DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015

Nomor: 35
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan dari Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan Kebutuhan yang selanjutnya disebut Renbut adalah proses penyusunan. dokumen Renbut berdasarkan www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 kebutuhan pada Postur Pertahanan Negara, yang meliputi penyusunan backward planning, Opsreq, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya/LCC dan studi kelayakan secara iteratzf sampai dengan dihasilkannya dokumen Renbut yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel.
2.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5.Panglima adalah Panglima TNI.
6.Dokumen Teknis adalah dokumen yang disiapkan oleh Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik U.O. Angkatan setelah terbitnya Opsreq dari Staf Operasi Mabes TNI/Angkatan, yang meliputi spesifikasi teknik, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan kodifikasi, design, dan model yang teruji, serta prototype bila diperlukan.
7.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Jadwal Perencanaan Kebutuhan (backward planning) adalah penentuan jadwal tahapan kegiatan setelah Postur Pertahanan Negara disahkan, melalui www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 penghitungan waktu mundur yang berturut-turut dimulai dari saat penggelaran Alutsista TNI sampai dengan saat dimulainya penyusunan Operational Requirement.
9.Life Cycle Cost (LCq adalah perkiraan kebutuhan biaya mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.
10.Perkiraan Biaya (Kirbia) adalah perkiraan kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa.
11.Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Spesifikasi Teknis.
12.Ofset adalah pengaturan antara pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini negera Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
13.Transfer of Technology yang selanjutnya disingkat ToT adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.
14.Postur Pertahanan Negara adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang disusun berdasarkan Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara, berisikan rancangan kekuatan dan kemampuan pertahanan serta waktu dan tempat penggelarannya. www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
15.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah syarat-syarat teknis materiil yang terukur dan merupakan penjabaran dari Opsreq dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia serta kebutuhan kemandirian.
16.Studi Kelayakan adalah analisa terhadap peluang/ keunggulan, masalah dan solusi/mitigasi dari berbagai aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alutsista TNI tertentu yang akan diadakan, meliputi antara lain aspek teknis, operasional, interoperability, sumber (negara dan pabrikan), ekonomi, politik, legal, organisasi, target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk kemandirian.
17.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
18.kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Postur Pertahanan Negara balk dalam pembangunannya, pemeliharaannya maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan.
(2)Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas:
1. a.manfaat, yaitu harus memberikan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan Postur Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
2. b.efisien, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan, kemampuan, dan gelar sesuai Postur Pertahanan Negara, yang diusahakan dengan biaya dan waktu yang paling ekonomis;
3. c.efektif, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan, kemampuan maupun waktu dan tempat penggelaran sesuai Postur Pertahanan Negara;
4. d.berlanjut, yaitu mengarah pada keberlanjutan kesiapan Postur Pertahanan Negara melalui optimalisasi peran industri dalam negeri dalam rangka kemandirian penyiapan Alutsista TNI;
5. e.keterpaduan, yaitu adanya sinkronisasi Renbut Alutsista TNI antara U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan baik dalam Opsreq, Spektek, sumber/ penyedia, perhitungan biaya maupun studi kelayakannya, sehingga diperoleh perencanaan kebutuhan yang terpadu/interoperabilitas antar matra;
6. f.rasional, yaitu harus direncanakan secara logis dengan melalui studi kelayakan yang komprehensif sebelum penetapannya; dan
7. g.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdokumentasikan dengan baik dan lengkap.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI terdiri atas: www.peraturan.go.id 2015, No. 2089

a.kebijakan strategis; dan
b.kebijakan Renbut Alutsista TNI.

Pasal 4

(1)Kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berpedoman pada:
1. a.Doktrin Pertahanan Negara;
2. b.Strategi Pertahanan Negara; dan
3. c.Postur Pertahanan Negara.
(2)Renbut Alutsista TNI wajib mengutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri.
(3)Dalam hal industri pertahanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat memenuhi kebutuhan,pengguna dapat menggunakan produk luar negeri, dengan mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, memenuhi kewajiban imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset serta jaminan tidak ada embargo.

Pasal 5

(1)Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penuntun awal dalam pelaksanaan Renbut Alutsista TNI.
(2)Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan bagian dari penyiapan kekuatan dan logistik pertahanan, diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan. www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
(3)Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dipersiapkan secara cepat dan tepat serta menjamin ketersediaannya bagi keberlangsungan usaha pertahanan negara.

Pasal 6

Pasal 4 ayat (1) huruf b diimplementasikan dalam memenuhi Renbut Alutsista TNI yang berkelanjutan serta mendukung efektifitas, efisiensi, dan kemandirian industri pertahanan.

