau pelaksana kelembagaannya. Berdasarkan hal tersebut, Segmen Program sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Program 7 xxxxxxxxxx
2. e.Segmen Output. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen Output akan melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan, sehingga Output merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode Output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume Output. Segmen Output yang terdiri atas 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri atas 4 (empat) digit kode kegiatan, dan 3 (tiga) digit kode Output. Segmen Output menggambarkan bahwa setiap Output mempunyai terkaitan dan hubungan yang jelas dengan pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi. Berdasarkan hal tersebut, segmen Output sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Output 7 xxxxxxxxxx
3. f.Segmen Dana. Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Segmen dana ini merupakan kombinasi dari 1 (satu) digit kode sumber dana, 1 (satu) digit kode cara penarikan, dan 8 (delapan) digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah. Rincian sumber dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Rupiah Murni (RM). Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN. 2) Pinjaman Luar Negeri (PLN). Sumber dana Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. 3) Rupiah Murni Pendamping (RMP). Sumber dana Rupiah Murni Pendamping digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP). Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibiayai dengan PNBP. Pencairan dana PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan. 5) Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Sumber dana Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri. 6) Hibah Dalam Negeri (HDN). Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 7) H ibah Luar Negeri (HLN). Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 8) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD). Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 9) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL). Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk uang dari luar negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 10) Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD). Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk barang dari dalam negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 11) Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL). Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 12) Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 13) Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 14) Luncuran (LCR). Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari luncuran dana tahun anggaran sebelumnya. Selain sumber dana, informasi lain dalam Segmen dana kode Cara Penarikan sebagai berikut: 1) Rupiah Murni (RM). Cara Penarikan Rupiah Murni menandakan bahwa pengeluaran dibiayai seluruhnya dari Rupiah Murni, bukan berasal dari pinjaman ataupun hibah. 2) Pembiayaan Pendahuluan (PP). Cara penarikan Pembiayaan Pendahuluan yaitu cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/ Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk. 3) Pembayaran Langsung (PL). Cara penarikan Pembayaran Langsung yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 4) Rekening Khusus (RK). Cara penarikan Rekening Khusus yaitu penarikan dana yang menggunakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. 5) Letter of Credit (LC). Cara penarikan Letter of Credit yaitu dengan menggunakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga eksportir, atau kuasa eksportir, (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. Kode terakhir dalam segmen dana yaitu Nomor register loan yang akan di-mapping ke sumber dana pinjaman, sedangkan nomor register www.peraturan.go.id 2016, No. 42 hibah akan di-mapping dengan sumber dana hibah, dengan penggabungan cara penarikan dan nomor register utang dan hibah yang berjumlah 8 (delapan) digit, berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.
4. g.Segmen Bank. Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Setiap rekening BUN mempunyai 1 (satu) segmen bank yang bersifat unik. Segmen bank adalah identitas/kode yang diberikan pada setiap rekening yang dikelola/ditatausahakan oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) dan Kuasa BUN di daerah (KPPN). Segmen bank merupakan kombinasi dari tipe rekening 1 (satu) digit berupa alfabet (A-Z) atau nomor (1-9)) dan nomor urut 4 (empat) digit. Rekening milik BUN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe rekening yaitu: 1) Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos; 2) Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan 3) Rekening transito, yang merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi.
5. h.Segmen Kewenangan. Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1) Kewenangan Kantor Pusat (KP) adalah pelaksanaan tugas pemerintahaan yang didanai oleh APBN yang dilaksanakan oleh Satker kantor pusat Kemhan dan TNI. 2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai dari APBN yang dilaksanakan oleh kantor Kemhan dan TNI di daerah. 3) Daftar Nama Satker, Jenis Kewenangan dan Wilayah. NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 I 012.01 UO KEMHAN DIPA Petikan Satker Pusat 1 012.01.0199.562103 Kementerian Pertahanan KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah 1 012.01.0100.683787 Roren Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 2 012.01.0100.683791 Ropeg Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 3 012.01.0100.683809 Rokum Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 4 012.01.0100.683813 Itjen Kemhan KP DKI Jakarta 5 012.01.0100.683820 Ditjen Strahan Kemhan KP DKI Jakarta 6 012.01.0100.683834 Ditjen Renhan Kemhan KP DKI Jakarta 7 012.01.0100.683841 Ditjen Pothan Kemhan KP DKI Jakarta 8 012.01.0100.683855 Ditjen Kuathan Kemhan KP DKI Jakarta 9 012.01.0100.683862 Baranahan Kemhan KP DKI Jakarta 10 012.01.0100.683876 Badiklat Kemhan KP DKI Jakarta 11 012.01.0100.683880 Balitbang Kemhan KP DKI Jakarta 12 012.01.0100.683897 Universitas Pertahanan KP DKI Jakarta 13 012.01.0100.686023 Rotu Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 14 012.01.0100.686030 Roum Setjen Kemhan KP DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 15 012.01.0100.686044 Pusku Kemhan KP DKI Jakarta 16 012.01.0100.686051 Pusdatin Kemhan KP DKI Jakarta 17 012.01.0100.686065 Pusrehab Kemhan KP DKI Jakarta 18 012.01.0100.686072 Puskom Publik Kemhan KP DKI Jakarta 19 012.01.0100.461838 Bainstranas Kemhan KP DKI Jakarta II 012.21 UO MABES TNI DIPA Petikan Satker Pusat 1 012.21.0199.579262 Mabes TNI KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah 1 012.21.0100.683902 Spri Panglima TNI KD DKI Jakarta 2 012.21.0100.683919 Smin Kasum TNI KD DKI Jakarta 3 012.21.0100.683923 Itjen TNI KD DKI Jakarta 4 012.21.0100.683930 Srenum TNI KD DKI Jakarta 5 012.21.0100.683944 Sintel TNI KD DKI Jakarta 6 012.21.0100.683951 Sops TNI KD DKI Jakarta 7 012.21.0100.683965 Spers TNI KD DKI Jakarta 8 012.21.0100.683972 Slog TNI KD DKI Jakarta 9 012.21.0100.683986 Ster TNI KD DKI Jakarta 10 012.21.0100.683990 Skomlek TNI KD DKI Jakarta 11 012.21.0100.684182 Pom TNI KD DKI Jakarta 12 012.21.0100.684005 Sahli Pang TNI KD DKI Jakarta 13 012.21.0100.684225 Satkomlek TNI KD DKI Jakarta 14 012.21.0100.684232 Pusdalops TNI KD DKI Jakarta 15 012.21.0100.684115 Setum TNI KD DKI Jakarta 16 012.21.0100.684012 Denma Mabes TNI KD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 17 012.21.0200.684288 Sesko TNI KD Jawa Barat 18 012.21.0100.684157 Akademi TNI KD DKI Jakarta 19 012.21.0100.684030 Bais TNI KD DKI Jakarta 20 012.21.0100.684047 Paspampres KD DKI Jakarta 21 012.21.0100.684161 Babinkum TNI KD DKI Jakarta 22 012.21.0100.684140 Puspen TNI KD DKI Jakarta 23 012.21.0100.684136 Puskes TNI KD DKI Jakarta 24 012.21.0100.684093 Babek TNI KD DKI Jakarta 25 012.21.0100.684122 Pusbintal TNI KD DKI Jakarta 26 012.21.0100.684199 Pusku TNI KD DKI Jakarta 27 012.21.0100.684051 Pusjarah TNI KD DKI Jakarta 28 012.21.0100.684204 Pusinfolahta TNI KD DKI Jakarta 29 012.21.0100.684211 PMPP TNI KD DKI Jakarta 30 012.21.0100.684072 Pusjianstra TNI KD DKI Jakarta 31 012.21.0100.686527 Puskersin TNI KD DKI Jakarta 32 012.21.0100.684068 Kogartap I/JKT KD DKI Jakarta 33 012.21.0200.684292 Kogartap II/BDG KD Jawa Barat 34 012.21.0500.684335 Kogartap III/SBY KD Jawa Timur 35 012.21.2900.684267 Kodiklat TNI KD Banten 36 012.21.0100.686521 Pusjaspermildas KD DKI Jakarta III 012.22 UO TNI AD Dipa Petikan Satker Pusat 012.22.0199.579276 Mabes AD KP Instansi Pusat Dipa Petikan Satker Daerah A 012.22.0700 KODAM I/BB Sumatera Utara 1 012.22.0700.685351 Makodam KD 2 012.22.0700.685408 Zidam I/BB KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.22.0700.685412 Bekangdam I/BB KD 4 012.22.0700.685429 Paldam I/BB KD 5 012.22.0700.685433 Hubdam I/BB KD 6 012.22.0700.685440 Kesdam I/BB KD 7 012.22.0700.685539 Rindam I/BB KD 8 012.22.0700.685543 Korem 022/Pantai Timur KD 9 012.22.0700.685550 Korem 023/Kawal Samudra KD 10 012.22.0700.685564 Korem031/Wira Bima KD 11 012.22.0700.685571 Korem 032/Wira Braja KD 12 012.22.0700.685585 Korem033/Wira Praja KD 13 012.22.0700.685607 Brigif 7/Rimba Raya KD B 012.22.1100 KODAM II/SWJ Sumatera Selatan 1 012.22.1100.685695 Makodam II/SWJ KD 2 012.22.1100.685742 Zidam II/SWJ KD 3 012.22.1100.685759 Bekangdam II/SWJ KD 4 012.22.1100.685763 Paldam II/SWJ KD 5 012.22.1100.685770 Hubdam II/SWJ KD 6 012.22.1100.685784 Kesdam II/SWJ KD 7 012.22.1100.685873 Rindam II/SWJ KD 8 012.22.1100.685880 Korem 041/Garuda Mas KD 9 012.22.1100.685894 Korem 042/Garuda Putih KD 10 012.22.1100.685902 Korem 043/Garuda Hitam KD 11 012.22.1100.685916 Korem 044/Garuda Dempo KD 12 012.22.1100.685920 Korem 044/Garuda Jaya KD C 012.22.0200 KODAM III/SLW Jawa Barat 1 012.22.0200.685983 Makodam III/SLW KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 2 012.22.0200.344202 Zidam III/SLW KD 3 012.22.0200.344203 Bekangdam III/SLW KD 4 012.22.0200.344204 Paldam III/SLW KD 5 012.22.0200.344205 Hubdam III/SLW KD 6 012.22.0200.344206 Kesdam III/SLW KD 7 012.22.0200.344215 Rindam III/SLW KD 8 012.22.0200.344216 Korem 061/Surya Kencana KD 9 012.22.0200.344217 Korem 062/Taruma Nagara KD 10 012.22.0200.344218 Korem 063/SGJ KD 11 012.22.0200.344219 Korem 064/Maulana Yusuf KD 12 012.22.0200.344221 Brigif 15/Kujang KD D 012.22.0300 KODAM IV/DIP Jawa Tengah 1 012.22.0300.344229 Makodam IV/DIP KD 2 012.22.0300.344234 Zidam IV/DIP KD 3 012.22.0300.344235 Bekangdam IV/DIP KD 4 012.22.0300.344236 Paldam IV/DIP KD 5 012.22.0300.344237 Hubdam IV/DIP KD 6 012.22.0300.344238 Kesdam IV/DIP KD 7 012.22.0300.344247 Rindam IV/DIP KD 8 012.22.0300.344248 Korem 071/Wijaya Kusuma KD 9 012.22.0300.344249 Korem 072/Pamungkas KD 10 012.22.0300.344250 Korem 073/Makutarama KD 11 012.22.0300.344251 Korem 074/ Warastratama KD 12 012.22.0300.344252 Brigif 4/Dewa Ratna KD E 012.22.0500 KODAM V/BRW Jawa Timur 1 012.22.0500.344259 Makodam V/BRW KD 2 012.22.0500.344264 Zidam V/BRW KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.22.0500.344265 Bekangdam V/BRW KD 4 012.22.0500.344266 Paldam V/BRW KD 5 012.22.0500.344267 Hubdam V/BRW KD 6 012.22.0500.344268 Kesdam V/BRW KD 7 012.22.0500.344277 Rindam V/BRW KD 8 012.22.0500.344278 Korem 081/Dhirotsaha jaya KD 9 012.22.0500.344279 Korem 082/Citra Panca Y.J. KD 10 012.22.0500.344280 Korem 083/Baladhika Jaya KD 11 012.22.0500.344281 Korem 084/Bhaskara Jaya KD 12 012.22.0500.344282 Brigif 16/Wira Yudha KD F 012.22.1600 KODAM VI/MLW Kalimantan Timur 1 012.22.1600.344290 Makodam VI/MLW KD 2 012.22.1600.344293 Zidam VI/MLW KD 3 012.22.1600.344294 Bekangdam VI/MLW KD 4 012.22.1600.344295 Paldam VI/ MLW KD 5 012.22.1600.344296 Hubdam VI/ MLW KD 6 012.22.1600.344297 Kesdam VI/ MLW KD 7 012.22.1600.344306 Rindam VI/ MLW KD 8 012.22.1600.344307 Korem 091/Aji Suryanata K KD 9 012.22.1600.344308 Korem 101/Antasari KD 10 012.22.1600.344309 Brigif 24/Bulungan Cakti KD G 012.22.1900 KODAM VII/WRB Sulawesi Selatan 1 012.22.1900.344317 Makodam VII/WRB KD 2 012.22.1900.344322 Zidam VII/WRB KD 3 012.22.1900.344323 Bekangdam VII/WRB KD 4 012.22.1900.344324 Paldam VII/WRB KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 5 012.22.1900.344325 Hubdam VII/WRB KD 6 012.22.1900.344326 Kesdam VII/WRB KD 7 012.22.1900.344335 Rindam VII/WRB KD 8 012.22.1900.344336 Korem 131/Santiago KD 9 012.22.1900.344337 Korem 132/Tadulako KD 10 012.22.1900.344338 Korem 141/Todopuli KD 11 012.22.1900.344339 Korem 142/ Taroada Taragau KD 12 012.22.1900.344340 Korem143/Haluoleo KD 13 012.22.1900.344344 Brigif 22/Ota Manasa KD H 012.22.2200 KODAM IX/UDY Bali 1 012.22.2200.344349 Makodam IX/UDY KD 2 012.22.2200.344354 Zidam IX/UDY KD 3 012.22.2200.344355 Bekangdam IX/UDY KD 4 012.22.2200.344356 Paldam IX/UDY KD 5 012.22.2200.344357 Hubdam IX/UDY KD 6 012.22.2200.344358 Kesdam IX/UDY KD 7 012.22.2200.344367 Rindam IX/UDY KD 8 012.22.2200.344368 Korem 161/Wira Sakti KD 9 012.22.2200.344369 Korem 162/Wira Bhakti KD 10 012.22.2200.344370 Korem 163/Wira Satya KD 11 012.22.2200.344371 Brigif 21/Komodo KD I 012.22.1300 KODAM XII/TPR Kalimantan Barat 1 012.22.1300.344374 Makodam XII/TPR KD 2 012.22.1300.344379 Zidam XII/TPR KD 3 012.22.1300.344380 Bekangdam XII/TPR KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 4 012.22.1300.344381 Paldam XII/TPR KD 5 012.22.1300.344382 Hubdam XII/TPR KD 6 012.22.1300.344383 Kesdam XII/TPR KD 7 012.22.1300.344392 Rindam XII/TPR KD 8 012.22.1300.344393 Korem 102/Panju Panjung KD 9 012.22.1300.344394 Korem 121/AW KD 10 012.22.1300.344395 Brigif 19/Khatulistiwa KD J 012.22.2100 KODAM XVI/PTM Maluku 1 012.22.2100.344399 Makodam XVI/PTM KD 2 012.22.2100.344404 Zidam XVI/PTM KD 3 012.22.2100.344405 Bekangdam XVI/PTM KD 4 012.22.2100.344406 Paldam XVI/PTM KD 5 012.22.2100.344407 Hubdam XVI/PTM KD 6 012.22.2100.344408 Kesdam XVI/PTM KD 7 012.22.2100.344417 Rindam XVI/PTM KD 8 012.22.2100.344418 Korem 151/Binaiya KD 9 012.22.2100.344419 Korem 152/Babullah KD K 012.22.2500 KODAM XVII/CEN Papua 1 012.22.2500.344423 Makodam XVII/CEN KD 2 012.22.2500.344428 Zidam XVII/CEN KD 3 012.22.2500.344429 Bekangdam XVII/CEN KD 4 012.22.2500.344430 Paldam XVII/CEN KD 5 012.22.2500.344431 Hubdam XVII/CEN KD 6 012.22.2500.344432 Kesdam XVII/CEN KD 7 012.22.2500.344441 Rindam XVII/CEN KD 8 012.22.2500.344442 Korem 171/Praja Wira Tama KD 9 012.22.2500.344443 Korem 172/Praja Wira Yakti KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 10 012.22.2500.344444 Korem 173/Praja Wira Braja KD 11 012.22.2500.344445 Korem 174/Anim Ti W. KD 12 012.22.2500.344446 Brigif 20/Ima Jaya Keramo KD L 012.22.0100 KODAM JAYA DKI Jakarta 1 012.22.0100.344453 Makodam Jaya KD 2 012.22.0100.344458 Zidam Jaya KD 3 012.22.0100.344459 Bekangdam Jaya KD 4 012.22.0100.344460 Paldam Jaya KD 5 012.22.0100.344461 Hubdam Jaya KD 6 012.22.0100.344462 Kesdam Jaya KD 7 012.22.0100.344471 Rindam Jaya KD 8 012.22.0100.344472 Korem 051/Wijayakarta KD 9 012.22.0100.344473 Korem 052/Wijayakrama KD 10 012.22.0100.344474 Brigif 1/PIK Jaya Sakti KD 11 012.22.0100.344475 Men Arhanud-1 KD M 012.22.0600 KODAM IM NAD 1 012.22.0600.344480 Makodam IM KD 2 012.22.0600.344485 Zidam IM KD 3 012.22.0600.344486 Bekangdam IM KD 4 012.22.0600.344487 Paldam IM KD 5 012.22.0600.344488 Hubdam IM KD 6 012.22.0600.686129 Kesdam IM KD 7 012.22.0600.344497 Rindam IM KD 8 012.22.0600.344498 Korem 011/Lilawangsa KD 9 012.22.0600.344499 Korem 012/Teuku Umar KD N 012.22.0151 KOSTRAD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.22.0151.684672 Makostrad KD 2 012.22.0151.684782 Bekang Kostrad KD 3 012.22.0151.684796 Zeni Kostrad KD 4 012.22.0151.684818 Pal Kostrad KD 5 012.22.0151.684822 Hub Kostrad KD 6 012.22.0151.684839 Divif-1/Prahara Vira Gupti KD 7 012.22.0151.684843 Brigif Linud 3/TBS KD 8 012.22.0151.684850 Brigif 13/Galuh KD 9 012.22.0151.684864 Brigiflinud 17/SBB KD 10 012.22.0151.684871 Menarmed-2 DIVIF-1/PY KD 11 012.22.0151.684885 Divif-2/Vira Cakti Yudha KD 12 012.22.0151.684892 Brigif 6/Tri Shakti Balajaya KD 13 012.22.0151.684907 Brigif 9/Daraka Yudha KD 14 012.22.0151.684911 Brigif Linud 18/Trisula KD 15 012.22.0151.684928 Menarmed-1 DIVIF-2/Kostrad KD O 012.22.0152 KOPASSUS DKI Jakarta 1 012.22.0152.685166 Makopassus KD 2 012.22.0152.685302 Pusdikpassus Kopassus KD 3 012.22.0152.685319 Grup 1/Parako Kopassus KD 4 012.22.0152.685323 Grup 2/Sandha Kopassus KD 5 012.22.0152.685330 Sat 81/Gultor Kopassus KD 6 012.22.0152.685344 Grup 3/Sandha Kopassus KD 012.22.0201 KODIKLAT TNI AD Jawa Barat 012.22.0201.684932 Makodiklat KD 012.22.0201.684949 Pussenif KD 012.22.0201.684953 Pussenkav KD 012.22.0201.684960 Pussenarmed KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 012.22.0201.684974 Pussenarhanud KD Q 012.22.0319.344506 Akmil KD Jawa Tengah 012.22.0206.344507 Seskoad KD Jawa Barat 012.22.0153.344509 Puspomad KD DKI Jakarta 012.22.0154.344510 Pusterad KD DKI Jakarta U 012.22.0156.344511 Pusintelad KD DKI Jakarta 012.22.0155.344512 Puspenerbad KD DKI Jakarta W 012.22.0207.344513 Secapa AD KD Jawa Barat 012.22.0157.344514 Ditziad KD DKI Jakarta 012.22.0160.344515 Dithubad KD DKI Jakarta 012.22.0159.344516 Ditpalad KD DKI Jakarta A 012.22.0158.344517 Ditbekangad KD DKI Jakarta B 012.22.0161.344518 Ditkesad KD DKI Jakarta C 012.22.0204.344519 Ditajenad KD Jawa Barat D 012.22.0162.344520 Dittopad KD DKI Jakarta E 012.22.0163.344521 Ditkuad KD DKI Jakarta F 012.22.0164.344522 Ditkumad KD DKI Jakarta G 012.22.0165.344523 Dispenad KD DKI Jakarta H 012.22.0168.344524 Disbintalad KD DKI Jakarta I 012.22.0203.344525 Dispsiad KD Jawa Barat J 012.22.0166.344526 Dislitbangad KD DKI Jakarta K 012.22.0167.344527 Disinfolahtad KD DKI Jakarta L 012.22.0205.344528 Disjasad KD Jawa Barat M 012.22.0202.344529 Disjarahad KD Jawa Barat N 012.22.0169.344530 Denma Mabesad KD DKI Jakarta O 012.22.0170.685152 Itjenad KD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 IV 012.23 UO TNI AL DIPA Petikan Satker Pusat 012.23.0199.579280 Mabes AL KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah A 012.23.0100 MABESAL DKI Jakarta 1 012.23.0100.344531 Seskoal KD 2 012.23.0100.344532 Mabes AL KD 3 012.23.0100.344543 Denma Mabesal KD 4 012.23.0100.344573 Rumkital dr. Mintoharjo KD 5 012.23.0100.344575 Ladokgi R.E.Martadinata KD 6 012.23.0100.344576 Rumkital dr. Ramelan KD 7 012.23.0100.344578 Balurjaltim KD 8 012.23.0100.344580 Dopusbektim KD 9 012.23.0100.344581 Asrenal KD 10 012.23.0100.344587 AAL KD 11 012.23.0100.344589 Puspenerbal KD 12 012.23.0100.344572 Balurjalbar KD 13 012.23.0100.344568 Dishidros KD 14 012.23.0100.344678 Ladokgi Yos Sudarso KD 15 012.23.0100.344613 Rumkital dr. M. Surotani KD B 012.23.0500 KOARMATIM Jawa Timur 1 012.23.0500.344662 Denma Koarmatim KD 2 012.23.0500.344663 Mako Koarmatim KD 3 012.23.0500.344648 Satkor Koarmatim KD 4 012.23.0500.344653 Satfib Koarmatim KD C 012.23.0500 LANTAMAL V Jawa Timur www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.23.0500.344644 Lanal Cilacap KD 2 012.23.0500.344645 Lanal Semarang KD 3 012.23.0500.344646 Lanal Tegal KD 4 012.23.0500.344647 Lanal Yogyakarta KD 5 012.23.0500.344656 Mako Lantamal V KD 6 012.23.0500.344659 Lanal Banyuwangi KD 7 012.23.0500.344660 Lanal Batuporon KD 8 012.23.0500.344661 Lanal Malang KD 9 012.23.0500.344666 Lanal Denpasar KD D 012.23.1900 LANTAMAL VI Sulawesi Selatan 1 012.23.1900.344669 Lanal Palu KD 2 012.23.1900.344673 Mako Lantamal VI KD 3 012.23.1900.344680 Fasharkan Makasar KD 4 012.23.1900.344681 Lanal Kendari KD E 012.23.2400 LANTAMAL VII NTT 1 012.23.2400.344667 Lanal Mataram KD 2 012.23.2400.344691 Mako Lantamal VII KD F 012.23.1700 LANTAMAL VIII Sulawesi Utara 1 012.23.1700.344682 Mako Lantamal VIII KD 2 012.23.1700.344685 Lanal Tahuna KD 3 012.23.1700.344686 Lanal Toli Toli KD 4 012.23.1700.344687 Lanal Gorontalo KD G 