DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara optimal, memerlukan sistem pengelolaan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2018 www.peraturan.go.id 2020, No.142 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau www.peraturan.go.id 2020, No.142 produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO).
2.Pengelolaan BMP adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BMP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, penghapusan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh PA menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. www.peraturan.go.id 2020, No.142
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi penyusunan neraca dan laporan BMN.
12.Penghapusan BMP adalah kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku.
13.Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP agar efisien dalam pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP dengan menggunakan dokumen PB-221 (Paktur Bon 221) bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satuan Pemakai BMP tingkat III.
14.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat I yang selanjutnya disingkat Satkai I adalah pelaksana pada tingkat pusat/eselon I yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan/atau instansi penerbit Surat Perintah Penyaluran BMP.
15.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat II yang selanjutnya disingkat Satkai II adalah pelaksana pada tingkat Komando Utama dan atau wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Penyaluran BMP dan/atau penerbit Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.
16.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat III yang selanjutnya disingkat Satkai III adalah pelaksana pada tingkat satuan kerja/sub satuan kerja www.peraturan.go.id 2020, No.142 yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
18.Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
19.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
20.Rencana Kebutuhan yang selanjutnya disingkat Renbut adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMP untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban negara.
22.Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat.
23.Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian. www.peraturan.go.id 2020, No.142

BAB II

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 2

(1)Pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP.
(2)Pengelolaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Renbut;
2. b.pengadaan;
3. c.pendistribusian;
4. d.penggunaan dan pertanggungjawaban;
5. e.penatausahaan; dan
6. f.penghapusan.

Pasal 3

Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Renbut rutin;
b.Renbut operasi dan latihan;
c.Renbut fasilitas dan jasa; dan
d.Renbut sarana administrasi.

Pasal 4

(1)Renbut rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk kegiatan pemeliharaan, kegiatan rutin, intensitas gerakan kesiapsiagaan, dan kegiatan lain yang membutuhkan BMP sesuai program yang telah direncanakan. www.peraturan.go.id 2020, No.142
(2)Renbut rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan pengguna BMP x norma indeks x Hari bekal/hari layar/Jam Terbang.
(3)Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun untuk operasi dan latihan sesuai program yang telah direncanakan.
(4)Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi:
1. a.kekuatan Alpalhankam;
2. b.konsumsi jarak tempuh serta waktu; dan
3. c.intensitas kegiatan Alpalhankam.
(5)Renbut fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun berdasarkan program kerja meliputi:
1. a.pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BMP;
2. b.pengangkutan BMP;
3. c.penelitian dan pengembangan; dan
4. d.pemeriksaan mutu BMP.
(6)Renbut sarana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan.
(7)Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistis dan rasional.

Pasal 5

(1)Perhitungan yang realistis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan jumlah Alpalhankam Kemhan yang dimiliki.
(2)Perhitungan yang rasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan perhitungan hari bekal. www.peraturan.go.id 2020, No.142

Pasal 6

(1)Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam bentuk kuantum/volume dari Satkai III sampai dengan Satkai I secara berjenjang untuk selanjutnya diajukan oleh UO dalam bentuk Renbut anggaran BMP kepada Kemhan.
(2)Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Renbut tahunan yang selanjutnya disesuaikan melalui pengajuan kebutuhan setiap triwulan.
(3)Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Angkatan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan Panglima TNI dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(4)Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Kemhan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 7

(1)Pengajuan Renbut anggaran untuk mendukung kegiatan/operasi/latihan yang belum termasuk dalam DIPA UO Angkatan diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI dengan tembusan kepada Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI.
(2)Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Menteri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. www.peraturan.go.id 2020, No.142

Pasal 8

Dalam hal realisasi penggunaan anggaran BMP Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi anggaran BMP maka para pejabat KPA masing-masing UO pengelola BMP dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BMP pada awal semester 2 (dua) kepada Panglima TNI untuk UO Angkatan dan Menteri untuk UO Kemhan.

Pasal 9

Pengadaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan DIPA masing-masing UO.

