DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2012

Nomor: 33
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
11.Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 3
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 408);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 238);
14.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 681); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
2.Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan.
3.Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5.Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan- tindakan di masa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan pilihan yang benar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 4
7.Pertahanan militer adalah pengerahan TNI sebagai komponen utama di dukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer.
8.Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat, masyarakat dan segenap Sumber Daya Nasional (SDN) dalam pertahanan negara sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan ancaman yang berdimensi keselamatan umum.
9.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.
10.Pagu indikatif adalah ancar-ancar alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja Hanneg/Unit Organisasi/Kotama/Satker.

Pasal 2

Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 1 (satu) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 3

Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 disusun berpedoman pada Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Pagu Indikatif Tahun 2013.

Pasal 4

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan Sublampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
11.Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 3
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 408);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 238);
14.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 681); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
2.Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan.
3.Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5.Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan- tindakan di masa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan pilihan yang benar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1045 4
7.Pertahanan militer adalah pengerahan TNI sebagai komponen utama di dukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer.
8.Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat, masyarakat dan segenap Sumber Daya Nasional (SDN) dalam pertahanan negara sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan ancaman yang berdimensi keselamatan umum.
9.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.
10.Pagu indikatif adalah ancar-ancar alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja Hanneg/Unit Organisasi/Kotama/Satker.

Pasal 2

Pasal 3

Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 disusun berpedoman pada Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Pagu Indikatif Tahun 2013.