Pasal 7

(1)Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan acuan utama dalam Renbut Alutsista TNI, baik dalam hal pembangunan maupun pemeliharaan Alutsista TNI.
(2)Selain Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), acuan lain yang digunakan dalam Renbut Alutsista TNI yaitu kebutuhan yang timbul dalam dinamika operasional TNI.
(3)Alutsista TNI yang telah tercantum dalam Postur Pertahanan Negara untuk diadakan dan atau memerlukan pemeliharaan, harus segera diproses perencanaan kebutuhannya setelah Postur Pertahanan Negara tersebut disahkan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.periodisasi proses penganggaran;
b.proses iteratif, yaitu dilakukan berulang untuk mendapatkan rumusan dokumen teknis, calon penyedia www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 dan perkiraan biaya/LCC yang terbaik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
c.konsistensi pencapaian sasaran postur yaitu kemampuan, kekuatan, dan gelar baik dan sisi waktu maupun tempat;
d.memaksimalkan data/referensi;
e.pendokumentasian proses secara kronologis;
f.memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan lebih mengutamakan penggunaan produk industri dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan;
g.dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, harus melalui proses standardisasi, kelaikan dan kodifikasi Alutsista TNI;
h.dokumen Renbut Alutsista TNI harus dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses penganggaran yang memenuhi kelayakan dan pengadaan yang cepat dan akuntabel; dan
i.dokumen Renbut sebagai dasar dalam pengajuan penganggaran, sehingga diharapkan memperlancar penelaahan, mengurangi pemblokiran (tanda bintang) dan revisi, serta memperlancar proses pengadaan.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN, KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PERSETUJUAN

Pasal 9

(1)Fungsi Renbut Alutsista TNI untuk menterjemahkan kebutuhan Postur Pertahanan Negara, baik dalam rangka pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaannya kedalam item kebutuhan yang memiliki kejelasan dalam hal: www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
1. a.waktu dan tempat penggelaran Alutsista TNI;
2. b.jumlah, jenis, kualitas, Spektek, dan karakteristik yang dibutuhkan;
3. c.skema pengadaan Alutsista TNI yang meliputi pemaketan, sumber pendanaan, penentuan sumber pendanaan dari dalam negeri atau luar negeri, termasuk kebutuhan imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset bila diperlukan;
4. d.waktu yang dibutuhkan untuk:
  1. 1.diterimanya Alutsista, yang terdiri atas waktu pembangunan instalasi, pengiriman, uji coba, seleksi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan;
  2. 2.pemilihan penyedia;
  3. 3.penganggaran; dan
  4. 4.penyusunan Renbut U.O.
5. e.perkiraan biaya atau perhitungan LCC;
6. f.Studi Kelayakan; dan
7. g.dokumen pendukung atau referensi terkait.
(2)Tujuan penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI agar proses penganggaran, pengadaan, pembiayaan, dan pengawasan dalam rangka pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan Alutsista TNI yang ada dalam Postur Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dengan mudah dan akuntabel.

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagai berikut:

