DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pertahanan mempunyai kewenangan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2017, No.
2. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengurusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Program Bangtekindhan adalah program yang diselenggarakan untuk menghasilkan First Article yang siap diproduksi masal oleh industri pertahanan dalam negeri.
2.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah negara kesatuan
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat www.peraturan.go.id 2017, No. perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah pemanfaatan produk Alpalhankam melalui pengadaan industri dalam negeri.
5.Pendayagunaan Teknologi adalah kegiatan untuk menghasilkan Alpalhankam yang siap diproduksi dan dilaksanakan oleh Industri Pertahanan baik berupa lanjutan produk prototipe yang dilaksanakan institusi penelitian dan pengembangan/industri, maupun dari hasil rekayasa ulang terhadap produk yang sudah tersertifikasi dan terjamin kualitasnya serta produk alpalhankam jenis baru yang modern dan memiliki teknologi tinggi.
6.Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan dan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi baik antar lembaga, badan, atau orang dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
7.Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan konsep dari ide yang belum pernah ada produk, dengan melibatkan pengguna, dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau Industri Pertahanan.
8.Rekayasa Ulang (reverse engineering) adalah suatu proses membongkar dan menganalisa sebuah objek fisik dalam hal rancangan, konstruksi, dan sistem operasi secara rinci sebagai upaya untuk membuat kembali dalam bentuk yang sama atau versi yang lebih baik.
9.Tim Evaluasi Seleksi Bangtekindhan yang selanjutnya disingkat TESB adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan bertanggung jawab secara teknis membantu dalam penyelenggaraan Program Bangtekindhan rupiah murni.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
13.First Article adalah rancangan atau desain yang telah teruji dan siap untuk produksi masal.

Pasal 2

Sasaran Program Bangtekindhan:

a.membangun kemampuan Industri Pertahanan melalui penguasaan teknologi canggih di bidang Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan;
b.mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam sesuai dengan persyaratan operasional (operational requirement) dan spesifikasi teknik pengguna; dan
c.sebagai bentuk insentif bagi Industri Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.

Pasal 3

(1)Program Bangtekindhan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan dengan merujuk pada kebutuhan pembangunan Pertahanan dan Keamanan.
(2)Kebutuhan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.kebutuhan sesuai dengan rencana strategis; dan
2. b.kebutuhan mendesak sesuai dengan tuntutan tugas. www.peraturan.go.id 2017, No.

Pasal 4

(1)Program Bangtekindhan dapat berasal dari:
1. a.Prototipe terpilih hasil penelitian dan pengembangan yang sudah tersertifikasi;
2. b.Alpalhankam yang ada; dan
3. c.kebutuhan yang bersifat khusus.
(2)Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta, pengguna, Industri Pertahanan atau lembaga lain yang terkait dengan pengembangan teknologi pertahanan.
(3)Alpalhankam yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan produk Alpalhankam baik yang dihasilkan Industri Pertahanan dalam negeri maupun produk asing yang digunakan oleh pengguna yang memerlukan perubahan atau peningkatan kualitas.
(4)Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk atau Alpalhankam yang belum pernah diproduksi dan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri guna kepentingan pengguna yang bersifat mendesak.

Pasal 5

Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Bangtekindhan.

Pasal 6

Program Bangtekindhan didukung dari sumber pembiayaan:

a.rupiah murni, yang terdiri atas:
1. 1.Program Bangtekindhan rupiah murni tahunan; dan
2. 2.Program Bangtekindhan rupiah murni 5 (lima) tahunan.
b.pinjaman dalam negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.

BAB II

PROGRAM BANGTEKINDHAN RUPIAH MURNI

Pasal 7

Program Bangtekindhan digunakan untuk:

a.menindaklanjuti Prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap diproduksi (First Article) oleh Industri Pertahanan untuk menghasilkan Alpalhankam;
b.mengembangkan suatu produk Alpalhankam melalui Rekayasa Ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan/atau perkembangan teknologi; dan
c.mewadahi atau menindaklanjuti kerja sama pengembangan dan/atau produksi Industri Pertahanan baik antar Industri Pertahanan dalam negeri maupun dengan Industri Pertahanan luar negeri.

Pasal 8

Tahapan Program Bangtekindhan meliputi:

a.perencanaan Program Bangtekindhan;
b.penilaian (asesmen) Industri Pertahanan calon pelaksana Program Bangtekindhan;
c.penetapan Program Bangtekindhan;
d.penugasan kepada Industri Pertahanan;
e.pelaksanaan kegiatan dan sertifikasi;
f.penyerahan hasil Program Bangtekindhan; dan
g.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Program Bangtekindhan Menteri dibantu oleh: www.peraturan.go.id 2017, No.

a.Sekjen Kemhan;
b.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
c.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
d.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
e.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
f.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

a.sebagai pelaksana kuasa pengguna anggaran; dan
b.membantu Menteri dalam penetapan Program Bangtekindhan. pat 5-8-16)

