DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2012

Nomor: 34
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur batas-batas kewenangan sesuai lingkup dan tanggung jawab tugas masing-masing pejabat kepegawaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tataran Kewenangan Bidang Administrasi Kepegawaian Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Wakil Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Wamenhan adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5.Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian.
6.Kepala Unit Organisasi selanjutnya disebut Ka UO adalah pejabat tertinggi pada masing-masing unit organisasi Kemhan, Mabes TNI, www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10863 TNI- AD, TNI-AL dan TNI-AU, dalam rangka pembinaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
7.Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
8.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
10.Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
11.Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
12.Pemberian Kuasa adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.
13.Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Kemhan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
14.Alokasi atau lowongan formasi adalah penetapan besarnya jumlah rencana kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
15.Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah nomor urutan registrasi Pegawai Negeri Sipil yang pemberiannya diatur oleh BKN.

Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 4

Pasal 3

(1)Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
(4)Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

BAB II

WEWENANG, PENDELEGASIAN, DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4

(1)Menteri berwenang untuk:
1. a.menandatangani keputusan:
  1. 1.rencana kebutuhan PNS;
  2. 2.pengangkatan CPNS;
  3. 3.pemberhentian tidak dengan hormat CPNS;
  4. 4.penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan eselon II, jabatan fungsional tertentu PNS golongan IV/b ke atas;
  5. 5.kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
  6. 6.kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Kemhan;
  7. 7.pemberian tanda jasa dan penghargaan, kecuali Satya Lancana Karya Satya PNS;
  8. 8.hukuman disiplin berat PNS;
  9. 9.pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, PNS golongan IV/b ke bawah;
  10. 10.pemberhentian sementara (Schorsing), PNS golongan IV/a dan golongan IV/b;
  11. 11.pemberhentian karena hal lain, PNS golongan IV/b ke bawah;
  12. 12.pemberian bebas tugas/MPP, PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Kemhan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10865
  13. 13.pemberhentian sementara dari jabatan fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas; dan
  14. 14.perjalanan dinas ke luar negeri pejabat eselon I.
2. b.menandatangani surat perintah:
  1. 1.tim panitia pengadaan CPNS tingkat pusat; dan
  2. 2.kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Kemhan.
3. c.menandatangani surat izin:
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
  2. 2.kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan golongan IV/e;
  3. 3.cuti tahunan pejabat eselon I;
  4. 4.cuti besar pejabat eselon I;
  5. 5.cuti sakit pejabat eselon I;
  6. 6.cuti karena alasan penting pejabat eselon I;
  7. 7.cuti PNS di luar tanggungan negara;
  8. 8.cuti bersalin pejabat eselon I; dan
  9. 9.cuti ibadah ke luar negeri yang bertugas di lingkungan Kemhan.
4. d.menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas.
(2)Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan meliput:
1. a.penetapan lowongan formasi;
2. b.penetapan pengangkatan menjadi CPNS;
3. c.penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IV/b;
4. d.pengusulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas;
5. e.pengusulan kenaikan pangkat anumerta;
6. f.pengusulan kenaikan pangkat pengabdian golongan ruang IV/b ke atas; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 6
7. g.penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
8. h.pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional yang setara;
9. i.pengangkatan kembali PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas;
10. j.pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
11. k.penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS Kementerian Pertahanan;
12. l.pengusulan pemberian tanda jasa dan kehormatan PNS;
13. m.penetapan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan; dan
14. n.wewenang pembinaan PNS lainnya yang menurut ketentuan perundangan tidak dapat didelegasikan atau tidak dapat dikuasakan.

Pasal 6

(1)Wamenhan melaksanakan wewenang pembinaan kepegawaian pusat setelah mendapatkan delegasi dari Menteri.
(2)Wamenhan melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan.
(3)Wewenang Wamenhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Menteri mendelegasikan wewenang pengurusan PNS di lingkungan TNI kepada Panglima TNI, meliputi:
1. a.menandatangani keputusan:
  1. 1.penempatan dalam jabatan PNS;
  2. 2.kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke bawah;
  3. 3.peninjauan masa kerja PNS;
  4. 4.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10867
  5. 5.hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan;
  6. 6.pemberhentian sementara dari jabatan Negara;
  7. 7.pemberian bebas tugas/MPP PNS; dan
  8. 8.penggantian perubahan nama.
2. b.menandatangani surat izin :
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk PNS;
  2. 2.cuti tahunan PNS;
  3. 3.cuti besar PNS;
  4. 4.cuti sakit PNS;
  5. 5.cuti PNS karena alasan penting;
  6. 6.cuti PNS di luar tanggungan Negara;
  7. 7.cuti bersalin PNS; dan
  8. 8.cuti PNS ibadah di luar negeri.
3. c.menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS.
(2)Wewenang Menteri untuk pengurusan PNS yang didelegasikan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri mendelegasikan wewenang di lingkungan Kemhan kepada Sekjen Kemhan, meliputi:
1. a.penandatanganan surat perintah:
  1. 1.penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma/Marsma yang bertugas di lingkungan Kemhan; dan
  2. 2.penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama.
2. b.penandatanganan surat izin:
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Pamen; dan
  2. 2.kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan eselon IV;
  3. 3.perizinan ke luar negeri untuk eselon II, eselon III dan eselon IV;
  4. 4.perizinan ke luar negeri untuk keluarga eselon I, eselon II dan eselon III.; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 8
3. c.penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional tertentu.
(2)Wewenang Menteri yang didelegasikan kepada Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Kemhan, meliputi penandatanganan keputusan:

a.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Kemhan; dan
b.pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Kemhan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, eselon IV dan non eselon serta pejabat fungsional.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur batas-batas kewenangan sesuai lingkup dan tanggung jawab tugas masing-masing pejabat kepegawaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Wakil Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Wamenhan adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5.Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian.
6.Kepala Unit Organisasi selanjutnya disebut Ka UO adalah pejabat tertinggi pada masing-masing unit organisasi Kemhan, Mabes TNI, www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10863 TNI- AD, TNI-AL dan TNI-AU, dalam rangka pembinaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
7.Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
8.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
10.Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
11.Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
12.Pemberian Kuasa adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.
13.Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Kemhan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
14.Alokasi atau lowongan formasi adalah penetapan besarnya jumlah rencana kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
15.Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah nomor urutan registrasi Pegawai Negeri Sipil yang pemberiannya diatur oleh BKN.

Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 4

Pasal 3

(1)Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
(4)Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

BAB II

WEWENANG, PENDELEGASIAN, DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4

(1)Menteri berwenang untuk:
1. a.menandatangani keputusan:
  1. 1.rencana kebutuhan PNS;
  2. 2.pengangkatan CPNS;
  3. 3.pemberhentian tidak dengan hormat CPNS;
  4. 4.penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan eselon II, jabatan fungsional tertentu PNS golongan IV/b ke atas;
  5. 5.kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
  6. 6.kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Kemhan;
  7. 7.pemberian tanda jasa dan penghargaan, kecuali Satya Lancana Karya Satya PNS;
  8. 8.hukuman disiplin berat PNS;
  9. 9.pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, PNS golongan IV/b ke bawah;
  10. 10.pemberhentian sementara (Schorsing), PNS golongan IV/a dan golongan IV/b;
  11. 11.pemberhentian karena hal lain, PNS golongan IV/b ke bawah;
  12. 12.pemberian bebas tugas/MPP, PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Kemhan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10865
  13. 13.pemberhentian sementara dari jabatan fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas; dan
  14. 14.perjalanan dinas ke luar negeri pejabat eselon I.
2. b.menandatangani surat perintah:
  1. 1.tim panitia pengadaan CPNS tingkat pusat; dan
  2. 2.kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Kemhan.
3. c.menandatangani surat izin:
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
  2. 2.kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan golongan IV/e;
  3. 3.cuti tahunan pejabat eselon I;
  4. 4.cuti besar pejabat eselon I;
  5. 5.cuti sakit pejabat eselon I;
  6. 6.cuti karena alasan penting pejabat eselon I;
  7. 7.cuti PNS di luar tanggungan negara;
  8. 8.cuti bersalin pejabat eselon I; dan
  9. 9.cuti ibadah ke luar negeri yang bertugas di lingkungan Kemhan.
4. d.menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas.
(2)Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan meliput:
1. a.penetapan lowongan formasi;
2. b.penetapan pengangkatan menjadi CPNS;
3. c.penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IV/b;
4. d.pengusulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas;
5. e.pengusulan kenaikan pangkat anumerta;
6. f.pengusulan kenaikan pangkat pengabdian golongan ruang IV/b ke atas; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 6
7. g.penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
8. h.pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional yang setara;
9. i.pengangkatan kembali PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas;
10. j.pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
11. k.penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS Kementerian Pertahanan;
12. l.pengusulan pemberian tanda jasa dan kehormatan PNS;
13. m.penetapan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan; dan
14. n.wewenang pembinaan PNS lainnya yang menurut ketentuan perundangan tidak dapat didelegasikan atau tidak dapat dikuasakan.

Pasal 6

(1)Wamenhan melaksanakan wewenang pembinaan kepegawaian pusat setelah mendapatkan delegasi dari Menteri.
(2)Wamenhan melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan.
(3)Wewenang Wamenhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Menteri mendelegasikan wewenang pengurusan PNS di lingkungan TNI kepada Panglima TNI, meliputi:
1. a.menandatangani keputusan:
  1. 1.penempatan dalam jabatan PNS;
  2. 2.kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke bawah;
  3. 3.peninjauan masa kerja PNS;
  4. 4.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10867
  5. 5.hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan;
  6. 6.pemberhentian sementara dari jabatan Negara;
  7. 7.pemberian bebas tugas/MPP PNS; dan
  8. 8.penggantian perubahan nama.
2. b.menandatangani surat izin :
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk PNS;
  2. 2.cuti tahunan PNS;
  3. 3.cuti besar PNS;
  4. 4.cuti sakit PNS;
  5. 5.cuti PNS karena alasan penting;
  6. 6.cuti PNS di luar tanggungan Negara;
  7. 7.cuti bersalin PNS; dan
  8. 8.cuti PNS ibadah di luar negeri.
3. c.menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS.
(2)Wewenang Menteri untuk pengurusan PNS yang didelegasikan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri mendelegasikan wewenang di lingkungan Kemhan kepada Sekjen Kemhan, meliputi:
1. a.penandatanganan surat perintah:
  1. 1.penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma/Marsma yang bertugas di lingkungan Kemhan; dan
  2. 2.penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama.
2. b.penandatanganan surat izin:
  1. 1.kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Pamen; dan
  2. 2.kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan eselon IV;
  3. 3.perizinan ke luar negeri untuk eselon II, eselon III dan eselon IV;
  4. 4.perizinan ke luar negeri untuk keluarga eselon I, eselon II dan eselon III.; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1086 8
3. c.penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional tertentu.
(2)Wewenang Menteri yang didelegasikan kepada Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Kemhan, meliputi penandatanganan keputusan:

a.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Kemhan; dan
b.pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Kemhan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, eselon IV dan non eselon serta pejabat fungsional.