012.23.2100 LANTAMAL IX Maluku 1 012.23.2100.344697 Mako Lantamal IX KD 2 012.23.2100.344701 Lanal Tual KD 3 012.23.2100.344703 Lanal Saumlaki KD H 012.23.2500 LANTAMAL X Papua www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.23.2500.344705 Mako Lantamal X KD 2 012.23.2500.344708 Lanal Biak KD 3 012.23.2500.344715 Lantamal XI KD 4 012.23.2500.344718 Lanal Timika KD I 012.23.1600 LANTAMAL XIII Kalimantan Timur 1 012.23.1600.344670 Mako Lantamal XIII KD 2 012.23.1600.344668 Lanal Balikpapan KD 3 012.23.1600.344671 Lanal Nunukan KD 4 012.23.1600.344675 Lanal Banjarmasin KD 5 012.23.1600.344676 Lanal Kotabaru KD J 012.23.2500 LANTAMAL XIV Papua Barat 1 012.23.2500.344700 Lanal Ternate KD 2 012.23.2500.344711 Mako Lantamal XIV KD 3 012.23.2500.344713 Fasharkan Manokwari KD 4 012.23.2500.344702 Lanal Morotai KD K 012.23.0100 KOARMABAR DKI Jakarta 1 012.23.0100.344635 Mako Koarmabar KD 2 012.23.0100.344634 Lanal Banten KD L 012.23.0700 LANTAMAL I Sumatera Utara 1 012.23.0700.344594 Mako Lantamal I KD 2 012.23.0700.344596 Lanal Dumai KD 3 012.23.0700.344598 Lanal Lhokseumawe KD 4 012.23.0700.344599 Lanal Tanjung Balai Asahan KD 5 012.23.0700.344603 Lanal Sabang KD M 012.23.0800 LANTAMAL II Sumatera Barat 1 012.23.0800.344622 Mako Lantamal II KD 2 012.23.0800.344623 Lanal Sibolga KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.23.0800.344639 Lanal Bengkulu KD N 012.23.0100 LANTAMAL III DKI Jakarta 1 012.23.0100.344628 Mako Lantamal III KD 2 012.23.0100.344640 Lanal Lampung KD 3 012.23.0100.344626 Lanal Palembang KD 4 012.23.0100.344632 Lanal Bandung KD 5 012.23.0100.344633 Lanal Cirebon KD O 012.23.3200 LANTAMAL IV Kepulauan Riau 1 012.23.3200.344607 Mako Lantamal IV KD 2 012.23.3200.344617 Fasharkan Mentigi KD P 012.23.1300 LANTAMAL XII Kalimantan Barat 1 012.23.1300.344625 Mako Lantamal XII KD 2 012.23.1300.344627 Lanal Bangka Belitung KD Q 012.23.0100 KOLINLAMIL DKI Jakarta 1 012.23.0100.344641 Mako Kolinlamil KD 2 012.23.0100.344643 Satlinlamil Surabaya KD R 012.23.0100 KORMAR DKI Jakarta 1 012.23.0100.344720 Kormar KD 2 012.23.0100.344737 Pasmar I KD 3 012.23.0100.344722 Pasmar II KD 4 012.23.0100.344730 Brigif 3 Mar KD 5 012.23.0100.344729 Lanmar Jakarta KD 6 012.23.0100.344745 Kolatmar KD 7 012.23.0100.344728 Rumkital Mar Cilandak KD 8 012.23.0100.344743 Lanmar Surabaya KD S 012.23.0500 KOBANGDIKAL Jawa Timur 1 012.23.0500.344747 Mako Kobangdikal KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 2 012.23.0500.344748 Kodikopsla Kobangdikal KD 3 012.23.0500.344753 Kodikdukum Kobangdikal KD 4 012.23.0500.344760 Kodikmar Kobangdikal KD 5 012.23.0500.344765 Puslatdiksarmil Kobangdikal KD V 012.24 UO TNI AU DIPA Petikan Satker Pusat 012.24.0199.579297 Mabes AU KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah A 012.24.0100 MABESAU DKI Jakarta 1 012.24.0100.344769 Itjenau KD 2 012.24.0100.344770 Sahli Kasau KD 3 012.24.0100.344771 Smin Kasau KD 4 012.24.0100.344772 Srenaau KD 5 012.24.0100.344777 Spamau KD 6 012.24.0100.344781 Sopsau KD 7 012.24.0100.344786 Spersau KD 8 012.24.0100.344791 Slogau KD 9 012.24.0100.344797 Puskodalau KD 10 012.24.0100.344773 Setumau KD 11 012.24.0100.344798 Denma Mabesau KD 12 012.24.0100.344774 Disinfolahtaau KD 13 012.24.0100.344775 Dislitbangau KD 14 012.24.0100.344776 Diskuau KD 15 012.24.0100.344778 Dispamsanau KD 16 012.24.0100.344779 Dissurpotrudau KD 17 012.24.0100.344780 Dispenau KD 18 012.24.0100.344782 Disbangopsau KD 19 012.24.0100.344783 Dislambangjaau KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 20 012.24.0100.344784 Dispotdirgaau KD 21 012.24.0100.344785 Diskumau KD 22 012.24.0100.344787 Disminpersau KD 23 012.24.0100.344788 Disdikau KD 24 012.24.0100.344789 Diswatpersau KD 25 012.24.0100.344790 Diskesau KD 26 012.24.0100.344799 Puspomau KD 27 012.24.0100.344792 Dismatau KD 28 012.24.0100.344793 Disaeroau KD 29 012.24.0100.344794 Diskomlekau KD 30 012.24.0100.344795 Disfaskonau KD 31 012.24.0100.344796 Disadaau KD 32 012.24.0100.344800 AAU KD 33 012.24.0100.344801 Seskoau KD 34 012.24.0100.344802 Bekmatpusau KD 35 012.24.0100.344803 Lakespra KD 36 012.24.0100.344804 Lakesgilut KD 37 012.24.0100.344805 Lafiau KD 38 012.24.0100.344806 Dispsiau KD 39 012.24.0100.344807 RSAU Dr. E. Antariksa KD 40 012.24.0100.344808 RSAU Dr. M. Salamun KD 41 012.24.0100.344809 RSPAU Dr.S.Hardjolukito KD B 012.24.0100 KOHANUDNAS DKI Jakarta 1 012.24.0100.344810 Denma Kohanudnas KD 2 012.24.0100.344811 Kosek I Jakarta KD 3 012.24.0100.344812 Kosek II Makasar KD 4 012.24.0100.344813 Kosek III Medan KD 5 012.24.0100.344814 Kosek IV Biak KD 6 012.24.0100.344815 Pusdik Hanudnas KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 C 012.24.0100 KOOPSAU I DKI Jakarta 1 012.24.0100.344816 Denma Koopsau I KD 2 012.24.0100.344817 Lanud Halim Perdana K. KD 3 012.24.0100.344819 Lanud Husein Sastra N. KD 4 012.24.0100.344818 Lanud Atang Senjaya KD 5 012.24.0100.344820 Lanud Roesmin Nurjadin KD 6 012.24.0100.344822 Lanud Suryadarma KD 7 012.24.0100.344823 Lanud Soewondo KD 8 012.24.0100.344821 Lanud Supadio KD 9 012.24.0100.344824 Lanud Palembang KD 10 012.24.0100.344825 Lanud Ranai KD 11 012.24.0100.344827 Lanud Maimun Saleh KD 12 012.24.0100.344828 Lanud Padang KD 13 012.24.0100.344826 Lanud Tanjung Pinang KD 14 012.24.0100.344831 Lanud H. Abdullah Sanusi H KD 15 012.24.0100.344835 Lanud Astra Ksetra KD 16 012.24.0100.344834 Lanud Singkawang II KD 17 012.24.0100.344830 Lanud S. Sukani KD 18 012.24.0100.344829 Lanud Wiriadinata KD 19 012.24.0100.344833 Lanud Wirasaba KD 20 012.24.0100.344832 Lanud Sultan Iskandar Muda KD D 012.24.1900 KOOPSAU II Sulawesi Selatan 1 012.24.1900.344836 Denma Koopsau II KD 2 012.24.1900.344839 Lanud Hasanudin KD 3 012.24.1900.344838 Lanud Abd. Saleh KD 4 012.24.1900.344837 Lanud Iswahjudi KD 5 012.24.1900.344842 Lanud Syamsudin Noor KD 6 012.24.1900.344845 Lanud Samratulangi KD 7 012.24.1900.344843 Lanud Balikpapan KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 8 012.24.1900.344852 Lanud Manuhua KD 9 012.24.1900.344854 Lanud Merauke KD 10 012.24.1900.344853 Lanud Jayapura KD 11 012.24.1900.344846 Lanud Wolter Monginsidi KD 12 012.24.1900.344848 Lanud Pattimura KD 13 012.24.1900.344856 Lanud Leo Wattimena KD 14 012.24.1900.344851 Lanud Eltari KD 15 012.24.1900.344847 Lanud Dumatubun KD 16 012.24.1900.344850 Lanud Rembiga KD 17 012.24.1900.344849 Lanud Ngurah Rai KD 18 012.24.1900.344841 Lanud Iskandar KD 19 012.24.1900.344840 Lanud Surabaya KD 20 012.24.1900.344855 Lanud Timika KD 21 012.24.1900.344844 Lanud Tarakan KD E 012.24.0100 KODIKAU DKI Jakarta 1 012.24.0100.344857 Denma Kodikau KD 2 012.24.0100.344858 Lanud Adisutjipto KD 3 012.24.0100.344859 Lanud Adi Soemarmo KD 4 012.24.0100.344860 Lanud Sulaiman KD 5 012.24.0100.344861 Sekkau KD 6 012.24.0100.344863 Wingdiktekkal KD 7 012.24.0100.344862 Wingdikum KD F 012.24.0200 KOHARMATAU Jawa Barat 1 012.24.0200.344864 Denma Koharmatau KD 2 012.24.0200.344865 Depohar 10 HSN KD 3 012.24.0200.344866 Depohar 20 IWJ KD 4 012.24.0200.344867 Depohar 30 ABD KD 5 012.24.0200.344868 DepohaR 40 SLM KD 6 012.24.0200.344869 Depohar 50 SMO KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 7 012.24.0200.344870 Depohar 60 IWJ KD 8 012.24.0200.344871 Depohar 70 SLM KD G 012.24.0200 KORPASKHAS Jawa Barat 1 012.24.0200.344872 Denma Korpaskhas KD 2 012.24.0200.344873 Wing I Paskhas KD 3 012.24.0200.344874 Wing II Paskhas KD 4 012.24.0200.344875 Wing III Paskhas KD 5 012.24.0200.344876 Satbravo 90 Paskhas KD 6 012.24.0200.686182 Pusdiklat Paskhas KD
6. i.Segmen Lokasi. Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana. Kode lokasi yang terdiri atas 4 (empat) digit sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Lokasi 4 xxxxxxxxxx
7. j.Segmen Anggaran. Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian Akrual. Transaksi APBN dan DIPA dibedakan untuk tujuan pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan Kemhan dan TNI akan menyandingkan realisasi dengan data DIPA. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Untuk transaksi pengembalian dan penyesuaian, karena pengembalian belanja tidak langsung menambah pagu belanja yang bersangkutan, maka informasi mengenai pengembalian belanja yang tidak mengembalikan pagu akan diperoleh dengan kode anggaran pengembalian, sedangkan kode penyesuaian diperlukan untuk transaksi penyesuaian yang tidak mempengaruhi pagu anggaran.
8. k.Segmen Antar Entitas. Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara 2 (dua) kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam 1 (satu) transaksi.
9. l.Segmen Cadangan. Kode Cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini. MENTERI PERTAHANAN RYAMIZARD RYACUDU Paraf: Dir Peruu : Paraf :
  1. 1.Sesditjen :
  2. 2.Dirdalprogar :
  3. 3.Kabag Um :www.peraturan.go.id 2016, No. 42 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian pengaturan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan dalam suatu Bagan Akun Standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi www.peraturan.go.id 2016, No. 42 keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
2.Basis Akrual adalah sebuah metode pembukuan yang memasangkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal tertentu, meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi.
6.Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen.
7.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
8.Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
10.Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola www.peraturan.go.id 2016, No. 42 anggaran dari pemerintah dan mempertanggung jawabkan anggaran tersebut.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
13.DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
14.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16.Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
17.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
20.Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

BAB II

SEGMEN BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

Pasal 2

(1)BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:
1. a.Segmen Satker;
2. b.Segmen KPPN;
3. c.Segmen Akun;
4. d.Segmen Program;
5. e.Segmen Output;
6. f.Segmen Dana;
7. g.Segmen Bank;
8. h.Segmen Kewenangan;
9. i.Segmen Lokasi;
10. j.Segmen Anggaran;
11. k.Segmen Antar Entitas; dan
12. l.Segmen Cadangan.
(2)Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kode Satker dengan Atribut antara www.peraturan.go.id 2016, No. 42 lain berupa kode Bagian Anggaran dan kode eselon I.
(3)Segmen KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kode KPPN dengan Atribut antara lain berupa kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(4)Segmen Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kode Akun.
(5)Segmen Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kombinasi dari kode Bagian Anggaran, kode eselon I, dan kode Program.
(6)Segmen Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kombinasi dari kode Kegiatan dan kode Output, dengan Atribut antara lain berupa kode Fungsi dan kode Sub Fungsi.
(7)Segmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kombinasi dari kode Sumber Dana, kode Cara Penarikan, dan kode Nomor Register.
(8)Segmen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kombinasi dari kode Tipe Rekening dan kode Nomor Rekening dengan Atribut antara lain berupa kode KPPN.
(9)Segmen Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kode Kewenangan.
(10)Segmen Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kode Lokasi.
(11)Segmen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kode Anggaran.
(12)Segmen Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k, merupakan kode Antar Entitas.
(13)Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di kemudian hari.

Pasal 3

Penjelasan Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No. 42

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMUTAKHIRAN BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 4

BAS digunakan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan RKA-KL;
b.penyusunan DIPA;
c.pelaksanaan anggaran;
d.pelaporan keuangan; dan
e.proses validasi transaksi keuangan.

Pasal 5

(1)BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
(2)Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemutakhiran BAS berdasarkan:
1. a.usulan; dan/atau
2. b.penetapan kebijakan.

Pasal 6

Kemhan dapat mengusulkan pemutakhiran BAS atas usulan Unit Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Akun dan/atau Segmen Lokasi terkait dengan penerusan pinjaman.
b.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Satker, Segmen Program, Segmen Output, dan/atau Segmen Lokasi. www.peraturan.go.id 2016, No. 42
c.usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan kode Nomor Register pada Segmen Dana.

Pasal 7

Pasal 8

1.Sesditjen :
2.Dirdalprogar :
3.Kabag Um : www.peraturan.go.id 2016, No. 42 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PENJELASAN SEGMEN BAGAN AKUN STANDAR
1.BAS Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Kemhan dan TNI.
2.BAS tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi tersebut antara lain berupa kode organisasi, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, kegiatan, dan Output yang dihasilkan.
3.Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan BAS, antara lain:

a.Penggunaan satu BAS untuk pencatatan transaksi di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No. 42
b.Penggunaan BAS yang sama dalam proses pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
c.Penyempurnaan dan pengembangan BAS didasarkan pada pentingnya keselarasan antara basis penganggaran dan akuntansi yang digunakan Pemerintah, sehingga dilakukan penyesuaian BAS dengan implementasi penganggaran berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual.
d.Penggunaan 1 (satu) BAS yang sama dalam penatausahaan transaksi untuk buku besar akrual dan buku besar kas, mengingat restrukturisasi BAS diawali dengan adanya kebutuhan pelaporan berbasis akrual dan kas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama untuk pencatatan akrual dan kas maka pemisahan akun akrual dan kas akan terlihat pada uraian akun pada laporan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama, maka akan dapat memudahkan analisa laporan keuangan dengan mengkaji realisasi yang ada dan membandingkannya dengan data anggaran.
e.Penyesuaian BAS dilakukan mengingat penggunaan aplikasi terintegrasi merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah di bidang Teknologi Informasi yang harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah lainnya, seperti implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dibutuhkan proses penyesuaian dengan sistem aplikasi yang tersedia guna meminimalkan gap yang ada antara konsepsi dasar proses bisnis dan fitur aplikasi yang tersedia.
f.BAS tidak hanya pengelompokan sesuai akun-akun dalam akuntansi, namun diperluas maknanya sebagai pengelompokan berdasarkan klasifikasi lain untuk pengelolaan keuangan pemerintah.
1. 4.Struktur BAS sebagai berikut: NO SEGMEN DIGIT URAIAN ATRIBUT www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1 Satker 6 Kode Satker BA, Eselon I 2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil DJPB Kemkeu 3 Akun 6 Kode Akun 4 Program 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program 4 5 Output 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan 6 Dana 1+1+8 Kode sumber dana, cara tarik, No. Register No. Register 7 Bank 1+4 Kode tipe rekening, No. Rekening, Bank Kode KPPN 8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan 9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota 10 Anggaran 1 Kode Anggaran 11 Antar Entitas 6 Kode Antar Entitas 12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
2. 5.Klasifikasi dalam BAS meliputi segmen sebagai berikut:
a.Segmen Satker. Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi. Dengan adanya unit tersebut, segmen Satker menunjukkan kepemilikan transaksi dan keseimbangan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 akuntansi di level Satker. Pola hubungan antara Satker, kode Bagian Anggaran dan kode Eselon I, menunjukkan proses berjenjang atas pelaporan keuangan. Dengan pola 1 (satu) kode Satker ke 1 (satu) Bagian Anggaran dan 1 (satu) Eselon 1, maka suatu Satker yang menginduk ke lebih dari 1 (satu) Bagian Anggaran dan/atau Eselon 1, maka akan memiliki lebih dari 1 (satu) kode Satker. Dengan demikian proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan konsolidasi dapat dilakukan. Pola hubungan kode Satker dengan kode BA dan kode eselon I yang unik dan jelas tersebut akan menghasilkan laporan keuangan dalam level Satker, tingkat wilayah/kotama, tingkat eselon I, dan tingkat Kemhan. Kode Satker berupa 6 (enam) digit didasarkan pada pola pengkodean Satker yang menghubungkan kode Satker dengan atributnya. Atribut atas kode Satker antara lain berupa kode bagian anggaran dan kode eselon I. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi segmen Satker sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Satker 6 xxxxxxxxxx Atribut: Nama Atribut Digit Uraian Bagian Anggaran 3 xxxxxxxxxx Eselon I 2 xxxxxxxxxx
b.Segmen KPPN. Segmen ini menunjukan adanya fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kode KPPN ini menandakan pengelolaan kas berada dalam ruang www.peraturan.go.id 2016, No. 42 lingkup perbendaharaan sehingga menentukan tempat pembayaran dan sekaligus proses penerimaan kas dalam 1 (satu) siklus APBN. Kode KPPN berfungsi untuk: 1) menghasilkan Laporan Arus Kas yang dilakukan oleh masing-masing KPPN sebagai pengelola kas 2) menyusun laporan gabungan Satker yang ada pada masing-masing KPPN. Penentuan kode KPPN ini ditetapkan 3 (tiga) digit numerik untuk memberikan informasi tidak hanya mengenai KPPN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk satker dalam lingkup kerjanya, tetapi juga data mengenai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat link antara Kanwil dan KPPN di wilayahnya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada tingkat KPPN dan tingkat Kanwil. Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi Segmen KPPN sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian KPPN 3 xxxxxxxxxx Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan yakni: Kode Atribut Digit Uraian Kanwil DJPBN 3 xxxxxxxxxx
c.Segmen Akun. Segmen akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1) Akun APBN, terdiri atas: a) Estimasi Pendapatan; dan b) Apropriasi Belanja; 2) Akun DIPA, terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 a) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan; dan b) Alotmen Belanja; 3) Akun Komitmen, dibedakan atas: a) Komitmen Belanja Pegawai; b) Komitmen Belanja Barang; c) Komitmen Belanja Modal; d) Komitmen Belanja Bunga; e) Komitmen Belanja Subsidi; f) Komitmen Belanja Hibah; g) Komitmen Belanja Bantuan Sosial; h) Komitmen Belanja Lain-lain; dan i) Komitmen Transfer. 4) Akun Realisasi, terdiri atas: a) Realisasi Pendapatan LO; b) Realisasi Pendapatan LRA; c) Realisasi Beban; dan d) Realisasi Belanja; 5) Akun Neraca, terdiri atas: a) Aset; b) Kewajiban; dan c) Ekuitas. Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi, merupakan salah satu bagian penting yang menunjukan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Kode akun ini akan mengalami perubahan karena adanya penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akun-akun yang ada akan menjadi akun akrual. Dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada. Penyusunan dan Pengembangan Kode akun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1) Akun Neraca dengan kodefikasi: a) diawali angka 1 (satu) untuk Aset; b) diawali angka 2 (dua) untuk Kewajiban; dan c) diawali angka 3 (tiga) untuk Ekuitas. 2) Menggunakan akun yang sama untuk akun APBN, akun DIPA, akun Komitmen, dan akun Realisasi. Tahapan dalam pelaksanaan anggaran tersebut ditandai dengan perbedaan pada segmen Tipe Anggaran; 3) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 4 (empat) baik untuk Pendapatan LRA maupun Pendapatan LO; 4) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 5 (lima) dan 6 (enam) baik untuk Belanja maupun Beban; 5) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 49 (empat puluh sembilan) dan 59 (lima puluh sembilan) untuk pendapatan-LO dan beban yang tidak akan terdapat pada pencatatan basis kas (seperti beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih); Terkait dengan akun realisasi pada LRA, pedoman penggunaan akun belanja sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam negeri maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2) Belanja Barang. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk www.peraturan.go.id 2016, No. 42 memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang yaitu: a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya perjalanan; b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK BMN); c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :

(1)Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
(2)Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan yaitu pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.
(3)Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 3) Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 1 (satu) periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker. 4) Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 5) Belanja Subsidi Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 6) Belanja Hibah www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. 7) Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. 8) Belanja Lain-lain. Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/ belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
1. d.Segmen Program. Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kemhan yang terdiri atas beberapa kegiatan. Program mengidentifikasi kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon I Kemhan. Rumusan program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Segmen program yang terdiri dari 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri dari 3 (tiga) digit kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit www.peraturan.go.id 2016, No. 42 kode eselon 1 dan 2 (dua) digit kode Program. Segmen program yang disusun berdasarkan pedoman tersebut menggambarkan bahwa program mempunyai hubungan yang jelas dengan organisasi atau pelaksana kelembagaannya. Berdasarkan hal tersebut, Segmen Program sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Program 7 xxxxxxxxxx
2. e.Segmen Output. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen Output akan melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan, sehingga Output merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode Output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume Output. Segmen Output yang terdiri atas 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri atas 4 (empat) digit kode kegiatan, dan 3 (tiga) digit kode Output. Segmen Output menggambarkan bahwa setiap Output mempunyai terkaitan dan hubungan yang jelas dengan pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi. Berdasarkan hal tersebut, segmen Output sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Output 7 xxxxxxxxxx
3. f.Segmen Dana. Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan www.peraturan.go.id 2016, No. 42 dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Segmen dana ini merupakan kombinasi dari 1 (satu) digit kode sumber dana, 1 (satu) digit kode cara penarikan, dan 8 (delapan) digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah. Rincian sumber dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Rupiah Murni (RM). Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN. 2) Pinjaman Luar Negeri (PLN). Sumber dana Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. 3) Rupiah Murni Pendamping (RMP). Sumber dana Rupiah Murni Pendamping digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP). Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibiayai dengan PNBP. Pencairan dana PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan. 5) Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Sumber dana Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri. 6) Hibah Dalam Negeri (HDN). Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 7) H ibah Luar Negeri (HLN). Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 8) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD). Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 9) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL). Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk uang dari luar negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 10) Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD). Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk barang dari dalam negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 11) Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL). Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 12) Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. 13) Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 14) Luncuran (LCR). Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari luncuran dana tahun anggaran sebelumnya. Selain sumber dana, informasi lain dalam Segmen dana kode Cara Penarikan sebagai berikut: 1) Rupiah Murni (RM). Cara Penarikan Rupiah Murni menandakan bahwa pengeluaran dibiayai seluruhnya dari Rupiah Murni, bukan berasal dari pinjaman ataupun hibah. 2) Pembiayaan Pendahuluan (PP). Cara penarikan Pembiayaan Pendahuluan yaitu cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/ Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk. 3) Pembayaran Langsung (PL). Cara penarikan Pembayaran Langsung yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 4) Rekening Khusus (RK). Cara penarikan Rekening Khusus yaitu penarikan dana yang menggunakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. 5) Letter of Credit (LC). Cara penarikan Letter of Credit yaitu dengan menggunakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga eksportir, atau kuasa eksportir, (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. Kode terakhir dalam segmen dana yaitu Nomor register loan yang akan di-mapping ke sumber dana pinjaman, sedangkan nomor register www.peraturan.go.id 2016, No. 42 hibah akan di-mapping dengan sumber dana hibah, dengan penggabungan cara penarikan dan nomor register utang dan hibah yang berjumlah 8 (delapan) digit, berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.
4. g.Segmen Bank. Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Setiap rekening BUN mempunyai 1 (satu) segmen bank yang bersifat unik. Segmen bank adalah identitas/kode yang diberikan pada setiap rekening yang dikelola/ditatausahakan oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) dan Kuasa BUN di daerah (KPPN). Segmen bank merupakan kombinasi dari tipe rekening 1 (satu) digit berupa alfabet (A-Z) atau nomor (1-9)) dan nomor urut 4 (empat) digit. Rekening milik BUN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe rekening yaitu: 1) Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos; 2) Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan 3) Rekening transito, yang merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi.
5. h.Segmen Kewenangan. Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No. 42 1) Kewenangan Kantor Pusat (KP) adalah pelaksanaan tugas pemerintahaan yang didanai oleh APBN yang dilaksanakan oleh Satker kantor pusat Kemhan dan TNI. 2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai dari APBN yang dilaksanakan oleh kantor Kemhan dan TNI di daerah. 3) Daftar Nama Satker, Jenis Kewenangan dan Wilayah. NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 I 012.01 UO KEMHAN DIPA Petikan Satker Pusat 1 012.01.0199.562103 Kementerian Pertahanan KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah 1 012.01.0100.683787 Roren Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 2 012.01.0100.683791 Ropeg Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 3 012.01.0100.683809 Rokum Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 4 012.01.0100.683813 Itjen Kemhan KP DKI Jakarta 5 012.01.0100.683820 Ditjen Strahan Kemhan KP DKI Jakarta 6 012.01.0100.683834 Ditjen Renhan Kemhan KP DKI Jakarta 7 012.01.0100.683841 Ditjen Pothan Kemhan KP DKI Jakarta 8 012.01.0100.683855 Ditjen Kuathan Kemhan KP DKI Jakarta 9 012.01.0100.683862 Baranahan Kemhan KP DKI Jakarta 10 012.01.0100.683876 Badiklat Kemhan KP DKI Jakarta 11 012.01.0100.683880 Balitbang Kemhan KP DKI Jakarta 12 012.01.0100.683897 Universitas Pertahanan KP DKI Jakarta 13 012.01.0100.686023 Rotu Setjen Kemhan KP DKI Jakarta 14 012.01.0100.686030 Roum Setjen Kemhan KP DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 15 012.01.0100.686044 Pusku Kemhan KP DKI Jakarta 16 012.01.0100.686051 Pusdatin Kemhan KP DKI Jakarta 17 012.01.0100.686065 Pusrehab Kemhan KP DKI Jakarta 18 012.01.0100.686072 Puskom Publik Kemhan KP DKI Jakarta 19 012.01.0100.461838 Bainstranas Kemhan KP DKI Jakarta II 012.21 UO MABES TNI DIPA Petikan Satker Pusat 1 012.21.0199.579262 Mabes TNI KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah 1 012.21.0100.683902 Spri Panglima TNI KD DKI Jakarta 2 012.21.0100.683919 Smin Kasum TNI KD DKI Jakarta 3 012.21.0100.683923 Itjen TNI KD DKI Jakarta 4 012.21.0100.683930 Srenum TNI KD DKI Jakarta 5 012.21.0100.683944 Sintel TNI KD DKI Jakarta 6 012.21.0100.683951 Sops TNI KD DKI Jakarta 7 012.21.0100.683965 Spers TNI KD DKI Jakarta 8 012.21.0100.683972 Slog TNI KD DKI Jakarta 9 012.21.0100.683986 Ster TNI KD DKI Jakarta 10 012.21.0100.683990 Skomlek TNI KD DKI Jakarta 11 012.21.0100.684182 Pom TNI KD DKI Jakarta 12 012.21.0100.684005 Sahli Pang TNI KD DKI Jakarta 13 012.21.0100.684225 Satkomlek TNI KD DKI Jakarta 14 012.21.0100.684232 Pusdalops TNI KD DKI Jakarta 15 012.21.0100.684115 Setum TNI KD DKI Jakarta 16 012.21.0100.684012 Denma Mabes TNI KD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 17 012.21.0200.684288 Sesko TNI KD Jawa Barat 18 012.21.0100.684157 Akademi TNI KD DKI Jakarta 19 012.21.0100.684030 Bais TNI KD DKI Jakarta 20 012.21.0100.684047 Paspampres KD DKI Jakarta 21 012.21.0100.684161 Babinkum TNI KD DKI Jakarta 22 012.21.0100.684140 Puspen TNI KD DKI Jakarta 23 012.21.0100.684136 Puskes TNI KD DKI Jakarta 24 012.21.0100.684093 Babek TNI KD DKI Jakarta 25 012.21.0100.684122 Pusbintal TNI KD DKI Jakarta 26 012.21.0100.684199 Pusku TNI KD DKI Jakarta 27 012.21.0100.684051 Pusjarah TNI KD DKI Jakarta 28 012.21.0100.684204 Pusinfolahta TNI KD DKI Jakarta 29 012.21.0100.684211 PMPP TNI KD DKI Jakarta 30 012.21.0100.684072 Pusjianstra TNI KD DKI Jakarta 31 012.21.0100.686527 Puskersin TNI KD DKI Jakarta 32 012.21.0100.684068 Kogartap I/JKT KD DKI Jakarta 33 012.21.0200.684292 Kogartap II/BDG KD Jawa Barat 34 012.21.0500.684335 Kogartap III/SBY KD Jawa Timur 35 012.21.2900.684267 Kodiklat TNI KD Banten 36 012.21.0100.686521 Pusjaspermildas KD DKI Jakarta III 012.22 UO TNI AD Dipa Petikan Satker Pusat 012.22.0199.579276 Mabes AD KP Instansi Pusat Dipa Petikan Satker Daerah A 012.22.0700 KODAM I/BB Sumatera Utara 1 012.22.0700.685351 Makodam KD 2 012.22.0700.685408 Zidam I/BB KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.22.0700.685412 Bekangdam I/BB KD 4 012.22.0700.685429 Paldam I/BB KD 5 012.22.0700.685433 Hubdam I/BB KD 6 012.22.0700.685440 Kesdam I/BB KD 7 012.22.0700.685539 Rindam I/BB KD 8 012.22.0700.685543 Korem 022/Pantai Timur KD 9 012.22.0700.685550 Korem 023/Kawal Samudra KD 10 012.22.0700.685564 Korem031/Wira Bima KD 11 012.22.0700.685571 Korem 032/Wira Braja KD 12 012.22.0700.685585 Korem033/Wira Praja KD 13 012.22.0700.685607 Brigif 7/Rimba Raya KD B 012.22.1100 KODAM II/SWJ Sumatera Selatan 1 012.22.1100.685695 Makodam II/SWJ KD 2 012.22.1100.685742 Zidam II/SWJ KD 3 012.22.1100.685759 Bekangdam II/SWJ KD 4 012.22.1100.685763 Paldam II/SWJ KD 5 012.22.1100.685770 Hubdam II/SWJ KD 6 012.22.1100.685784 Kesdam II/SWJ KD 7 012.22.1100.685873 Rindam II/SWJ KD 8 012.22.1100.685880 Korem 041/Garuda Mas KD 9 012.22.1100.685894 Korem 042/Garuda Putih KD 10 012.22.1100.685902 Korem 043/Garuda Hitam KD 11 012.22.1100.685916 Korem 044/Garuda Dempo KD 12 012.22.1100.685920 Korem 044/Garuda Jaya KD C 012.22.0200 KODAM III/SLW Jawa Barat 1 012.22.0200.685983 Makodam III/SLW KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 2 012.22.0200.344202 Zidam III/SLW KD 3 012.22.0200.344203 Bekangdam III/SLW KD 4 012.22.0200.344204 Paldam III/SLW KD 5 012.22.0200.344205 Hubdam III/SLW KD 6 012.22.0200.344206 Kesdam III/SLW KD 7 012.22.0200.344215 Rindam III/SLW KD 8 012.22.0200.344216 Korem 061/Surya Kencana KD 9 012.22.0200.344217 Korem 062/Taruma Nagara KD 10 012.22.0200.344218 Korem 063/SGJ KD 11 012.22.0200.344219 Korem 064/Maulana Yusuf KD 12 012.22.0200.344221 Brigif 15/Kujang KD D 012.22.0300 KODAM IV/DIP Jawa Tengah 1 012.22.0300.344229 Makodam IV/DIP KD 2 012.22.0300.344234 Zidam IV/DIP KD 3 012.22.0300.344235 Bekangdam IV/DIP KD 4 012.22.0300.344236 Paldam IV/DIP KD 5 012.22.0300.344237 Hubdam IV/DIP KD 6 012.22.0300.344238 Kesdam IV/DIP KD 7 012.22.0300.344247 Rindam IV/DIP KD 8 012.22.0300.344248 Korem 071/Wijaya Kusuma KD 9 012.22.0300.344249 Korem 072/Pamungkas KD 10 012.22.0300.344250 Korem 073/Makutarama KD 11 012.22.0300.344251 Korem 074/ Warastratama KD 12 012.22.0300.344252 Brigif 4/Dewa Ratna KD E 012.22.0500 KODAM V/BRW Jawa Timur 1 012.22.0500.344259 Makodam V/BRW KD 2 012.22.0500.344264 Zidam V/BRW KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.22.0500.344265 Bekangdam V/BRW KD 4 012.22.0500.344266 Paldam V/BRW KD 5 012.22.0500.344267 Hubdam V/BRW KD 6 012.22.0500.344268 Kesdam V/BRW KD 7 012.22.0500.344277 Rindam V/BRW KD 8 012.22.0500.344278 Korem 081/Dhirotsaha jaya KD 9 012.22.0500.344279 Korem 082/Citra Panca Y.J. KD 10 012.22.0500.344280 Korem 083/Baladhika Jaya KD 11 012.22.0500.344281 Korem 084/Bhaskara Jaya KD 12 012.22.0500.344282 Brigif 16/Wira Yudha KD F 012.22.1600 KODAM VI/MLW Kalimantan Timur 1 012.22.1600.344290 Makodam VI/MLW KD 2 012.22.1600.344293 Zidam VI/MLW KD 3 012.22.1600.344294 Bekangdam VI/MLW KD 4 012.22.1600.344295 Paldam VI/ MLW KD 5 012.22.1600.344296 Hubdam VI/ MLW KD 6 012.22.1600.344297 Kesdam VI/ MLW KD 7 012.22.1600.344306 Rindam VI/ MLW KD 8 012.22.1600.344307 Korem 091/Aji Suryanata K KD 9 012.22.1600.344308 Korem 101/Antasari KD 10 012.22.1600.344309 Brigif 24/Bulungan Cakti KD G 012.22.1900 KODAM VII/WRB Sulawesi Selatan 1 012.22.1900.344317 Makodam VII/WRB KD 2 012.22.1900.344322 Zidam VII/WRB KD 3 012.22.1900.344323 Bekangdam VII/WRB KD 4 012.22.1900.344324 Paldam VII/WRB KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 5 012.22.1900.344325 Hubdam VII/WRB KD 6 012.22.1900.344326 Kesdam VII/WRB KD 7 012.22.1900.344335 Rindam VII/WRB KD 8 012.22.1900.344336 Korem 131/Santiago KD 9 012.22.1900.344337 Korem 132/Tadulako KD 10 012.22.1900.344338 Korem 141/Todopuli KD 11 012.22.1900.344339 Korem 142/ Taroada Taragau KD 12 012.22.1900.344340 Korem143/Haluoleo KD 13 012.22.1900.344344 Brigif 22/Ota Manasa KD H 012.22.2200 KODAM IX/UDY Bali 1 012.22.2200.344349 Makodam IX/UDY KD 2 012.22.2200.344354 Zidam IX/UDY KD 3 012.22.2200.344355 Bekangdam IX/UDY KD 4 012.22.2200.344356 Paldam IX/UDY KD 5 012.22.2200.344357 Hubdam IX/UDY KD 6 012.22.2200.344358 Kesdam IX/UDY KD 7 012.22.2200.344367 Rindam IX/UDY KD 8 012.22.2200.344368 Korem 161/Wira Sakti KD 9 012.22.2200.344369 Korem 162/Wira Bhakti KD 10 012.22.2200.344370 Korem 163/Wira Satya KD 11 012.22.2200.344371 Brigif 21/Komodo KD I 012.22.1300 KODAM XII/TPR Kalimantan Barat 1 012.22.1300.344374 Makodam XII/TPR KD 2 012.22.1300.344379 Zidam XII/TPR KD 3 012.22.1300.344380 Bekangdam XII/TPR KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 4 012.22.1300.344381 Paldam XII/TPR KD 5 012.22.1300.344382 Hubdam XII/TPR KD 6 012.22.1300.344383 Kesdam XII/TPR KD 7 012.22.1300.344392 Rindam XII/TPR KD 8 012.22.1300.344393 Korem 102/Panju Panjung KD 9 012.22.1300.344394 Korem 121/AW KD 10 012.22.1300.344395 Brigif 19/Khatulistiwa KD J 012.22.2100 KODAM XVI/PTM Maluku 1 012.22.2100.344399 Makodam XVI/PTM KD 2 012.22.2100.344404 Zidam XVI/PTM KD 3 012.22.2100.344405 Bekangdam XVI/PTM KD 4 012.22.2100.344406 Paldam XVI/PTM KD 5 012.22.2100.344407 Hubdam XVI/PTM KD 6 012.22.2100.344408 Kesdam XVI/PTM KD 7 012.22.2100.344417 Rindam XVI/PTM KD 8 012.22.2100.344418 Korem 151/Binaiya KD 9 012.22.2100.344419 Korem 152/Babullah KD K 012.22.2500 KODAM XVII/CEN Papua 1 012.22.2500.344423 Makodam XVII/CEN KD 2 012.22.2500.344428 Zidam XVII/CEN KD 3 012.22.2500.344429 Bekangdam XVII/CEN KD 4 012.22.2500.344430 Paldam XVII/CEN KD 5 012.22.2500.344431 Hubdam XVII/CEN KD 6 012.22.2500.344432 Kesdam XVII/CEN KD 7 012.22.2500.344441 Rindam XVII/CEN KD 8 012.22.2500.344442 Korem 171/Praja Wira Tama KD 9 012.22.2500.344443 Korem 172/Praja Wira Yakti KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 10 012.22.2500.344444 Korem 173/Praja Wira Braja KD 11 012.22.2500.344445 Korem 174/Anim Ti W. KD 12 012.22.2500.344446 Brigif 20/Ima Jaya Keramo KD L 012.22.0100 KODAM JAYA DKI Jakarta 1 012.22.0100.344453 Makodam Jaya KD 2 012.22.0100.344458 Zidam Jaya KD 3 012.22.0100.344459 Bekangdam Jaya KD 4 012.22.0100.344460 Paldam Jaya KD 5 012.22.0100.344461 Hubdam Jaya KD 6 012.22.0100.344462 Kesdam Jaya KD 7 012.22.0100.344471 Rindam Jaya KD 8 012.22.0100.344472 Korem 051/Wijayakarta KD 9 012.22.0100.344473 Korem 052/Wijayakrama KD 10 012.22.0100.344474 Brigif 1/PIK Jaya Sakti KD 11 012.22.0100.344475 Men Arhanud-1 KD M 012.22.0600 KODAM IM NAD 1 012.22.0600.344480 Makodam IM KD 2 012.22.0600.344485 Zidam IM KD 3 012.22.0600.344486 Bekangdam IM KD 4 012.22.0600.344487 Paldam IM KD 5 012.22.0600.344488 Hubdam IM KD 6 012.22.0600.686129 Kesdam IM KD 7 012.22.0600.344497 Rindam IM KD 8 012.22.0600.344498 Korem 011/Lilawangsa KD 9 012.22.0600.344499 Korem 012/Teuku Umar KD N 012.22.0151 KOSTRAD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.22.0151.684672 Makostrad KD 2 012.22.0151.684782 Bekang Kostrad KD 3 012.22.0151.684796 Zeni Kostrad KD 4 012.22.0151.684818 Pal Kostrad KD 5 012.22.0151.684822 Hub Kostrad KD 6 012.22.0151.684839 Divif-1/Prahara Vira Gupti KD 7 012.22.0151.684843 Brigif Linud 3/TBS KD 8 012.22.0151.684850 Brigif 13/Galuh KD 9 012.22.0151.684864 Brigiflinud 17/SBB KD 10 012.22.0151.684871 Menarmed-2 DIVIF-1/PY KD 11 012.22.0151.684885 Divif-2/Vira Cakti Yudha KD 12 012.22.0151.684892 Brigif 6/Tri Shakti Balajaya KD 13 012.22.0151.684907 Brigif 9/Daraka Yudha KD 14 012.22.0151.684911 Brigif Linud 18/Trisula KD 15 012.22.0151.684928 Menarmed-1 DIVIF-2/Kostrad KD O 012.22.0152 KOPASSUS DKI Jakarta 1 012.22.0152.685166 Makopassus KD 2 012.22.0152.685302 Pusdikpassus Kopassus KD 3 012.22.0152.685319 Grup 1/Parako Kopassus KD 4 012.22.0152.685323 Grup 2/Sandha Kopassus KD 5 012.22.0152.685330 Sat 81/Gultor Kopassus KD 6 012.22.0152.685344 Grup 3/Sandha Kopassus KD 012.22.0201 KODIKLAT TNI AD Jawa Barat 012.22.0201.684932 Makodiklat KD 012.22.0201.684949 Pussenif KD 012.22.0201.684953 Pussenkav KD 012.22.0201.684960 Pussenarmed KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 012.22.0201.684974 Pussenarhanud KD Q 012.22.0319.344506 Akmil KD Jawa Tengah 012.22.0206.344507 Seskoad KD Jawa Barat 012.22.0153.344509 Puspomad KD DKI Jakarta 012.22.0154.344510 Pusterad KD DKI Jakarta U 012.22.0156.344511 Pusintelad KD DKI Jakarta 012.22.0155.344512 Puspenerbad KD DKI Jakarta W 012.22.0207.344513 Secapa AD KD Jawa Barat 012.22.0157.344514 Ditziad KD DKI Jakarta 012.22.0160.344515 Dithubad KD DKI Jakarta 012.22.0159.344516 Ditpalad KD DKI Jakarta A 012.22.0158.344517 Ditbekangad KD DKI Jakarta B 012.22.0161.344518 Ditkesad KD DKI Jakarta C 012.22.0204.344519 Ditajenad KD Jawa Barat D 012.22.0162.344520 Dittopad KD DKI Jakarta E 012.22.0163.344521 Ditkuad KD DKI Jakarta F 012.22.0164.344522 Ditkumad KD DKI Jakarta G 012.22.0165.344523 Dispenad KD DKI Jakarta H 012.22.0168.344524 Disbintalad KD DKI Jakarta I 012.22.0203.344525 Dispsiad KD Jawa Barat J 012.22.0166.344526 Dislitbangad KD DKI Jakarta K 012.22.0167.344527 Disinfolahtad KD DKI Jakarta L 012.22.0205.344528 Disjasad KD Jawa Barat M 012.22.0202.344529 Disjarahad KD Jawa Barat N 012.22.0169.344530 Denma Mabesad KD DKI Jakarta O 012.22.0170.685152 Itjenad KD DKI Jakarta www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 IV 012.23 UO TNI AL DIPA Petikan Satker Pusat 012.23.0199.579280 Mabes AL KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah A 012.23.0100 MABESAL DKI Jakarta 1 012.23.0100.344531 Seskoal KD 2 012.23.0100.344532 Mabes AL KD 3 012.23.0100.344543 Denma Mabesal KD 4 012.23.0100.344573 Rumkital dr. Mintoharjo KD 5 012.23.0100.344575 Ladokgi R.E.Martadinata KD 6 012.23.0100.344576 Rumkital dr. Ramelan KD 7 012.23.0100.344578 Balurjaltim KD 8 012.23.0100.344580 Dopusbektim KD 9 012.23.0100.344581 Asrenal KD 10 012.23.0100.344587 AAL KD 11 012.23.0100.344589 Puspenerbal KD 12 012.23.0100.344572 Balurjalbar KD 13 012.23.0100.344568 Dishidros KD 14 012.23.0100.344678 Ladokgi Yos Sudarso KD 15 012.23.0100.344613 Rumkital dr. M. Surotani KD B 012.23.0500 KOARMATIM Jawa Timur 1 012.23.0500.344662 Denma Koarmatim KD 2 012.23.0500.344663 Mako Koarmatim KD 3 012.23.0500.344648 Satkor Koarmatim KD 4 012.23.0500.344653 Satfib Koarmatim KD C 012.23.0500 LANTAMAL V Jawa Timur www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.23.0500.344644 Lanal Cilacap KD 2 012.23.0500.344645 Lanal Semarang KD 3 012.23.0500.344646 Lanal Tegal KD 4 012.23.0500.344647 Lanal Yogyakarta KD 5 012.23.0500.344656 Mako Lantamal V KD 6 012.23.0500.344659 Lanal Banyuwangi KD 7 012.23.0500.344660 Lanal Batuporon KD 8 012.23.0500.344661 Lanal Malang KD 9 012.23.0500.344666 Lanal Denpasar KD D 012.23.1900 LANTAMAL VI Sulawesi Selatan 1 012.23.1900.344669 Lanal Palu KD 2 012.23.1900.344673 Mako Lantamal VI KD 3 012.23.1900.344680 Fasharkan Makasar KD 4 012.23.1900.344681 Lanal Kendari KD E 012.23.2400 LANTAMAL VII NTT 1 012.23.2400.344667 Lanal Mataram KD 2 012.23.2400.344691 Mako Lantamal VII KD F 012.23.1700 LANTAMAL VIII Sulawesi Utara 1 012.23.1700.344682 Mako Lantamal VIII KD 2 012.23.1700.344685 Lanal Tahuna KD 3 012.23.1700.344686 Lanal Toli Toli KD 4 012.23.1700.344687 Lanal Gorontalo KD G 012.23.2100 LANTAMAL IX Maluku 1 012.23.2100.344697 Mako Lantamal IX KD 2 012.23.2100.344701 Lanal Tual KD 3 012.23.2100.344703 Lanal Saumlaki KD H 012.23.2500 LANTAMAL X Papua www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 1 012.23.2500.344705 Mako Lantamal X KD 2 012.23.2500.344708 Lanal Biak KD 3 012.23.2500.344715 Lantamal XI KD 4 012.23.2500.344718 Lanal Timika KD I 012.23.1600 LANTAMAL XIII Kalimantan Timur 1 012.23.1600.344670 Mako Lantamal XIII KD 2 012.23.1600.344668 Lanal Balikpapan KD 3 012.23.1600.344671 Lanal Nunukan KD 4 012.23.1600.344675 Lanal Banjarmasin KD 5 012.23.1600.344676 Lanal Kotabaru KD J 012.23.2500 LANTAMAL XIV Papua Barat 1 012.23.2500.344700 Lanal Ternate KD 2 012.23.2500.344711 Mako Lantamal XIV KD 3 012.23.2500.344713 Fasharkan Manokwari KD 4 012.23.2500.344702 Lanal Morotai KD K 012.23.0100 KOARMABAR DKI Jakarta 1 012.23.0100.344635 Mako Koarmabar KD 2 012.23.0100.344634 Lanal Banten KD L 012.23.0700 LANTAMAL I Sumatera Utara 1 012.23.0700.344594 Mako Lantamal I KD 2 012.23.0700.344596 Lanal Dumai KD 3 012.23.0700.344598 Lanal Lhokseumawe KD 4 012.23.0700.344599 Lanal Tanjung Balai Asahan KD 5 012.23.0700.344603 Lanal Sabang KD M 012.23.0800 LANTAMAL II Sumatera Barat 1 012.23.0800.344622 Mako Lantamal II KD 2 012.23.0800.344623 Lanal Sibolga KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 3 012.23.0800.344639 Lanal Bengkulu KD N 012.23.0100 LANTAMAL III DKI Jakarta 1 012.23.0100.344628 Mako Lantamal III KD 2 012.23.0100.344640 Lanal Lampung KD 3 012.23.0100.344626 Lanal Palembang KD 4 012.23.0100.344632 Lanal Bandung KD 5 012.23.0100.344633 Lanal Cirebon KD O 012.23.3200 LANTAMAL IV Kepulauan Riau 1 012.23.3200.344607 Mako Lantamal IV KD 2 012.23.3200.344617 Fasharkan Mentigi KD P 012.23.1300 LANTAMAL XII Kalimantan Barat 1 012.23.1300.344625 Mako Lantamal XII KD 2 012.23.1300.344627 Lanal Bangka Belitung KD Q 012.23.0100 KOLINLAMIL DKI Jakarta 1 012.23.0100.344641 Mako Kolinlamil KD 2 012.23.0100.344643 Satlinlamil Surabaya KD R 012.23.0100 KORMAR DKI Jakarta 1 012.23.0100.344720 Kormar KD 2 012.23.0100.344737 Pasmar I KD 3 012.23.0100.344722 Pasmar II KD 4 012.23.0100.344730 Brigif 3 Mar KD 5 012.23.0100.344729 Lanmar Jakarta KD 6 012.23.0100.344745 Kolatmar KD 7 012.23.0100.344728 Rumkital Mar Cilandak KD 8 012.23.0100.344743 Lanmar Surabaya KD S 012.23.0500 KOBANGDIKAL Jawa Timur 1 012.23.0500.344747 Mako Kobangdikal KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 2 012.23.0500.344748 Kodikopsla Kobangdikal KD 3 012.23.0500.344753 Kodikdukum Kobangdikal KD 4 012.23.0500.344760 Kodikmar Kobangdikal KD 5 012.23.0500.344765 Puslatdiksarmil Kobangdikal KD V 012.24 UO TNI AU DIPA Petikan Satker Pusat 012.24.0199.579297 Mabes AU KP Instansi Pusat DIPA Petikan Satker Daerah A 012.24.0100 MABESAU DKI Jakarta 1 012.24.0100.344769 Itjenau KD 2 012.24.0100.344770 Sahli Kasau KD 3 012.24.0100.344771 Smin Kasau KD 4 012.24.0100.344772 Srenaau KD 5 012.24.0100.344777 Spamau KD 6 012.24.0100.344781 Sopsau KD 7 012.24.0100.344786 Spersau KD 8 012.24.0100.344791 Slogau KD 9 012.24.0100.344797 Puskodalau KD 10 012.24.0100.344773 Setumau KD 11 012.24.0100.344798 Denma Mabesau KD 12 012.24.0100.344774 Disinfolahtaau KD 13 012.24.0100.344775 Dislitbangau KD 14 012.24.0100.344776 Diskuau KD 15 012.24.0100.344778 Dispamsanau KD 16 012.24.0100.344779 Dissurpotrudau KD 17 012.24.0100.344780 Dispenau KD 18 012.24.0100.344782 Disbangopsau KD 19 012.24.0100.344783 Dislambangjaau KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 20 012.24.0100.344784 Dispotdirgaau KD 21 012.24.0100.344785 Diskumau KD 22 012.24.0100.344787 Disminpersau KD 23 012.24.0100.344788 Disdikau KD 24 012.24.0100.344789 Diswatpersau KD 25 012.24.0100.344790 Diskesau KD 26 012.24.0100.344799 Puspomau KD 27 012.24.0100.344792 Dismatau KD 28 012.24.0100.344793 Disaeroau KD 29 012.24.0100.344794 Diskomlekau KD 30 012.24.0100.344795 Disfaskonau KD 31 012.24.0100.344796 Disadaau KD 32 012.24.0100.344800 AAU KD 33 012.24.0100.344801 Seskoau KD 34 012.24.0100.344802 Bekmatpusau KD 35 012.24.0100.344803 Lakespra KD 36 012.24.0100.344804 Lakesgilut KD 37 012.24.0100.344805 Lafiau KD 38 012.24.0100.344806 Dispsiau KD 39 012.24.0100.344807 RSAU Dr. E. Antariksa KD 40 012.24.0100.344808 RSAU Dr. M. Salamun KD 41 012.24.0100.344809 RSPAU Dr.S.Hardjolukito KD B 012.24.0100 KOHANUDNAS DKI Jakarta 1 012.24.0100.344810 Denma Kohanudnas KD 2 012.24.0100.344811 Kosek I Jakarta KD 3 012.24.0100.344812 Kosek II Makasar KD 4 012.24.0100.344813 Kosek III Medan KD 5 012.24.0100.344814 Kosek IV Biak KD 6 012.24.0100.344815 Pusdik Hanudnas KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 C 012.24.0100 KOOPSAU I DKI Jakarta 1 012.24.0100.344816 Denma Koopsau I KD 2 012.24.0100.344817 Lanud Halim Perdana K. KD 3 012.24.0100.344819 Lanud Husein Sastra N. KD 4 012.24.0100.344818 Lanud Atang Senjaya KD 5 012.24.0100.344820 Lanud Roesmin Nurjadin KD 6 012.24.0100.344822 Lanud Suryadarma KD 7 012.24.0100.344823 Lanud Soewondo KD 8 012.24.0100.344821 Lanud Supadio KD 9 012.24.0100.344824 Lanud Palembang KD 10 012.24.0100.344825 Lanud Ranai KD 11 012.24.0100.344827 Lanud Maimun Saleh KD 12 012.24.0100.344828 Lanud Padang KD 13 012.24.0100.344826 Lanud Tanjung Pinang KD 14 012.24.0100.344831 Lanud H. Abdullah Sanusi H KD 15 012.24.0100.344835 Lanud Astra Ksetra KD 16 012.24.0100.344834 Lanud Singkawang II KD 17 012.24.0100.344830 Lanud S. Sukani KD 18 012.24.0100.344829 Lanud Wiriadinata KD 19 012.24.0100.344833 Lanud Wirasaba KD 20 012.24.0100.344832 Lanud Sultan Iskandar Muda KD D 012.24.1900 KOOPSAU II Sulawesi Selatan 1 012.24.1900.344836 Denma Koopsau II KD 2 012.24.1900.344839 Lanud Hasanudin KD 3 012.24.1900.344838 Lanud Abd. Saleh KD 4 012.24.1900.344837 Lanud Iswahjudi KD 5 012.24.1900.344842 Lanud Syamsudin Noor KD 6 012.24.1900.344845 Lanud Samratulangi KD 7 012.24.1900.344843 Lanud Balikpapan KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 8 012.24.1900.344852 Lanud Manuhua KD 9 012.24.1900.344854 Lanud Merauke KD 10 012.24.1900.344853 Lanud Jayapura KD 11 012.24.1900.344846 Lanud Wolter Monginsidi KD 12 012.24.1900.344848 Lanud Pattimura KD 13 012.24.1900.344856 Lanud Leo Wattimena KD 14 012.24.1900.344851 Lanud Eltari KD 15 012.24.1900.344847 Lanud Dumatubun KD 16 012.24.1900.344850 Lanud Rembiga KD 17 012.24.1900.344849 Lanud Ngurah Rai KD 18 012.24.1900.344841 Lanud Iskandar KD 19 012.24.1900.344840 Lanud Surabaya KD 20 012.24.1900.344855 Lanud Timika KD 21 012.24.1900.344844 Lanud Tarakan KD E 012.24.0100 KODIKAU DKI Jakarta 1 012.24.0100.344857 Denma Kodikau KD 2 012.24.0100.344858 Lanud Adisutjipto KD 3 012.24.0100.344859 Lanud Adi Soemarmo KD 4 012.24.0100.344860 Lanud Sulaiman KD 5 012.24.0100.344861 Sekkau KD 6 012.24.0100.344863 Wingdiktekkal KD 7 012.24.0100.344862 Wingdikum KD F 012.24.0200 KOHARMATAU Jawa Barat 1 012.24.0200.344864 Denma Koharmatau KD 2 012.24.0200.344865 Depohar 10 HSN KD 3 012.24.0200.344866 Depohar 20 IWJ KD 4 012.24.0200.344867 Depohar 30 ABD KD 5 012.24.0200.344868 DepohaR 40 SLM KD 6 012.24.0200.344869 Depohar 50 SMO KD www.peraturan.go.id 2016, No. 42 NO KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER URAIAN JENIS KEWENANGAN WILAYAH 1 2 3 4 5 7 012.24.0200.344870 Depohar 60 IWJ KD 8 012.24.0200.344871 Depohar 70 SLM KD G 012.24.0200 KORPASKHAS Jawa Barat 1 012.24.0200.344872 Denma Korpaskhas KD 2 012.24.0200.344873 Wing I Paskhas KD 3 012.24.0200.344874 Wing II Paskhas KD 4 012.24.0200.344875 Wing III Paskhas KD 5 012.24.0200.344876 Satbravo 90 Paskhas KD 6 012.24.0200.686182 Pusdiklat Paskhas KD
6. i.Segmen Lokasi. Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana. Kode lokasi yang terdiri atas 4 (empat) digit sebagai berikut: Klasifikasi Digit Uraian Lokasi 4 xxxxxxxxxx
7. j.Segmen Anggaran. Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian Akrual. Transaksi APBN dan DIPA dibedakan untuk tujuan pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan Kemhan dan TNI akan menyandingkan realisasi dengan data DIPA. www.peraturan.go.id 2016, No. 42 Untuk transaksi pengembalian dan penyesuaian, karena pengembalian belanja tidak langsung menambah pagu belanja yang bersangkutan, maka informasi mengenai pengembalian belanja yang tidak mengembalikan pagu akan diperoleh dengan kode anggaran pengembalian, sedangkan kode penyesuaian diperlukan untuk transaksi penyesuaian yang tidak mempengaruhi pagu anggaran.
8. k.Segmen Antar Entitas. Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara 2 (dua) kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam 1 (satu) transaksi.
9. l.Segmen Cadangan. Kode Cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini. MENTERI PERTAHANAN RYAMIZARD RYACUDU Paraf: Dir Peruu : Paraf :
  1. 1.Sesditjen :
  2. 2.Dirdalprogar :
  3. 3.Kabag Um :www.peraturan.go.id 2016, No. 42 www.peraturan.go.id