DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Wahana Program Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; 2018, No.621
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 2018, No.621
2.Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat PIDI adalah program Internsip dokter dan dokter gigi Indonesia yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat milik Kemhan dan TNI yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6.Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7.Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan PIDI yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan PIDI.
8.Dokter Pendamping PIDI adalah dokter dan dokter gigi militer dan dokter dan dokter gigi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta PIDI.
9.Peserta PIDI adalah dokter dan dokter gigi yang lulus dengan program pendidikan dengan program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi berbasis kompetensi 2018, No.621 yang akan menjalankan PIDI di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan program PIDI.
11.Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP

Pasal 2

(1)PIDI merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh KIDI bersifat independen.
(2)PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Pelaksanaan PIDI di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 3

(1)PIDI wajib diikuti oleh dokter dan dokter gigi yang baru lulus program pendidikan dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran. 2018, No.621
(2)PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

a.Peserta PIDI;
b.Wahana PIDI; dan
c.Dokter Pendamping PIDI.

Pasal 5

(1)Peserta PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer.
(2)Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter atau dokter gigi yang belum dan/atau sedang melaksanakan Internsip ketika belum menjadi prajurit TNI.
(3)Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil dapat melaksanakan PIDI di Wahana Kemhan dan TNI.
(4)Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

a.dokter atau dokter gigi dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjadi perwira TNI;
b.memiliki STR untuk kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; 2018, No.621
c.tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sebelum dan selama mengikuti PIDI;
d.dalam hal personel dokter atau dokter gigi militer yang telah menduduki jabatan dan belum melaksanakan PIDI, wajib melepas jabatan tersebut;
e.tidak mengikuti pendidikan dan penugasan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan PIDI; dan
f.memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh KIDI.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan menjadi Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Pusat Kesehatan TNI;
b.Pusat/Dinas Kesehatan TNI mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan KIDI Pusat;
c.KIDI Pusat menempatkan Peserta PIDI di fasilitas kesehatan TNI yang telah menjadi Wahana PIDI.

Pasal 8

Kewajiban Peserta PIDI meliputi:

a.melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan pada anak, dewasa, usia lanjut, keluarga, dan/atau masyarakat secara holistik, terpadu, dan paripurna;
b.melakukan konsultasi dan rujukan; dan
c.melakukan kegiatan ilmiah medik dan nonmedik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga. 2018, No.621

Pasal 9

Hak Peserta PIDI meliputi:

a.dapat mengambil cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.mendapatkan bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan selama melaksanakan PIDI.

Pasal 10

(1)Wahana PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi Wahana PIDI meliputi:
1. a.rumah sakit tingkat II, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas.
2. b.rumah sakit tingkat III, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas; dan
3. c.rumah sakit tingkat IV, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan spesialis terbatas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Wahana Program Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; 2018, No.621
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 2018, No.621
2.Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat PIDI adalah program Internsip dokter dan dokter gigi Indonesia yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat milik Kemhan dan TNI yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6.Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7.Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan PIDI yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan PIDI.
8.Dokter Pendamping PIDI adalah dokter dan dokter gigi militer dan dokter dan dokter gigi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta PIDI.
9.Peserta PIDI adalah dokter dan dokter gigi yang lulus dengan program pendidikan dengan program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi berbasis kompetensi 2018, No.621 yang akan menjalankan PIDI di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan program PIDI.
11.Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP

Pasal 2

(1)PIDI merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh KIDI bersifat independen.
(2)PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3)Pelaksanaan PIDI di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 3

(1)PIDI wajib diikuti oleh dokter dan dokter gigi yang baru lulus program pendidikan dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran. 2018, No.621
(2)PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

a.Peserta PIDI;
b.Wahana PIDI; dan
c.Dokter Pendamping PIDI.

Pasal 5

(1)Peserta PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer.
(2)Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter atau dokter gigi yang belum dan/atau sedang melaksanakan Internsip ketika belum menjadi prajurit TNI.
(3)Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil dapat melaksanakan PIDI di Wahana Kemhan dan TNI.
(4)Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

a.dokter atau dokter gigi dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjadi perwira TNI;
b.memiliki STR untuk kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; 2018, No.621
c.tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sebelum dan selama mengikuti PIDI;
d.dalam hal personel dokter atau dokter gigi militer yang telah menduduki jabatan dan belum melaksanakan PIDI, wajib melepas jabatan tersebut;
e.tidak mengikuti pendidikan dan penugasan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan PIDI; dan
f.memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh KIDI.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan menjadi Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Pusat Kesehatan TNI;
b.Pusat/Dinas Kesehatan TNI mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan KIDI Pusat;
c.KIDI Pusat menempatkan Peserta PIDI di fasilitas kesehatan TNI yang telah menjadi Wahana PIDI.

Pasal 8

Kewajiban Peserta PIDI meliputi:

a.melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan pada anak, dewasa, usia lanjut, keluarga, dan/atau masyarakat secara holistik, terpadu, dan paripurna;
b.melakukan konsultasi dan rujukan; dan
c.melakukan kegiatan ilmiah medik dan nonmedik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga. 2018, No.621

Pasal 9

Hak Peserta PIDI meliputi:

a.dapat mengambil cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.mendapatkan bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan selama melaksanakan PIDI.

Pasal 10

(1)Wahana PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi Wahana PIDI meliputi:
1. a.rumah sakit tingkat II, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas.
2. b.rumah sakit tingkat III, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas; dan
3. c.rumah sakit tingkat IV, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan spesialis terbatas.