Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2016
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2017, No.83
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.83 BAB II JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Instansi Pembina
BAB II
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan rumpun manajemen.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok antara lain:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No.83
Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan. Bagian Kedua Jenjang Jabatan dan Pangkat
Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2017, No.83 BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:
Bagian Kedua Unsur Utama
Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
Membuka PDF…