a.Kemhan:
1. 1.Ditjen Kuathan Kemhan bertanggung jawab dalam: a) perumusan tahap awal dalam Renbut Alutsista TNI; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 b) supervisi terhadap proses berikutnya; dan c) penyusunan Renbut Alutsista TNI, yang merupakan tahap akhir dalam Renbut, setelah melalui proses penyusunan di U.O.
2. 2.Itjen Kemhan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap keseluruhan proses Renbut Alutsista TNI; dan
3. 3.dalam hal pengendalian terhadap proses Renbut Alutsista TNI, yaitu: a) Ditjen Strahan Kemhan sebagai pengendali fungsi strategi; b) Ditjen Renhan Kemhan sebagai pengendali fungsi anggaran; c) Ditjen Pothan Kemhan sebagai pengendali fungsi penguasaan teknologi, imbal dagang, kandungan lokal dan ofset; dan d) Balitbang Kemhan sebagai pengendali fungsi Litbang. b. Mabes TNI/Angkatan:
4. 1.Staf Operasi TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam perumusan Opsreq Alutsista TNI;
5. 2.Staf Logistik/Staf Komunikasi dan Elektronik TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O.,
6. 3.Itjen TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap keseluruhan proses Renbut Alutsista U.O.;
7. 4.pengendalian terhadap proses Renbut Alutsista U.O., yaitu: a) Asisten Perencanaan Umum/ Asisten Perencanaan Anggaran Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan sebagai pengendali fungsi anggaran; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 b) Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan sebagai pengendali fungsi penelitian dan pengembangan.
8. 5.Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik sebagai pelaksana proses penyusunan Dokumen Teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan Alutsista U.O.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan dari Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan Kebutuhan yang selanjutnya disebut Renbut adalah proses penyusunan. dokumen Renbut berdasarkan www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 kebutuhan pada Postur Pertahanan Negara, yang meliputi penyusunan backward planning, Opsreq, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya/LCC dan studi kelayakan secara iteratzf sampai dengan dihasilkannya dokumen Renbut yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel.
2.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5.Panglima adalah Panglima TNI.
6.Dokumen Teknis adalah dokumen yang disiapkan oleh Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik U.O. Angkatan setelah terbitnya Opsreq dari Staf Operasi Mabes TNI/Angkatan, yang meliputi spesifikasi teknik, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan kodifikasi, design, dan model yang teruji, serta prototype bila diperlukan.
7.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Jadwal Perencanaan Kebutuhan (backward planning) adalah penentuan jadwal tahapan kegiatan setelah Postur Pertahanan Negara disahkan, melalui www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 penghitungan waktu mundur yang berturut-turut dimulai dari saat penggelaran Alutsista TNI sampai dengan saat dimulainya penyusunan Operational Requirement.
9.Life Cycle Cost (LCq adalah perkiraan kebutuhan biaya mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.
10.Perkiraan Biaya (Kirbia) adalah perkiraan kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa.
11.Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Spesifikasi Teknis.
12.Ofset adalah pengaturan antara pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini negera Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
13.Transfer of Technology yang selanjutnya disingkat ToT adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.
14.Postur Pertahanan Negara adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang disusun berdasarkan Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara, berisikan rancangan kekuatan dan kemampuan pertahanan serta waktu dan tempat penggelarannya. www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
15.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah syarat-syarat teknis materiil yang terukur dan merupakan penjabaran dari Opsreq dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia serta kebutuhan kemandirian.
16.Studi Kelayakan adalah analisa terhadap peluang/ keunggulan, masalah dan solusi/mitigasi dari berbagai aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alutsista TNI tertentu yang akan diadakan, meliputi antara lain aspek teknis, operasional, interoperability, sumber (negara dan pabrikan), ekonomi, politik, legal, organisasi, target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk kemandirian.
17.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
18.kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Postur Pertahanan Negara balk dalam pembangunannya, pemeliharaannya maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan.
(2)Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas:
1. a.manfaat, yaitu harus memberikan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan Postur Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
2. b.efisien, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan, kemampuan, dan gelar sesuai Postur Pertahanan Negara, yang diusahakan dengan biaya dan waktu yang paling ekonomis;
3. c.efektif, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan, kemampuan maupun waktu dan tempat penggelaran sesuai Postur Pertahanan Negara;
4. d.berlanjut, yaitu mengarah pada keberlanjutan kesiapan Postur Pertahanan Negara melalui optimalisasi peran industri dalam negeri dalam rangka kemandirian penyiapan Alutsista TNI;
5. e.keterpaduan, yaitu adanya sinkronisasi Renbut Alutsista TNI antara U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan baik dalam Opsreq, Spektek, sumber/ penyedia, perhitungan biaya maupun studi kelayakannya, sehingga diperoleh perencanaan kebutuhan yang terpadu/interoperabilitas antar matra;
6. f.rasional, yaitu harus direncanakan secara logis dengan melalui studi kelayakan yang komprehensif sebelum penetapannya; dan
7. g.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdokumentasikan dengan baik dan lengkap.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI terdiri atas: www.peraturan.go.id 2015, No. 2089

a.kebijakan strategis; dan
b.kebijakan Renbut Alutsista TNI.

Pasal 4

(1)Kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berpedoman pada:
1. a.Doktrin Pertahanan Negara;
2. b.Strategi Pertahanan Negara; dan
3. c.Postur Pertahanan Negara.
(2)Renbut Alutsista TNI wajib mengutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri.
(3)Dalam hal industri pertahanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat memenuhi kebutuhan,pengguna dapat menggunakan produk luar negeri, dengan mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, memenuhi kewajiban imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset serta jaminan tidak ada embargo.

Pasal 5

(1)Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penuntun awal dalam pelaksanaan Renbut Alutsista TNI.
(2)Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan bagian dari penyiapan kekuatan dan logistik pertahanan, diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan. www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
(3)Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dipersiapkan secara cepat dan tepat serta menjamin ketersediaannya bagi keberlangsungan usaha pertahanan negara.

Pasal 6

Pasal 4 ayat (1) huruf b diimplementasikan dalam memenuhi Renbut Alutsista TNI yang berkelanjutan serta mendukung efektifitas, efisiensi, dan kemandirian industri pertahanan.

