DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pakaian seragam Kemenhan; Pakaian seragam satuan keamanan; Atribut dan kelengkapan; Penggunaan pakaian seragam

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menciptakan keseragaman, kerapihan, keserasian dalam berpakaian, dan berpenampilan bagi Aparatur Sipil Negara dan satuan keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu

Menetapkan

menetapkan penggunaan pakaian seragam Kementerian Pertahanan;

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan belum mengakomodir Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta perubahan pakaian dinas lapangan dan pakaian seragam satuan keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); - 2
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 5 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1 2 1 ) ;
4. 4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1461); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERTAHANAN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1461), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur pemakaian dan penggunaan atribut.

2.Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
3.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian - 3 Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK Kemhan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, Aparatur Sipil Negara Kemhan, dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
8.Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas TNI.
9.Pakaian Seragam Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PSASN Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara Kemhan yang bertugas di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.
10.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PSB KORPRI adalah Pakaian Seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan. 1 1 . Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan oleh PNS Kementerian Pertahanan dan Prajurit TNI untuk kepentingan upacara atau acara resmi di lingkungan Kemhan.
12.Pakaian Seragam Putih yang selanjutnya disingkat PSP adalah pakaian putih yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan ASN Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
14.Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh wanita ASN Kemhan dan wanita TNI di lingkungan Kemhan pada waktu hamil. - 4
15.Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh ASN Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
16.Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Kemhan. 1 7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Prajurit TNI yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
18.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI dan PNS Kemhan untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
19.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan oleh ASN Kemhan dan Prajurit TNI pada waktu tugas khusus.
20.Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut CPNS Kemhan adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan. 2 1 . Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
22.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi.
23.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
24.Tanda Kemahiran adalah tanda/atribut yang diperoleh ASN Kemhan sebagai hasil dari suatu pendidikan, latihan dan/ atau keterampilan tertentu.
25.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: - 5

Pasal 2

Setiap CPNS Kemhan, ASN Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan menggunakan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan dan atribut pada hari kerja.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan terdiri atas:

a.PDU I PNS Kemhan;
b.PDU IV PNS Kemhan;
c.PSASN Kemhan;
d.PSB KORPRI;
e.PSL;
f.dihapus;
g.PSP;
h.PDL ASN Kemhan;
i.PSH;
j.PB; dan
k.PSO.
1. 4.Judul Bagian Keempat, BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PSASN Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
1. a.kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
2. b.kemeja lengan panjang untuk wanita berjilbab;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek/ rok panjang untuk wanita dan kemeja dimasukkan;
5. e.celana panjang untuk wanita dan kemeja dikeluarkan;
6. f.celana panjang untuk wanita yang berdinas khusus dan baju dikeluarkan;
7. g.dalam hal acara formal, penggunaan kemeja dikeluarkan dan lidah kantong dikeluarkan; dan
8. h.dalam hal acara tidak formal, penggunaan kemeja dikeluarkan dan lidah kantong dimasukkan.
(2)Kelengkapan PSASN Kemhan terdiri atas:
1. a.baret ASN Kemhan;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan; - 6
3. c.kaos dalam warna putih;
4. d.sepatu dinas warna hitam;
5. e.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
6. f.jilbab warna coklat untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSASN Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.tanda jabatan;
4. d.tanda jasa atau Tanda Kehormatan yang dimiliki;
5. e.badge logo Kemhan di lengan sebelah kanan;
6. f.badge lokasi Satker dan logo Satker di lengan sebelah kiri;
7. g.tanda pangkat pembeda golongan;
8. h.untuk PPPK tidak memakai pangkat;
  1. 1.lencana bela negara; j . Tanda Kemahiran; dan
9. k.penanda keamanan.
(4)PSASN Kemhan digunakan pada:
1. a.hari Senin dan hari Selasa bagi:
  1. 1.PNS Kemhan yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan
  2. 2.PNS Kemhan yang menduduki jabatan struktural eselon III ke atas;
2. b.hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional jenjang muda ke bawah;
3. c.setiap hari saat melaksanakan tugas jaga/piket;
4. d.hari Senin dan hari Rabu, serta pada saat melaksanakan dinas luar dan pada saat melaksanakan tugas jabatan tertentu untuk ASN wanita dapat menggunakan celana panjang; dan
5. e.hari Selasa dan hari Kamis bagi ASN wanita menggunakan rok.
(5)Ketentuan mengenai Jenis PSASN Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa:
1. a.Kemeja KORPRI lengan panjang;
2. b.celana panjang warna hitam untuk pria;
3. c.rok pendek warna hitam untuk wanita; dan
4. d.rok panjang warna hitam untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.peci nasional warna hitam untuk pna dan - 7 wanita;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;
3. c.sepatu dinas warna hitam;
4. d.kaos kaki warna hitam untuk pria dan wanita yang berjilbab; dan
5. e.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.Tanda Kehormatan yang dimiliki;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.penanda keamanan.
(4)PSB KORPRI digunakan pada kegiatan:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional;
4. d.pengangkatan sumpah ASN Kemhan;
5. e.acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI; dan
6. f.dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e telah selesai, ASN Kemhan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hari itu.
(5)Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai, ASN Kemhan menggunakan PSASN Kemhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hari itu.
(6)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSB KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Ketentuan Bagian Ketujuh dihapus.
8.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berupa:
1. a.kemeja lengan pendek warna putih untuk eselon II ke atas;
2. b.kemeja lengan panjang warna putih untuk wanita berjilbab eselon II ke atas;
3. c.kemeja lengan panjang warna putih untuk eselon III;
4. d.celana panjang warna gelap untuk pria; dan
5. e.rok/celana panjang warna gelap untuk wanita. - 8
(2)Kelengkapan PSP terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSP terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk ASN Kemhan;
3. c.pin kematraan untuk wanita TNI;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.penanda keamanan.
(4)PSP digunakan pada setiap hari Rabu dan Kamis.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Judul Bagian Kesembilan, BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)PDL ASN Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa baju dan celana motif loreng PDL komponen cadangan.
(2)Kelengkapan PDL ASN Kemhan terdiri atas:
1. a.sepatu lapangan warna hitam;
2. b.baret ASN Kemhan;
3. c.pet/topi lapangan ASN Kemhan sesuai motif loreng PDL komponen cadangan;
4. d.kaos kaki warna hitam;
5. e.kaos dalam motif loreng PDL komponen cadangan;
6. f.ikat pinggang besar warna hitam; dan
7. g.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PDL ASN Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama dari kain;
2. b.lencana KORPRI dari kain;
3. c.lencana bela negara dari kain;
4. d.pangkat dan pembeda golongan dari kain;
5. e.untuk PPPK tidak memakai pangkat;
6. f.tandajabatan lapangan dari kain;
7. g.Tanda Kemahiran dari kain;
8. h.badge logo Kemhan pada lengan kanan;
  1. 1.badge logo satuan dan logo lokasi satuan pada lengan kiri; dan J. penanda keamanan.
(4)PDL ASN Kemhan digunakan pada hari Senin dan hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan. - 9
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PDL ASN Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12.Ketentuan huruf a diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:

a.PSH ASN wanita Kemhan; dan
b.PSH wanita TNI.
1. 13.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)PSH ASN wanita Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa:
1. a.kemeja bentuk khusus;
2. b.rok pendek untuk wanita; dan
3. c.rok panjang untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSH ASN wanita Kemhan terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam; dan
2. b.jilbab warna coklat untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSH ASN wanita Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk ASN Kemhan;
3. c.badge logo Kemhan dan badge lokasi Satker;
4. d.tanda pangkat pembeda golongan;
5. e.untuk PPPK tidak memakai pangkat; dan
6. f.penanda keamanan.
(4)PSH ASN Kemhan digunakan saat hamil pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.

14.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berupa:
1. a.training pack warna kuning kunyit menggunakan kaos berkerah;
2. b.trainingwarna hitam dan kaos merah; dan
3. c.training pack warna biru tua menggunakan kaos berkerah.
(2)Kelengkapan PSO terdiri atas:
1. a.sepatu olahraga Kemhan;
2. b.kaos kaki warna putih; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)PSO training pack warna kuning kunyit menggunakan kaos berkerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada setiap hari Selasa atau kegiatan olahraga lain yang - 1 0 diselenggarakan Kemhan.
(4)PSO training warna hitam dan kaos merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada setiap hari Rabu dan saat melaksanakan kesegaran jasmani atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
(5)PSO training pack warna biru tua menggunakan kaos berkerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c digunakan pada setiap hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
(6)Ketentuan mengenai PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…