DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011

Nomor: 40
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.119 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1193 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004