DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesiapan satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan guna kepastian hukum mengenai lokasi, batas, luas dan kondisi fisik objek sengketa tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara belum optimal dan harus ditingkatkan guna mendukung pemenangan perkara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman www.peraturan.go.id 2016, No.1648 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemeriksaan Setempat adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di tempat objek sengketa untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera, dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, hasilnya dibuat dalam Berita Acara Sidang.
2.Pra-Pemeriksaan Setempat adalah peninjauan obyek sengketa oleh Kuasa Hukum sebelum pendaftaran gugatan atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung terkait Objek Sengketa, oleh Kuasa Hukum Kementerian www.peraturan.go.id 2016, No.1648 Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan, dihadiri oleh satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan dan pihak-pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis obyek sengketa, hasilnya dibuat dalam Berita Acara, dilakukan dalam rangka penanganan perkara.
3.Objek Sengketa adalah objek sengketa dalam perkara Perdata dan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.
4.Lokasi adalah wilayah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi tempat dimana tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa berada.
5.Batas adalah identitas atau nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa yaitu sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan.
6.Luas adalah ukuran fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa.
7.Kondisi Fisik adalah keadaan nyata tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia terkait Objek Sengketa.
8.Kuasa Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia dan/atau Direktorat/Dinas Hukum Angkatan.
9.Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa guna mengamankan pelaksanaan Pra- Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.1648
11.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
12.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kemhan/TNI dalam pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat perkara perdata dan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan tindakan dalam pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat perkara perdata dan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan Setempat dalam Peraturan Menteri ini meliputi gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 5

Objek Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa; www.peraturan.go.id 2016, No.1648
b.Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Inventaris Kekayaan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa; dan
c.Keputusan Tata Usaha Negara terkait Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BAB II

PRA-PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pasal 6

Guna kepastian hukum mengenai Lokasi, Batas, Luas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI dalam gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara, Kuasa Hukum dapat melaksanakan Pra-Pemeriksaan Setempat dan mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat kepada Pengadilan.

Pasal 7

(1)Pra-Pemeriksaan Setempat dilaksanakan sebelum pendaftaran gugatan dan/atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh pengadilan.
(2)Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Hukum dengan melibatkan unsur Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sesuai pencatatan aset tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa. www.peraturan.go.id 2016, No.1648
(3)Dalam hal diperlukan, Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis Objek Sengketa.

Pasal 8

(1)Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahap:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.pencocokan data administrasi dan data yuridis;
3. c.peninjauan Lokasi;
4. d.pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas; dan
5. e.pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi.
(2)Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat berita acara.

Pasal 9

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan Kuasa Hukum dengan satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja pengguna tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.
(2)Pencocokan data administrasi dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain: alas hak kepemilikan, Letak, Luas dan Batas Obyek Sengketa.
(3)Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain Lokasi, Luas, Batas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa.
(4)Pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan membuat patok pada Batas tanah milik atau yang dikuasai Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan yang menjadi Objek Sengketa.
(5)Pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan Kuasa Hukum dengan cara mengajukan www.peraturan.go.id 2016, No.1648 permohonan peminjaman alat bukti dan penyiapan saksi kepada satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi terkait tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.

Pasal 10

Hasil Pra-Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan oleh Kuasa Hukum menjadi bagian dari materi gugatan atau jawaban perkara.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesiapan satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan guna kepastian hukum mengenai lokasi, batas, luas dan kondisi fisik objek sengketa tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara belum optimal dan harus ditingkatkan guna mendukung pemenangan perkara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemeriksaan Setempat adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di tempat objek sengketa untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera, dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, hasilnya dibuat dalam Berita Acara Sidang.
2.Pra-Pemeriksaan Setempat adalah peninjauan obyek sengketa oleh Kuasa Hukum sebelum pendaftaran gugatan atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung terkait Objek Sengketa, oleh Kuasa Hukum Kementerian www.peraturan.go.id 2016, No.1648 Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan, dihadiri oleh satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan dan pihak-pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis obyek sengketa, hasilnya dibuat dalam Berita Acara, dilakukan dalam rangka penanganan perkara.
3.Objek Sengketa adalah objek sengketa dalam perkara Perdata dan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.
4.Lokasi adalah wilayah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi tempat dimana tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa berada.
5.Batas adalah identitas atau nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa yaitu sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan.
6.Luas adalah ukuran fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa.
7.Kondisi Fisik adalah keadaan nyata tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia terkait Objek Sengketa.
8.Kuasa Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia dan/atau Direktorat/Dinas Hukum Angkatan.
9.Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa guna mengamankan pelaksanaan Pra- Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.1648
11.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
12.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Objek Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa; www.peraturan.go.id 2016, No.1648
b.Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Inventaris Kekayaan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa; dan
c.Keputusan Tata Usaha Negara terkait Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BAB II

PRA-PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pra-Pemeriksaan Setempat dilaksanakan sebelum pendaftaran gugatan dan/atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh pengadilan.
(2)Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Hukum dengan melibatkan unsur Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sesuai pencatatan aset tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa. www.peraturan.go.id 2016, No.1648
(3)Dalam hal diperlukan, Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis Objek Sengketa.

Pasal 8

(1)Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahap:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.pencocokan data administrasi dan data yuridis;
3. c.peninjauan Lokasi;
4. d.pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas; dan
5. e.pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi.
(2)Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat berita acara.

Pasal 9

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan Kuasa Hukum dengan satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja pengguna tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.
(2)Pencocokan data administrasi dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain: alas hak kepemilikan, Letak, Luas dan Batas Obyek Sengketa.
(3)Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain Lokasi, Luas, Batas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa.
(4)Pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan membuat patok pada Batas tanah milik atau yang dikuasai Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan yang menjadi Objek Sengketa.
(5)Pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan Kuasa Hukum dengan cara mengajukan www.peraturan.go.id 2016, No.1648 permohonan peminjaman alat bukti dan penyiapan saksi kepada satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi terkait tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.

Pasal 10

Hasil Pra-Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan oleh Kuasa Hukum menjadi bagian dari materi gugatan atau jawaban perkara.