DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi Standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas yang transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No. 25 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1225);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas, dan senyawa lain yang diperlukan bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. www.peraturan.go.id 2019, No. 25
3.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah jenis bahan bakar minyak yang dilayani di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Tentara Nasional Indonesia.
4.Pelumas adalah bahan zat kimia yang pada umumnya cairan yang diberikan diantara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Alat Utama/Alat Peralatan TNI yang selanjutnya disebut Alut/Alpal TNI adalah seluruh alat utama dan alat peralatan yang digunakan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan tugas.
8.Indeks BMP adalah kebutuhan BMP yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap Alut/Alpal TNI.
9.Standar Indeks BMP adalah jumlah Standar BMP x Hari Indeks.
10.Etmal adalah jumlah satuan penggunaan BMP untuk kapal laut dalam satuan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
11.Indeks BMP Rutin adalah jumlah BMP yang diperlukan untuk mendukung Alut/Alpal TNI yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam 1 (satu) tahun berjalan.
12.Indeks BMP Kontijensi adalah besaran Indeks BMP dalam menghadapi situasi dan keadaan diluar jangkauan dan ketidakpastian.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2019, No. 25

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Indeks BMP dengan tujuan untuk keseragaman Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan prinsip:

a.tepat jenis, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan peruntukkannya;
b.tepat mutu, yaitu dukungan BMP sesuai dengan COO (Certificate of Original);
c.tepat jumlah, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan jumlah dukungan;
d.tepat waktu, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP tepat pada waktunya;
e.tepat tempat, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan alamat; dan
f.tepat guna, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan spesifikasi teknis alat peralatan yang dioperasionalkan.

BAB II

STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

(1)Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.BBM; dan
2. b.Pelumas.
(2)BBM dan pelumas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dgunakan pada:
1. a.Alut/Alpal TNI; dan
2. b.Peralatan bukan milik Kemhan dan TNI yang digunakan dalam rangka mendukung Kegiatan kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2019, No. 25
(3)Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan program kerja dan dilengkapi dengan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja.

Pasal 5

(1)BBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pertamax/Pertamax Turbo 98;
2. b.Premium;
3. c.Avtur (Aviation Turbine Fuel);
4. d.Avgas (Aviation Gasoline);
5. e.HSD (High Speed Diesel/Gas Oil);
6. f.Solar Dex;
7. g.MDF (Marine Diesel Fuel); dan
8. h.Kerosine.
(2)Pelumas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pelumas mesin;
2. b.minyak hidraulik;
3. c.gemuk (grease);
4. d.minyak senjata;
5. e.pelumas khusus;
6. f.pelumas gearbox; dan
7. g.pelumas sistem transmisi.

Pasal 6

Alut/Alpal TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a.kendaraan;
b.mesin stasioner;
c.alat bantu;
d.senjata;
e.kapal laut;
f.alat apung;
g.pesawat udara; dan
h.peralatan lain. www.peraturan.go.id 2019, No. 25

Pasal 7

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.kendaraan umum;
b.kendaraan khusus; dan
c.kendaraan tempur.

Pasal 8

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa mesin stasioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.mesin stasioner yang menggunakan BBM Premium; dan
b.mesin stasioner yang menggunakan bahan bakar HSD (High Speed Diesel/Gas Oil).

Pasal 9

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.powered ground support equipment;
b.non powered ground support equipment; dan
c.alat perbekalan.

