DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 2012

Nomor: 46
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.158 2 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 726);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
6.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1583

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
2.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS Kementerian Pertahanan berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS Kementerian Pertahanan terhadap negara.
4.Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi syarat dan tanpa terikat pada jabatan.
5.Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan atas prestasi kerja yang telah dicapai.
6.Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya.
7.Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.
8.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11.Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri ini di Kementerian Pertahanan/Mabes TNI dan Mabes Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.158 4
12.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi setiap pemangku kepentingan di Kementerian Pertahanan/Mabes TNI/ Mabes Angkatan dalam penyelenggaraan usul kenaikan pangkat PNS, dengan tujuan:

a.keseragaman dan ketertiban administrasi usul kenaikan pangkat; dan
b.kelancaran dalam pembinaan karier PNS.

BAB II

SISTEM DAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

(1)Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan;
(2)Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang PNS Kementerian Pertahanan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Periode kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertahanan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
(2)Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1585

BAB III

JENIS KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

(1)Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan termasuk PNS yang:
1. a.melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
2. b.dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI atau Mabes Angkatan dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
(2)Kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 6

PNS yang kenaikan pangkatnya berakibat pada perubahan golongan dari:

a.Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a, telah mengikuti dan lulus ujian dinas Tingkat I dan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III.
b.Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, telah mengikuti dan lulus ujian dinas Tingkat II.

Pasal 7

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:

a.paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

(1)Kenaikan pangkat reguler paling tinggi diberikan sampai dengan pangkat:
1. a.Pengatur Muda Golongan Ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
2. b.Pengatur Golongan Ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. c.Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.158 6
4. d.Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
5. e.Penata Golongan Ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
6. f.Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV;
7. g.Pembina Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara; dan
8. h.Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S-3).
(2)Ijazah lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S-2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan atau Menteri Agama sesuai bidang masing-masing.

Pasal 9

(1)Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang:
1. a.menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
2. b.menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. c.menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
4. d.menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara/Kementerian Pertahanan/Mabes TNI/Angkatan;
5. e.diangkat menjadi pejabat negara;
6. f.memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. g.melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
8. h.telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1587
9. i.dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
(2)Kenaikan pangkat pilihan PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat paling rendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a.telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
b.paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung kumulatif sejak yang bersangkutan dilantik pada jabatan definitif yang tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama; dan
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 726);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
6.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1583

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
2.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS Kementerian Pertahanan berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS Kementerian Pertahanan terhadap negara.
4.Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang telah memenuhi syarat dan tanpa terikat pada jabatan.
5.Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan atas prestasi kerja yang telah dicapai.
6.Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya.
7.Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.
8.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11.Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri ini di Kementerian Pertahanan/Mabes TNI dan Mabes Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.158 4
12.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 2

a.keseragaman dan ketertiban administrasi usul kenaikan pangkat; dan
b.kelancaran dalam pembinaan karier PNS.

BAB II

SISTEM DAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

(1)Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan;
(2)Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang PNS Kementerian Pertahanan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Periode kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertahanan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
(2)Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1585

BAB III

JENIS KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

(1)Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan termasuk PNS yang:
1. a.melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
2. b.dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI atau Mabes Angkatan dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
(2)Kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 6

PNS yang kenaikan pangkatnya berakibat pada perubahan golongan dari:

a.Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a, telah mengikuti dan lulus ujian dinas Tingkat I dan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III.
b.Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, telah mengikuti dan lulus ujian dinas Tingkat II.

Pasal 7

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:

a.paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

(1)Kenaikan pangkat reguler paling tinggi diberikan sampai dengan pangkat:
1. a.Pengatur Muda Golongan Ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
2. b.Pengatur Golongan Ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. c.Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.158 6
4. d.Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
5. e.Penata Golongan Ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
6. f.Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV;
7. g.Pembina Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara; dan
8. h.Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S-3).
(2)Ijazah lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S-2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan atau Menteri Agama sesuai bidang masing-masing.

Pasal 9

(1)Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS Kementerian Pertahanan yang:
1. a.menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
2. b.menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. c.menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
4. d.menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara/Kementerian Pertahanan/Mabes TNI/Angkatan;
5. e.diangkat menjadi pejabat negara;
6. f.memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. g.melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
8. h.telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1587
9. i.dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
(2)Kenaikan pangkat pilihan PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

a.telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
b.paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung kumulatif sejak yang bersangkutan dilantik pada jabatan definitif yang tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama; dan
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.