DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2016

Nomor: 31
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai disiplin dan tata tertib telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2.Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3.Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4.Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5.Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
6.Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7.Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
8.Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393
9.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
10.Ankum Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
11.Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
12.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
13.Kepala Satker adalah Pejabat setingkat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Kementerian Pertahanan, dan Pejabat setingkat eselon II, Kepala Pusat Kementerian Pertahanan.
14.Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Pusat Badan Kementerian Pertahanan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393

BAB II

HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin berlaku bagi:

a.Pegawai di lingkungan Kemhan; dan
b.calon PNS Kemhan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

a.Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin militer dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI; dan
b.PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS.

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

a.teguran;
b.penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c.penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393

Pasal 6

(1)Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
(2)Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.negara dalam keadaan bahaya;
2. b.dalam kegiatan operasi militer;
3. c.dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
4. d.militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
1. a.hukuman disiplin ringan;
2. b.hukuman disiplin sedang; dan
3. c.hukuman disiplin berat.
(2)Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. b.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. c.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4)Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 1393
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. c.pembebasan dari jabatan;
4. d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 8

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

a.segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b.perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, meliputi:
1. 1.segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
2. 2.perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
3. 3.tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
4. 4.tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 9

(1)Setiap Prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.
(2)Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
(3)Tindakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan.
(4)Setiap Prajurit yang telah melakukan 1 (satu) atau lebih Pelanggaran Hukum Disiplin Militer hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin.

Pasal 10

Setiap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai disiplin dan tata tertib telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2.Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3.Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4.Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5.Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
6.Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7.Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
8.Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393
9.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
10.Ankum Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
11.Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
12.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
13.Kepala Satker adalah Pejabat setingkat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Kementerian Pertahanan, dan Pejabat setingkat eselon II, Kepala Pusat Kementerian Pertahanan.
14.Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Pusat Badan Kementerian Pertahanan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393

BAB II

HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin berlaku bagi:

a.Pegawai di lingkungan Kemhan; dan
b.calon PNS Kemhan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

a.Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin militer dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI; dan
b.PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS.

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

a.teguran;
b.penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c.penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. www.peraturan.go.id 2016, No. 1393

Pasal 6

(1)Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
(2)Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.negara dalam keadaan bahaya;
2. b.dalam kegiatan operasi militer;
3. c.dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
4. d.militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
1. a.hukuman disiplin ringan;
2. b.hukuman disiplin sedang; dan
3. c.hukuman disiplin berat.
(2)Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. b.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. c.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4)Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 1393
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. c.pembebasan dari jabatan;
4. d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 8

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

a.segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b.perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, meliputi:
1. 1.segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
2. 2.perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
3. 3.tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
4. 4.tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 9

(1)Setiap Prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.
(2)Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada www.peraturan.go.id 2016, No. 1393 bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
(3)Tindakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan.
(4)Setiap Prajurit yang telah melakukan 1 (satu) atau lebih Pelanggaran Hukum Disiplin Militer hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin.

Pasal 10

Setiap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012