DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penanggulangan dampak bahaya agensia biologi dari aspek kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum diatur, sehingga dalam implementasinya dapat menghambat upaya penanggulangan secara sistematis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Agensia Biologi dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2015, No.595 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANG- GULANGAN DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Agensia Biologi (Biological Agent) adalah makhluk hidup, mikroorganisme dan toksin yang dihasilkannya) atau derivat material infektif dari makhluk hidup yang dapat menimbulkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan, atau dapat menimbulkan perubahan lingkungan www.peraturan.go.id 2015, No.595 3 yang merugikan serta menyebabkan kerusakan material.
2.Bahaya Biologi adalah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan ilmu pengetahuan biologi serta musibah atau wabah yang timbul oleh senjata biologi serta penyebarannya.
3.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
4.Pandemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan banyak korban dan menyebar hingga wilayah lintas negara maupun benua.
5.Keamanan Biologi (Biosecurity) adalah tindakan pengamanan secara institusi atau personal yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyelewengan dan pelepasan secara sengaja suatu patogen atau toksin.
6.Keselamatan Biologi (Biosafety) adalah bagian dari upaya keselamatan yang bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja di laboratorium dan masyarakat atau komunitas dari risiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari laboratorium.
7.Penilaian Risiko (Risk Assessment) adalah suatu proses mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis, dengan mempertimbangkan kelayakan dari setiap kontrol yang ada dan memutuskan apakah risiko itu dapat diterima.
8.Penanggulangan Risiko (Risk Mitigation) adalah langkah-langkah dan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis.
9.Dekontaminasi adalah upaya untuk menghilangkan kontaminan atau pencemar.
10.Penolong Awal (First Responder) adalah reaksi cepat yang memberikan pertolongan awal menangani korban dalam kedaruratan medis atau emergensi.
11.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Tentara Nasonal Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Pasal 2

(1)Pertahanan negara diselenggarakan dalam rangka meng-hadapai ancaman militer dan non-militer.
(2)Salah satu ancaman non-militer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2015, No.595 4 merupakan ancaman potensial yang bersifat biologi.
(3)Salah satu ancaman bersifat biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan agensia biologi yang berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular.
(4)Tindakan penanggulangan wabah penyakit menular di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan berdasarkan status situasi wabah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan dampak agensia biologi dari aspek kesehatan meliputi:

a.respon cepat dan tepat;
b.mengutamakan keselamatan manusia;
c.bersifat netral, berdasarkan prioritas dan tidak diskriminatif;
d.berdasarkan sistem surveilans dan deteksi;
e.terintegrasi dan terkoordinasi; dan
f.kesatuan komando.

BAB II

DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN

Pasal 4

Agensia biologi merupakan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan dampak penyakit menular berpotensi menjadi wabah, berdasarkan bentuk dan sifat organismenya diklasifikasikan sebagai berikut:

a.virus;
b.rickettsia;
c.bakteri;
d.fungi atau jamur, dan
e.protozoa.

Pasal 5

(1)Klasifikasi mikroorganisme yang dapat mengakibatkan wabah berdasarkan kelompok risiko dapat digolongkan sebagai berikut:
1. a.kelompok risiko 1;
2. b.kelompok risiko 2;
3. c.kelompok risiko 3; dan
4. d.kelompok risiko 4.
(2)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan agensia yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa.
(3)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan agensia menyebabkan penyakit pada manusia dan jarang berakibat fatal, tersedia tindakan preventif dan terapetik.
(4)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan agensia yang menyebabkan penyakit serius dan mematikan pada manusia, tindakan preventif dan terapetik biasanya tidak ada, risiko terhadap individu tinggi dan komunitas rendah. www.peraturan.go.id 2015, No.595 5
(5)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan agensia yang menyebabkan penyakit serius pada manusia, tindakan preventif dan terapetik biasanya tidak tersedia, risiko terhadap individu tinggi dan risiko terhadap komunitas tinggi.

BAB III

PENANGGULANGAN WABAH

Pasal 6

Penanggulangan wabah bertujuan sebagai berikut:

a.menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat wabah dengan pengobatan; dan
b.membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Pasal 7

(1)Penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antara seluruh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI serta instansi atau lembaga terkait.
(2)Penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diselenggarakan dengan membantu penguatan perlindungan wilayah yang tidak terjangkit wabah serta penguatan upaya proteksi masyarakat dari ancaman penularan wabah oleh Satuan-Satuan TNI.

Pasal 8

Penanggulangan wabah menggunakan dan/atau meng-optimalkan sarana dan prasarana yang ada dan memberdayakan sumber daya kesehatan Kemhan, TNI, instansi/lembaga terkait dan masyarakat.

Pasal 9

Akses informasi pada penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta terkoordinasi secara berjenjang.

