DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2013

Nomor: 41
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi krisis agar Kementerian Pertahanan tidak kehilangan arah dan kendali dalam penyelenggaraan komunikasi krisis, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan dalam pengelolaan komunikasi krisis, guna mencegah permasalahan yang muncul menjadi lebih besar dan meminimalkan resiko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Pertahanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 2 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi adalah Kementerian Pertahanan sebagai Lembaga Pemerintah yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga, secara potensial dapat berdampak negatif, yang dapat mengancam keutuhan, reputasi atau keberlangsungan suatu organisasi ataupun publik.
5.Komunikasi Krisis adalah komunikasi yang menggunakan semua peralatan Humas yang ada, dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi organisasi dalam jangka panjang serta pada waktu ketika organisasi berada dalam kondisi bahaya.
6.Pengelolaan Komunikasi Krisis adalah kegiatan penanganan komunikasi krisis di mulai dari tahap pre crisis (tahap pra krisis), tahap warning (tahap peringatan), tahap acute (tahap akut), tahap www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 3 clean up (tahap pembersihan) dan tahap post crisis (tahap pasca krisis).
7.Pengelola Komunikasi Krisis adalah Tim yang mengelola proses penanganan komunikasi krisis yang terdiri dari beberapa pejabat internal dan eksternal yang terkait organisasi.
8.Tim Komunikasi Krisis adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk mengelola dan menangani komunikasi krisis, dikepalai oleh Kapuskompublik.
9.Krisis Organisasi adalah suatu kejadian khusus, tidak terduga dan terjadi sewaktu-waktu yang mengakibatkan ketidakpastian serta berkelanjutan di dalam organisasi sehingga berpeluang menjadi ancaman terhadap tujuan utama organisasi.
10.Publik adalah sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal.
11.Media Internal adalah publikasi menggunakan media yang secara khusus dibuat oleh organisasi untuk kalangan lingkungan dalam (internal).
12.Stakeholders merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan, agar pelaksanaannya terkelola secara optimal, efektif, dan efisien guna meminimalkan dampak/risiko terhadap kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis yang mungkin terjadi.
(2)Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di lingkungan Kemhan ini, agar menjadi acuan dan panduan dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di lingkungan Kemhan meliputi jenis krisis, faktor yang mempengaruhi, tahapan krisis, dan pengelolaan komunikasi krisis. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 4

BAB II

JENIS KRISIS

Pasal 4

(1)Krisis berdasarkan waktu terdiri atas:
1. a.The exploding crisis;
2. b.The immediate crisis;
3. c.The building crisis;
4. d.The continuing crisis; dan
5. e.The sudden crisis.
(2)The exploding crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, misalnya kebakaran, kecelakaan kerja atau peristiwa yang dengan mudah dapat dikategorikan dan dikenali yang mempunyai dampak langsung.
(3)The immediate crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejadian yang membuat organisasi terkejut, tetapi masih ada waktu untuk mempersiapkan respon dan antisipasi terhadap krisis tersebut, misalnya opini publik/oknum yang menentang kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan Kemhan.
(4)The building crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan krisis yang sedang terjadi, dalam proses penyelesaian dan antisipasi penanganannya, misalnya krisis yang terjadi pada saat proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait perihal masalah yang terjadi pada Kemhan.
(5)The continuing crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan krisis yang dialami organisasi secara kronis dan memerlukan waktu yang panjang untuk muncul menjadi sebuah krisis dan bahkan mungkin tidak dikenali sama sekali, misalnya isu masalah keamanan yang berpotensi menjadi ancaman nasional.
(6)The sudden crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan krisis yang terjadi secara mendadak yang digambarkan sebagai suatu gangguan di dalam organisasi yang terjadi tanpa peringatan serta mungkin menghasilkan berita, misalnya berita yang berdampak pada personel Kemhan, stakeholder, publik dan citra Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 5

