DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012

Nomor: 40
Tahun: 2012
Ditetapkan: 21 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-bangan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.111 2 Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Penugasan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1113
2.Perizinan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk keperluan pribadi/keluarga atas biaya sendiri dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3.Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Delegasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan diutus oleh Kementerian Pertahanan dalam suatu penugasan dan perizinan keluar negeri.
6.Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
7.Pendidikan luar negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerja sama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga internasional.
8.Perwira Foreign Military Sales (FMS) adalah Perwira yang bertugas mengurusi kerja sama pembelian alat peralatan dan/atau persenjataan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat.
9.Paspor adalah dokumen negara dalam bentuk buku yang berisi tentang keterangan-keterangan pemegangnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
10.Visa adalah izin untuk memasuki negara lain dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat negara asing yang akan didatangi dengan cara pejabat yang bersangkutan memberi cap dan tanda tangannya pada paspor pemohon.
11.Security Clearance adalah suatu bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan bertugas/izin ke luar negeri.
12.Bilateral adalah hubungan kerja sama antar dua negara yang berdaulat.
13.Multilateral adalah hubungan kerja sama antar beberapa negara yang berdaulat.
14.Atase Pertahanan Republik Indonesia (Athan RI) adalah seseorang perwira TNI yang menjabat sebagai Kepala Kantor Athan RI di www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.111 4 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan bertindak sebagai perwakilan TNI di luar negeri.
15.Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapai bersama.
16.Seminar adalah suatu pertemuan khusus yang memiliki teknis akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar.
17.Simposium adalah adalah suatu pertemuan untuk mendiskusikan suatu kumpulan pendapat atau karangan mengenai pokok tertentu dari berbagai pakar, tentang berbagai aspek yang disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari peserta simposium.
18.L.O. (Liaison Officer) adalah Pegawai Negeri Kementerian yang ditunjuk untuk mengkomunikasikan bidang tugas yang diemban dengan negara sahabat dimana dia ditugaskan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk mengatur tentang ketentuan dan mekanisme pengurusan administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengurusan administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri.

BAB II

PENUGASAN KE LUAR NEGERI

Pasal 3

Penugasan ke luar negeri dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat yang dilakukan secara bilateral, dan multilateral, baik di lingkungan regional, maupun internasional.

Pasal 4

Penugasan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.keanggotaan dalam delegasi luar negeri;
b.operasi bantuan penanggulangan bencana alam/kemanusiaan;
c.misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya;
d.Athan dan staf;
e.Perwira FMS dan L.O.;
f.pendidikan, operasi dan latihan di luar negeri; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1115
g.konferensi, seminar, simposium dan kegiatan sejenisnya;
h.undangan dari negara sahabat;
i.undangan dari perusahaan swasta di luar negeri;
j.menjemput/mengantar orang dalam suatu perkara dari/ke luar negeri;
k.menjemput/mengantar orang sakit dari/ke luar negeri;
l.mengantar/menjemput jenazah dari/ke luar negeri;
m.kunjungan kerja, pertukaran kunjungan, studi banding; dan
n.penugasan lain berdasarkan kebijakan Menteri.

Pasal 5

Menteri/Wakil Menteri dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri, dapat didampingi oleh:

a.Pejabat Kementerian;
b.Isteri sebagai pendamping sesuai undangan resmi;
c.Pegawai Negeri Kementerian;
d.Media massa; dan
e.Pakar.

Pasal 6

Pejabat Eselon I yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka implementasi/pelaksanaan kerjasama bilateral/multilateral dan kegiatan sejenis, dapat didampingi oleh tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pejabat Eselon II yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka implementasi/pelaksanaan kerjasama bilateral/multilateral dan kegiatan sejenis, dapat didampingi oleh tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu, delegasi penugasan ke luar negeri dapat dipimpin pejabat setingkat Kolonel/Eselon III atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Penentuan calon peserta penugasan ke luar negeri agar memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a.hanya untuk kepentingan dinas yang berkaitan langsung dengan kegiatan bidang pertahanan negara; dan
b.memiliki kompetensi di bidang penugasan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.111 6

