DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Perbatasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2017, No.580

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
6.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
7.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN. www.peraturan.go.id 2017, No.580

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2.Pengerahan TNI adalah suatu proses memobilisasi kekuatan TNI berupa personel, alut, dan alutsista disuatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pengamanan Wilayah Perbatasan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk mengamankan, menjaga dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
4.Perbatasan Negara adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.
5.Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.
6.Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan sehingga negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dan hukum internasional.
7.Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8.Daerah Prioritas Pertahanan adalah wilayah sepanjang perbatasan dengan kedalaman 4 (empat) kilometer yang www.peraturan.go.id 2017, No.580 pemanfaatannya untuk fungsi pertahanan dan pengelolaannya oleh Kementerian Pertahanan.
9.Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan adalah jalur yang digunakan dalam rangka pengamanan kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan;
b.kebijakan Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan; dan
c.tataran kewenangan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Pasal 3

(1)Rencana aksi tata ruang kawasan Perbatasan Negara di bidang pertahanan dilakukan melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Pertahanan di kawasan Perbatasan Negara.
(2)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengamanan Wilayah Perbatasan meliputi:

a.Pengamanan Wilayah Perbatasan darat;
b.Pengamanan Wilayah Perbatasan laut;
c.Pengamanan Wilayah udara; dan
d.Pengamanan Wilayah PPKT. www.peraturan.go.id 2017, No.580

Pasal 5

Pengamanan Wilayah Perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.wilayah perbatasan darat di Kalimantan;
b.wilayah perbatasan darat di Provinsi Papua; dan
c.wilayah perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi Daerah Prioritas Pertahanan kedalaman 4 (empat) kilometer dari batas negara Indonesia yang dikelola sepenuhnya oleh Kemhan.
(2)Pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.membuat Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari patok batas sebagai sabuk pengaman perbatasan;
2. b.membangun pos pengamanan perbatasan mandiri dan gabungan serta fasilitas pendaratan udara berdasarkan skala prioritas;
3. c.membuat jalur administrasi dari kampung terdekat ke pos pengamanan dan menuju Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 7

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
(2)Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.580
1. a.membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
2. b.membuat jalur logistik;
3. c.membuat jalur penghubung pos ke pos /dan pos ke tugu batas; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
(2)Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemhan dan TNl melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
2. b.membuat jalan penghubung;
3. c.mengembangkan fasilitas landasan udara; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 9

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yaitu:
1. a.Australia;
2. b.Filipina;
3. c.India;
4. d.Malaysia;
5. e.Papua Nugini; www.peraturan.go.id 2017, No.580
6. f.Palau;
7. g.Thailand;
8. h.Timor Leste;
9. i.Singapura; dan
10. j.Vietnam.
(2)Pengamanan Wilayah Perbatasan laut merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan:
1. a.patroli Pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait;
2. b.patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional;
3. c.kerja sama militer antar negara berbatasan laut melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan
4. d.penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 10

(1)Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengikuti wilayah udara Yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.
(2)Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memantau lalu lintas penerbangan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan; dan
2. b.menegakkan hukum dan menindak berbagai kegiatan penerbangan illegal/tanpa izin (black flight) sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
6.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
7.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN. www.peraturan.go.id 2017, No.580

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2.Pengerahan TNI adalah suatu proses memobilisasi kekuatan TNI berupa personel, alut, dan alutsista disuatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pengamanan Wilayah Perbatasan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk mengamankan, menjaga dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
4.Perbatasan Negara adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.
5.Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.
6.Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan sehingga negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dan hukum internasional.
7.Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8.Daerah Prioritas Pertahanan adalah wilayah sepanjang perbatasan dengan kedalaman 4 (empat) kilometer yang www.peraturan.go.id 2017, No.580 pemanfaatannya untuk fungsi pertahanan dan pengelolaannya oleh Kementerian Pertahanan.
9.Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan adalah jalur yang digunakan dalam rangka pengamanan kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan;
b.kebijakan Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan; dan
c.tataran kewenangan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Pasal 3

(1)Rencana aksi tata ruang kawasan Perbatasan Negara di bidang pertahanan dilakukan melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Pertahanan di kawasan Perbatasan Negara.
(2)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengamanan Wilayah Perbatasan meliputi:

a.Pengamanan Wilayah Perbatasan darat;
b.Pengamanan Wilayah Perbatasan laut;
c.Pengamanan Wilayah udara; dan
d.Pengamanan Wilayah PPKT. www.peraturan.go.id 2017, No.580

Pasal 5

Pengamanan Wilayah Perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.wilayah perbatasan darat di Kalimantan;
b.wilayah perbatasan darat di Provinsi Papua; dan
c.wilayah perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi Daerah Prioritas Pertahanan kedalaman 4 (empat) kilometer dari batas negara Indonesia yang dikelola sepenuhnya oleh Kemhan.
(2)Pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.membuat Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari patok batas sebagai sabuk pengaman perbatasan;
2. b.membangun pos pengamanan perbatasan mandiri dan gabungan serta fasilitas pendaratan udara berdasarkan skala prioritas;
3. c.membuat jalur administrasi dari kampung terdekat ke pos pengamanan dan menuju Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 7

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
(2)Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.580
1. a.membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
2. b.membuat jalur logistik;
3. c.membuat jalur penghubung pos ke pos /dan pos ke tugu batas; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
(2)Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemhan dan TNl melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
2. b.membuat jalan penghubung;
3. c.mengembangkan fasilitas landasan udara; dan
4. d.memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 9

(1)Pengamanan Wilayah Perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yaitu:
1. a.Australia;
2. b.Filipina;
3. c.India;
4. d.Malaysia;
5. e.Papua Nugini; www.peraturan.go.id 2017, No.580
6. f.Palau;
7. g.Thailand;
8. h.Timor Leste;
9. i.Singapura; dan
10. j.Vietnam.
(2)Pengamanan Wilayah Perbatasan laut merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan:
1. a.patroli Pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait;
2. b.patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional;
3. c.kerja sama militer antar negara berbatasan laut melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan
4. d.penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 10

(1)Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengikuti wilayah udara Yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.
(2)Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memantau lalu lintas penerbangan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan; dan
2. b.menegakkan hukum dan menindak berbagai kegiatan penerbangan illegal/tanpa izin (black flight) sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.