Pasal 10

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

a.pistol dan senapan;
b.roket mortir senjata tanpa tolak balik dan meriam artileri medan;
c.meriam artileri pertahanan udara;
d.artileri kubah/meriam kavaleri;
e.Torpedo Sut dan Test Bench;
f.Torpedo A-244/S dan Test Bench;
g.Torpedo MK-46 dan Test Bench;
h.Exocet MM-38 dan Test Bench;
i.Harpon;
j.Sea Cat dan Test Bench;
k.Radar;
l.Exocet MM40; www.peraturan.go.id 2019, No. 25
m.Tetral Mistral;
n.Radar MW 08;
o.Lirod MK2;
p.Meriam 76 MM SRGM;
q.M-61 Vulcan (Pesawat F-16);
r.M-2/M-3 (Puma);
s.GSH-30-1 Kal. 30 MM (SU-27/30);
t.FN Hestral M3P Kaliber 12,7 MM (Tucano);
u.Aden MK-IV (Hawk 100/200) Kaliber 30 MM; dan
v.senjata khusus peluru kendali.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi Standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas yang transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1225);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas, dan senyawa lain yang diperlukan bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. www.peraturan.go.id 2019, No. 25
3.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah jenis bahan bakar minyak yang dilayani di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Tentara Nasional Indonesia.
4.Pelumas adalah bahan zat kimia yang pada umumnya cairan yang diberikan diantara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Alat Utama/Alat Peralatan TNI yang selanjutnya disebut Alut/Alpal TNI adalah seluruh alat utama dan alat peralatan yang digunakan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan tugas.
8.Indeks BMP adalah kebutuhan BMP yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap Alut/Alpal TNI.
9.Standar Indeks BMP adalah jumlah Standar BMP x Hari Indeks.
10.Etmal adalah jumlah satuan penggunaan BMP untuk kapal laut dalam satuan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
11.Indeks BMP Rutin adalah jumlah BMP yang diperlukan untuk mendukung Alut/Alpal TNI yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam 1 (satu) tahun berjalan.
12.Indeks BMP Kontijensi adalah besaran Indeks BMP dalam menghadapi situasi dan keadaan diluar jangkauan dan ketidakpastian.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2019, No. 25

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Indeks BMP dengan tujuan untuk keseragaman Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan prinsip:

a.tepat jenis, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan peruntukkannya;
b.tepat mutu, yaitu dukungan BMP sesuai dengan COO (Certificate of Original);
c.tepat jumlah, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan jumlah dukungan;
d.tepat waktu, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP tepat pada waktunya;
e.tepat tempat, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan alamat; dan
f.tepat guna, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan spesifikasi teknis alat peralatan yang dioperasionalkan.

BAB II

STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

(1)Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.BBM; dan
2. b.Pelumas.
(2)BBM dan pelumas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dgunakan pada:
1. a.Alut/Alpal TNI; dan
2. b.Peralatan bukan milik Kemhan dan TNI yang digunakan dalam rangka mendukung Kegiatan kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2019, No. 25
(3)Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan program kerja dan dilengkapi dengan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja.

Pasal 5

(1)BBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pertamax/Pertamax Turbo 98;
2. b.Premium;
3. c.Avtur (Aviation Turbine Fuel);
4. d.Avgas (Aviation Gasoline);
5. e.HSD (High Speed Diesel/Gas Oil);
6. f.Solar Dex;
7. g.MDF (Marine Diesel Fuel); dan
8. h.Kerosine.
(2)Pelumas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pelumas mesin;
2. b.minyak hidraulik;
3. c.gemuk (grease);
4. d.minyak senjata;
5. e.pelumas khusus;
6. f.pelumas gearbox; dan
7. g.pelumas sistem transmisi.

Pasal 6

Alut/Alpal TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a.kendaraan;
b.mesin stasioner;
c.alat bantu;
d.senjata;
e.kapal laut;
f.alat apung;
g.pesawat udara; dan
h.peralatan lain. www.peraturan.go.id 2019, No. 25

Pasal 7

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.kendaraan umum;
b.kendaraan khusus; dan
c.kendaraan tempur.

Pasal 8

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa mesin stasioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.mesin stasioner yang menggunakan BBM Premium; dan
b.mesin stasioner yang menggunakan bahan bakar HSD (High Speed Diesel/Gas Oil).

Pasal 9

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.powered ground support equipment;
b.non powered ground support equipment; dan
c.alat perbekalan.

Pasal 10

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

a.pistol dan senapan;
b.roket mortir senjata tanpa tolak balik dan meriam artileri medan;
c.meriam artileri pertahanan udara;
d.artileri kubah/meriam kavaleri;
e.Torpedo Sut dan Test Bench;
f.Torpedo A-244/S dan Test Bench;
g.Torpedo MK-46 dan Test Bench;
h.Exocet MM-38 dan Test Bench;
i.Harpon;
j.Sea Cat dan Test Bench;
k.Radar;
l.Exocet MM40; www.peraturan.go.id 2019, No. 25
m.Tetral Mistral;
n.Radar MW 08;
o.Lirod MK2;
p.Meriam 76 MM SRGM;
q.M-61 Vulcan (Pesawat F-16);
r.M-2/M-3 (Puma);
s.GSH-30-1 Kal. 30 MM (SU-27/30);
t.FN Hestral M3P Kaliber 12,7 MM (Tucano);
u.Aden MK-IV (Hawk 100/200) Kaliber 30 MM; dan
v.senjata khusus peluru kendali.