Pasal 10

Pegawai Negeri Kementerian yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri diwajibkan memenuhi kelengkapan administrasi yang berlaku di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

a.Keputusan dan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
b.Paspor dinas;
c.Invitation Travel Order (ITO);
d.Surat keterangan kesehatan; dan
e.Security Clearance.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-bangan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Penugasan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1113
2.Perizinan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk keperluan pribadi/keluarga atas biaya sendiri dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3.Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Delegasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan diutus oleh Kementerian Pertahanan dalam suatu penugasan dan perizinan keluar negeri.
6.Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
7.Pendidikan luar negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerja sama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga internasional.
8.Perwira Foreign Military Sales (FMS) adalah Perwira yang bertugas mengurusi kerja sama pembelian alat peralatan dan/atau persenjataan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat.
9.Paspor adalah dokumen negara dalam bentuk buku yang berisi tentang keterangan-keterangan pemegangnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
10.Visa adalah izin untuk memasuki negara lain dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat negara asing yang akan didatangi dengan cara pejabat yang bersangkutan memberi cap dan tanda tangannya pada paspor pemohon.
11.Security Clearance adalah suatu bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan bertugas/izin ke luar negeri.
12.Bilateral adalah hubungan kerja sama antar dua negara yang berdaulat.
13.Multilateral adalah hubungan kerja sama antar beberapa negara yang berdaulat.
14.Atase Pertahanan Republik Indonesia (Athan RI) adalah seseorang perwira TNI yang menjabat sebagai Kepala Kantor Athan RI di www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.111 4 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan bertindak sebagai perwakilan TNI di luar negeri.
15.Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapai bersama.
16.Seminar adalah suatu pertemuan khusus yang memiliki teknis akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar.
17.Simposium adalah adalah suatu pertemuan untuk mendiskusikan suatu kumpulan pendapat atau karangan mengenai pokok tertentu dari berbagai pakar, tentang berbagai aspek yang disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari peserta simposium.
18.L.O. (Liaison Officer) adalah Pegawai Negeri Kementerian yang ditunjuk untuk mengkomunikasikan bidang tugas yang diemban dengan negara sahabat dimana dia ditugaskan.

Pasal 2

BAB II

PENUGASAN KE LUAR NEGERI

Pasal 3

Pasal 4

Penugasan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.keanggotaan dalam delegasi luar negeri;
b.operasi bantuan penanggulangan bencana alam/kemanusiaan;
c.misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya;
d.Athan dan staf;
e.Perwira FMS dan L.O.;
f.pendidikan, operasi dan latihan di luar negeri; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1115
g.konferensi, seminar, simposium dan kegiatan sejenisnya;
h.undangan dari negara sahabat;
i.undangan dari perusahaan swasta di luar negeri;
j.menjemput/mengantar orang dalam suatu perkara dari/ke luar negeri;
k.menjemput/mengantar orang sakit dari/ke luar negeri;
l.mengantar/menjemput jenazah dari/ke luar negeri;
m.kunjungan kerja, pertukaran kunjungan, studi banding; dan
n.penugasan lain berdasarkan kebijakan Menteri.

Pasal 5

Menteri/Wakil Menteri dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri, dapat didampingi oleh:

a.Pejabat Kementerian;
b.Isteri sebagai pendamping sesuai undangan resmi;
c.Pegawai Negeri Kementerian;
d.Media massa; dan
e.Pakar.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu, delegasi penugasan ke luar negeri dapat dipimpin pejabat setingkat Kolonel/Eselon III atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Penentuan calon peserta penugasan ke luar negeri agar memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a.hanya untuk kepentingan dinas yang berkaitan langsung dengan kegiatan bidang pertahanan negara; dan
b.memiliki kompetensi di bidang penugasan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.111 6

Pasal 10

Pegawai Negeri Kementerian yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri diwajibkan memenuhi kelengkapan administrasi yang berlaku di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

a.Keputusan dan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
b.Paspor dinas;
c.Invitation Travel Order (ITO);
d.Surat keterangan kesehatan; dan
e.Security Clearance.