Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2014
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 2014, No.1119 2 Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.1119 3
Prinsip-prinsip pada penanganan krisis kesehatan sebagai berikut:
BAB II PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
BAB II
2014, No.1119 4
Penyelenggaraan penanganan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus menggunakan dan/atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada atau yang tersedia dan memberdayakan semua sumber daya kesehatan TNI serta seluruh instansi/lembaga yang berperan dan masyarakat atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri.
Penyediaan informasi pada penyelenggaraan penanganan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta koordinasi secara berjenjang melalui tingkat terkecil di daerah sampai ke pusat. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB III
Penanganan krisis kesehatan dilaksanakan melalui tahap:
Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:
2014, No.1119 5
a) jumlah dan lokasi Rumah Sakit TNI; b) jumlah kendaraan ambulans TNI; c) jumlah tenaga kesehatan TNI; d) unit dan perbekalan kesehatan; dan e) unit transfusi darah.
Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut: 2014, No.1119 6
a) mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan, personel, peralatan, bahan bantuan, dan lain-lain; b) mengkoordinasikan bantuan luar negeri, swasta, dan sektor lain; c) berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan; dan d) berkoordinasi dengan Tim Indentifikasi Nasional untuk korban massal.
1 berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan bila ada kebutuhan perbekalan kesehatan; 2 berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan untuk meminta bantuan dan menerima rujukan pasien serta lokasi penampungan pengungsi bila diperlukan;
Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut: 2014, No.1119 7
a) promosi kesehatan dalam bentuk konseling; b) pencegahan masalah psikososial untuk menghindari psikosomatis; dan c) pencegahan berlanjutnya psikopatologis pascapengungsian.
BAB IV KEBIJAKAN
BAB IV
Krisis kesehatan yang timbul akibat terjadinya bencana perlu diatur penanganannya sebagai berikut: 2014, No.1119 8
Membuka PDF…