DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014

Nomor: 47
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA c. b. Menimbang: a. PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PELAKSANAANPINJAM PAKAIBARANGMILIK NEGARA BERUPA TANAHDANjATAU BANGUNANDI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERTAHANANDAN TENTARANASIONALINDONESIA Tanah. Cara. Negara. Tata Barang Milik Pelaksanaan. KEMENHAN. Bangunan. Pencabutan. No.1482,2014 BERITA NEGARA

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

Pinjam Pakai BMN berupa Tanah dan I atau Bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a.aspek teknis, antara lain:
1. 1.BMN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha- usaha yang menghasilkan penerimaan daerah di luar pajak; dan
2. 2.pelaksanaan pmjam pakai tidak mengganggu dan zatau mengham bat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI.
b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan Pinjam Pakai BMN.

(3)Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN tidak mengubah status kepemilikan BMNpada Kemhan dan TN!.
(4)Pinjam Pakai BMN ditetapkan dengan keputusan pelaksanaan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang menerima limpahan wewenang dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 2014, No.1482 5

Pasal 7

Permohonan Pinjam Pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat pusat diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan dilengkapi data/rlokumen yang diperlukan sebagai berikut:

a.surat permohonan, antara lain memuat:
1. 1.data objek yang akan dipinjampakaikan, meliputi lokasi, luas, status kepemilikan, nomor registrasi BMN,dan peruntukannya;
2. 2.pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan Pinjam Pakai BMN;
3. 3.jangka waktu Pinjam Pakai; dan
4. 4.peruntukan Pinjam Pakai;
b.dokumen tanah dan/ atau bangunan, antara lain:
1. 1.dokumen tanah, terdiri dari: a) sertifikat tanah;
c.aspek yuridis, antara lain:
1. 1.peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. 2.status tanah dan Zatau bangunan.
d.aspek administrasi, antara lain kelengkapan dan keabsahan datal dokumen yang diperlukan dalam rangka Pinjam Pakai BMN. PasalS

(1)Pihak yang dapat meminjamkan BMN Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang atau Pejabat pengguna BMN.
(2)Pihak yang dapat meminjam BMN Kemhan dan TNI adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pasal 6

Objek Pinjam Pakai adalah sebagian Tanah dan Zatau Bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan/TNIyang merupakan sisa dari tanah dan Zatau bangunan yang sudah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan ITNI. BABIII TATACARAPELAKSANAAN 6 2014, No.1482 Pasal 9 Permohonan Pinjam Pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL diajukan oleh Pejabat pengguna BMN setelah mendapatkan izin prinsip dari KPB atau PPB-E 1.

Pasal 10

(1)Dalam hal Permohonan Pinjam Pakai BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
(2)Dalam hal Permohonan Pinjam Pakai BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barangmenetapkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNdengan tembusan ditujukan kepada Pengelola Barang.
(3)Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB)SIMAKBMN;dan d) dokumen penetapan status penggunaan BMN.

2.dokumen bangunan, antara lain: a) Izin Mendirikan Bangunan (1MB)atau KIB SIMAKBMN;dan b) foto kondisi bangunan.

Pasal 8

(1)Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan Pinjam Pakai BMN yang diajukan oleh KPB.
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Pinjam Pakai BMN.
(3)Dalam hal permohonan Pinjam Pakai BMN ditolak, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
(4)Dalam hal permohonan Pinjam Pakai BMN disetujui, Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Kabaranahan Kemhan mengajukan permohonan Pinjam Pakai BMNkepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data/rlokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 2014, No.1482 7

Pasal 12

Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMN.

Pasal 13

(1)Berdasarkan keputusan pelaksanaan pmjam pakai BMN, Pengguna Barang atau pejabat di lingkungan KemhanjTNI yang ditunjuk dan Pemerintah Daerah dimaksud menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN diatas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Perjanjian Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.dasar perjanjian;
2. b.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. a.pihak yang akan meminjam;
4. b.penetapan objek Pinjam Pakai dan peruntukannya;
5. c.jangka waktu Pinjam Pakai;
6. d.tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
7. e.kewajiban para pihak untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
8. f.penyerahan BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
9. h.hal-hallainnya yang diperlukan.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pinjam Pakai BMNdilaksanakan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL,KPB atau PPB- E 1 menetapkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNsekurang- kurangnya memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat pengguna BMN di lingkungannya masing-masing dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL. 8 2014, No.1482

Pasal 15

Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, DBKP, DBPP-E I, DBPP-W, dan Daftar Barang Satker pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)SIMAKBMN.

Pasal 16

(1)Permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat pusat diajukan kepada
1. c.objek Pinjam Pakai dan peruntukannya;
2. d.jangka waktu Pinjam Pakai;
3. e.tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
4. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. g.persyaratan lain yang diperlukan.
(3)Setelah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan serah terima BMNyang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14

(1)Pelaksanakan Pinjam Pakai BMNdilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMNdan naskah Perjanjian Pinjam Pakaipaling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani.
(2)Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNkepada Pengelola Barang.
(3)Dalam hal Pinjam Pakai BMN dilaksanakan berdasarkan keputusan pelaksanaan dari KPB atau PPB-Else bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pejabat pengguna BMN melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL, dan secara berjenjang melaporkan kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMN dan naskah Perjanjian Pinjam Pakai BMNpaling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

Pinjam Pakai BMN berupa Tanah dan I atau Bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a.aspek teknis, antara lain:
1. 1.BMN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha- usaha yang menghasilkan penerimaan daerah di luar pajak; dan
2. 2.pelaksanaan pmjam pakai tidak mengganggu dan zatau mengham bat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI.
b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan Pinjam Pakai BMN.

(3)Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN tidak mengubah status kepemilikan BMNpada Kemhan dan TN!.
(4)Pinjam Pakai BMN ditetapkan dengan keputusan pelaksanaan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang menerima limpahan wewenang dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 2014, No.1482 5

Pasal 7

Permohonan Pinjam Pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat pusat diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan dilengkapi data/rlokumen yang diperlukan sebagai berikut:

a.surat permohonan, antara lain memuat:
1. 1.data objek yang akan dipinjampakaikan, meliputi lokasi, luas, status kepemilikan, nomor registrasi BMN,dan peruntukannya;
2. 2.pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan Pinjam Pakai BMN;
3. 3.jangka waktu Pinjam Pakai; dan
4. 4.peruntukan Pinjam Pakai;
b.dokumen tanah dan/ atau bangunan, antara lain:
1. 1.dokumen tanah, terdiri dari: a) sertifikat tanah;
c.aspek yuridis, antara lain:
1. 1.peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. 2.status tanah dan Zatau bangunan.
d.aspek administrasi, antara lain kelengkapan dan keabsahan datal dokumen yang diperlukan dalam rangka Pinjam Pakai BMN. PasalS

(1)Pihak yang dapat meminjamkan BMN Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang atau Pejabat pengguna BMN.
(2)Pihak yang dapat meminjam BMN Kemhan dan TNI adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pasal 6

Pasal 10

(1)Dalam hal Permohonan Pinjam Pakai BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
(2)Dalam hal Permohonan Pinjam Pakai BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barangmenetapkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNdengan tembusan ditujukan kepada Pengelola Barang.
(3)Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB)SIMAKBMN;dan d) dokumen penetapan status penggunaan BMN.

2.dokumen bangunan, antara lain: a) Izin Mendirikan Bangunan (1MB)atau KIB SIMAKBMN;dan b) foto kondisi bangunan.

Pasal 8

(1)Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan Pinjam Pakai BMN yang diajukan oleh KPB.
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Pinjam Pakai BMN.
(3)Dalam hal permohonan Pinjam Pakai BMN ditolak, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
(4)Dalam hal permohonan Pinjam Pakai BMN disetujui, Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Kabaranahan Kemhan mengajukan permohonan Pinjam Pakai BMNkepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data/rlokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 2014, No.1482 7

Pasal 12

Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMN.

Pasal 13

(1)Berdasarkan keputusan pelaksanaan pmjam pakai BMN, Pengguna Barang atau pejabat di lingkungan KemhanjTNI yang ditunjuk dan Pemerintah Daerah dimaksud menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN diatas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Perjanjian Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.dasar perjanjian;
2. b.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. a.pihak yang akan meminjam;
4. b.penetapan objek Pinjam Pakai dan peruntukannya;
5. c.jangka waktu Pinjam Pakai;
6. d.tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
7. e.kewajiban para pihak untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
8. f.penyerahan BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
9. h.hal-hallainnya yang diperlukan.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pinjam Pakai BMNdilaksanakan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL,KPB atau PPB- E 1 menetapkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNsekurang- kurangnya memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat pengguna BMN di lingkungannya masing-masing dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL. 8 2014, No.1482

Pasal 15

Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, DBKP, DBPP-E I, DBPP-W, dan Daftar Barang Satker pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)SIMAKBMN.

Pasal 16

(1)Permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat pusat diajukan kepada
1. c.objek Pinjam Pakai dan peruntukannya;
2. d.jangka waktu Pinjam Pakai;
3. e.tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
4. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. g.persyaratan lain yang diperlukan.
(3)Setelah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai BMN, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan serah terima BMNyang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14

(1)Pelaksanakan Pinjam Pakai BMNdilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMNdan naskah Perjanjian Pinjam Pakaipaling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani.
(2)Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai BMNkepada Pengelola Barang.
(3)Dalam hal Pinjam Pakai BMN dilaksanakan berdasarkan keputusan pelaksanaan dari KPB atau PPB-Else bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pejabat pengguna BMN melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL, dan secara berjenjang melaporkan kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMN dan naskah Perjanjian Pinjam Pakai BMNpaling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.