DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata laksana kerja, sehinga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.77 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
5.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1211); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan www.peraturan.go.id 2017, No.77 peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
2.Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.
3.Pengelola Pengamanan Persandian adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pengawai Negeri Sipil yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi pemerintah.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
8.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk www.peraturan.go.id 2017, No.77 melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENGELOLA DAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

(1)Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas di bidang persandian diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian.
(2)Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab pengamanan persandian;
2. b.pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian;
3. c.petugas kamar sandi; dan
4. d.pendukung persandian.
(3)Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling tinggi 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian atau sesuai dengan beban tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan.

Pasal 3

Penanggung jawab pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu unsur pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kemhan dan unsur pejabat struktural di lingkungan TNI karena tugas dan fungsinya mengelola dan bertanggung jawab secara langsung di bidang persandian. www.peraturan.go.id 2017, No.77

Pasal 4

(1)Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.unsur pejabat eselon IV di lingkungan Kemhan;
2. b.unsur pejabat struktural di lingkungan TNI;
3. c.unsur pejabat fungsional sandiman; dan
4. d.unsur fungsional lain.
(2)Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan di unit kerja karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian dan melaksanakan pengamanan persandian.

Pasal 5

Petugas kamar sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu Prajurit TNI dan PNS yang memiliki kualifikasi sandi dan nonsandi yang bertugas di kamar sandi.

Pasal 6

Pendukung persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.

Pasal 7

Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Sandi Negara berperan sebagai Pembina Pengamanan Persandian. www.peraturan.go.id 2017, No.77

Pasal 8

(1)Pengelola pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2)Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.
(3)Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai tingkat pengamanan persandian.
(4)Ketentuan mengenai nilai tingkat pengamanan persandian dan besarnya Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

PENETAPAN NILAI, PEJABAT PENILAI, DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

(1)Penetapan nilai Pengelola Pengamanan Persandian untuk setiap tingkat pengamanan persandian berdasarkan pada nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai setiap unsur.
(2)Nilai setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.unsur tanggung jawab menjaga rahasia; www.peraturan.go.id 2017, No.77
2. b.unsur tingkat kualifikasi sandi; dan
3. c.unsur lamanya bertugas di persandian.
(3)Ketentuan mengenai unsur dan nilai tanggung jawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai unsur dan nilai tingkat kualifikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai unsur dan nilai lamanya bertugas di persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

(1)Penilaian tingkat pengamanan persandian di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja yang secara struktur bertanggung jawab di bidang persandian.
(2)Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.
(3)Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata laksana kerja, sehinga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
5.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1211); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan www.peraturan.go.id 2017, No.77 peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
2.Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.
3.Pengelola Pengamanan Persandian adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pengawai Negeri Sipil yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi pemerintah.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
8.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk www.peraturan.go.id 2017, No.77 melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENGELOLA DAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

(1)Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas di bidang persandian diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian.
(2)Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab pengamanan persandian;
2. b.pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian;
3. c.petugas kamar sandi; dan
4. d.pendukung persandian.
(3)Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling tinggi 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian atau sesuai dengan beban tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.unsur pejabat eselon IV di lingkungan Kemhan;
2. b.unsur pejabat struktural di lingkungan TNI;
3. c.unsur pejabat fungsional sandiman; dan
4. d.unsur fungsional lain.
(2)Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan di unit kerja karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian dan melaksanakan pengamanan persandian.

Pasal 5

Petugas kamar sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu Prajurit TNI dan PNS yang memiliki kualifikasi sandi dan nonsandi yang bertugas di kamar sandi.

Pasal 6

Pasal 7

Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Sandi Negara berperan sebagai Pembina Pengamanan Persandian. www.peraturan.go.id 2017, No.77

Pasal 8

(1)Pengelola pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2)Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.
(3)Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai tingkat pengamanan persandian.
(4)Ketentuan mengenai nilai tingkat pengamanan persandian dan besarnya Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

PENETAPAN NILAI, PEJABAT PENILAI, DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

(1)Penetapan nilai Pengelola Pengamanan Persandian untuk setiap tingkat pengamanan persandian berdasarkan pada nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai setiap unsur.
(2)Nilai setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.unsur tanggung jawab menjaga rahasia; www.peraturan.go.id 2017, No.77
2. b.unsur tingkat kualifikasi sandi; dan
3. c.unsur lamanya bertugas di persandian.
(3)Ketentuan mengenai unsur dan nilai tanggung jawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan mengenai unsur dan nilai tingkat kualifikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan mengenai unsur dan nilai lamanya bertugas di persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

(1)Penilaian tingkat pengamanan persandian di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja yang secara struktur bertanggung jawab di bidang persandian.
(2)Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.
(3)Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLA DAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN NILAI, PEJABAT PENILAI, DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLA DAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN NILAI, PEJABAT PENILAI, DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2009