Pasal 10

(1)Pengadaan BMP dilakukan dengan penyedia jasa BMP sebagai berikut:
1. a.PT. Pertamina (Persero); dan
2. b.badan usaha lain.
(2)Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penunjukan langsung yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama.
(3)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuat dalam bentuk nota kesepahaman.
(4)Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara optimal, memerlukan sistem pengelolaan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2018 www.peraturan.go.id 2020, No.142 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau www.peraturan.go.id 2020, No.142 produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO).
2.Pengelolaan BMP adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BMP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, penghapusan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh PA menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. www.peraturan.go.id 2020, No.142
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi penyusunan neraca dan laporan BMN.
12.Penghapusan BMP adalah kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku.
13.Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP agar efisien dalam pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP dengan menggunakan dokumen PB-221 (Paktur Bon 221) bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satuan Pemakai BMP tingkat III.
14.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat I yang selanjutnya disingkat Satkai I adalah pelaksana pada tingkat pusat/eselon I yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan/atau instansi penerbit Surat Perintah Penyaluran BMP.
15.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat II yang selanjutnya disingkat Satkai II adalah pelaksana pada tingkat Komando Utama dan atau wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Penyaluran BMP dan/atau penerbit Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.
16.Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat III yang selanjutnya disingkat Satkai III adalah pelaksana pada tingkat satuan kerja/sub satuan kerja www.peraturan.go.id 2020, No.142 yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.
17.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
18.Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
19.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
20.Rencana Kebutuhan yang selanjutnya disingkat Renbut adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMP untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban negara.
22.Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat.
23.Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian. www.peraturan.go.id 2020, No.142

BAB II

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 2

(1)Pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP.
(2)Pengelolaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Renbut;
2. b.pengadaan;
3. c.pendistribusian;
4. d.penggunaan dan pertanggungjawaban;
5. e.penatausahaan; dan
6. f.penghapusan.

Pasal 3

Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Renbut rutin;
b.Renbut operasi dan latihan;
c.Renbut fasilitas dan jasa; dan
d.Renbut sarana administrasi.

Pasal 4

(1)Renbut rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk kegiatan pemeliharaan, kegiatan rutin, intensitas gerakan kesiapsiagaan, dan kegiatan lain yang membutuhkan BMP sesuai program yang telah direncanakan. www.peraturan.go.id 2020, No.142
(2)Renbut rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan pengguna BMP x norma indeks x Hari bekal/hari layar/Jam Terbang.
(3)Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun untuk operasi dan latihan sesuai program yang telah direncanakan.
(4)Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi:
1. a.kekuatan Alpalhankam;
2. b.konsumsi jarak tempuh serta waktu; dan
3. c.intensitas kegiatan Alpalhankam.
(5)Renbut fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun berdasarkan program kerja meliputi:
1. a.pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BMP;
2. b.pengangkutan BMP;
3. c.penelitian dan pengembangan; dan
4. d.pemeriksaan mutu BMP.
(6)Renbut sarana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan.
(7)Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistis dan rasional.

Pasal 5

(1)Perhitungan yang realistis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan jumlah Alpalhankam Kemhan yang dimiliki.
(2)Perhitungan yang rasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan perhitungan hari bekal. www.peraturan.go.id 2020, No.142

Pasal 6

(1)Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam bentuk kuantum/volume dari Satkai III sampai dengan Satkai I secara berjenjang untuk selanjutnya diajukan oleh UO dalam bentuk Renbut anggaran BMP kepada Kemhan.
(2)Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Renbut tahunan yang selanjutnya disesuaikan melalui pengajuan kebutuhan setiap triwulan.
(3)Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Angkatan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan Panglima TNI dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(4)Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Kemhan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 7

(1)Pengajuan Renbut anggaran untuk mendukung kegiatan/operasi/latihan yang belum termasuk dalam DIPA UO Angkatan diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI dengan tembusan kepada Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI.
(2)Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Menteri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. www.peraturan.go.id 2020, No.142

Pasal 8

Pasal 9

Pengadaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan DIPA masing-masing UO.

Pasal 10

(1)Pengadaan BMP dilakukan dengan penyedia jasa BMP sebagai berikut:
1. a.PT. Pertamina (Persero); dan
2. b.badan usaha lain.
(2)Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penunjukan langsung yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama.
(3)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuat dalam bentuk nota kesepahaman.
(4)Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.