DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No.83 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyediaan, perencanaan, pengadaan, pemilihan manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
6.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konstruksi /Jasa Lainnya.
7.Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.83 Perangkat Daerah/Institusi sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama.
8.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
9.Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
10.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, dan saran pemecahan yang dipublikasikan.
11.Organisasi Profesi adalah organisasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
13.Tim Penilai Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan rumpun manajemen.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Pengadaan Barang/Jasa di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok antara lain:

a.melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan;
b.pemilihan penyedia;
c.manajemen kontrak; dan
d.manajemen informasi aset.

Pasal 5

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No.83

Pasal 6

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; dan
c.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.

Pasal 8

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(2)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(3)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang.

Pasal 10

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.perencanaan pengadaan;
c.pemilihan penyedia;
d.manajemen kontrak;
e.manajemen informasi aset; dan
f.pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No.83 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyediaan, perencanaan, pengadaan, pemilihan manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
6.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konstruksi /Jasa Lainnya.
7.Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.83 Perangkat Daerah/Institusi sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama.
8.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
9.Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
10.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, dan saran pemecahan yang dipublikasikan.
11.Organisasi Profesi adalah organisasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
13.Tim Penilai Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan rumpun manajemen.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Pengadaan Barang/Jasa di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok antara lain:

a.melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan;
b.pemilihan penyedia;
c.manajemen kontrak; dan
d.manajemen informasi aset.

Pasal 5

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No.83

Pasal 6

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; dan
c.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.

Pasal 8

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(2)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(3)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. www.peraturan.go.id 2017, No.83

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang.

Pasal 10

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.perencanaan pengadaan;
c.pemilihan penyedia;
d.manajemen kontrak;
e.manajemen informasi aset; dan
f.pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.