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pertahanan mempunyai kewenangan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2017, No.
2. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengurusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Program Bangtekindhan adalah program yang diselenggarakan untuk menghasilkan First Article yang siap diproduksi masal oleh industri pertahanan dalam negeri.
2.Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah negara kesatuan
3.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat www.peraturan.go.id 2017, No. perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah pemanfaatan produk Alpalhankam melalui pengadaan industri dalam negeri.
5.Pendayagunaan Teknologi adalah kegiatan untuk menghasilkan Alpalhankam yang siap diproduksi dan dilaksanakan oleh Industri Pertahanan baik berupa lanjutan produk prototipe yang dilaksanakan institusi penelitian dan pengembangan/industri, maupun dari hasil rekayasa ulang terhadap produk yang sudah tersertifikasi dan terjamin kualitasnya serta produk alpalhankam jenis baru yang modern dan memiliki teknologi tinggi.
6.Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan dan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi baik antar lembaga, badan, atau orang dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
7.Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan konsep dari ide yang belum pernah ada produk, dengan melibatkan pengguna, dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau Industri Pertahanan.
8.Rekayasa Ulang (reverse engineering) adalah suatu proses membongkar dan menganalisa sebuah objek fisik dalam hal rancangan, konstruksi, dan sistem operasi secara rinci sebagai upaya untuk membuat kembali dalam bentuk yang sama atau versi yang lebih baik.
9.Tim Evaluasi Seleksi Bangtekindhan yang selanjutnya disingkat TESB adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan bertanggung jawab secara teknis membantu dalam penyelenggaraan Program Bangtekindhan rupiah murni.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
13.First Article adalah rancangan atau desain yang telah teruji dan siap untuk produksi masal.

Pasal 2

Sasaran Program Bangtekindhan:

a.membangun kemampuan Industri Pertahanan melalui penguasaan teknologi canggih di bidang Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan;
b.mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam sesuai dengan persyaratan operasional (operational requirement) dan spesifikasi teknik pengguna; dan
c.sebagai bentuk insentif bagi Industri Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.

Pasal 3

(1)Program Bangtekindhan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan dengan merujuk pada kebutuhan pembangunan Pertahanan dan Keamanan.
(2)Kebutuhan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.kebutuhan sesuai dengan rencana strategis; dan
2. b.kebutuhan mendesak sesuai dengan tuntutan tugas. www.peraturan.go.id 2017, No.

Pasal 4

(1)Program Bangtekindhan dapat berasal dari:
1. a.Prototipe terpilih hasil penelitian dan pengembangan yang sudah tersertifikasi;
2. b.Alpalhankam yang ada; dan
3. c.kebutuhan yang bersifat khusus.
(2)Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta, pengguna, Industri Pertahanan atau lembaga lain yang terkait dengan pengembangan teknologi pertahanan.
(3)Alpalhankam yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan produk Alpalhankam baik yang dihasilkan Industri Pertahanan dalam negeri maupun produk asing yang digunakan oleh pengguna yang memerlukan perubahan atau peningkatan kualitas.
(4)Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk atau Alpalhankam yang belum pernah diproduksi dan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri guna kepentingan pengguna yang bersifat mendesak.

Pasal 5

Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Bangtekindhan.

Pasal 6

Program Bangtekindhan didukung dari sumber pembiayaan:

a.rupiah murni, yang terdiri atas:
1. 1.Program Bangtekindhan rupiah murni tahunan; dan
2. 2.Program Bangtekindhan rupiah murni 5 (lima) tahunan.
b.pinjaman dalam negeri. www.peraturan.go.id 2017, No.

BAB II

PROGRAM BANGTEKINDHAN RUPIAH MURNI

Pasal 7

Program Bangtekindhan digunakan untuk:

a.menindaklanjuti Prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap diproduksi (First Article) oleh Industri Pertahanan untuk menghasilkan Alpalhankam;
b.mengembangkan suatu produk Alpalhankam melalui Rekayasa Ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan/atau perkembangan teknologi; dan
c.mewadahi atau menindaklanjuti kerja sama pengembangan dan/atau produksi Industri Pertahanan baik antar Industri Pertahanan dalam negeri maupun dengan Industri Pertahanan luar negeri.

Pasal 8

Tahapan Program Bangtekindhan meliputi:

a.perencanaan Program Bangtekindhan;
b.penilaian (asesmen) Industri Pertahanan calon pelaksana Program Bangtekindhan;
c.penetapan Program Bangtekindhan;
d.penugasan kepada Industri Pertahanan;
e.pelaksanaan kegiatan dan sertifikasi;
f.penyerahan hasil Program Bangtekindhan; dan
g.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Program Bangtekindhan Menteri dibantu oleh: www.peraturan.go.id 2017, No.

a.Sekjen Kemhan;
b.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
c.Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
d.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
e.Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
f.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

a.sebagai pelaksana kuasa pengguna anggaran; dan
b.membantu Menteri dalam penetapan Program Bangtekindhan. pat 5-8-16)