DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembinaan; Pedoman pembinaan; Menhan dan pimpinan lembaga pemerintah; Pelaksanaan kerja sama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas tenaga profesi dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi untuk kepentingan pertahanan negara, perlu adanya pedoman pembinaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dari menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
4.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan adalah proses, cara, dan perbuatan membina sumber daya nasional untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok profesi dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
2.Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga, sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan dalam mempertahankan negara, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas dan sukarela.
3.Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu atau keahlian yang dimiliki seseorang yang diakui oleh komunitasnya, diakui manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
4.Tenaga Profesi adalah warga negara di non pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan serta Profesi sesuai dengan bidang yang ditekuninya, yang bekerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau swasta, yang bermanfaat bagi pertahanan negara.
5.Kerja Sama adalah usaha bersama mencapai tujuan bersama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pertahanan negara secara lebih cepat dan berdaya hasil yang lebih baik.
6.Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan nilai dasar bela negara agar dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.
7.Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimnis adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.
8.Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
9.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.
10.Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
11.Menteri adalah menteri pertahanan yang yang selanjutnya disingkat Menhan adalah menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Profesi diberikan oleh Menhan dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
(2)Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman.
(3)Dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan fungsinya menyusun pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi.
(4)Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menhan.

Pasal 3

Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan melalui:

a.Sosialisasi;
b.Bimnis;
c.Simulasi; dan/atau
d.Diklat.

Pasal 4

Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c terdiri atas:

a.cara Sosialisasi;
b.materi Sosialisasi;
c.waktu Sosialisasi;
d.narasumber Sosialisasi; dan
e.peserta Sosialisasi.

Pasal 5

Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi untuk pelaksanaan Bimnis dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d terdiri atas:

a.cara Bimnis:
b.materi Bimnis;
c.waktu Bimnis;
d.narasumber Bimnis; dan
e.peserta Bimnis.

Pasal 6

(1)Menhan dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan tugas fungsinya menyusun pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi dengan mengacu pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Menhan dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi kepada Tenaga Profesi.
(3)Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menhan dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat bekerja sama dengan organisasi Profesi.
(4)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang:
1. a.Diklat;
2. b.penelitian dan pengembangan;
3. c.peningkatan standarisasi kompetensi;
4. d.pertukaran informasi dan data;
5. e.bantuan teknik dan/atau keahlian; dan/atau
6. f.bidang lain yang terkait Pengabdian sesuai dengan Profesi dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
(5)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaporkan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menhan.
(2)Laporan Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menhan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Menhan bekerja sama dengan menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Paraf :

1.Kabag Minu Arsip : … Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kemhan,P Charles Alling, S.E., M.MDS. Brigadir Jenderal TNI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1059), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 MENTERI PERTAHANAN Cap/tertanda SJAFRIE SJAMSOEDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Cap/tertanda DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1266 PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI A. PENDAHULUAN Pertahanan negara merupakan unsur yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara dari berbagai ancaman, yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Penangkalan yang tangguh terhadap berbagai ancaman mencakup ancaman di bidang politik, hukum, dan keamanan, merupakan strategi pertahanan yang paling fundamental bagi bangsa dan negara. Peran Pengabdian Tenaga Profesi dalam upaya mempertahankan negara, antara lain melalui partisipasi aktif sesuai dengan bidang profesinya dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan Pembinaan kepada Tenaga Profesi dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Simulasi, dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan Pembinaan tersebut, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat bekerja sama dengan organisasi Profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. B. PELAKSANAAN SOSIALISASI

1.Cara Sosialisasi langsung a. seminar;

