DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2013

Nomor: 40
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan fungsi kehumasan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar kompeten dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan komunikasi kehumasan guna meningkatkan mekanisme koordinasi lembaga Humas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Komunikasi Kehumasan di lingkungan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 2 Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
2.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Komunikasi Kehumasan adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan kehumasan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kemhan dan TNI.
4.Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Puskom Publik Kemhan adalah Lembaga Humas dan praktisi Humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 3 komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka menciptakan citra positif Kemhan.
5.Pusat Penerangan TNI yang selanjutnya disebut Puspen TNI adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan Mabes TNI yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6.Dinas Penerangan Angkatan yang selanjutnya disebut Dispen Angkatan adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan angkatan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
8.Hubungan masyarakat untuk selanjutnya disebut Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah lembaga dan publiknya.
9.Hubungan masyarakat di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Lembaga Kehumasan dan Praktisi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka membangun citra yang positif.
10.Lembaga Kehumasan adalah Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publiknya.
11.Praktisi Kehumasan adalah Pegawai Kemhan dan PNS dan anggota TNI yang menjalankan fungsi Kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12.Kode Etik Kehumasan adalah pedoman praktisi Kehumasan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap di lingkungan Kemhan dan TNI.
13.Media baru adalah media yang merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi informasi dan komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 4

Pasal 2

(1)Pedoman Komunikasi Kehumasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pedoman Komunikasi Kehumasan ini bertujuan untuk sinkronisasi Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Komunikasi Kehumasan ini meliputi pertimbangan dalam Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI, Informasi Kehumasan, dan Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan.

BAB II

PERTIMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

Pasal 4

(1)Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sistem pertahanan negara.
(2)Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana pada ayat (1), mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:
1. a.aspek teknis; dan
2. b.aspek non teknis.

Pasal 5

(1)Aspek teknis Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 5 hakekatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi, antara lain:
1. a.komunikator;
2. b.komunikan;
3. c.sarana komunikasi;
4. d.jenis komunikasi; dan
5. e.informasi.
(2)Komunikator dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar teknis Kehumasan dan memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman.
(3)Komunikan dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang audience yang akan dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi Kehumasan.
(4)Sarana Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sarana komunikasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi Kehumasan yang pemilihannya harus memenuhi syarat:
1. a.disesuaikan dengan Komunikator, Komunikan, jenis Komunikasi dan Informasi yang akan disampaikan; dan
2. b.dapat mendukung pelaksanaan Komunikasi secara efektif.
(5)Jenis Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu komunikasi kehumasan yang dilakukan:
1. a.secara langsung maupun tidak langsung antara Pejabat Humas;
2. b.secara verbal dalam kelompok maupun antara individu; dan
3. c.secara terbuka maupun tertutup disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan.
(6)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pesan atau kumpulan pesan berupa simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

Pasal 6

Aspek non-teknis Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa Lembaga Kehumasan berkaitan dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 6

a.peran;
b.tugas; dan
c.fungsi.

Pasal 7

(1)Peran Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu sebagai mediator (penghubung) antara instansi internal dan eksternal agar tercipta hubungan yang harmonis.
(2)Peran Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sebagai penyelenggara hubungan internal antara Pejabat Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan peran ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk:
  1. 1.menjalin hubungan sesama penyelenggara Kehumasan;
  2. 2.menjalankan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  3. 3.mensosialisasikan visi dan misi program Kehumasan di bidang pertahanan;
  4. 4.menetapkan pencapaian program Kehumasan; dan
  5. 5.membentuk integritas, disiplin dan kebanggaan terhadap institusi.
2. b.sebagai penyelenggara hubungan eksternal antara Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI dengan publik tertentu, dan peran ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk:
  1. 1.membentuk hubungan baru dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pertahanan negara;
  2. 2.membentuk dan membangun citra positif institusi Kemhan dan TNI dalam masyarakat;
  3. 3.membantu menyelesaikan krisis yang terjadi di lingkungan Kemhan dan TNI dengan melakukan komunikasi krisis; dan
  4. 4.menjaga hubungan dengan media massa melalui program- program yang tepat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 7

Pasal 8

(1)Tugas Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:
1. a.Puskom Publik Kemhan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kemhan di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara dalam tataran kebijakan strategis dan operasional;
2. b.Puspen TNI bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi TNI dalam tataran operasional; dan
3. c.Dispen Angkatan bertugas menyelenggarakan diseminasi penerangan angkatan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam tataran operasional.
(2)Fungsi Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu menyelenggarakan fungsi-fungsi teknis bidang Komunikasi dan Kehumasan antara lain:
1. a.fungsi manajemen Komunikasi Kehumasan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian komunikai Kehumasan;
2. b.fungsi teknis Komunikasi Kehumasan, meliputi kegiatan komunikasi dua arah dan pengaturan arus informasi guna menunjang kelancaran tugas-tugas Kemhan dan TNI; dan
3. c.fungsi asistensi Komunikasi Kehumasan terhadap lembaga lain di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Fungsi Lembaga Kehumasan dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintah, meningkatkan sikap responsif pemerintah, memberikan informasi yang berkualitas kepada publik serta penyelesaian masalah Kehumasan.

BAB III

INFORMASI KEHUMASAN

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan, informasi menjadi komponen penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Kehumasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 8
(2)Menurut fungsinya, informasi dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal.
(3)Informasi dapat bersifat formal, yaitu informasi yang dihasilkan dalam organisasi, sedangkan informasi informal dihasilkan dari luar organisasi.
(4)Informasi yang ideal memiliki ciri-ciri terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten dan sederhana dalam penyajiannya.

Pasal 10

(1)Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan informasi.
(2)Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat memperhatikan prosedur yang ada, selain informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(3)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksusd pada ayat (1) diselenggarakan secara tepat waktu dengan biaya yang ringan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan fungsi kehumasan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar kompeten dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan komunikasi kehumasan guna meningkatkan mekanisme koordinasi lembaga Humas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
2.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3.Komunikasi Kehumasan adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan kehumasan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kemhan dan TNI.
4.Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Puskom Publik Kemhan adalah Lembaga Humas dan praktisi Humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 3 komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka menciptakan citra positif Kemhan.
5.Pusat Penerangan TNI yang selanjutnya disebut Puspen TNI adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan Mabes TNI yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6.Dinas Penerangan Angkatan yang selanjutnya disebut Dispen Angkatan adalah Lembaga Kehumasan di lingkungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan angkatan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
8.Hubungan masyarakat untuk selanjutnya disebut Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah lembaga dan publiknya.
9.Hubungan masyarakat di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Lembaga Kehumasan dan Praktisi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana Kehumasan dalam rangka membangun citra yang positif.
10.Lembaga Kehumasan adalah Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publiknya.
11.Praktisi Kehumasan adalah Pegawai Kemhan dan PNS dan anggota TNI yang menjalankan fungsi Kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12.Kode Etik Kehumasan adalah pedoman praktisi Kehumasan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap di lingkungan Kemhan dan TNI.
13.Media baru adalah media yang merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi informasi dan komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 4

Pasal 2

(1)Pedoman Komunikasi Kehumasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pedoman Komunikasi Kehumasan ini bertujuan untuk sinkronisasi Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

BAB II

PERTIMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

Pasal 4

(1)Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sistem pertahanan negara.
(2)Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana pada ayat (1), mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:
1. a.aspek teknis; dan
2. b.aspek non teknis.

Pasal 5

(1)Aspek teknis Komunikasi Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 5 hakekatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi, antara lain:
1. a.komunikator;
2. b.komunikan;
3. c.sarana komunikasi;
4. d.jenis komunikasi; dan
5. e.informasi.
(2)Komunikator dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar teknis Kehumasan dan memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman.
(3)Komunikan dalam Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang audience yang akan dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi Kehumasan.
(4)Sarana Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sarana komunikasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi Kehumasan yang pemilihannya harus memenuhi syarat:
1. a.disesuaikan dengan Komunikator, Komunikan, jenis Komunikasi dan Informasi yang akan disampaikan; dan
2. b.dapat mendukung pelaksanaan Komunikasi secara efektif.
(5)Jenis Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu komunikasi kehumasan yang dilakukan:
1. a.secara langsung maupun tidak langsung antara Pejabat Humas;
2. b.secara verbal dalam kelompok maupun antara individu; dan
3. c.secara terbuka maupun tertutup disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan.
(6)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pesan atau kumpulan pesan berupa simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

Pasal 6

a.peran;
b.tugas; dan
c.fungsi.

Pasal 7

(1)Peran Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu sebagai mediator (penghubung) antara instansi internal dan eksternal agar tercipta hubungan yang harmonis.
(2)Peran Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sebagai penyelenggara hubungan internal antara Pejabat Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan peran ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk:
  1. 1.menjalin hubungan sesama penyelenggara Kehumasan;
  2. 2.menjalankan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  3. 3.mensosialisasikan visi dan misi program Kehumasan di bidang pertahanan;
  4. 4.menetapkan pencapaian program Kehumasan; dan
  5. 5.membentuk integritas, disiplin dan kebanggaan terhadap institusi.
2. b.sebagai penyelenggara hubungan eksternal antara Pejabat Humas di lingkungan Kemhan dan TNI dengan publik tertentu, dan peran ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk:
  1. 1.membentuk hubungan baru dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pertahanan negara;
  2. 2.membentuk dan membangun citra positif institusi Kemhan dan TNI dalam masyarakat;
  3. 3.membantu menyelesaikan krisis yang terjadi di lingkungan Kemhan dan TNI dengan melakukan komunikasi krisis; dan
  4. 4.menjaga hubungan dengan media massa melalui program- program yang tepat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 7

Pasal 8

(1)Tugas Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:
1. a.Puskom Publik Kemhan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kemhan di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara dalam tataran kebijakan strategis dan operasional;
2. b.Puspen TNI bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi TNI dalam tataran operasional; dan
3. c.Dispen Angkatan bertugas menyelenggarakan diseminasi penerangan angkatan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam tataran operasional.
(2)Fungsi Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu menyelenggarakan fungsi-fungsi teknis bidang Komunikasi dan Kehumasan antara lain:
1. a.fungsi manajemen Komunikasi Kehumasan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian komunikai Kehumasan;
2. b.fungsi teknis Komunikasi Kehumasan, meliputi kegiatan komunikasi dua arah dan pengaturan arus informasi guna menunjang kelancaran tugas-tugas Kemhan dan TNI; dan
3. c.fungsi asistensi Komunikasi Kehumasan terhadap lembaga lain di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Fungsi Lembaga Kehumasan dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintah, meningkatkan sikap responsif pemerintah, memberikan informasi yang berkualitas kepada publik serta penyelesaian masalah Kehumasan.

BAB III

INFORMASI KEHUMASAN

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan, informasi menjadi komponen penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Kehumasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1659 8
(2)Menurut fungsinya, informasi dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal.
(3)Informasi dapat bersifat formal, yaitu informasi yang dihasilkan dalam organisasi, sedangkan informasi informal dihasilkan dari luar organisasi.
(4)Informasi yang ideal memiliki ciri-ciri terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten dan sederhana dalam penyajiannya.

Pasal 10

(1)Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan informasi.
(2)Lembaga Kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat memperhatikan prosedur yang ada, selain informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(3)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksusd pada ayat (1) diselenggarakan secara tepat waktu dengan biaya yang ringan.