DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2015

Nomor: 36
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/188/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan SKEP/233/VIII/2009 tentang Daftar Nilai Barang Milik Negara Khususnya Alutsista di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penilaian Barang Milik Negara www.peraturan.go.id 2015, No.2090 Alat Utama Sistem Senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); dan
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 179/PMK.06/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 435). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2015, No.2090

1.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara khususnya Alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
5.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
6.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
10.Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen terhadap BMN Alutsista.
11.Nilai Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. www.peraturan.go.id 2015, No.2090
12.Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
13.Nilai Limit adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
14.Nilai Buku adalah biaya perolehan aset yang dikapitalisasi, dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi (kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal), atau amortisasi (penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut) yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau laporan barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
15.Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
16.Objek Penilaian adalah BMN Alutsista.

Pasal 2

Prinsip Penilaian BMN Alutsista meliputi:

a.ketaatan, yaitu Penilaian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
b.konsistensi, yaitu Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan;
c.kemampuan bandingan, yaitu Penilaian menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan nilai BMN Alutsista yang dapat dibandingkan antar periode Penilaian dan perolehan BMN Alutsista; www.peraturan.go.id 2015, No.2090
d.materialitas, yaitu Penilaian dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan Penilaian dapat diungkapkan;
e.objektif, yaitu Penilaian dilaksanakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya; dan
f.kelengkapan, yaitu Penilaian dilaksanakan dengan didukung oleh dokumen sumber atau data lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA

Pasal 3

(1)Menteri berwenang menilai BMN Alutsista.
(2)Kewenangan menilai BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(3)Dalam pelaksanaan Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan membentuk Tim Penilai dengan melibatkan personel Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 4

(1)Penilaian BMN Alutsista dilakukan apabila:
1. a.tidak ada nilai perolehan;
2. b.belum mempunyai nilai wajar; dan
3. c.untuk mendapatkan nilai limit.
(2)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Alutsista yang sudah dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
(3)Apabila terjadi perubahan nilai BMN Alutsista yang sudah dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan, harus dilakukan koreksi nilai melalui transaksi perubahan BMN. www.peraturan.go.id 2015, No.2090

Pasal 5

(1)Penilaian BMN Alutsista dilaksanakan dalam rangka:
1. a.penyusunan neraca;
2. b.penghapusan; dan
3. c.pemindahtanganan.
(2)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tujuan menentukan Nilai Wajar.
(3)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan tujuan menentukan Nilai Limit.

Pasal 6

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan Penilaian.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus didahului adanya permohonan Penilaian.

Pasal 7

(1)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendapatkan Nilai Wajar diajukan oleh Ka U.O. Kemhan dan TNI kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk mendapatkan Nilai Limit diajukan oleh Ka U.O. kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Sekjen Kemhan untuk U.O. Kemhan dan melalui Panglima TNI untuk U.O. Mabes TNI dan Angkatan.
(3)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disampaikan secara tertulis, disertai dengan data dan informasi Objek Penilaian.
(4)Data dan informasi objek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.latar belakang permohonan;
2. b.tujuan Penilaian; www.peraturan.go.id 2015, No.2090
3. c.penetapan status penggunaan;dan
4. d.data dan informasi lainnya.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan berjumlah ganjil.
(3)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai meliputi:

a.menyiapkan rencana pelaksanaan Penilaian;
b.melaksanakan inventarisasi seluruh BMN Alutsista yang akan dinilai;
c.memeriksa dokumen BMN Alutsista yang akan dinilai;
d.memeriksa kondisi fisik BMN Alutsista yang akan dinilai meliputi aspek: fungsi, teknis, manfaat, ekonomis, taktis, dan strategis;
e.melaksanakan survei pasar untuk menilai BMN Alutsista yang akan dinilai;
f.merumuskan metode/kriteria Penilaian; dan
g.melaporkan Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang untuk melakukan Penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar dan Nilai Limit. www.peraturan.go.id 2015, No.2090

