DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian Pertahanan belum diatur terkait tata cara dan teknik penyusunan perjanjian internasional di bidang pertahanan agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Internasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.1780 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2.Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian Internasional, menyatakan persetujuan pemerintah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.1780 menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
3.Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia Interkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan pemrakarsa, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
4.Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan, yang anggotanya berasal dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan, dan kementerian/instansi lain.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan, Menteri atas nama pemerintah dapat menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain yang dituangkan dalam Perjanjian Internasional.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.menteri negara lain; atau
2. b.organisasi internasional.

BAB II

BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 3

(1)Bentuk Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain:
1. a.Persetujuan (Agreement); www.peraturan.go.id 2016, No.1780
2. b.Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
3. c.Pengaturan (Arrangement); dan
4. d.Pernyataan Kehendak (Letter of Intent).
(2)Selain bentuk Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun Perjanjian Internasional dengan nama lain yang mempunyai makna sama dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB III

TAHAP DAN PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap:

a.penjajakan;
b.perundingan;
c.perumusan naskah;
d.penerimaan; dan
e.penandatanganan.

Pasal 5

(1)Tahap penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh Kemhan dan mitra kerja sama internasional untuk menentukan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.
(2)Prosedur yang harus dilalui dalam tahap penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dari:
1. a.inisiatif berasal dari Kemhan; atau
2. b.inisiatif berasal dari negara mitra atau organisasi internasional.
(3)Dalam hal tahap penjajakan yang diawali dari inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kemhan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan www.peraturan.go.id 2016, No.1780 kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional.
(4)Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapat pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya sebelum rancangan Perjanjian Internasional disampaikan kepada negara mitra atau organisasi internasional.
(5)Dalam hal tahap penjajakan yang diawali inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kemhan menerima konsep awal Perjanjian Internasional yang disampaikan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan/atau melalui perwakilan negara mitra atau organisasi internasional di Indonesia.

Pasal 6

(1)Tahap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam Perjanjian Internasional.
(2)Tahap perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

(1)Tahap perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahap merumuskan naskah Perjanjian Internasional hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi Perjanjian Internasional.
(2)Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No.1780
1. a.perumusan naskah Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman;
2. b.perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan; dan
3. c.perumusan naskah Pernyataan Kehendak.
(3)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pernyataan Kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Tahap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tahap penerimaan naskah Perjanjian Internasional yang telah dirumuskan dan disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional, dapat dilakukan dengan membubuhkan inisial dan/atau paraf pada naskah Perjanjian Internasional oleh ketua delegasi masing-masing.

Pasal 9

(1)Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi suatu naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2016, No.1780
(2)Penandatanganan atas naskah Perjanjian Internasional dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak setelah konsep Perjanjian Internasional disepakati.
(3)Pejabat yang menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Surat Kuasa (Full Powers) dan tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.
(4)Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri oleh Menteri atau Pejabat di bawahnya setingkat eselon I.
(5)Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan apabila naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani merupakan pelaksanaan teknis dari perjanjian induk yang telah ada.
(6)Naskah Perjanjian Internasional yang merupakan pelaksanaan teknis dari Perjanjian Internasional induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi setelah mendapat delegasi dari Menteri.
(7)Pejabat setingkat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. b.Inspektur Jenderal Kemhan;
3. c.Direktur Jenderal Kemhan;
4. d.Kepala Badan Kemhan; dan
5. e.Rektor Universitas Pertahanan.

Pasal 10

Dalam hal inisiatif Perjanjian Internasional berasal dari Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus dikoordinasikan dengan: www.peraturan.go.id 2016, No.1780

a.Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
b.Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
c.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
d.Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; dan/atau
e.Tentara Nasional Indonesia.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian Pertahanan belum diatur terkait tata cara dan teknik penyusunan perjanjian internasional di bidang pertahanan agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2.Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian Internasional, menyatakan persetujuan pemerintah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.1780 menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
3.Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia Interkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan pemrakarsa, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
4.Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan, yang anggotanya berasal dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan, dan kementerian/instansi lain.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan, Menteri atas nama pemerintah dapat menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain yang dituangkan dalam Perjanjian Internasional.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.menteri negara lain; atau
2. b.organisasi internasional.

BAB II

BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 3

(1)Bentuk Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain:
1. a.Persetujuan (Agreement); www.peraturan.go.id 2016, No.1780
2. b.Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
3. c.Pengaturan (Arrangement); dan
4. d.Pernyataan Kehendak (Letter of Intent).
(2)Selain bentuk Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun Perjanjian Internasional dengan nama lain yang mempunyai makna sama dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB III

TAHAP DAN PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap:

a.penjajakan;
b.perundingan;
c.perumusan naskah;
d.penerimaan; dan
e.penandatanganan.

Pasal 5

(1)Tahap penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh Kemhan dan mitra kerja sama internasional untuk menentukan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.
(2)Prosedur yang harus dilalui dalam tahap penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dari:
1. a.inisiatif berasal dari Kemhan; atau
2. b.inisiatif berasal dari negara mitra atau organisasi internasional.
(3)Dalam hal tahap penjajakan yang diawali dari inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kemhan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan www.peraturan.go.id 2016, No.1780 kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional.
(4)Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapat pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya sebelum rancangan Perjanjian Internasional disampaikan kepada negara mitra atau organisasi internasional.
(5)Dalam hal tahap penjajakan yang diawali inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kemhan menerima konsep awal Perjanjian Internasional yang disampaikan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan/atau melalui perwakilan negara mitra atau organisasi internasional di Indonesia.

Pasal 6

(1)Tahap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam Perjanjian Internasional.
(2)Tahap perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

(1)Tahap perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahap merumuskan naskah Perjanjian Internasional hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi Perjanjian Internasional.
(2)Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No.1780
1. a.perumusan naskah Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman;
2. b.perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan; dan
3. c.perumusan naskah Pernyataan Kehendak.
(3)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pernyataan Kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi suatu naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2016, No.1780
(2)Penandatanganan atas naskah Perjanjian Internasional dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak setelah konsep Perjanjian Internasional disepakati.
(3)Pejabat yang menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Surat Kuasa (Full Powers) dan tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.
(4)Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri oleh Menteri atau Pejabat di bawahnya setingkat eselon I.
(5)Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan apabila naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani merupakan pelaksanaan teknis dari perjanjian induk yang telah ada.
(6)Naskah Perjanjian Internasional yang merupakan pelaksanaan teknis dari Perjanjian Internasional induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi setelah mendapat delegasi dari Menteri.
(7)Pejabat setingkat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. b.Inspektur Jenderal Kemhan;
3. c.Direktur Jenderal Kemhan;
4. d.Kepala Badan Kemhan; dan
5. e.Rektor Universitas Pertahanan.

Pasal 10

Dalam hal inisiatif Perjanjian Internasional berasal dari Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus dikoordinasikan dengan: www.peraturan.go.id 2016, No.1780

a.Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
b.Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
c.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
d.Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; dan/atau
e.Tentara Nasional Indonesia.