DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2015

Nomor: 33
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga perencana Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang menguasai dan ahli dalam bidangnya agar dapat bekerja secara profesional, perlu ditempatkan dalam jabatan fungsional perencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2015, No.2087

2.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
3.Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: KEP.1106/Ka/08/2001, Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi
2.Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3.Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087
4.Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
4.Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas.
6.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar (Mabes) TNI, dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana termasuk dalam rumpun Manajemen.

Pasal 3

(1)Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional Perencanaan di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier bagi PNS Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 4

Tugas pokok Perencana yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan Perencanaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

(1)Jenjang jabatan Perencana terdiri atas:
1. a.Perencana Pertama;
2. b.Perencana Muda;
3. c.Perencana Madya; dan
4. d.Perencana Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang jenjang Jabatan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Perencana Pertama terdiri atas:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Perencana Muda terdiri atas:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Perencana Madya terdiri atas:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I , golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
4. d.Perencana Utama terdiri atas:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Perencana meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 7

(1)unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kegiatan Perencanaan; dan
3. c.pengembangan profesi.
(2)pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subunsur:
1. a.mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; dan
2. b.mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang Perencanaan dan mendapat Sertifikat dan atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
(3)kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas subunsur:
1. a.identifikasi permasalahan;
2. b.perumusan alternatif kebijaksanaan Perencanaan;
3. c.pengkajian alternatif;
4. d.penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5. e.pengendalian pelaksanaan; dan
6. f.penilaian hasil pelaksanaan.
(4)Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas subunsur:
1. a.membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Perencanaan;
2. b.menterjemahkan/menyadur buku di bidang Perencanaan;
3. c.berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang Perencanaan;
4. d.berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (expose) draft/pedoman/modul di bidang Perencanaan;
  1. 1.melakukan studi banding di bidang Perencanaan; dan
  2. 2.melakukan kegiatan pengembangan di bidang Perencanaan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 8

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi subunsur:

a.mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang Perencanaan;
b.mengikuti seminar/lokakarya di bidang Perencanaan;
c.menjadi pengurus organisasi profesi;
d.menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
e.menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; dan
f.memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang Perencanaan.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana sebagai berikut:
1. a.Perencana Pertama:
  1. 1.mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
  2. 2.melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
  3. 3.melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  4. 4.memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  5. 5.melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  6. 6.mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  7. 7.membuat diagram dan table dalam rangka penyajian data dan informasi;
  8. 8.menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
  9. 9.menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  10. 10.merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;
  11. 11.menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
  12. 12.membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  13. 13.mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian pelaksanaan;
  14. 14.mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan; dan
  15. 15.melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/ lingkungan.
2. b.Perencana Muda:
  1. 1.menyusun desain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  2. 2.mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  3. 3.mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  4. 4.memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
  5. 5.menganalisis hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
  6. 6.mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  7. 7.menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
  8. 8.menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  9. 9.menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  10. 10.melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  11. 11.menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  12. 12.mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  13. 13.memasukkan data ke dalam model yang dipakai dalam rangka pengujian model;
  14. 14.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  15. 15.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  16. 16.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis regional;
  17. 17.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan proyek sektor tunggal;
  18. 18.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  19. 19.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  20. 20.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis regional;
  21. 21.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam proyek sektor tunggal;
  22. 22.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  23. 23.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  24. 24.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis regional;
  25. 25.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek sektor tunggal;
  26. 26.merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  27. 27.merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  28. 28.menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  29. 29.menyusun desain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  30. 30.menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  31. 31.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
  32. 32.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  33. 33.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;
  34. 34.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  35. 35.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  36. 36.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis regional; dan
  37. 37.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek sektor tunggal.
3. c.Perencana Madya:
  1. 1.menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  2. 2.menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  3. 3.mengkaji hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
  4. 4.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  5. 5.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  6. 6.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  7. 7.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis sektoral; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  8. 8.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan proyek multi sektoral;
  9. 9.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  10. 10.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  11. 11.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  12. 12.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis sektoral;
  13. 13.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektoral;
  14. 14.menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  15. 15.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  16. 16.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  17. 17.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  18. 18.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis sektoral;
  19. 19.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek multi sektoral; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  20. 20.mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  21. 21.memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  22. 22.menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan;
  23. 23.menyusun desain akhir efektifitas tujuan;
  24. 24.menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan;
  25. 25.melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
  26. 26.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  27. 27.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  28. 28.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  29. 29.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis sektoral; dan
  30. 30.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek multi sektoral.
4. d.Perencana Utama:
  1. 1.melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
  2. 2.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  3. 3.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  4. 4.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan program jangka panjang; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  5. 5.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan program strategis makro;
  6. 6.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan proyek kawasan;
  7. 7.menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;
  8. 8.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka penjang;
  9. 9.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  10. 10.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  11. 11.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis makro;
  12. 12.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan proyek kawasan;
  13. 13.memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
  14. 14.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  15. 15.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  16. 16.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  17. 17.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis makro; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  18. 18.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek kawasan;
  19. 19.merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  20. 20.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  21. 21.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro;
  22. 22.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  23. 23.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis makro; dan
  24. 24.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek kawasan.
(2)Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang Perencanaan diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang untuk melaksanakan kegiatan Perencana 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga perencana Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang menguasai dan ahli dalam bidangnya agar dapat bekerja secara profesional, perlu ditempatkan dalam jabatan fungsional perencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
3.Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: KEP.1106/Ka/08/2001, Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi
2.Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3.Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087
4.Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
4.Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas.
6.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar (Mabes) TNI, dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana termasuk dalam rumpun Manajemen.