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/188/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan SKEP/233/VIII/2009 tentang Daftar Nilai Barang Milik Negara Khususnya Alutsista di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); dan
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 179/PMK.06/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 435). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2015, No.2090

1.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara khususnya Alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
5.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
6.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
10.Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen terhadap BMN Alutsista.
11.Nilai Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. www.peraturan.go.id 2015, No.2090
12.Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
13.Nilai Limit adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
14.Nilai Buku adalah biaya perolehan aset yang dikapitalisasi, dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi (kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal), atau amortisasi (penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut) yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau laporan barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
15.Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
16.Objek Penilaian adalah BMN Alutsista.

Pasal 2

Prinsip Penilaian BMN Alutsista meliputi:

a.ketaatan, yaitu Penilaian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
b.konsistensi, yaitu Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan;
c.kemampuan bandingan, yaitu Penilaian menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan nilai BMN Alutsista yang dapat dibandingkan antar periode Penilaian dan perolehan BMN Alutsista; www.peraturan.go.id 2015, No.2090
d.materialitas, yaitu Penilaian dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan Penilaian dapat diungkapkan;
e.objektif, yaitu Penilaian dilaksanakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya; dan
f.kelengkapan, yaitu Penilaian dilaksanakan dengan didukung oleh dokumen sumber atau data lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA

Pasal 3

(1)Menteri berwenang menilai BMN Alutsista.
(2)Kewenangan menilai BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(3)Dalam pelaksanaan Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan membentuk Tim Penilai dengan melibatkan personel Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 4

(1)Penilaian BMN Alutsista dilakukan apabila:
1. a.tidak ada nilai perolehan;
2. b.belum mempunyai nilai wajar; dan
3. c.untuk mendapatkan nilai limit.
(2)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Alutsista yang sudah dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
(3)Apabila terjadi perubahan nilai BMN Alutsista yang sudah dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan, harus dilakukan koreksi nilai melalui transaksi perubahan BMN. www.peraturan.go.id 2015, No.2090

Pasal 5

(1)Penilaian BMN Alutsista dilaksanakan dalam rangka:
1. a.penyusunan neraca;
2. b.penghapusan; dan
3. c.pemindahtanganan.
(2)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tujuan menentukan Nilai Wajar.
(3)Penilaian BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan tujuan menentukan Nilai Limit.

Pasal 6

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan Penilaian.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus didahului adanya permohonan Penilaian.

Pasal 7

(1)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendapatkan Nilai Wajar diajukan oleh Ka U.O. Kemhan dan TNI kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk mendapatkan Nilai Limit diajukan oleh Ka U.O. kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Sekjen Kemhan untuk U.O. Kemhan dan melalui Panglima TNI untuk U.O. Mabes TNI dan Angkatan.
(3)Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disampaikan secara tertulis, disertai dengan data dan informasi Objek Penilaian.
(4)Data dan informasi objek Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.latar belakang permohonan;
2. b.tujuan Penilaian; www.peraturan.go.id 2015, No.2090
3. c.penetapan status penggunaan;dan
4. d.data dan informasi lainnya.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan berjumlah ganjil.
(3)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai meliputi:

a.menyiapkan rencana pelaksanaan Penilaian;
b.melaksanakan inventarisasi seluruh BMN Alutsista yang akan dinilai;
c.memeriksa dokumen BMN Alutsista yang akan dinilai;
d.memeriksa kondisi fisik BMN Alutsista yang akan dinilai meliputi aspek: fungsi, teknis, manfaat, ekonomis, taktis, dan strategis;
e.melaksanakan survei pasar untuk menilai BMN Alutsista yang akan dinilai;
f.merumuskan metode/kriteria Penilaian; dan
g.melaporkan Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang untuk melakukan Penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar dan Nilai Limit. www.peraturan.go.id 2015, No.2090