Pasal 5

(1)Krisis manajemen terdiri atas:
1. a.Krisis Keuangan;
2. b.Krisis Kehumasan; dan
3. c.Krisis Strategi.
(2)Krisis Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan krisis yang terjadi karena masalah alokasi anggaran dan aliran dana guna mendukung program kerja Kemhan, antara lain karena keterlambatan pencairan anggaran suatu program kerja pada Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan.
(3)Krisis Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan krisis yang terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada organisasi, antara lain karena pemberitaan media atau isu yang beredar berpotensi memengaruhi citra personel atau organisasi Kemhan.
(4)Krisis Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perubahan yang terjadi pada tahapan proses kegiatan yang akan/sedang dilakukan oleh organisasi sehingga mengakibatkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi, antara lain karena terjadi perubahan pada hasil negosiasi dengan pihak terkait yang juga mengubah strategi Kemhan.

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pasal 6

(1)Faktor yang mempengaruhi krisis terdiri atas:
1. a.Faktor Internal; dan
2. b.Faktor Eksternal.
(2)Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.ketidakteraturan manajemen atau budaya organisasi yang negatif sehingga menghambat kinerja pegawai Kemhan, antara lain penempatan pegawai pada posisi jabatan tertentu yang tidak sesuai antara kebutuhan organisasi dengan kompetensi pegawainya (latar belakang pendidikan, kemampuan keahlian), www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 6 kekosongan dalam jabatan strategis sehingga menghambat tercapainya tujuan organisasi;
2. b.kurangnya kompetensi dan potensi Knowledge, Skill dan Attitude Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di organisasi sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, antara lain beberapa pegawai yang tidak berminat mengikuti pendidikan, pegawai yang tidak patuh pada atasan, pegawai yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan;
3. c.kegagalan interaksi antar SDM dalam mendukung iklim organisasi Kemhan yang positif, antara lain kurangnya kerjasama antar pegawai atau antara atasan dan bawahan, terjadinya miscommunication yang terjadi antar pegawai atau antara atasan dan bawahan, sehingga hasil kerja kurang maksimal;
4. d.kepemimpinan yang tidak kuat dalam proses pengelolaan komunikasi krisis sehingga berjalan tidak sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. e.kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cidera atau kemungkinan akibat lainnya, antara lain kecelakaan kendaraan saat melaksanakan dinas luar, korsleting listrik, terjadinya kebakaran di tempat kerja karena faktor sengaja ataupun tidak sengaja;
6. f.data dan informasi yang hilang/rusak dikarenakan oleh kesalahan manusia dan teknologi dalam menyimpan atau menyampaikan suatu informasi, antara lain tidak adanya anti virus pada komputer untuk melindungi dan menjaga data-data yang tersimpan di dalam komputer, tidak melaksanakan update sistem operasi dan aplikasi sehingga membuat celah bagi hacker untuk masuk/merusak data, kelalaian Administrator dalam menyimpan dan merahasiakan informasi organisasi, User tidak menggunakan komputer sesuai kebutuhan organisasi;
7. g.kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas, pokok dan fungsi, antara lain:
  1. 1.Faktor Teknologi, masih kurangnya software sistem operasi yang original dan tidak tersedia anti virus yang memadai;
  2. 2.Faktor Alkaptor, Perangkat Komputer dan alat tulis kantor yang kurang memadai dari segi kuantintas dan kualitas sehingga menghambat pekerjaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 7
  3. 3.Faktor Bangunan, letak tata ruang di lingkup Satuan kerja yang kurang teratur, kurangnya perawatan terhadap bangunan dan kurangnya sistem keamanan pada bangunan.
8. h.aktivitas ilegal yaitu aktivitas yang tidak sesuai/melanggar peraturan atau Undang-undang, antara lain tindakan korupsi, tindakan kekerasan, tindakan asusila, tindakan kriminal.
(3)Faktor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kesalahan persepsi publik terhadap organisasi, antara lain penyampaian informasi yang tidak tepat dan akurat serta pemberitaan media yang berlebihan dan tidak berimbang;
2. b.pemberitaan media massa yang bersifat negatif terhadap organisasi, antara lain pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan didapat bukan dari Narasumber;
3. c.kegagalan teknologi dari pihak terkait dalam menunjang kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain kualitas teknologi yang tidak memadai dalam hal membangun Alutsista;
4. d.peristiwa sosial, situasi dan gejolak yang terjadi disebabkan oleh perubahan sosial, antara lain kerusuhan, konflik sosial, sabotase maupun teroris, penurunan moral masyarakat; dan
5. e.bencana alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, antara lain banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, kebakaran liar dan wabah penyakit.

