DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jaringan www.peraturan.go.id 2018, No.1911 Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum yang www.peraturan.go.id 2018, No.1911 berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan bidang pertahanan.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum bidang pertahanan.
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)JDIH Kemhan merupakan anggota dari JDIHN.
(2)JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemhan terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemhan; dan
2. b.anggota JDIH Kemhan.
(2)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berada pada Direktorat Peraturan Perundang- undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
(3)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan;
2. b.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
3. c.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
4. d.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
5. e.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
6. f.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Instalasi Strategi Nasional Kemhan;
7. g.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
8. h.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
9. i.Bagian Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
10. j.Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum Universitas Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1911
11. k.Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
12. l.Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
13. m.Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan;
14. n.Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
15. o.Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH Kemhan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemhan;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemhan;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemhan;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemhan;
5. e.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. f.pengelolaan JDIH Kemhan berbasis website dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
3. c.penyediaan sumber daya manusia Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan kepada pusat JDIH Kemhan.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Pusat JDIH Kemhan dan anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kemhan dilaksanakan oleh:

a.pusat JDIH Kemhan; dan
b.anggota JDIH Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

Pasal 8

(1)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengumpulkan dan mengolah dokumen dan informasi hukum yang berasal dari anggota JDIH Kemhan atau dokumen dan informasi hukum yang berasal dari sumber lain.
(2)Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan publik setelah dikoordinasikan dengan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.
(3)Penyebarluasan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui website JDIH Kemhan.

Pasal 9

(1)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menyampaikan dokumen dan informasi hukum yang dihasilkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan kepada pusat JDIH Kemhan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibentuk tim teknis JDIH Kemhan.
(2)Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Peraturan Perundang- Undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
(3)Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari atau apabila ada perubahan. www.peraturan.go.id 2018, No.1911
(5)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Pusat Data dan Informasi Kemhan, dan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum yang www.peraturan.go.id 2018, No.1911 berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan bidang pertahanan.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum bidang pertahanan.
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)JDIH Kemhan merupakan anggota dari JDIHN.
(2)JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemhan terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemhan; dan
2. b.anggota JDIH Kemhan.
(2)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berada pada Direktorat Peraturan Perundang- undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
(3)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan;
2. b.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
3. c.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
4. d.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
5. e.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
6. f.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Instalasi Strategi Nasional Kemhan;
7. g.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
8. h.Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
9. i.Bagian Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
10. j.Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum Universitas Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1911
11. k.Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
12. l.Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
13. m.Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan;
14. n.Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
15. o.Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH Kemhan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemhan;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemhan;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemhan;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemhan;
5. e.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. f.pengelolaan JDIH Kemhan berbasis website dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
3. c.penyediaan sumber daya manusia Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan kepada pusat JDIH Kemhan.

Pasal 6

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kemhan dilaksanakan oleh:

a.pusat JDIH Kemhan; dan
b.anggota JDIH Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1911

Pasal 8

(1)Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengumpulkan dan mengolah dokumen dan informasi hukum yang berasal dari anggota JDIH Kemhan atau dokumen dan informasi hukum yang berasal dari sumber lain.
(2)Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan publik setelah dikoordinasikan dengan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.
(3)Penyebarluasan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui website JDIH Kemhan.

Pasal 9

(1)Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menyampaikan dokumen dan informasi hukum yang dihasilkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan kepada pusat JDIH Kemhan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibentuk tim teknis JDIH Kemhan.
(2)Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Peraturan Perundang- Undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
(3)Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari atau apabila ada perubahan. www.peraturan.go.id 2018, No.1911
(5)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Pusat Data dan Informasi Kemhan, dan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012