DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 2014, No.1085 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DUKUNGAN KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dukungan adalah pemberian bantuan diperuntukkan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelesaian administrasi keveteranan dan hak-hak Veteran Republik Indonesia.
2.Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia adalah Kepala Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi teknis pengadministrasian Veteran.
3.Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4.Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer yang selanjutnya disingkat Babinminvetcaddam adalah salah satu badan pelaksana Kodam bertugas membantu Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Indonesia, yang meliputi kegiatan pencatatan, penerimaan, registrasi penyaringan calon Veteran, dan pengadministrasian hak-hak Veteran serta pengolahan data Veteran Republik Indonesia Angkatan Darat dan Masyarakat Sipil.
5.Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diswatpersal adalah organisasi dibawah Kasal yang menyelenggarakan fungsi membantu Kementerian Pertahanan dalam pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AL dalam hal ini di Pangkalan Utama Angkatan Laut. 2014, No.1085 3
6.Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Diswatpersau adalah badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung dibawah Kasau bertugas membantu Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AU.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia oleh pejabat teknis terkait di Kementerian Pertahanan dan di Angkatan.

BAB II

JENIS DUKUNGAN

Pasal 3

Jenis Dukungan administrasi Veteran Republik Indonesia dapat berupa:

a.uang;
b.sarana; dan/atau
c.prasarana.

Pasal 4

(1)Dukungan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
1. a.komputer;
2. b.sarana transportasi; dan
3. c.alat inventaris kantor.
(2)Dukungan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:
1. a.kantor; dan
2. b.rumah dinas. 2014, No.1085 4

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Menteri memberikan Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran
(2)Pemberian Dukungan dilaksanakan melalui program kerja dan anggaran Ditjen Pothan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pemberian Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan usulan dari penerima Dukungan, kondisi geografis, dan jumlah satuan yang dibina.

Pasal 6

Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia yang menerima Dukungan yaitu:

a.Babinminvetcaddam;
b.Diswatpersal; dan
c.Diswatpersau; dan

Pasal 7

Penerima Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan usulan kebutuhan administrasi Veteran Republik Indonesia kepada Menteri.

Pasal 8

Penerima Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:

a.melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan;
b.menggunakan dukungan sesuai dengan peruntukkannya;
c.memelihara sarana dan prasarana yang diterima; dan
d.mencatat sarana dan prasarana dalam inventaris kekayaan negara. 2014, No.1085 5

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pengawasan pemberian dan penyaluran Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Pengawasan terhadap Dukungan yang diberikan dan dicatat dalam inventaris kekayaan negara dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Angkatan.

Pasal 10

Pengendalian anggaran Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Pothan Kemhan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 2014, No.1085 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DUKUNGAN KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dukungan adalah pemberian bantuan diperuntukkan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelesaian administrasi keveteranan dan hak-hak Veteran Republik Indonesia.
2.Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia adalah Kepala Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi teknis pengadministrasian Veteran.
3.Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4.Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer yang selanjutnya disingkat Babinminvetcaddam adalah salah satu badan pelaksana Kodam bertugas membantu Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Indonesia, yang meliputi kegiatan pencatatan, penerimaan, registrasi penyaringan calon Veteran, dan pengadministrasian hak-hak Veteran serta pengolahan data Veteran Republik Indonesia Angkatan Darat dan Masyarakat Sipil.
5.Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diswatpersal adalah organisasi dibawah Kasal yang menyelenggarakan fungsi membantu Kementerian Pertahanan dalam pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AL dalam hal ini di Pangkalan Utama Angkatan Laut. 2014, No.1085 3
6.Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Diswatpersau adalah badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung dibawah Kasau bertugas membantu Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AU.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia oleh pejabat teknis terkait di Kementerian Pertahanan dan di Angkatan.

BAB II

JENIS DUKUNGAN

Pasal 3

Jenis Dukungan administrasi Veteran Republik Indonesia dapat berupa:

a.uang;
b.sarana; dan/atau
c.prasarana.

Pasal 4

(1)Dukungan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
1. a.komputer;
2. b.sarana transportasi; dan
3. c.alat inventaris kantor.
(2)Dukungan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:
1. a.kantor; dan
2. b.rumah dinas. 2014, No.1085 4

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Menteri memberikan Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran
(2)Pemberian Dukungan dilaksanakan melalui program kerja dan anggaran Ditjen Pothan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pemberian Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan usulan dari penerima Dukungan, kondisi geografis, dan jumlah satuan yang dibina.

Pasal 6

Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia yang menerima Dukungan yaitu:

a.Babinminvetcaddam;
b.Diswatpersal; dan
c.Diswatpersau; dan

Pasal 7

Penerima Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan usulan kebutuhan administrasi Veteran Republik Indonesia kepada Menteri.

Pasal 8

Penerima Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:

a.melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan;
b.menggunakan dukungan sesuai dengan peruntukkannya;
c.memelihara sarana dan prasarana yang diterima; dan
d.mencatat sarana dan prasarana dalam inventaris kekayaan negara. 2014, No.1085 5

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pengawasan pemberian dan penyaluran Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.
(2)Pengawasan terhadap Dukungan yang diberikan dan dicatat dalam inventaris kekayaan negara dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Angkatan.

Pasal 10

Pengendalian anggaran Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Pothan Kemhan.