BAB IV

TAHAPAN KRISIS

Pasal 7

(1)Krisis tidak terjadi secara spontan tetapi selalu diawali dengan gejala, baik yang terdeteksi oleh organisasi maupun tidak.
(2)Krisis bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya, apabila tidak diantisipasi pada tahap awal, krisis akan makin meluas dan merugikan organisasi.

Pasal 8

(1)Tahap krisis terdiri atas:
1. a.Tahap Pre-crisis (Pra krisis); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 8
2. b.Tahap Warning (Peringatan);
3. c.Tahap Acute (Akut);
4. d.Tahap Clean-up (Pembersihan); dan
5. e.Tahap Post-crisis (Pasca krisis).
(2)Tahap Pre-crisis (Pra krisis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebelum sebuah krisis di lingkungan organisasi, namun ada faktor-faktor internal maupun eksternal yang bekerja mempengaruhi terjadinya krisis yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. a.potensi gejala krisis sudah ada, sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis dapat terjadi;
2. b.gejala ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam organisasi dapat menimbulkan resiko; dan
3. c.organisasi tidak mempunyai perencanaan menghadapi krisis ataupun sebaliknya.
(3)Tahap Warning (peringatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. a.pada saat gejala krisis muncul pada tahap ini, organisasi harus bereaksi agar krisis tidak terjadi;
2. b.suatu masalah untuk pertama kalinya dikenali, masalah dapat dipecahkan dan diakhiri selamanya atau dibiarkan berkembang menjadi kerusakan atau kerugian yang lebih besar;
3. c.krisis dapat dengan mudah muncul pada tahap ini karena ketakutan menghadapi masalah dan menganggapnya tidak ada; dan
4. d.reaksi Organisasi yang umum terjadi pada tahap ini merupakan terkejut, menyangkal dan pura-pura merasa aman.
(4)Tahap Acute (akut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap dimana krisis mulai terbentuk, dan mulai diketahui oleh media, publik, atau pihak eksternal terkait mulai mengetahui adanya masalah yang memiliki ciri-ciri:
1. a.Organisasi tidak berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan kerugian;
2. b.berbagai dokumen dan modul untuk menghadapi krisis dikeluarkan dan digunakan; dan
3. c.Pegawai telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis ataupun sebaliknya, jika belum maka sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan menyelesaikan masalahnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 9
(5)Tahap Clean-up (pembersihan) merupakan tahap pemulihan organisasi dari semua kerusakan atau kerugian akibat krisis dan menyelamatkan apa saja yang tersisa yaitu reputasi, citra organisasi, kinerja, dan hasil kerja organisasi.
(6)Tahap Post-crisis (sesudah krisis) merupakan tahap dimana organisasi mengevaluasi bagaimana krisis akan timbul, bagaimana menghadapi krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi.

Pasal 9

Jika organisasi dapat mengembalikan kepercayaan publik dan dapat beroperasi dengan normal maka secara formal dapat dikatakan krisis telah berakhir.

