DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Kesepakatan bersama; Penyusunan perjanjian kerja sama; Penandatanganan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai pedoman kerja sama di lingkungan Kementerian Pertahanan maka diperlukan kebijakan penataan kerja sama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan atau yang disepakati antara Kementerian Pertahanan dengan mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Pertahanan.
3.Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan kesepakatan.
4.Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan Mitra Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan para pihak serta akibat hukum.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Satuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Satker Kemhan adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
8.Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Subsatker Kemhan adalah bagian dari Satker unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
9.Kepala Satker Pejabat setingkat Eselon I yang memimpin Satker Kemhan.
10.Kepala Subsatker adalah pejabat setingkat Eselon II yang memimpin Subsatker Kemhan.
11.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
12.Pemrakarsa adalah Satker di lingkungan Kemhan yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

(1)Kemhan melaksanakan Kerja Sama dalam bentuk:
1. a.Kesepakatan Bersama; dan/atau
2. b.Perjanjian Kerja Sama.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kemhan dengan Mitra Kerja Sama yang terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
4. d.badan hukum lainnya.

BAB II

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat menggunakan istilah nota kesepakatan, nota Kesepakatan Bersama, nota kesepahaman, nota kesepahaman bersama, memorandum of understanding, atau istilah lain yang mempunyai makna sama.

Pasal 4

(1)Menteri mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan, dan menandatangani Kesepakatan Bersama.
(2)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Menteri atau Kepala Satker sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Pendelegasian kewenangan kepada Wakil Menteri atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Keputusan Menteri.
(4)Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker dan/atau Subsatker Kemhan lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Markas Besar TNI dan Angkatan.
(2)Kepala Satker yang akan membuat Kesepakatan Bersama terlebih dahulu mengajukan permohonan secata tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.urgensi;
2. b.nama Mitra Kerja Sama yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.rancangan Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

(1)Apabila Menteri memberikan persetujuan untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker atau Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.
(2)Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan draf Kesepakatan Bersama tidak dapat dilanjutkan.
(3)Format Kesepakatan Bersama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan para pihak.
(5)Format Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 8

(1)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan pejabat yang diberi wewenang atau di tempat lain yang disetujui bersama.
(2)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 9

(1)Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh para pihak.
(2)Kesepakatan Bersama dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih sesuai dengan jumlah para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

(1)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara digital atau tanda tangan elektronik.
(2)Tanda tangan secara digital atau tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…