DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Mutasi dan penugasan; Mekanisme mutasi PNS; Penugasan; Ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan mutasi dan penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan terselenggara dengan tertib dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pelaksanaannya;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perpindahan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
2.Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain intansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.PNS Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9.Instansi Asal adalah Instansi induk pemohon Mutasi atau Penugasan.
10.Instansi Penerima adalah instansi yang dituju oleh pemohon Mutasi atau Penugasan.
11.Satuan Asal adalah satuan induk pemohon Mutasi atau Penugasan yang berasal dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Unit Organisasi Angkatan.
12.Satuan Penerima adalah satuan yang dituju oleh pemohon Mutasi/Penugasan yang terdiri dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Unit Organisasi Angkatan.
13.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14.Unit Organisasi selanjutnya disingkat dengan UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas UO Kementerian Pertahanan, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
15.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI adalah pusat komando tertinggi yang mengatur seluruh kegiatan militer di Indonesia.
16.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi pejabat pengemban fungsi kepegawaian di lingkungan UO dalam pelaksanaan Mutasi dan Penugasan PNS.

BAB II

MUTASI DAN PENUGASAN

Pasal 3

(1)Mutasi dan Penugasan PNS dilaksanakan melalui perencanaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
1. a.kompetensi;
2. b.pola karier;
3. c.pemetaan pegawai;
4. d.kelompok rencana suksesi (talent pool);
5. e.perpindahan dan pengembangan karier;
6. f.penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
7. g.kebutuhan organisasi; dan
8. h.sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
(3)Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Mutasi dan Penugasan PNS antar kementerian/ lembaga;
2. b.Mutasi dan Penugasan PNS antar provinsi/ kabupaten/kota ke Kemhan atau Mutasi dan Penugasan PNS Kemhan ke provinsi/kabupaten/ kota; atau
3. c.Mutasi dan Penugasan PNS Kemhan antar UO.

Pasal 4

(1)Seleksi Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh PPK.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menteri.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 5

(1)Seleksi Mutasi dan Penugasan terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.seleksi kompetensi.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen persyaratan serta kualifikasi pemohon Mutasi dan Penugasan.
(3)Pemohon Mutasi dan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi.
(4)Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.uji kompetensi manajerial dan sosio kultural melalui metode computerized test; dan
2. b.uji kompetensi teknis melalui metode wawancara.

Pasal 6

(1)PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
(2)PNS Kemhan dapat mengajukan Mutasi antar UO setelah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.PNS UO Kemhan;
2. b.PNS UO Mabes TNI;
3. c.PNS UO Mabes TNI Angkatan Darat;
4. d.PNS UO Mabes TNI Angkatan Laut; dan
5. e.PNS UO Mabes TNI Angkatan Udara.

Pasal 7

(1)PNS Kemhan yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
3. c.surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
4. d.surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.surat pernyataan dari Instansi Asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
7. g.salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
8. h.salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. i.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
10. j.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditambahkan persyaratan:
1. a.salinan keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir;
2. b.salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir; dan
3. c.melampirkan daftar riwayat hidup.

Pasal 8

(1)Mekanisme Mutasi PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.PPK Kemhan menerima usulan administrasi Mutasi dari Satuan Asal;
2. b.PPK Kemhan melakukan seleksi administrasi Mutasi;
3. c.PPK Kemhan membuat surat permohonan persetujuan Mutasi berdasarkan hasil seleksi administrasi Mutasi kepada PPK Instansi Penerima;
4. d.Menerima surat jawaban persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Penerima;
5. e.PPK Kemhan membuat surat persetujuan Mutasi berdasarkan dari surat jawaban persetujuan PPK Instansi Penerima;
6. f.PPK Instansi Penerima mengunggah data ke dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara;
7. g.berdasarkan keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan menetapkan keputusan Menteri; dan
8. h.berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi.
(2)Dalam hal Instansi Penerima tidak menyetujui proses mutasi, PPK Kemhan membuat surat jawaban kepada Satuan Asal.

Pasal 9

Mekanisme Mutasi PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah menjadi PNS Kemhan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.PPK Kemhan menerima usulan administrasi Mutasi dari Satuan Penerima;
b.PPK Kemhan melakukan seleksi Mutasi bagi pemohon Mutasi sebagai bahan pertimbangan untuk proses Mutasi lebih lanjut;
c.PPK Kemhan membuat surat permohonan persetujuan Mutasi ke PPK Instansi Asal;
d.PPK Kemhan menerima jawaban surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal;
e.PPK Kemhan memberikan surat persetujuan Mutasi kepada PPK Instansi Asal;
f.PPK Kemhan mengunggah data ke dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara;
g.berdasarkan keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, PPK Kemhan menetapkan keputusan Menteri; dan
h.berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi.

Pasal 10

Mekanisme Mutasi PNS Kemhan antar UO, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Satuan Asal mengajukan surat permohonan Mutasi kepada Satuan Penerima;
b.Satuan Penerima melakukan seleksi Mutasi sebagai bahan pertimbangan untuk proses Mutasi lebih lanjut;
c.Satuan Penerima membuat surat tanggapan persetujuan Mutasi ke Satuan Asal;
d.PPK Kemhan menetapkan keputusan Mutasi; dan
e.berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Kepala Satker/Asisten Personel Panglima TNI/Asisten Personel Kepala Staf Angkatan mengeluarkan surat perintah tentang Mutasi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…