DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.84
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592).
7.Keputusan Presiden No 87/99 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.84
2.Instruktur Tingkat Terampil adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
3.Instruktur Tingkat Ahli adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
4.Melatih adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada Tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan dengan metoda pelatihan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
5.Mengajar adalah suatu proses interaksi edukatif antara peserta, Instruktur, dan lingkungan dengan metoda pengajaran tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan teori dari pada praktek serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
6.Peserta Rehabilitasi adalah penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang sedang mengikuti rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.
7.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
8.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar www.peraturan.go.id 2017, No.84 Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
10.Tim Penilai Angka Kredit Instruktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instruktur adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat Instruktur.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Pasal 2

Jabatan Fungsional Instruktur termasuk rumpun pendidikan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Instruktur hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Instruktur di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

Instruktur mempunyai tugas pokok:

a.pelaksanaan pelatihan;
b.pengembangan pelatihan; dan
c.pengembangan profesi. www.peraturan.go.id 2017, No.84

Pasal 5

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Instruktur.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur terdiri atas:

a.Instruktur Terampil; dan
b.Instruktur Ahli.

Pasal 8

Instruktur Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.Instruktur Pelaksana;
b.Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
c.Instruktur Penyelia.

Pasal 9

(1)Instruktur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. b.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
(2)Instruktur Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Instruktur Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. www.peraturan.go.id 2017, No.84

Pasal 10

Instruktur Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.Instruktur Pertama;
b.Instruktur Muda; dan
c.Instruktur Madya.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.84
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592).
7.Keputusan Presiden No 87/99 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.84
2.Instruktur Tingkat Terampil adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
3.Instruktur Tingkat Ahli adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
4.Melatih adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada Tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan dengan metoda pelatihan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
5.Mengajar adalah suatu proses interaksi edukatif antara peserta, Instruktur, dan lingkungan dengan metoda pengajaran tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan teori dari pada praktek serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
6.Peserta Rehabilitasi adalah penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang sedang mengikuti rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.
7.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
8.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar www.peraturan.go.id 2017, No.84 Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
9.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
10.Tim Penilai Angka Kredit Instruktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instruktur adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat Instruktur.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Pasal 2

Jabatan Fungsional Instruktur termasuk rumpun pendidikan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Instruktur hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Instruktur di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

Instruktur mempunyai tugas pokok:

a.pelaksanaan pelatihan;
b.pengembangan pelatihan; dan
c.pengembangan profesi. www.peraturan.go.id 2017, No.84

Pasal 5

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Instruktur.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan satuan kerja koordinator pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur terdiri atas:

a.Instruktur Terampil; dan
b.Instruktur Ahli.

Pasal 8

Instruktur Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.Instruktur Pelaksana;
b.Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
c.Instruktur Penyelia.

Pasal 9

(1)Instruktur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. b.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
(2)Instruktur Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Instruktur Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. www.peraturan.go.id 2017, No.84

Pasal 10

Instruktur Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.Instruktur Pertama;
b.Instruktur Muda; dan
c.Instruktur Madya.