DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2013

Nomor: 42
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu sarana untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan dilakukan penyuluhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyuluhan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 2 Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYULUHAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Pegawai Kementerian Pertahanan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib.
2.Pegawai Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 3

a.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; dan
b.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di lingkungan Kemhan. /3. Satuan . . . . .
1. 3.Satuan TNI di Tingkat Pusat adalah:
a.Markas Besar TNI dan Badan Pelaksana Mabes TNI di Tingkat Pusat; dan
b.Markas Besar Angkatan dan Badan Pelaksana Mabes Angkatan di Tingkat Pusat.
1. 4.Satuan TNI di Daerah adalah Satuan Jajaran Mabes TNI/Angkatan yang berada di daerah.
2. 5.Kesadaran Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah nilai yang hidup dalam Pegawai Kemhan bentuk pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 6.Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari pembicara kepada peserta penyuluhan hukum.
4. 7.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan penyelenggaran penyuluhan hukum.
5. 8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya di singkat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.

Pasal 2

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan prinsip:

a.singkat, tegas, jelas dan padat yaitu penyampaian satu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu dan gamblang dengan menggunakan kalimat efektif serta logis dan mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca;
b.komunikatif yaitu antara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam upaya proses tukar menukar pesan, pendapat dan sikap menjalin pendekatan dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian;
c.edukatif cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan pegawai negeri;
d.informatif yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh sebagai sumber informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta jelas dan mudah dimengerti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 4
e.keterpaduan dalam penyuluhan hukum menggunakan metode dan materi yang mendasarkan pada satu sumber;
f.kesinambungan penyuluhan Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut; dan
g.aplikatif materi hukum yang disampaikan bersifat terapan untuk mendukung pelaksanakan tugas peserta penyuluhan.

Pasal 3

(1)Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setjen Kemhan dalam bentuk Penyuluhan Hukum.
(2)Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja (Satker/Subsatker) di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan atau kepada Satuan TNI.
(3)Dalam hal Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setjen Kemhan.

BAB II

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pasal 4

(1)Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
1. a.Penyuluhan Hukum langsung; dan
2. b.Penyuluhan Hukum tidak langsung;
(2)Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan peserta penyuluhan hukum.
(3)Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurub b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 5

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pendekatan:

a.Persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan hukum, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 5
b.Edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta penyuluhan hukum;
c.Komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d.Akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Pasal 6

(1)Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi;
3. c.pameran; dan/atau
4. d.lomba kadarkum.
(2)Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.dialog interaktif;
2. b.wawancara radio;
3. c.spanduk;
4. d.poster;
5. e.brosur;
6. f.leaflet; dan/atau
7. g.running teks.

Pasal 7

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.

Pasal 8

(1)Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
(2)Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 6

Pasal 9

Penyuluhan Hukum dalam bentuk pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun audio visual.

Pasal 10

(1)Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diselenggarakan di Satuan Kerja/Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Penyuluhan Hukum dalam bentuk lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu sarana untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan dilakukan penyuluhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYULUHAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluhan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Pegawai Kementerian Pertahanan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib.
2.Pegawai Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 3

a.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; dan
b.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di lingkungan Kemhan. /3. Satuan . . . . .
1. 3.Satuan TNI di Tingkat Pusat adalah:
a.Markas Besar TNI dan Badan Pelaksana Mabes TNI di Tingkat Pusat; dan
b.Markas Besar Angkatan dan Badan Pelaksana Mabes Angkatan di Tingkat Pusat.
1. 4.Satuan TNI di Daerah adalah Satuan Jajaran Mabes TNI/Angkatan yang berada di daerah.
2. 5.Kesadaran Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah nilai yang hidup dalam Pegawai Kemhan bentuk pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 6.Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari pembicara kepada peserta penyuluhan hukum.
4. 7.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan penyelenggaran penyuluhan hukum.
5. 8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya di singkat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.

Pasal 2

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan prinsip:

a.singkat, tegas, jelas dan padat yaitu penyampaian satu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu dan gamblang dengan menggunakan kalimat efektif serta logis dan mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca;
b.komunikatif yaitu antara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam upaya proses tukar menukar pesan, pendapat dan sikap menjalin pendekatan dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian;
c.edukatif cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan pegawai negeri;
d.informatif yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh sebagai sumber informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta jelas dan mudah dimengerti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 4
e.keterpaduan dalam penyuluhan hukum menggunakan metode dan materi yang mendasarkan pada satu sumber;
f.kesinambungan penyuluhan Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut; dan
g.aplikatif materi hukum yang disampaikan bersifat terapan untuk mendukung pelaksanakan tugas peserta penyuluhan.

Pasal 3

(1)Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setjen Kemhan dalam bentuk Penyuluhan Hukum.
(2)Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja (Satker/Subsatker) di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan atau kepada Satuan TNI.
(3)Dalam hal Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setjen Kemhan.

BAB II

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pasal 4

(1)Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
1. a.Penyuluhan Hukum langsung; dan
2. b.Penyuluhan Hukum tidak langsung;
(2)Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan peserta penyuluhan hukum.
(3)Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurub b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 5

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pendekatan:

a.Persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan hukum, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 5
b.Edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta penyuluhan hukum;
c.Komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d.Akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Pasal 6

(1)Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi;
3. c.pameran; dan/atau
4. d.lomba kadarkum.
(2)Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.dialog interaktif;
2. b.wawancara radio;
3. c.spanduk;
4. d.poster;
5. e.brosur;
6. f.leaflet; dan/atau
7. g.running teks.

Pasal 7

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.

Pasal 8

(1)Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
(2)Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.147 6

Pasal 9

Pasal 10

(1)Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diselenggarakan di Satuan Kerja/Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Penyuluhan Hukum dalam bentuk lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.