DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2015

Nomor: 32
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No. 43
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan: EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan/program telah tercapai. www.peraturan.go.id 2016, No. 43
2.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3.Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian/ Lembaga Negara yang dibiayai dari anggaran Negara.
4.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
6.Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan, Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Angkatan.
8.Evaluator adalah personel Itjen atau yang di tunjuk melaksanakan tugas untuk mengevaluasi AKIP berdasarkan surat perintah. www.peraturan.go.id 2016, No. 43
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

(1)Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan panduan bagi Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Panduan bagi Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkaitan dengan:

a.pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
b.pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
c.penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
d.penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. www.peraturan.go.id 2016, No. 43

Pasal 5

(1)Evaluasi AKIP tingkat Satuan Kerja di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atau Tim khusus yang dibentuk.
(2)Evaluasi AKIP tingkat Kotama/Balakpus untuk Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen TNI/Itjen Angkatan atau Tim khusus yang dibentuk.
(3)Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Satker/ Kotama/Balakpus yang dievaluasi, dengan tembusan Kepala Unit Organisasi, paling lambat tanggal 31 Agustus tahun bersangkutan.

Pasal 6

(1)Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen TNI atau Tim khusus yang dibentuk.
(2)Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atas nama Menteri Pertahanan atau Tim khusus yang dibentuk.
(3)Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi yang dievaluasi, dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, paling lambat tanggal 30 September tahun bersangkutan.

Pasal 7

(1)Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri www.peraturan.go.id 2016, No. 43 Pertahanan, paling lambat tanggal 31 Oktober tahun bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id 2016, No. 43 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No. 43
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan: EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan/program telah tercapai. www.peraturan.go.id 2016, No. 43
2.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3.Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian/ Lembaga Negara yang dibiayai dari anggaran Negara.
4.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
6.Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan, Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Angkatan.
8.Evaluator adalah personel Itjen atau yang di tunjuk melaksanakan tugas untuk mengevaluasi AKIP berdasarkan surat perintah. www.peraturan.go.id 2016, No. 43
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan panduan bagi Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Panduan bagi Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkaitan dengan:

a.pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
b.pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
c.penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
d.penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. www.peraturan.go.id 2016, No. 43

Pasal 5

(1)Evaluasi AKIP tingkat Satuan Kerja di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atau Tim khusus yang dibentuk.
(2)Evaluasi AKIP tingkat Kotama/Balakpus untuk Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen TNI/Itjen Angkatan atau Tim khusus yang dibentuk.
(3)Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Satker/ Kotama/Balakpus yang dievaluasi, dengan tembusan Kepala Unit Organisasi, paling lambat tanggal 31 Agustus tahun bersangkutan.

Pasal 6

(1)Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen TNI atau Tim khusus yang dibentuk.
(2)Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atas nama Menteri Pertahanan atau Tim khusus yang dibentuk.
(3)Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi yang dievaluasi, dengan tembusan Menteri Pertahanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, paling lambat tanggal 30 September tahun bersangkutan.

Pasal 7

(1)Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri www.peraturan.go.id 2016, No. 43 Pertahanan, paling lambat tanggal 31 Oktober tahun bersangkutan.