DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 2016

Nomor: 46
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertib penggunaan Alat Utama Sistem Senjata dalam rangka penyelenggaraan tugas perbantuan kemanusiaan, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan alat utama sistem senjata pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam operasi militer selain perang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Alat Utama Sistem Senjata pada Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dalam Operasi Militer Selain Perang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No. 81 Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA PADA PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta www.peraturan.go.id 2017, No. 81 pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7.Pengendalian adalah proses pengendalian atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
8.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
9.Rekondisi adalah barang yang sudah rusak atau terpakai lama, lalu mendapatkan perbaikan ringan.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Penggunaan Alutsista pada penyelengaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang, www.peraturan.go.id 2017, No. 81 dengan tujuan agar Penggunaan Alutsista terselenggara dengan tertib.
(2)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini dibatasi pada Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam dalam rangka Operasi Militer Selain Perang memperhatikan asas pembinaan materiil yang terdiri atas:

a.prioritas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk tugas perbantuan, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada;
b.keterpaduan, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak sehingga pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi;
c.terarah, yaitu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perbantuan;
d.ketelitian, yaitu pengurusan Alutsista dilakukan dengan teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat dan akurat;
e.berkesinambungan/berlanjut, yaitu harus mampu menjamin kelancaran dan kemampuan dukungan materiil secara berlanjut sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal setiap saat;
f.keamanan dan keselamatan, yaitu pengguna Alutsista bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan terhadap Alutsista yang menjadi tanggung jawabnya;
g.ketepatan, yaitu menjamin ketepatan jenis Alutsista dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas perbantuan;
h.keseimbangan dan keserasian, yaitu memperhatikan dari segi Penggunaan, termasuk keseimbangan dan keserasian antara penyediaan dan permintaan;
i.penghematan, yaitu memperhatikan skala prioritas sehingga dapat dicegah pemborosan, termasuk www.peraturan.go.id 2017, No. 81 mengusahakan agar usia pakai Alutsista dapat berlangsung lama (lebih panjang); dan
j.kekenyalan, yaitu harus dapat memberi ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan penyelarasan terhadap perubahan situasi dan kondisi.

Pasal 4

Penggunaan Alutsista pada tugas perbantuan memperhatikan prinsip:

a.transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sifatnya terbuka bagi masyarakat luas;
b.akuntabel yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus dapat dipertanggungjawabkan;
c.efisien dan efektif yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
d.kehati-hatian yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara; dan
e.berdaya guna yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, dan berhasil guna.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

Alutsista dapat digunakan pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang terdiri atas:

a.membantu tugas Pemerintah di daerah antara lain:
1. 1.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. 2.penanggulangan masalah sosial; www.peraturan.go.id 2017, No. 81
3. 3.penyediaan sarana dan prasarana umum;
4. 4.penanganan bidang kesehatan;
5. 5.penyelenggaraan pendidikan;
6. 6.pelayanan bidang ketenagakerjaan; dan
7. 7.pengendalian lingkungan hidup.
b.membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; dan
c.membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue).

Pasal 6

(1)Alutsista dapat digunakan untuk membantu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain apabila alat peralatan yang dimilikinya tidak tersedia atau tidak memadai dari jumlah dan kemampuannya.
(2)Alutsista yang digunakan untuk tugas perbantuan dapat dipersiapkan sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Alutsista yang dapat digunakan untuk mendukung tugas perbantuan yaitu Alutsista yang memiliki kemampuan daya gerak dan/atau daya angkut.
(2)Alutsista yang mempunyai kemampuan daya gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara.
(3)Alutsista yang mempunyai kemampuan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan angkut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara. www.peraturan.go.id 2017, No. 81

Pasal 8

(1)Permintaan bantuan Penggunaan Alutsista dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Permohonan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
1. a.Alutsista yang dibutuhkan;
2. b.jangka waktu Penggunaan; dan
3. c.penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Alutsista.

Pasal 9

Jangka waktu dan jumlah Penggunaan Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan Alutsista kepada Panglima TNI.

Pasal 10

Penggunaan Alutsista dilakukan secara berkesinambungan selama jangka waktu penyelenggaraan tugas perbantuan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertib penggunaan Alat Utama Sistem Senjata dalam rangka penyelenggaraan tugas perbantuan kemanusiaan, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan alat utama sistem senjata pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam operasi militer selain perang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA PADA PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2.Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta www.peraturan.go.id 2017, No. 81 pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7.Pengendalian adalah proses pengendalian atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
8.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
9.Rekondisi adalah barang yang sudah rusak atau terpakai lama, lalu mendapatkan perbaikan ringan.
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Penggunaan Alutsista pada penyelengaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang, www.peraturan.go.id 2017, No. 81 dengan tujuan agar Penggunaan Alutsista terselenggara dengan tertib.
(2)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini dibatasi pada Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam dalam rangka Operasi Militer Selain Perang memperhatikan asas pembinaan materiil yang terdiri atas:

a.prioritas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk tugas perbantuan, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada;
b.keterpaduan, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak sehingga pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi;
c.terarah, yaitu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perbantuan;
d.ketelitian, yaitu pengurusan Alutsista dilakukan dengan teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat dan akurat;
e.berkesinambungan/berlanjut, yaitu harus mampu menjamin kelancaran dan kemampuan dukungan materiil secara berlanjut sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal setiap saat;
f.keamanan dan keselamatan, yaitu pengguna Alutsista bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan terhadap Alutsista yang menjadi tanggung jawabnya;
g.ketepatan, yaitu menjamin ketepatan jenis Alutsista dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas perbantuan;
h.keseimbangan dan keserasian, yaitu memperhatikan dari segi Penggunaan, termasuk keseimbangan dan keserasian antara penyediaan dan permintaan;
i.penghematan, yaitu memperhatikan skala prioritas sehingga dapat dicegah pemborosan, termasuk www.peraturan.go.id 2017, No. 81 mengusahakan agar usia pakai Alutsista dapat berlangsung lama (lebih panjang); dan
j.kekenyalan, yaitu harus dapat memberi ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan penyelarasan terhadap perubahan situasi dan kondisi.

Pasal 4

Penggunaan Alutsista pada tugas perbantuan memperhatikan prinsip:

a.transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sifatnya terbuka bagi masyarakat luas;
b.akuntabel yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus dapat dipertanggungjawabkan;
c.efisien dan efektif yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
d.kehati-hatian yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara; dan
e.berdaya guna yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, dan berhasil guna.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

Alutsista dapat digunakan pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang terdiri atas:

a.membantu tugas Pemerintah di daerah antara lain:
1. 1.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. 2.penanggulangan masalah sosial; www.peraturan.go.id 2017, No. 81
3. 3.penyediaan sarana dan prasarana umum;
4. 4.penanganan bidang kesehatan;
5. 5.penyelenggaraan pendidikan;
6. 6.pelayanan bidang ketenagakerjaan; dan
7. 7.pengendalian lingkungan hidup.
b.membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; dan
c.membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue).

Pasal 6

(1)Alutsista dapat digunakan untuk membantu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain apabila alat peralatan yang dimilikinya tidak tersedia atau tidak memadai dari jumlah dan kemampuannya.
(2)Alutsista yang digunakan untuk tugas perbantuan dapat dipersiapkan sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Alutsista yang dapat digunakan untuk mendukung tugas perbantuan yaitu Alutsista yang memiliki kemampuan daya gerak dan/atau daya angkut.
(2)Alutsista yang mempunyai kemampuan daya gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara.
(3)Alutsista yang mempunyai kemampuan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan angkut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara. www.peraturan.go.id 2017, No. 81

Pasal 8

(1)Permintaan bantuan Penggunaan Alutsista dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Permohonan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
1. a.Alutsista yang dibutuhkan;
2. b.jangka waktu Penggunaan; dan
3. c.penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Alutsista.

Pasal 9

Pasal 10

Penggunaan Alutsista dilakukan secara berkesinambungan selama jangka waktu penyelenggaraan tugas perbantuan.