BAB V

PENGELOLA KOMUNIKASI KRISIS

Pasal 10

(1)Pengelola Komunikasi Krisis di Kemhan terdiri atas dua unsur utama yaitu:
1. a.unsur manajemen; dan
2. b.unsur komunikasi krisis.
(2)Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab menangani krisis yang terjadi.
(3)Unsur komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab secara langsung menangani kegiatan komunikasi krisis.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi krisis agar Kementerian Pertahanan tidak kehilangan arah dan kendali dalam penyelenggaraan komunikasi krisis, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan dalam pengelolaan komunikasi krisis, guna mencegah permasalahan yang muncul menjadi lebih besar dan meminimalkan resiko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi adalah Kementerian Pertahanan sebagai Lembaga Pemerintah yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4.Krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga, secara potensial dapat berdampak negatif, yang dapat mengancam keutuhan, reputasi atau keberlangsungan suatu organisasi ataupun publik.
5.Komunikasi Krisis adalah komunikasi yang menggunakan semua peralatan Humas yang ada, dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi organisasi dalam jangka panjang serta pada waktu ketika organisasi berada dalam kondisi bahaya.
6.Pengelolaan Komunikasi Krisis adalah kegiatan penanganan komunikasi krisis di mulai dari tahap pre crisis (tahap pra krisis), tahap warning (tahap peringatan), tahap acute (tahap akut), tahap www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 3 clean up (tahap pembersihan) dan tahap post crisis (tahap pasca krisis).
7.Pengelola Komunikasi Krisis adalah Tim yang mengelola proses penanganan komunikasi krisis yang terdiri dari beberapa pejabat internal dan eksternal yang terkait organisasi.
8.Tim Komunikasi Krisis adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk mengelola dan menangani komunikasi krisis, dikepalai oleh Kapuskompublik.
9.Krisis Organisasi adalah suatu kejadian khusus, tidak terduga dan terjadi sewaktu-waktu yang mengakibatkan ketidakpastian serta berkelanjutan di dalam organisasi sehingga berpeluang menjadi ancaman terhadap tujuan utama organisasi.
10.Publik adalah sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal.
11.Media Internal adalah publikasi menggunakan media yang secara khusus dibuat oleh organisasi untuk kalangan lingkungan dalam (internal).
12.Stakeholders merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan, agar pelaksanaannya terkelola secara optimal, efektif, dan efisien guna meminimalkan dampak/risiko terhadap kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis yang mungkin terjadi.
(2)Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di lingkungan Kemhan ini, agar menjadi acuan dan panduan dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

BAB II

JENIS KRISIS

Pasal 4

(1)Krisis berdasarkan waktu terdiri atas:
1. a.The exploding crisis;
2. b.The immediate crisis;
3. c.The building crisis;
4. d.The continuing crisis; dan
5. e.The sudden crisis.
(2)The exploding crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, misalnya kebakaran, kecelakaan kerja atau peristiwa yang dengan mudah dapat dikategorikan dan dikenali yang mempunyai dampak langsung.
(3)The immediate crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejadian yang membuat organisasi terkejut, tetapi masih ada waktu untuk mempersiapkan respon dan antisipasi terhadap krisis tersebut, misalnya opini publik/oknum yang menentang kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan Kemhan.
(4)The building crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan krisis yang sedang terjadi, dalam proses penyelesaian dan antisipasi penanganannya, misalnya krisis yang terjadi pada saat proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait perihal masalah yang terjadi pada Kemhan.
(5)The continuing crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan krisis yang dialami organisasi secara kronis dan memerlukan waktu yang panjang untuk muncul menjadi sebuah krisis dan bahkan mungkin tidak dikenali sama sekali, misalnya isu masalah keamanan yang berpotensi menjadi ancaman nasional.
(6)The sudden crisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan krisis yang terjadi secara mendadak yang digambarkan sebagai suatu gangguan di dalam organisasi yang terjadi tanpa peringatan serta mungkin menghasilkan berita, misalnya berita yang berdampak pada personel Kemhan, stakeholder, publik dan citra Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 5

