Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2013
- Nomor
- 44
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme dan Prosedur Kepemilikan Rumah Umum untuk Prajurit, Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan/Warakawuri, dan Wredatama/Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
SKB/02/I/2011 dan Nomor: 01/SKB/SM/2011 tentang Penyediaan Rumah Umum, Rumah Negara dan Rumah Khusus untuk Prajurit, Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan/Warakawuri dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR KEPEMILIKAN RUMAH UMUM UNTUK PRAJURIT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PURNAWIRAWAN/ WARAKAWURI, DAN WREDATAMA/ JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 3
BAB II PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN RUMAH UMUM
BAB II
Rumah Umum diperuntukkan bagi Debitur agar dapat memiliki rumah secara sah dengan harga yang terjangkau.
Penyelenggaraan Rumah Umum dilakukan di atas lokasi/lahan yang sudah tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 4
Penyelenggaraan Rumah Umum mendapat bantuan PSU dari Kementerian Perumahan Rakyat.
Pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki dokumen pendukung kepemilikan rumah yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah paling sedikit sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 5
Dalam penyelenggaraan penyediaan Rumah Umum, Kasatker yang menangani bidang perumahan di lingkungan Kemhan dan TNI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
Dalam penyelenggaraan penyediaan Rumah Umum, Asosiasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 6
BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIKAN RUMAH UMUM
BAB III
Mekanisme dan prosedur pemilikan Rumah Umum dilaksanakan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.149 7
Membuka PDF…