b.lokakarya;
c.penyuluhan;
d.diskusi interaktif;
e.aksi nyata; dan/atau
f.bentuk tatap muka lainnya. tidak langsung Sosialisasi yang dilakukan melalui:
a.media cetak;
b.media elektronik;
c.media sosial; dan/atau
d.media lainnya.
1. 2.Materi Sosialisasi
a.materi pokok terdiri dari: 1) pertahanan negara; 2) pengenalan jenis ancaman pertahanan negara; 3) pengenalan bela negara; 4) regulasi mengenai pertahanan negara serta bela negara; dan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI NOMOR 36 TAHUN 2025 5) pengabdian sesuai Profesi sebagai upaya bela negara
b.materi pendukung terdiri dari: 1) perkembangan ancaman nonmiliter sesuai Profesi terkait; dan 2) pencegahan dan penanggulangan ancaman nonmiliter sesuai profesi terkait.
1. 3.Waktu Sosialisasi paling sedikit 5 (lima) jam, dimana 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit.
2. 4.Narasumber Sosialisasi
a.fasilitator bela negara;
b.pejabat institusi;
c.tenaga ahli;
d.akademisi;
e.praktisi lapangan; dan/atau
f.tokoh masyarakat terkait.
1. 5.Peserta Sosialisasi Warga Negara sebagai Tenaga Profesi yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus, kompetensi, dan kualifikasi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta diakui oleh lembaga berwenang dan bekerja berdasarkan kode etik Profesi dan standar kompetensi yang berlaku dengan ciri – ciri antara lain:
a.memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi;
b.bersertifikat atau berlisensi dari organisasi/asosiasi Profesi atau pemerintah;
c.bekerja berdasarkan kode etik dengan menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan tanggung jawab;
d.memiliki tanggung jawab sosial dengan tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat; dan
e.kompetensi terukur yang diuji melalui ujian Profesi atau mekanisme sertifikasi. C. PELAKSANAAN BIMNIS
1. 1.Cara Bimnis a. ceramah interaktif;
b.diskusi kelompok terarah (forum group discussion); dan
c.workshop.
1. 2.Materi Bimnis materi Bimnis terdiri dari:
a.materi pokok (Teori): 1) pertahanan negara; 2) pengenalan jenis ancaman negara; 3) pengenalan bela negara; 4) regulasi mengenai pertahanan negara serta bela negara; dan 5) Pengabdian sesuai Profesi sebagai upaya bela negara.
b.materi pendalaman: 1) praktik aplikasi; 2) workshop kelompok (problem solving); 3) penyusunan rencana aksi (action plan); 4) diskusi interaktif; 5) studi kasus; 6) simulasi sederhana (role play); 7) sharing pengalaman; dan 8) praktik terbaik (best practices).
1. 3.Waktu Bimnis paling sedikit 15 (lima belas) Jam Pelajaran (JP), dimana 1 (satu) JP sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
2. 4.Narasumber Bimnis
a.fasilitator bela negara;
b.pejabat institusi;
c.tenaga ahli;
d.akademisi;
e.praktisi lapangan; dan/atau
f.tokoh masyarakat terkait.
1. 5.Peserta Bimnis Warga negara sebagai Tenaga Profesi yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus, kompetensi, dan kualifikasi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta diakui oleh lembaga berwenang dan bekerja berdasarkan kode etik Profesi dan standar kompetensi yang berlaku dengan ciri – ciri antara lain:
a.memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi;
b.bersertifikat atau berlisensi dari organisasi/asosiasi Profesi atau pemerintah;
c.bekerja berdasarkan kode etik dengan menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan tanggung jawab;
d.memiliki tanggung jawab sosial dengan tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat; dan
e.kompetensi terukur yang diuji melalui ujian Profesi atau mekanisme sertifikasi. D. PELAKSANAAN SIMULASI
1. 1.Cara Simulasi a. Simulasi Lapangan (Field Simulation);
b.Table-Top Exercise (TTX); dan
c.FGD pasca-Simulasi (After-Action Review).
1. 2.Materi Simulasi materi Simulasi terdiri dari:
a.pengenalan pertahanan negara;
b.prosedur, koordinasi dan tanggap darurat ancaman nonmiliter sesuai Profesi terkait; dan
c.pelaksanaan skenario simulasi terkait pencegahan dan penanggulangan ancaman nonmiliter sesuai Profesi terkait.
1. 3.Jadwal Waktu Simulasi paling sedikit 5 (lima) jam, dimana 1 (satu) jam dengan 60 (enam puluh) menit.
2. 4.Narasumber Simulasi
a.fasilitator bela negara;
b.pejabat institusi;
c.tenaga ahli;
d.akademisi;
e.praktisi lapangan; dan/atau
f.tokoh masyarakat terkait.
1. 5.Peserta Simulasi Warga Negara sebagai Tenaga Profesi yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus, kompetensi, dan kualifikasi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta diakui oleh lembaga berwenang dan bekerja berdasarkan kode etik Profesi dan standar kompetensi yang berlaku dengan ciri – ciri antara lain:
a.memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi;
b.bersertifikat atau berlisensi dari organisasi/asosiasi profesi atau pemerintah;
c.bekerja berdasarkan kode etik dengan menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan tanggung jawab;
d.memiliki tanggung jawab sosial dengan tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat; dan
e.kompetensi terukur yang diuji melalui ujian Profesi atau mekanisme sertifikasi. E. PELAKSANAAN DIKLAT
1. 1.Materi Diklat Teori materi pokok (Teori):
a.pertahanan negara;
b.pengenalan jenis ancaman negara;
c.pengenalan bela negara;
d.regulasi mengenai pertahanan negara serta bela negara; dan
e.Pengabdian sesuai Profesi sebagai upaya bela negara. Praktek Mata pelatihan praktik:
a.baris-berbaris;
b.keprotokolan;
c.ketrampilan bela negara/outbond;
d.penugasan individu/kelompok nilai dasar bela negara;
e.diskusi kelompok nilai dasar bela negara;
f.caraka malam;
g.api semangat bela negara;
h.studi kasus & analisis situasional; dan
i.simulasi sederhana (role play).
1. 2.Waktu Diklat Paling sedikit 15 (lima belas) Jam Pelajaran (JP), 1 (satu) JP sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
2. 3.Narasumber Diklat
a.fasilitator bela negara;
b.pejabat institusi; Paraf :
1. 2.Kabag Minu Arsip : … Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kemhan,P Charles Alling, S.E., M.MDS. Brigadir Jenderal TNI
c.tenaga ahli;
d.akademisi;
e.praktisi lapangan; dan/atau
f.tokoh masyarakat terkait.
1. 4.Peserta Diklat Warga Negara yang menjadi Tenaga Profesi yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus, kompetensi, dan kualifikasi tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta diakui oleh lembaga berwenang dan bekerja berdasarkan kode etik Profesi dan standar kompetensi yang berlaku dengan ciri – ciri antara lain:
a.memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi;
b.bersertifikat atau berlisensi dari organisasi/asosiasi Profesi atau pemerintah;
c.bekerja berdasarkan kode etik dengan menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan tanggung jawab;
d.memiliki tanggung jawab sosial dengan tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat; dan
e.kompetensi terukur yang diuji melalui ujian profesi atau mekanisme sertifikasi. MENTERI PERTAHANAN Cap/tertanda SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…