Pasal 3

(1)Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional Perencanaan di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier bagi PNS Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 4

Tugas pokok Perencana yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan Perencanaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

(1)Jenjang jabatan Perencana terdiri atas:
1. a.Perencana Pertama;
2. b.Perencana Muda;
3. c.Perencana Madya; dan
4. d.Perencana Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang jenjang Jabatan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Perencana Pertama terdiri atas:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Perencana Muda terdiri atas:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Perencana Madya terdiri atas:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I , golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
4. d.Perencana Utama terdiri atas:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Perencana meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 7

(1)unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kegiatan Perencanaan; dan
3. c.pengembangan profesi.
(2)pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subunsur:
1. a.mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; dan
2. b.mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang Perencanaan dan mendapat Sertifikat dan atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
(3)kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas subunsur:
1. a.identifikasi permasalahan;
2. b.perumusan alternatif kebijaksanaan Perencanaan;
3. c.pengkajian alternatif;
4. d.penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5. e.pengendalian pelaksanaan; dan
6. f.penilaian hasil pelaksanaan.
(4)Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas subunsur:
1. a.membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Perencanaan;
2. b.menterjemahkan/menyadur buku di bidang Perencanaan;
3. c.berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang Perencanaan;
4. d.berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (expose) draft/pedoman/modul di bidang Perencanaan;
  1. 1.melakukan studi banding di bidang Perencanaan; dan
  2. 2.melakukan kegiatan pengembangan di bidang Perencanaan. www.peraturan.go.id 2015, No.2087

Pasal 8

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi subunsur:

a.mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang Perencanaan;
b.mengikuti seminar/lokakarya di bidang Perencanaan;
c.menjadi pengurus organisasi profesi;
d.menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
e.menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; dan
f.memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang Perencanaan.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana sebagai berikut:
1. a.Perencana Pertama:
  1. 1.mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
  2. 2.melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
  3. 3.melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  4. 4.memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  5. 5.melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  6. 6.mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  7. 7.membuat diagram dan table dalam rangka penyajian data dan informasi;
  8. 8.menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
  9. 9.menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  10. 10.merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;
  11. 11.menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
  12. 12.membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  13. 13.mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian pelaksanaan;
  14. 14.mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan; dan
  15. 15.melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/ lingkungan.
2. b.Perencana Muda:
  1. 1.menyusun desain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  2. 2.mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  3. 3.mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  4. 4.memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
  5. 5.menganalisis hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
  6. 6.mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  7. 7.menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
  8. 8.menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  9. 9.menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  10. 10.melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  11. 11.menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  12. 12.mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  13. 13.memasukkan data ke dalam model yang dipakai dalam rangka pengujian model;
  14. 14.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  15. 15.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  16. 16.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis regional;
  17. 17.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan proyek sektor tunggal;
  18. 18.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  19. 19.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  20. 20.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis regional;
  21. 21.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam proyek sektor tunggal;
  22. 22.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  23. 23.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  24. 24.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis regional;
  25. 25.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek sektor tunggal;
  26. 26.merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  27. 27.merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  28. 28.menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  29. 29.menyusun desain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  30. 30.menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  31. 31.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
  32. 32.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  33. 33.menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;
  34. 34.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  35. 35.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  36. 36.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis regional; dan
  37. 37.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek sektor tunggal.
3. c.Perencana Madya:
  1. 1.menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  2. 2.menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/ fungsional;
  3. 3.mengkaji hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
  4. 4.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  5. 5.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  6. 6.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  7. 7.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan program strategis sektoral; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  8. 8.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam Perencanaan proyek multi sektoral;
  9. 9.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  10. 10.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  11. 11.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  12. 12.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis sektoral;
  13. 13.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektoral;
  14. 14.menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  15. 15.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  16. 16.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  17. 17.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka menengah;
  18. 18.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis sektoral;
  19. 19.menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek multi sektoral; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  20. 20.mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  21. 21.memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  22. 22.menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan;
  23. 23.menyusun desain akhir efektifitas tujuan;
  24. 24.menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan;
  25. 25.melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
  26. 26.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  27. 27.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  28. 28.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  29. 29.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis sektoral; dan
  30. 30.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek multi sektoral.
4. d.Perencana Utama:
  1. 1.melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
  2. 2.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  3. 3.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  4. 4.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan program jangka panjang; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  5. 5.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan program strategis makro;
  6. 6.merumuskan tujuan realistis yang dapat dicapai Perencanaan proyek kawasan;
  7. 7.menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;
  8. 8.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka penjang;
  9. 9.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  10. 10.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  11. 11.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan program strategis makro;
  12. 12.mengkaji alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Perencanaan proyek kawasan;
  13. 13.memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
  14. 14.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  15. 15.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
  16. 16.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  17. 17.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis makro; www.peraturan.go.id 2015, No.2087
  18. 18.menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam Perencanaan proyek kawasan;
  19. 19.merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  20. 20.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang;
  21. 21.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro;
  22. 22.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis jangka panjang;
  23. 23.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan program strategis makro; dan
  24. 24.menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam Perencanaan proyek kawasan.
(2)Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang Perencanaan diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.