DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2013

Nomor: 33
Tahun: 2013
Ditetapkan: 16 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu.
2.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
3.Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 3
4.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan jabatan dan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5.Jabatan Fungsional Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
6.Jabatan Fungsional Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
7.Satuan Kerja, Subsatuan Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Satker, Subsatker dan/atau Unit Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari organisasi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.Pengetahuan adalah pemahaman atas segala aspek dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bahan, alat, proses, hasil dan hal-hal yang mendasarinya dan merupakan akumulasi proses pendidikan formal atau informal.
9.Keterampilan adalah suatu bentuk kemampuan penggunaan fisik (organ tubuh) dan/atau mental (daya nalar atau daya pikir) yang diaktualisasikan dalam praktek dan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional dalam suatu bidang pekerjaan.
10.Sikap atau Kualitas Pribadi adalah perpaduan antara penampilan (performance) dan perilaku berbentuk penguasaan atau pengendalian diri atau pemilikan sifat interaktif dalam beraktifitas.

BAB II

TATA CARA DAN TAHAPAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan secara sistematis dengan pentahapan sebagai berikut:

a.pembentukan Tim penyusun standar kompetensi jabatan fungsional tertentu;
b.pengumpulan data;
c.identifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu;
d.penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan fungsional tertentu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 4
e.validasi kompetensi jabatan fungsional tertentu; dan
f.penetapan standar kompetensi jabatan fungsional tertentu.

Pasal 3

(1)Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format pengisian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

(1)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
(2)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu masing-masing Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang terdapat di lingkungan Kementerian Pertahanan terdiri atas :
1. a.Arsiparis;
2. b.Pustakawan;
3. c.Dokter;
4. d.Dokter Gigi;
5. e.Apoteker;
6. f.Bidan;
7. g.Administrasi Kesehatan;
8. h.Fisioterafis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 5
9. i.Perawat;
10. j.Perawat Gigi;
11. k.Okupasi Terapis;
12. l.Nutrisionis;
13. m.Radio Grafer;
14. n.Pranata Laboratorium Kesehatan;
15. o.Psikologis Klinis;
16. p.Teknisi Gigi;
17. q.Sandiman;
18. r.Operator Transmisi Sandi;
19. s.Pranata Komputer;
20. t.Peneliti;
21. u.Perekayasa;
22. v.Penterjemah;
23. w.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
24. x.Perencana;
25. y.Pranata Hubungan Masyarakat;
26. z.Widyaiswara; aa. Instruktur; ab. Auditor; ac. Kataloger; ad. Analis Kepegawaian; ae. Teknisi Elektromedis; af. Pengamat Rumah Sakit; ag. Penyuluh Kesehatan; ah. Perekam Medis; ai. Terapi Okupasi; aj. Terapi Wicara; ak. Ortetis Protetis; al. Psikologi Klinik; am. Refraksionis Optisien; an. Sanitarian; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 6 ao. Assesor; dan ap. Pekerja sosial.
(2)Penambahan atau perubahan Jabatan Fungsional Tertentu yang diberlakukan di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu, dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Tim Penyusun Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.anggota.
(3)Tim Penyusun Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 7

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu.
2.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
3.Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 3
4.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan jabatan dan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5.Jabatan Fungsional Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
6.Jabatan Fungsional Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
7.Satuan Kerja, Subsatuan Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Satker, Subsatker dan/atau Unit Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari organisasi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.Pengetahuan adalah pemahaman atas segala aspek dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bahan, alat, proses, hasil dan hal-hal yang mendasarinya dan merupakan akumulasi proses pendidikan formal atau informal.
9.Keterampilan adalah suatu bentuk kemampuan penggunaan fisik (organ tubuh) dan/atau mental (daya nalar atau daya pikir) yang diaktualisasikan dalam praktek dan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional dalam suatu bidang pekerjaan.
10.Sikap atau Kualitas Pribadi adalah perpaduan antara penampilan (performance) dan perilaku berbentuk penguasaan atau pengendalian diri atau pemilikan sifat interaktif dalam beraktifitas.

BAB II

TATA CARA DAN TAHAPAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan secara sistematis dengan pentahapan sebagai berikut:

a.pembentukan Tim penyusun standar kompetensi jabatan fungsional tertentu;
b.pengumpulan data;
c.identifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu;
d.penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan fungsional tertentu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 4
e.validasi kompetensi jabatan fungsional tertentu; dan
f.penetapan standar kompetensi jabatan fungsional tertentu.

Pasal 3

(1)Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format pengisian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

(1)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
(2)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu masing-masing Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang terdapat di lingkungan Kementerian Pertahanan terdiri atas :
1. a.Arsiparis;
2. b.Pustakawan;
3. c.Dokter;
4. d.Dokter Gigi;
5. e.Apoteker;
6. f.Bidan;
7. g.Administrasi Kesehatan;
8. h.Fisioterafis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 5
9. i.Perawat;
10. j.Perawat Gigi;
11. k.Okupasi Terapis;
12. l.Nutrisionis;
13. m.Radio Grafer;
14. n.Pranata Laboratorium Kesehatan;
15. o.Psikologis Klinis;
16. p.Teknisi Gigi;
17. q.Sandiman;
18. r.Operator Transmisi Sandi;
19. s.Pranata Komputer;
20. t.Peneliti;
21. u.Perekayasa;
22. v.Penterjemah;
23. w.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
24. x.Perencana;
25. y.Pranata Hubungan Masyarakat;
26. z.Widyaiswara; aa. Instruktur; ab. Auditor; ac. Kataloger; ad. Analis Kepegawaian; ae. Teknisi Elektromedis; af. Pengamat Rumah Sakit; ag. Penyuluh Kesehatan; ah. Perekam Medis; ai. Terapi Okupasi; aj. Terapi Wicara; ak. Ortetis Protetis; al. Psikologi Klinik; am. Refraksionis Optisien; an. Sanitarian; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1227 6 ao. Assesor; dan ap. Pekerja sosial.
(2)Penambahan atau perubahan Jabatan Fungsional Tertentu yang diberlakukan di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu, dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Tim Penyusun Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.anggota.
(3)Tim Penyusun Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB V