DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyusun indikator kinerja utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menggunakan petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Nomor: JUKLAK/10/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman 2019, No. 1771 Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

(1)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan acuan bagi tingkatan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun indikator kinerja utama.
(2)Tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tingkat Kementerian Pertahanan;
2. b.tingkat Tentara Nasional Indonesia;
3. c.tingkat unit organisasi Kementerian Pertahanan;
4. d.tingkat unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
5. e.tingkat unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 2019, No. 1771
6. f.tingkat satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan;
7. g.tingkat satuan kerja unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
8. h.tingkat satuan kerja unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.penyusunan indikator kinerja; dan
3. c.penetapan indikator kinerja utama.
(2)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No. 1771 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI PERTAHANAN ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771 2019, No. 1771

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyusun indikator kinerja utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menggunakan petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Nomor: JUKLAK/10/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

(1)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan acuan bagi tingkatan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun indikator kinerja utama.
(2)Tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tingkat Kementerian Pertahanan;
2. b.tingkat Tentara Nasional Indonesia;
3. c.tingkat unit organisasi Kementerian Pertahanan;
4. d.tingkat unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
5. e.tingkat unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 2019, No. 1771
6. f.tingkat satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan;
7. g.tingkat satuan kerja unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
8. h.tingkat satuan kerja unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.penyusunan indikator kinerja; dan
3. c.penetapan indikator kinerja utama.
(2)Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.