Pasal 7

(1)Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan acuan utama dalam Renbut Alutsista TNI, baik dalam hal pembangunan maupun pemeliharaan Alutsista TNI.
(2)Selain Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), acuan lain yang digunakan dalam Renbut Alutsista TNI yaitu kebutuhan yang timbul dalam dinamika operasional TNI.
(3)Alutsista TNI yang telah tercantum dalam Postur Pertahanan Negara untuk diadakan dan atau memerlukan pemeliharaan, harus segera diproses perencanaan kebutuhannya setelah Postur Pertahanan Negara tersebut disahkan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.periodisasi proses penganggaran;
b.proses iteratif, yaitu dilakukan berulang untuk mendapatkan rumusan dokumen teknis, calon penyedia www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 dan perkiraan biaya/LCC yang terbaik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
c.konsistensi pencapaian sasaran postur yaitu kemampuan, kekuatan, dan gelar baik dan sisi waktu maupun tempat;
d.memaksimalkan data/referensi;
e.pendokumentasian proses secara kronologis;
f.memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan lebih mengutamakan penggunaan produk industri dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan;
g.dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, harus melalui proses standardisasi, kelaikan dan kodifikasi Alutsista TNI;
h.dokumen Renbut Alutsista TNI harus dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses penganggaran yang memenuhi kelayakan dan pengadaan yang cepat dan akuntabel; dan
i.dokumen Renbut sebagai dasar dalam pengajuan penganggaran, sehingga diharapkan memperlancar penelaahan, mengurangi pemblokiran (tanda bintang) dan revisi, serta memperlancar proses pengadaan.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN, KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PERSETUJUAN

Pasal 9

(1)Fungsi Renbut Alutsista TNI untuk menterjemahkan kebutuhan Postur Pertahanan Negara, baik dalam rangka pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaannya kedalam item kebutuhan yang memiliki kejelasan dalam hal: www.peraturan.go.id 2015, No. 2089
1. a.waktu dan tempat penggelaran Alutsista TNI;
2. b.jumlah, jenis, kualitas, Spektek, dan karakteristik yang dibutuhkan;
3. c.skema pengadaan Alutsista TNI yang meliputi pemaketan, sumber pendanaan, penentuan sumber pendanaan dari dalam negeri atau luar negeri, termasuk kebutuhan imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset bila diperlukan;
4. d.waktu yang dibutuhkan untuk:
  1. 1.diterimanya Alutsista, yang terdiri atas waktu pembangunan instalasi, pengiriman, uji coba, seleksi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan;
  2. 2.pemilihan penyedia;
  3. 3.penganggaran; dan
  4. 4.penyusunan Renbut U.O.
5. e.perkiraan biaya atau perhitungan LCC;
6. f.Studi Kelayakan; dan
7. g.dokumen pendukung atau referensi terkait.
(2)Tujuan penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI agar proses penganggaran, pengadaan, pembiayaan, dan pengawasan dalam rangka pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan Alutsista TNI yang ada dalam Postur Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dengan mudah dan akuntabel.

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagai berikut:

a.Kemhan:
1. 1.Ditjen Kuathan Kemhan bertanggung jawab dalam: a) perumusan tahap awal dalam Renbut Alutsista TNI; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 b) supervisi terhadap proses berikutnya; dan c) penyusunan Renbut Alutsista TNI, yang merupakan tahap akhir dalam Renbut, setelah melalui proses penyusunan di U.O.
2. 2.Itjen Kemhan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap keseluruhan proses Renbut Alutsista TNI; dan
3. 3.dalam hal pengendalian terhadap proses Renbut Alutsista TNI, yaitu: a) Ditjen Strahan Kemhan sebagai pengendali fungsi strategi; b) Ditjen Renhan Kemhan sebagai pengendali fungsi anggaran; c) Ditjen Pothan Kemhan sebagai pengendali fungsi penguasaan teknologi, imbal dagang, kandungan lokal dan ofset; dan d) Balitbang Kemhan sebagai pengendali fungsi Litbang. b. Mabes TNI/Angkatan:
4. 1.Staf Operasi TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam perumusan Opsreq Alutsista TNI;
5. 2.Staf Logistik/Staf Komunikasi dan Elektronik TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O.,
6. 3.Itjen TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap keseluruhan proses Renbut Alutsista U.O.;
7. 4.pengendalian terhadap proses Renbut Alutsista U.O., yaitu: a) Asisten Perencanaan Umum/ Asisten Perencanaan Anggaran Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan sebagai pengendali fungsi anggaran; www.peraturan.go.id 2015, No. 2089 b) Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan sebagai pengendali fungsi penelitian dan pengembangan.
8. 5.Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik sebagai pelaksana proses penyusunan Dokumen Teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan Alutsista U.O.