DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terwujudnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap akurat, mudah, cepat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilaksanakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum berpedoman pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Pertahanan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu menyusun pedoman pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145); 2023, No.57
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1911);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi atau pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
5.Aplikasi JDIH adalah kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.
6.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan 2023, No.57 sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemhan digunakan sebagai acuan bagi anggota JDIH Kemhan.

BAB II

PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh:

a.Pusat JDIH Kemhan; dan
b.Anggota JDIH Kemhan.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
(2)Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan;
2. b.standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
3. c.standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan.

Pasal 5

(1)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri Pertahanan.
(2)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
1. a.karakteristik;
2. b.jenis Peraturan Perundang-undangan; dan 2023, No.57
3. c.teknis pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan.
(3)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai contoh standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.teknis pengolahan dokumen peraturan;
2. b.teknis pengolahan monografi hukum;
3. c.teknis pengolahan artikel; dan
4. d.teknis pengolahan putusan pengadilan/ yurisprudensi.
(2)Teknis pengolahan dokumen peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal.
(3)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri Pertahanan.
(4)Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal;
2. b.Peraturan Inspektur Jenderal;
3. c.Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Direktur Jenderal; dan
5. e.Peraturan Kepala Badan.
(5)Teknis pengolahan monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap monografi hukum.
(6)Monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.buku hukum;
2. b.buku hukum lainnya;
3. c.himpunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
4. d.laporan penelitian hukum;
5. e.hasil seminar hukum;
6. f.naskah akademik Rancangan Undang-Undang;
7. g.karya lepas berupa makalah/kertas kerja bidang hukum; dan
8. h.kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum. 2023, No.57
(7)Teknis pengolahan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap artikel hukum bidang pertahanan.
(8)Artikel hukum bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
1. a.artikel dari jurnal;
2. b.artikel majalah; dan
3. c.kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum, yang dilanggan, dijilid dan tersimpan di perpustakaan.
(9)Teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap putusan pengadilan/yurisprudensi.
(10)Putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa himpunan putusan pengadilan/yurispudensi.
(11)Teknis pengolahan dokumen peraturan, teknis pengolahan monografi hukum, teknis pengolahan artikel, dan teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berbasis website:
1. a.standar website JDIH; dan
2. b.standar metadata.
(2)Standar website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal Aplikasi JDIH yang bersifat dinamis.
(3)Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
(4)Ketentuan mengenai contoh standar website JDIH dan standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terintegrasi dengan:
1. a.JDIHN; dan
2. b.satu data pertahanan.
(2)Dalam hal dibutuhkan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum, dikecualikan untuk data rahasia pertahanan negara. 2023, No.57
(3)Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai:
1. a.salah satu pedoman untuk memudahkan para pengelola JDIH Kemhan dalam pembuatan laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan JDIH Kemhan; dan
2. b.bahan evaluasi pembinaan pusat JDIHN dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan.
(2)Penyusunan laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengolahan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.kegiatan pengelolaan JDIH; dan
8. h.permasalahan dan kendala yang dihadapi.
(3)Laporan evaluasi pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Anggota JDIH Kemhan melaporkan hasil evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH Kemhan secara berkala.
(5)Pusat JDIH Kemhan melaporkan hasil Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIHN.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2023, No.57 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 MENTERI PERTAHANAN ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57 2023, No.57

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terwujudnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap akurat, mudah, cepat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilaksanakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum berpedoman pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Pertahanan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu menyusun pedoman pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145); 2023, No.57
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1911);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi atau pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
5.Aplikasi JDIH adalah kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.
6.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan 2023, No.57 sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemhan digunakan sebagai acuan bagi anggota JDIH Kemhan.

BAB II

PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh:

a.Pusat JDIH Kemhan; dan
b.Anggota JDIH Kemhan.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
(2)Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan;
2. b.standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
3. c.standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan.

Pasal 5

(1)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri Pertahanan.
(2)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
1. a.karakteristik;
2. b.jenis Peraturan Perundang-undangan; dan 2023, No.57
3. c.teknis pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan.
(3)Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai contoh standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.teknis pengolahan dokumen peraturan;
2. b.teknis pengolahan monografi hukum;
3. c.teknis pengolahan artikel; dan
4. d.teknis pengolahan putusan pengadilan/ yurisprudensi.
(2)Teknis pengolahan dokumen peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal.
(3)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri Pertahanan.
(4)Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal;
2. b.Peraturan Inspektur Jenderal;
3. c.Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Direktur Jenderal; dan
5. e.Peraturan Kepala Badan.
(5)Teknis pengolahan monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap monografi hukum.
(6)Monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.buku hukum;
2. b.buku hukum lainnya;
3. c.himpunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
4. d.laporan penelitian hukum;
5. e.hasil seminar hukum;
6. f.naskah akademik Rancangan Undang-Undang;
7. g.karya lepas berupa makalah/kertas kerja bidang hukum; dan
8. h.kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum. 2023, No.57
(7)Teknis pengolahan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap artikel hukum bidang pertahanan.
(8)Artikel hukum bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
1. a.artikel dari jurnal;
2. b.artikel majalah; dan
3. c.kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum, yang dilanggan, dijilid dan tersimpan di perpustakaan.
(9)Teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap putusan pengadilan/yurisprudensi.
(10)Putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa himpunan putusan pengadilan/yurispudensi.
(11)Teknis pengolahan dokumen peraturan, teknis pengolahan monografi hukum, teknis pengolahan artikel, dan teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berbasis website:
1. a.standar website JDIH; dan
2. b.standar metadata.
(2)Standar website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal Aplikasi JDIH yang bersifat dinamis.
(3)Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
(4)Ketentuan mengenai contoh standar website JDIH dan standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terintegrasi dengan:
1. a.JDIHN; dan
2. b.satu data pertahanan.
(2)Dalam hal dibutuhkan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum, dikecualikan untuk data rahasia pertahanan negara. 2023, No.57
(3)Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai:
1. a.salah satu pedoman untuk memudahkan para pengelola JDIH Kemhan dalam pembuatan laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan JDIH Kemhan; dan
2. b.bahan evaluasi pembinaan pusat JDIHN dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan.
(2)Penyusunan laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengolahan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.kegiatan pengelolaan JDIH; dan
8. h.permasalahan dan kendala yang dihadapi.
(3)Laporan evaluasi pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Anggota JDIH Kemhan melaporkan hasil evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH Kemhan secara berkala.
(5)Pusat JDIH Kemhan melaporkan hasil Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIHN.