DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2011

Nomor: 37
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Desember 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 2

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.853 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
3.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
4.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
8.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9.Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 4 yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
10.Perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka melaksanakan tugas.
11.Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
12.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13.Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota Unit Organisasi/Kotama/Satker berada.
15.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16.Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya secara tertulis.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung dengan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Menteri/Panglima TNI/Ka Unit Organisasi/Panglima/Komandan/Ka Kotama/Satker.

Pasal 3

(1)Penerbitan Surat Perintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas jabatan untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
2. b.dalam hal dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan atau perintah atasannya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.855
(2)Dalam hal Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus dilengkapi SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3)Kewenangan penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing Unit Organisasi.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut:

a.dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama;
b.jarak yang ditempuh paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas kota; dan
c.dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

a.perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
b.detasering di luar tempat kedudukan;
c.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
d.menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal atau tempat yang berada untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
e.berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
f.berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
g.mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
h.menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 6
i.menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
1. a.uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
2. b.biaya transport pegawai;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representatif; dan
5. e.sewa kendaraan dalam kota.
(2)Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput atau mengantar jenazah, yang terdiri atas:
1. a.biaya pemetian; dan
2. b.biaya angkutan jenazah.
(3)Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
1. a.tingkat A untuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kas Angkatan;
2. b.tingkat untuk Wakil Menteri Pertahanan satu tingkat di atas kelas tertinggi bagi pejabat Eselon I.a.;
3. c.tingkat B untuk Pejabat Eselon I/Gol. IVe/Pati bintang 2 dan bintang 3;
4. d.tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Gol. IVd/Pati bintang 1;
5. e.tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IVc/Pamen berpangkat Kolonel;
6. f.tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/ Gol. IVa dan Gol. IVb/Pamen berpangkat Letkol;
7. g.tingkat F untuk PNS Gol. III/Mayor/Pama; dan
8. h.tingkat F untuk PNS Gol. II dan Gol. I/Bintara/Tamtama. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.857
(4)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan indeks perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 7

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Unit Organisasi/ Kotama/Satker yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
(2)Pejabat yang berwenang memberikan perintah dinas agar memperhatikan alokasi dana yang tersedia sesuai DIPA untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Unit Organisasi/Kotama/Satker.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut:

a.biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
b.uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
c.biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf g, dengan uang harian yang dapat diberikan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
d.uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dan huruf i.

Pasal 10

Uang harian dan uang representative dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d, serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 8

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.853 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
3.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
4.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
8.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9.Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 4 yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
10.Perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka melaksanakan tugas.
11.Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
12.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13.Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota Unit Organisasi/Kotama/Satker berada.
15.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16.Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya secara tertulis.
(2)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung dengan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Menteri/Panglima TNI/Ka Unit Organisasi/Panglima/Komandan/Ka Kotama/Satker.

Pasal 3

(1)Penerbitan Surat Perintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas jabatan untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
2. b.dalam hal dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan atau perintah atasannya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.855
(2)Dalam hal Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus dilengkapi SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3)Kewenangan penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing Unit Organisasi.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut:

a.dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama;
b.jarak yang ditempuh paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas kota; dan
c.dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

a.perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
b.detasering di luar tempat kedudukan;
c.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
d.menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal atau tempat yang berada untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
e.berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
f.berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
g.mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
h.menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.85 6
i.menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
1. a.uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
2. b.biaya transport pegawai;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representatif; dan
5. e.sewa kendaraan dalam kota.
(2)Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput atau mengantar jenazah, yang terdiri atas:
1. a.biaya pemetian; dan
2. b.biaya angkutan jenazah.
(3)Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
1. a.tingkat A untuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kas Angkatan;
2. b.tingkat untuk Wakil Menteri Pertahanan satu tingkat di atas kelas tertinggi bagi pejabat Eselon I.a.;
3. c.tingkat B untuk Pejabat Eselon I/Gol. IVe/Pati bintang 2 dan bintang 3;
4. d.tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Gol. IVd/Pati bintang 1;
5. e.tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IVc/Pamen berpangkat Kolonel;
6. f.tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/ Gol. IVa dan Gol. IVb/Pamen berpangkat Letkol;
7. g.tingkat F untuk PNS Gol. III/Mayor/Pama; dan
8. h.tingkat F untuk PNS Gol. II dan Gol. I/Bintara/Tamtama. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.857
(4)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan indeks perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 7

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Unit Organisasi/ Kotama/Satker yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
(2)Pejabat yang berwenang memberikan perintah dinas agar memperhatikan alokasi dana yang tersedia sesuai DIPA untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Unit Organisasi/Kotama/Satker.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut:

a.biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
b.uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
c.biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf g, dengan uang harian yang dapat diberikan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
d.uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dan huruf i.