DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2015

Nomor: 34
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2015, No.2088

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka terwujudnya manajemen aset yang baik.
2.Pengendalian adalah proses pengendalian atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
3.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas www.peraturan.go.id 2015, No.2088 beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pemantauan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar BMN dikelola dan digunakan dengan baik.
5.Penertiban adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menertibkan BMN karena pengelolaan BMN dilakukan tidak sesuai ketentuan.
6.Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menata- usahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. www.peraturan.go.id 2015, No.2088
13.Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
14.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
15.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
18.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
1. a.BMN;
2. b.pelaksanaan pengelolaan BMN; dan/atau
3. c.pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/ pengurusan BMN. www.peraturan.go.id 2015, No.2088
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka:
1. a.Pemantauan;
2. b.Penertiban; dan
3. c.Investigasi.

Pasal 3

Pemantauan, Penertiban, dan Investigasi BMN yang dilakukan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pelaksanaan:

a.Penggunaan;
b.Pemanfaatan;
c.Pemindahtanganan;
d.Penatausahaan;
e.Penghapusan; dan
f.Pemeliharaan dan pengamanan.

Pasal 4

Pemantauan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemantauan atas Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap: www.peraturan.go.id 2015, No.2088

a.BMN yang digunakan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
b.BMN yang digunakan sementara oleh Kementerian lain; dan
c.BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Menteri.

Pasal 6

(1)Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.pelaksanaan Pemanfaatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
2. b.pelaksanaan Pemanfaatan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian.
(2)Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.peruntukan pinjam pakai;
2. b.jenis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan;
3. c.jangka waktu Pemanfaatan; dan
4. d.penyetoran penerimaan negara dari Pemanfaatan.

Pasal 7

(1)Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
2. b.pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang.
(2)Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.jenis Pemindahtanganan; dan
2. b.penyetoran penerimaan negara dari Pemindahtanganan. www.peraturan.go.id 2015, No.2088

Pasal 8

Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penatausahaan BMN.

Pasal 9

(1)Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
1. a.pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista; dan
2. b.pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista.
(2)Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Penghapusan yang telah mendapat keputusan dari Menteri atas dasar persetujuan Pengelola Barang; dan
2. b.Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri.
(3)Pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Penghapusan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
2. b.Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang; dan
3. c.Penghapusan yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang.

Pasal 10

(1)Pemantauan terhadap Pemeliharaan dan Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan terhadap:
1. a.Pemeliharaan BMN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaran turunannya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.2088
2. b.Pengamanan BMN, meliputi Pengamanan administrasi, Pengamanan fisik, dan Pengamanan hukum, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemantauan terhadap Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memastikan BMN berupa tanah telah bersertifikatatas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
2. b.memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan
3. c.memastikan BMN tidak dalam sengketa.
(3)BMN yang statusnya dikuasai pihak lain dan/atau bersengketa diadakan Pemantauan dan pelaporan tersendiri.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka terwujudnya manajemen aset yang baik.
2.Pengendalian adalah proses pengendalian atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
3.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas www.peraturan.go.id 2015, No.2088 beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pemantauan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar BMN dikelola dan digunakan dengan baik.
5.Penertiban adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menertibkan BMN karena pengelolaan BMN dilakukan tidak sesuai ketentuan.
6.Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menata- usahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. www.peraturan.go.id 2015, No.2088
13.Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
14.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
15.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
18.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
1. a.BMN;
2. b.pelaksanaan pengelolaan BMN; dan/atau
3. c.pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/ pengurusan BMN. www.peraturan.go.id 2015, No.2088
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka:
1. a.Pemantauan;
2. b.Penertiban; dan
3. c.Investigasi.

Pasal 3

Pemantauan, Penertiban, dan Investigasi BMN yang dilakukan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pelaksanaan:

a.Penggunaan;
b.Pemanfaatan;
c.Pemindahtanganan;
d.Penatausahaan;
e.Penghapusan; dan
f.Pemeliharaan dan pengamanan.

Pasal 4

Pasal 5

Pemantauan atas Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap: www.peraturan.go.id 2015, No.2088

a.BMN yang digunakan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
b.BMN yang digunakan sementara oleh Kementerian lain; dan
c.BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Menteri.

Pasal 6

(1)Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.pelaksanaan Pemanfaatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
2. b.pelaksanaan Pemanfaatan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian.
(2)Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.peruntukan pinjam pakai;
2. b.jenis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan;
3. c.jangka waktu Pemanfaatan; dan
4. d.penyetoran penerimaan negara dari Pemanfaatan.

Pasal 7

(1)Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
2. b.pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang.
(2)Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.jenis Pemindahtanganan; dan
2. b.penyetoran penerimaan negara dari Pemindahtanganan. www.peraturan.go.id 2015, No.2088

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
1. a.pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista; dan
2. b.pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista.
(2)Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Penghapusan yang telah mendapat keputusan dari Menteri atas dasar persetujuan Pengelola Barang; dan
2. b.Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri.
(3)Pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Penghapusan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
2. b.Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang; dan
3. c.Penghapusan yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang.

Pasal 10

(1)Pemantauan terhadap Pemeliharaan dan Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan terhadap:
1. a.Pemeliharaan BMN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaran turunannya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.2088
2. b.Pengamanan BMN, meliputi Pengamanan administrasi, Pengamanan fisik, dan Pengamanan hukum, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemantauan terhadap Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memastikan BMN berupa tanah telah bersertifikatatas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
2. b.memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan
3. c.memastikan BMN tidak dalam sengketa.
(3)BMN yang statusnya dikuasai pihak lain dan/atau bersengketa diadakan Pemantauan dan pelaporan tersendiri.