DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2014

Nomor: 48
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Permenhan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dihadapkan dengan perubahan organisasi Rumah Sakit dr. Suyoto;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN DANTATAKERJA JABATANFUNGSIONALTERTENTU DAN FUNGSIONALUMUM RUMAHSAKITdr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIANPERTAHANAN KEMENHAN. Jabatan Fungsional. Susunan. Tata Kerja. RS dr. Suyoto. Pencabutan. No. 1483,2014 BERITA NEGARA

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan;

1.Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); 2 Mengingat 2014, No.1483 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANMENTERIPERTAHANANTENTANGSUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONALTERTENTU DAN FUNGSIONALUMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELASB KEMENTERIANPERTAHANAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuanorganisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.
2.Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keteram pilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelolaklinis agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesimedis.
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
7.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keteram pilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
8.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit orgamsasi. 2014, No.1483 3

a.Dokter;
b.Dokter Gigi;
c.Apoteker;
d.Asisten Apoteker;
e.Bidan;
f.Perawat;
g.Perawat Gigi;
h.Fisioterapis;
1. 1.Okupasi Terapis; J. Ortotis Prostetis;
k.Terapis Wicara;
l.Nutrisionis;
m.Radiografer;
n.Pranata Laboratorium Kesehatan;
o.Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
p.Perekam Medis;
q.Psikolog Klinis;
r.Pembimbing Kesehatan Kerja; BABII JABATANFUNGSIONAL urusanmenyelenggarakan10. dilakukan oleh pegawai negen9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib yang bersangkutan. Menteri adalah Menteri yang pemerintahan dibidang Pertahanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk mengetahui tugas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan, dengan tujuan agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terwadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 2014, No.1483 Pasal 8 Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tingkat kompetensinya. PasalS Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat kelainanjpenyakit gigidan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Pasal 6

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian , pengelolaan perbekalan farmasi,pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian , penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

s.Administrator Kesehatan;
t.Pranata Komputer;
u.Refraksionis Optisien;
v.Teknisi Elektromedis;
w.Teknisi Gigi;
x.Teknisi Transfusi Darah;
y.Sanitarian; dan
z.Pekerja Sosial. Pasal 4 2014, No.1483 5

Pasal 12

Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, mempunyai tugas melakukan pelayanan okupasi terapi sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif danalat bantu tertentu serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Pasal 13

Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, mempunyai tugas melakukan pelayanan ortotik prostetik sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi seeara berkala serta rujukan.

Pasal 14

Terapis Wieara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terapi wieara demi tereapainya kemam puan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wieara, suara, iram a/Jcelancaran hingga mampu berkomunikasi seeara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 11

Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, mempunyai tugas memberikan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan seeara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Pasal 10

Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat diunit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan poliklinik.

Pasal 9

Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas memberikan pelayanan keperawatan sesuai tingkat kompetensinya berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam u paya peningkatan kesehatan, peneegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan / kesehatan. 6 2014, No.1483

Pasal 18

Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 0, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan advokasi, melaksanakan kegiatan binasuasana, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, membuat rancangan media baik media cetak, elektronika maupun luar ruang, melakukan pengkajianjpenelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, merencanakan intervensi dalam rangka mengem bangkan perilaku masyarakatyang mendukung kesehatan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Permenhan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dihadapkan dengan perubahan organisasi Rumah Sakit dr. Suyoto;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN DANTATAKERJA JABATANFUNGSIONALTERTENTU DAN FUNGSIONALUMUM RUMAHSAKITdr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIANPERTAHANAN KEMENHAN. Jabatan Fungsional. Susunan. Tata Kerja. RS dr. Suyoto. Pencabutan. No. 1483,2014 BERITA NEGARA

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan;

1.Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); 2 Mengingat 2014, No.1483 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANMENTERIPERTAHANANTENTANGSUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONALTERTENTU DAN FUNGSIONALUMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELASB KEMENTERIANPERTAHANAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuanorganisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.
2.Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keteram pilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelolaklinis agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesimedis.
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
7.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keteram pilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
8.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit orgamsasi. 2014, No.1483 3

a.Dokter;
b.Dokter Gigi;
c.Apoteker;
d.Asisten Apoteker;
e.Bidan;
f.Perawat;
g.Perawat Gigi;
h.Fisioterapis;
1. 1.Okupasi Terapis; J. Ortotis Prostetis;
k.Terapis Wicara;
l.Nutrisionis;
m.Radiografer;
n.Pranata Laboratorium Kesehatan;
o.Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
p.Perekam Medis;
q.Psikolog Klinis;
r.Pembimbing Kesehatan Kerja; BABII JABATANFUNGSIONAL urusanmenyelenggarakan10. dilakukan oleh pegawai negen9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib yang bersangkutan. Menteri adalah Menteri yang pemerintahan dibidang Pertahanan.

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

s.Administrator Kesehatan;
t.Pranata Komputer;
u.Refraksionis Optisien;
v.Teknisi Elektromedis;
w.Teknisi Gigi;
x.Teknisi Transfusi Darah;
y.Sanitarian; dan
z.Pekerja Sosial. Pasal 4 2014, No.1483 5