DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.13 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut. www.peraturan.go.id 2018, No.13
3.Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadi perceraian, sebelum berakhirnya masa iddah talak rodj’i.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, di lingkungan Markas Besar TNI, dan di lingkungan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
7.Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
8.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin Kawin, izin Cerai dan izin Rujuk.
11.Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. www.peraturan.go.id 2018, No.13
12.Masa Iddah adalah masa tunggu yang lamanya 100 (seratus) hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum kawin lagi, bagi wanita yang sedang hamil masa tunggunya sampai melahirkan.
13.Talak Rodj’i adalah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami-istri atau talak 1 (satu) dan talak 2 (dua).
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Pasal 2

Pegawai Kemhan terdiri atas:

a.PNS Kemhan; dan
b.Prajurit TNI yang berdinas di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pegawai Kemhan pria pada asasnya hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang istri dan Pegawai Kemhan wanita hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang suami.
(2)Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. www.peraturan.go.id 2018, No.13

Pasal 5

(1)Pegawai Kemhan yang beragama Islam melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.
(2)Pegawai Kemhan yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan Perkawinan dengan Prajurit TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya.

Pasal 7

(1)Pegawai Kemhan melaksanakan Perkawinan harus mendapat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang.
(2)Izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perkawinan secara tertulis.
(3)Ketentuan mengenai format surat permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disetujui, Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat izin Perkawinan.
(2)Surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
(3)Kopi surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat kepegawaian Satker setelah Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaksanakan Perkawinan. www.peraturan.go.id 2018, No.13
(4)Dalam hal Perkawinan tidak jadi dilaksanakan, Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
(5)Ketentuan mengenai format surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menolak permohonan izin Perkawinan jika:
1. a.calon istri/suami masih terikat Perkawinan dengan orang lain;
2. b.calon istri/suami sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.tabiat, kelakuan, dan reputasi calon istri/suami yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
4. d.ada kemungkinan Perkawinan akan merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Pegawai Kemhan, lembaga, atau negara, baik langsung maupun tidak langsung;
5. e.calon istri/suami tidak seiman; atau
6. f.persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.
(2)Ketentuan mengenai format surat penolakan permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pegawai Kemhan mengajukan permohonan izin Perkawinan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.surat persetujuan dari Kepala Bagian atau Kepala Satker; www.peraturan.go.id 2018, No.13
b.surat permohonan izin Kawin yang diketahui oleh Pejabat Agama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
c.surat pernyataan kesanggupan calon suami dan calon istri;
d.surat persetujuan dari orang tua/wali calon suami dan calon istri;
e.surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin Pegawai Kemhan yang bersangkutan;
f.surat keterangan untuk nikah/kawin suami dan istri dari kelurahan;
g.surat keterangan asal usul calon istri/suami dari kelurahan;
h.surat keterangan catatan kepolisian dari Polisi setempat untuk calon istri/suami yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan;
i.surat keterangan kesehatan dari dokter tentang kesehatan Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami;
j.pasfoto Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
k.surat keterangan dari pejabat gereja bagi Pegawai Kemhan yang beragama Protestan dan Katolik, surat keterangan dari pejabat pura bagi Pegawai Kemhan yang beragama Hindu, surat keterangan dari pejabat Vihara bagi Pegawai Kemhan yang beragama Buddha, dan surat keterangan dari Majlis Agama Khonghucu bagi Pegawai Kemhan yang beragama Khonghucu.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut. www.peraturan.go.id 2018, No.13
3.Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadi perceraian, sebelum berakhirnya masa iddah talak rodj’i.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, di lingkungan Markas Besar TNI, dan di lingkungan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
7.Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
8.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin Kawin, izin Cerai dan izin Rujuk.
11.Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. www.peraturan.go.id 2018, No.13
12.Masa Iddah adalah masa tunggu yang lamanya 100 (seratus) hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum kawin lagi, bagi wanita yang sedang hamil masa tunggunya sampai melahirkan.
13.Talak Rodj’i adalah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami-istri atau talak 1 (satu) dan talak 2 (dua).
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Pasal 2

Pegawai Kemhan terdiri atas:

a.PNS Kemhan; dan
b.Prajurit TNI yang berdinas di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pegawai Kemhan pria pada asasnya hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang istri dan Pegawai Kemhan wanita hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang suami.
(2)Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. www.peraturan.go.id 2018, No.13

Pasal 5

(1)Pegawai Kemhan yang beragama Islam melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.
(2)Pegawai Kemhan yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan Perkawinan dengan Prajurit TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya.

Pasal 7

(1)Pegawai Kemhan melaksanakan Perkawinan harus mendapat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang.
(2)Izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perkawinan secara tertulis.
(3)Ketentuan mengenai format surat permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disetujui, Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat izin Perkawinan.
(2)Surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
(3)Kopi surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat kepegawaian Satker setelah Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaksanakan Perkawinan. www.peraturan.go.id 2018, No.13
(4)Dalam hal Perkawinan tidak jadi dilaksanakan, Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
(5)Ketentuan mengenai format surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menolak permohonan izin Perkawinan jika:
1. a.calon istri/suami masih terikat Perkawinan dengan orang lain;
2. b.calon istri/suami sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.tabiat, kelakuan, dan reputasi calon istri/suami yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
4. d.ada kemungkinan Perkawinan akan merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Pegawai Kemhan, lembaga, atau negara, baik langsung maupun tidak langsung;
5. e.calon istri/suami tidak seiman; atau
6. f.persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.
(2)Ketentuan mengenai format surat penolakan permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pegawai Kemhan mengajukan permohonan izin Perkawinan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.surat persetujuan dari Kepala Bagian atau Kepala Satker; www.peraturan.go.id 2018, No.13
b.surat permohonan izin Kawin yang diketahui oleh Pejabat Agama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
c.surat pernyataan kesanggupan calon suami dan calon istri;
d.surat persetujuan dari orang tua/wali calon suami dan calon istri;
e.surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin Pegawai Kemhan yang bersangkutan;
f.surat keterangan untuk nikah/kawin suami dan istri dari kelurahan;
g.surat keterangan asal usul calon istri/suami dari kelurahan;
h.surat keterangan catatan kepolisian dari Polisi setempat untuk calon istri/suami yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan;
i.surat keterangan kesehatan dari dokter tentang kesehatan Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami;
j.pasfoto Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
k.surat keterangan dari pejabat gereja bagi Pegawai Kemhan yang beragama Protestan dan Katolik, surat keterangan dari pejabat pura bagi Pegawai Kemhan yang beragama Hindu, surat keterangan dari pejabat Vihara bagi Pegawai Kemhan yang beragama Buddha, dan surat keterangan dari Majlis Agama Khonghucu bagi Pegawai Kemhan yang beragama Khonghucu.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2008