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan wabah akibat bahaya agensia biologi dapat dilakukan dengan perbantuan oleh Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagai berikut:

a.di tingkat pusat; dan
b.di tingkat daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penanggulangan dampak bahaya agensia biologi dari aspek kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum diatur, sehingga dalam implementasinya dapat menghambat upaya penanggulangan secara sistematis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANG- GULANGAN DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Agensia Biologi (Biological Agent) adalah makhluk hidup, mikroorganisme dan toksin yang dihasilkannya) atau derivat material infektif dari makhluk hidup yang dapat menimbulkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan, atau dapat menimbulkan perubahan lingkungan www.peraturan.go.id 2015, No.595 3 yang merugikan serta menyebabkan kerusakan material.
2.Bahaya Biologi adalah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan ilmu pengetahuan biologi serta musibah atau wabah yang timbul oleh senjata biologi serta penyebarannya.
3.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
4.Pandemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan banyak korban dan menyebar hingga wilayah lintas negara maupun benua.
5.Keamanan Biologi (Biosecurity) adalah tindakan pengamanan secara institusi atau personal yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyelewengan dan pelepasan secara sengaja suatu patogen atau toksin.
6.Keselamatan Biologi (Biosafety) adalah bagian dari upaya keselamatan yang bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja di laboratorium dan masyarakat atau komunitas dari risiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari laboratorium.
7.Penilaian Risiko (Risk Assessment) adalah suatu proses mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis, dengan mempertimbangkan kelayakan dari setiap kontrol yang ada dan memutuskan apakah risiko itu dapat diterima.
8.Penanggulangan Risiko (Risk Mitigation) adalah langkah-langkah dan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis.
9.Dekontaminasi adalah upaya untuk menghilangkan kontaminan atau pencemar.
10.Penolong Awal (First Responder) adalah reaksi cepat yang memberikan pertolongan awal menangani korban dalam kedaruratan medis atau emergensi.
11.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Tentara Nasonal Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Pasal 2

(1)Pertahanan negara diselenggarakan dalam rangka meng-hadapai ancaman militer dan non-militer.
(2)Salah satu ancaman non-militer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2015, No.595 4 merupakan ancaman potensial yang bersifat biologi.
(3)Salah satu ancaman bersifat biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan agensia biologi yang berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular.
(4)Tindakan penanggulangan wabah penyakit menular di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan berdasarkan status situasi wabah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan dampak agensia biologi dari aspek kesehatan meliputi:

a.respon cepat dan tepat;
b.mengutamakan keselamatan manusia;
c.bersifat netral, berdasarkan prioritas dan tidak diskriminatif;
d.berdasarkan sistem surveilans dan deteksi;
e.terintegrasi dan terkoordinasi; dan
f.kesatuan komando.

BAB II

DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN

Pasal 4

Agensia biologi merupakan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan dampak penyakit menular berpotensi menjadi wabah, berdasarkan bentuk dan sifat organismenya diklasifikasikan sebagai berikut:

a.virus;
b.rickettsia;
c.bakteri;
d.fungi atau jamur, dan
e.protozoa.

Pasal 5

(1)Klasifikasi mikroorganisme yang dapat mengakibatkan wabah berdasarkan kelompok risiko dapat digolongkan sebagai berikut:
1. a.kelompok risiko 1;
2. b.kelompok risiko 2;
3. c.kelompok risiko 3; dan
4. d.kelompok risiko 4.
(2)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan agensia yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa.
(3)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan agensia menyebabkan penyakit pada manusia dan jarang berakibat fatal, tersedia tindakan preventif dan terapetik.
(4)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan agensia yang menyebabkan penyakit serius dan mematikan pada manusia, tindakan preventif dan terapetik biasanya tidak ada, risiko terhadap individu tinggi dan komunitas rendah. www.peraturan.go.id 2015, No.595 5
(5)Klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan agensia yang menyebabkan penyakit serius pada manusia, tindakan preventif dan terapetik biasanya tidak tersedia, risiko terhadap individu tinggi dan risiko terhadap komunitas tinggi.

BAB III

PENANGGULANGAN WABAH

Pasal 6

Penanggulangan wabah bertujuan sebagai berikut:

a.menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat wabah dengan pengobatan; dan
b.membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Pasal 7

(1)Penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antara seluruh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI serta instansi atau lembaga terkait.
(2)Penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diselenggarakan dengan membantu penguatan perlindungan wilayah yang tidak terjangkit wabah serta penguatan upaya proteksi masyarakat dari ancaman penularan wabah oleh Satuan-Satuan TNI.

Pasal 8

Penanggulangan wabah menggunakan dan/atau meng-optimalkan sarana dan prasarana yang ada dan memberdayakan sumber daya kesehatan Kemhan, TNI, instansi/lembaga terkait dan masyarakat.

Pasal 9

Akses informasi pada penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta terkoordinasi secara berjenjang.

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan wabah akibat bahaya agensia biologi dapat dilakukan dengan perbantuan oleh Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagai berikut:

a.di tingkat pusat; dan
b.di tingkat daerah.