Pasal 5

(1)Krisis manajemen terdiri atas:
1. a.Krisis Keuangan;
2. b.Krisis Kehumasan; dan
3. c.Krisis Strategi.
(2)Krisis Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan krisis yang terjadi karena masalah alokasi anggaran dan aliran dana guna mendukung program kerja Kemhan, antara lain karena keterlambatan pencairan anggaran suatu program kerja pada Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan.
(3)Krisis Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan krisis yang terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada organisasi, antara lain karena pemberitaan media atau isu yang beredar berpotensi memengaruhi citra personel atau organisasi Kemhan.
(4)Krisis Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perubahan yang terjadi pada tahapan proses kegiatan yang akan/sedang dilakukan oleh organisasi sehingga mengakibatkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi, antara lain karena terjadi perubahan pada hasil negosiasi dengan pihak terkait yang juga mengubah strategi Kemhan.

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pasal 6

(1)Faktor yang mempengaruhi krisis terdiri atas:
1. a.Faktor Internal; dan
2. b.Faktor Eksternal.
(2)Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.ketidakteraturan manajemen atau budaya organisasi yang negatif sehingga menghambat kinerja pegawai Kemhan, antara lain penempatan pegawai pada posisi jabatan tertentu yang tidak sesuai antara kebutuhan organisasi dengan kompetensi pegawainya (latar belakang pendidikan, kemampuan keahlian), www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 6 kekosongan dalam jabatan strategis sehingga menghambat tercapainya tujuan organisasi;
2. b.kurangnya kompetensi dan potensi Knowledge, Skill dan Attitude Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di organisasi sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, antara lain beberapa pegawai yang tidak berminat mengikuti pendidikan, pegawai yang tidak patuh pada atasan, pegawai yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan;
3. c.kegagalan interaksi antar SDM dalam mendukung iklim organisasi Kemhan yang positif, antara lain kurangnya kerjasama antar pegawai atau antara atasan dan bawahan, terjadinya miscommunication yang terjadi antar pegawai atau antara atasan dan bawahan, sehingga hasil kerja kurang maksimal;
4. d.kepemimpinan yang tidak kuat dalam proses pengelolaan komunikasi krisis sehingga berjalan tidak sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. e.kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cidera atau kemungkinan akibat lainnya, antara lain kecelakaan kendaraan saat melaksanakan dinas luar, korsleting listrik, terjadinya kebakaran di tempat kerja karena faktor sengaja ataupun tidak sengaja;
6. f.data dan informasi yang hilang/rusak dikarenakan oleh kesalahan manusia dan teknologi dalam menyimpan atau menyampaikan suatu informasi, antara lain tidak adanya anti virus pada komputer untuk melindungi dan menjaga data-data yang tersimpan di dalam komputer, tidak melaksanakan update sistem operasi dan aplikasi sehingga membuat celah bagi hacker untuk masuk/merusak data, kelalaian Administrator dalam menyimpan dan merahasiakan informasi organisasi, User tidak menggunakan komputer sesuai kebutuhan organisasi;
7. g.kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas, pokok dan fungsi, antara lain:
  1. 1.Faktor Teknologi, masih kurangnya software sistem operasi yang original dan tidak tersedia anti virus yang memadai;
  2. 2.Faktor Alkaptor, Perangkat Komputer dan alat tulis kantor yang kurang memadai dari segi kuantintas dan kualitas sehingga menghambat pekerjaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 7
  3. 3.Faktor Bangunan, letak tata ruang di lingkup Satuan kerja yang kurang teratur, kurangnya perawatan terhadap bangunan dan kurangnya sistem keamanan pada bangunan.
8. h.aktivitas ilegal yaitu aktivitas yang tidak sesuai/melanggar peraturan atau Undang-undang, antara lain tindakan korupsi, tindakan kekerasan, tindakan asusila, tindakan kriminal.
(3)Faktor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kesalahan persepsi publik terhadap organisasi, antara lain penyampaian informasi yang tidak tepat dan akurat serta pemberitaan media yang berlebihan dan tidak berimbang;
2. b.pemberitaan media massa yang bersifat negatif terhadap organisasi, antara lain pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan didapat bukan dari Narasumber;
3. c.kegagalan teknologi dari pihak terkait dalam menunjang kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain kualitas teknologi yang tidak memadai dalam hal membangun Alutsista;
4. d.peristiwa sosial, situasi dan gejolak yang terjadi disebabkan oleh perubahan sosial, antara lain kerusuhan, konflik sosial, sabotase maupun teroris, penurunan moral masyarakat; dan
5. e.bencana alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, antara lain banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, kebakaran liar dan wabah penyakit.

