DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); www.peraturan.go.id 2017, No.80

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kamus Kompetensi Perilaku dan Kamus Teknis di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1597);
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No. 80

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah proses pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan sesuai dengan kompetensi jabatannya guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap/perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional sesuai sasaran dan tujuannya.
2.Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif, dan efisien.
3.Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan yang bersifat teknik, manajerial, maupun profesional.
4.Pelatihan Kompetensi Teknis adalah proses pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota satuan kerja/subsatuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan kompetensi teknis dalam jabatan.
5.Standar Kompetensi adalah uraian Kompetensi dan pengetahuan yang baku disusun berdasarkan analisis dan jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh setiap pegawai Kementerian Pertahanan untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
6.Spesifikasi Pendidikan Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi adalah karakteristik jenis pendidikan dari setiap kompetensi teknis dalam job family.
7.Job Family adalah pengelompokkan jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik. www.peraturan.go.id 2017, No.80
8.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk karakter dan jati diri seutuhnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, meningkatkan keampuan dan keterampilan.
9.Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah proses yang berkelanjutan dalam pengumpulan data untuk perencanaan Diklat yang dibutuhkan pejabat atau pelaksana tiap jenis jabatan dan satuan kerja/subsatuan kerja Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
10.Fasilitator adalah seseorang yang memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik, serta mamandu orang lain untuk menggunakan dan memanfaatkan materi pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Badan Diklat Kemhan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah lembaga penyelenggara Diklat yang bertugas menyelenggarakan Diklat di bidang pertahanan.
13.Kepala Badiklat Kemhan yang selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan adalah pimpinan Badiklat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Petahanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badiklat Kemhan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemhan. www.peraturan.go.id 2017, No. 80

Pasal 3

(1)Satuan kerja/subsatuan kerja dapat menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Teknis di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja.
(2)Pelatihan Berbasis Kompetensi Teknis yang diselenggarakan oleh satuan kerja/subsatuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.workshop;
2. b.bimbingan teknis;
3. b.in house training; dan
4. c.seminar.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi agar tercapai Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dalam pekerjaan dan jabatan di lingkungan Kemhan.

BAB II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi menitikberatkan pada penguasaan kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan sebagai persyaratan jabatan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi memiliki pendekatan yang berbeda dengan Diklat konvensional.
(2)Pendekatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.80
1. a.sasaran yaitu membentuk atau meningkatkan Kompetensi individu sesuai dengan rujukan Kamus Kompetensi yang berlaku di lingkungan Kemhan;
2. b.fokus bukan hanya pada hasil Diklat namun pada proses untuk memastikan tercapainya indikator kinerja individu;
3. c.proses transfer of knowledge and skill dilakukan melalui fasilitasi, bukan mengajarkan atau memberikan instruksi, maka pembawa materi disebut Fasilitator;
4. d.peserta diobservasi dan dievaluasi sepanjang proses Diklat; dan
5. e.hasil penilaian tidak sekedar angka atau huruf namun disertai penjelasan mengenai indikator yang mengikutinya.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi didasarkan pada kurikulum dan silabus yang bertujuan untuk penguasaan Kompetensi bagi peserta.
(2)Penguasaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Kamus Kompetensi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan pada:

a.sistem belajar aktif; dan
b.metode evaluasi.

Pasal 9

Sistem belajar aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:

a.mempelajari Kompetensi secara aktif dan mandiri;
b.terfokus pada pencapaian sasaran kinerja;
c.mencari dan memanfaatkan berbagai sumber referensi; www.peraturan.go.id 2017, No. 80
d.melaksanakan pemantauan dan penilaian sepanjang proses serta di akhir pelatihan; dan
e.melaksanakan praktek dalam situasi riil pekerjaan.

Pasal 10

(1)Metode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan:
1. a.menilai peserta selama proses pendidikan berlangsung; dan
2. b.menilai peserta berdasarkan hasil akhir yang dicapai.
(2)Penilaian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan menilai Kompetensi yang dikuasai berdasarkan indikator keberhasilan atau kriteria unjuk kerja yang ditetapkan.
(3)Indikator keberhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian secara naratif dengan menguraikan atau menjelaskan kemampuan peserta.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kamus Kompetensi Perilaku dan Kamus Teknis di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1597);
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No. 80

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah proses pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan sesuai dengan kompetensi jabatannya guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap/perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional sesuai sasaran dan tujuannya.
2.Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif, dan efisien.
3.Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan yang bersifat teknik, manajerial, maupun profesional.
4.Pelatihan Kompetensi Teknis adalah proses pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota satuan kerja/subsatuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan kompetensi teknis dalam jabatan.
5.Standar Kompetensi adalah uraian Kompetensi dan pengetahuan yang baku disusun berdasarkan analisis dan jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh setiap pegawai Kementerian Pertahanan untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
6.Spesifikasi Pendidikan Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi adalah karakteristik jenis pendidikan dari setiap kompetensi teknis dalam job family.
7.Job Family adalah pengelompokkan jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik. www.peraturan.go.id 2017, No.80
8.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk karakter dan jati diri seutuhnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, meningkatkan keampuan dan keterampilan.
9.Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah proses yang berkelanjutan dalam pengumpulan data untuk perencanaan Diklat yang dibutuhkan pejabat atau pelaksana tiap jenis jabatan dan satuan kerja/subsatuan kerja Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
10.Fasilitator adalah seseorang yang memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik, serta mamandu orang lain untuk menggunakan dan memanfaatkan materi pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12.Badan Diklat Kemhan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah lembaga penyelenggara Diklat yang bertugas menyelenggarakan Diklat di bidang pertahanan.
13.Kepala Badiklat Kemhan yang selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan adalah pimpinan Badiklat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Petahanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badiklat Kemhan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemhan. www.peraturan.go.id 2017, No. 80

Pasal 3

(1)Satuan kerja/subsatuan kerja dapat menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Teknis di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja.
(2)Pelatihan Berbasis Kompetensi Teknis yang diselenggarakan oleh satuan kerja/subsatuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.workshop;
2. b.bimbingan teknis;
3. b.in house training; dan
4. c.seminar.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi agar tercapai Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dalam pekerjaan dan jabatan di lingkungan Kemhan.

BAB II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi memiliki pendekatan yang berbeda dengan Diklat konvensional.
(2)Pendekatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.80
1. a.sasaran yaitu membentuk atau meningkatkan Kompetensi individu sesuai dengan rujukan Kamus Kompetensi yang berlaku di lingkungan Kemhan;
2. b.fokus bukan hanya pada hasil Diklat namun pada proses untuk memastikan tercapainya indikator kinerja individu;
3. c.proses transfer of knowledge and skill dilakukan melalui fasilitasi, bukan mengajarkan atau memberikan instruksi, maka pembawa materi disebut Fasilitator;
4. d.peserta diobservasi dan dievaluasi sepanjang proses Diklat; dan
5. e.hasil penilaian tidak sekedar angka atau huruf namun disertai penjelasan mengenai indikator yang mengikutinya.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi didasarkan pada kurikulum dan silabus yang bertujuan untuk penguasaan Kompetensi bagi peserta.
(2)Penguasaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Kamus Kompetensi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan pada:

a.sistem belajar aktif; dan
b.metode evaluasi.

Pasal 9

Sistem belajar aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:

a.mempelajari Kompetensi secara aktif dan mandiri;
b.terfokus pada pencapaian sasaran kinerja;
c.mencari dan memanfaatkan berbagai sumber referensi; www.peraturan.go.id 2017, No. 80
d.melaksanakan pemantauan dan penilaian sepanjang proses serta di akhir pelatihan; dan
e.melaksanakan praktek dalam situasi riil pekerjaan.

Pasal 10

(1)Metode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan:
1. a.menilai peserta selama proses pendidikan berlangsung; dan
2. b.menilai peserta berdasarkan hasil akhir yang dicapai.
(2)Penilaian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan menilai Kompetensi yang dikuasai berdasarkan indikator keberhasilan atau kriteria unjuk kerja yang ditetapkan.
(3)Indikator keberhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian secara naratif dengan menguraikan atau menjelaskan kemampuan peserta.