DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2006 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/Menkes- Kesos/SKB/VII/2001 Nomor 32 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya perlu adanya peraturan mengenai jabatan fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kementerian Pertahanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Gigi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

2.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2006.
4.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor: 728/Menkes-Kesos/SKB/VII/2001 Nomor 32 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2503

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2.Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4.Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat Gigi.
5.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

(1)Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
(2)Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 4

Pasal 4

Perawat Gigi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, penyembuhan kasus penyakit gigi terbatas dan pemulihan kesehatan, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan gigi/kesehatan gigi.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN SATUAN KERJA KOORDINATOR PELAKSANA

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Koordinator Pelaksana yaitu:

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing Perawat Gigi;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
c.mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
d.menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia; dan
f.mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 8

(1)Tim Penilai terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2505
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Tim Penilai Instansi yaitu Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan akan diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan untuk Unit Organisasi Kementerian Pertahanan;
2. b.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. d.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
5. e.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
(5)Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi:

a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 6
b.memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 10

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi terdiri atas:
1. a.Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat Gigi;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat Fungsional Perawat Gigi.
(3)Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat Gigi, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat Gigi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2006 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/Menkes- Kesos/SKB/VII/2001 Nomor 32 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya perlu adanya peraturan mengenai jabatan fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kementerian Pertahanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2006.
4.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor: 728/Menkes-Kesos/SKB/VII/2001 Nomor 32 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2503

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2.Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4.Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat Gigi.
5.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

(1)Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
(2)Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 4

Pasal 4

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN SATUAN KERJA KOORDINATOR PELAKSANA

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Perawat Gigi di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Koordinator Pelaksana yaitu:

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing Perawat Gigi;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
c.mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
d.menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia; dan
f.mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 8

(1)Tim Penilai terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2505
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Tim Penilai Instansi yaitu Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan akan diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan untuk Unit Organisasi Kementerian Pertahanan;
2. b.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. d.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
5. e.Asisten Personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
(5)Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi:

a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.250 6
b.memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 10

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi terdiri atas:
1. a.Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat Gigi;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat Fungsional Perawat Gigi.
(3)Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat Gigi, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat Gigi.