BAB IV

TAHAPAN KRISIS

Pasal 7

(1)Krisis tidak terjadi secara spontan tetapi selalu diawali dengan gejala, baik yang terdeteksi oleh organisasi maupun tidak.
(2)Krisis bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya, apabila tidak diantisipasi pada tahap awal, krisis akan makin meluas dan merugikan organisasi.

Pasal 8

(1)Tahap krisis terdiri atas:
1. a.Tahap Pre-crisis (Pra krisis); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 8
2. b.Tahap Warning (Peringatan);
3. c.Tahap Acute (Akut);
4. d.Tahap Clean-up (Pembersihan); dan
5. e.Tahap Post-crisis (Pasca krisis).
(2)Tahap Pre-crisis (Pra krisis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebelum sebuah krisis di lingkungan organisasi, namun ada faktor-faktor internal maupun eksternal yang bekerja mempengaruhi terjadinya krisis yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. a.potensi gejala krisis sudah ada, sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis dapat terjadi;
2. b.gejala ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam organisasi dapat menimbulkan resiko; dan
3. c.organisasi tidak mempunyai perencanaan menghadapi krisis ataupun sebaliknya.
(3)Tahap Warning (peringatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. a.pada saat gejala krisis muncul pada tahap ini, organisasi harus bereaksi agar krisis tidak terjadi;
2. b.suatu masalah untuk pertama kalinya dikenali, masalah dapat dipecahkan dan diakhiri selamanya atau dibiarkan berkembang menjadi kerusakan atau kerugian yang lebih besar;
3. c.krisis dapat dengan mudah muncul pada tahap ini karena ketakutan menghadapi masalah dan menganggapnya tidak ada; dan
4. d.reaksi Organisasi yang umum terjadi pada tahap ini merupakan terkejut, menyangkal dan pura-pura merasa aman.
(4)Tahap Acute (akut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap dimana krisis mulai terbentuk, dan mulai diketahui oleh media, publik, atau pihak eksternal terkait mulai mengetahui adanya masalah yang memiliki ciri-ciri:
1. a.Organisasi tidak berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan kerugian;
2. b.berbagai dokumen dan modul untuk menghadapi krisis dikeluarkan dan digunakan; dan
3. c.Pegawai telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis ataupun sebaliknya, jika belum maka sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan menyelesaikan masalahnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1660 9
(5)Tahap Clean-up (pembersihan) merupakan tahap pemulihan organisasi dari semua kerusakan atau kerugian akibat krisis dan menyelamatkan apa saja yang tersisa yaitu reputasi, citra organisasi, kinerja, dan hasil kerja organisasi.
(6)Tahap Post-crisis (sesudah krisis) merupakan tahap dimana organisasi mengevaluasi bagaimana krisis akan timbul, bagaimana menghadapi krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi.

Pasal 9

Jika organisasi dapat mengembalikan kepercayaan publik dan dapat beroperasi dengan normal maka secara formal dapat dikatakan krisis telah berakhir.

BAB V

PENGELOLA KOMUNIKASI KRISIS

Pasal 10

(1)Pengelola Komunikasi Krisis di Kemhan terdiri atas dua unsur utama yaitu:
1. a.unsur manajemen; dan
2. b.unsur komunikasi krisis.
(2)Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab menangani krisis yang terjadi.
(3)Unsur komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab secara langsung menangani kegiatan komunikasi krisis.