DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Prosedur Kerja sama Foreign Military Sales yang terdiri atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengakhiran, Prosedur Kerja sama Foreign Military Financing yang terdiri atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengakhiran, Perwira Foreign Military Sales, Pencatatan, Kebijakan Akuntansi, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, Pengendalian dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Prosedur Kerja Sama Program Foreign Military Sales dan Foreign Military Financing; MENTERI PERTAHANAN MengingatMenimbang PERATURANMENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN2024 TENTANG PROSEDUR KERJA SAMAPROGRAM FOREIGN MILITARY SALES DAN FOREIGN MILITARY FINANCING DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Foreign Military Sales yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu program kerja sama Pemerintah AmerikaSerikat dengan negara lain termasuk Pemerintah Republik Indonesia untuk penjualan barangfjasa pertahanan yang berasal dati Amerika Serikat. 2. Foreign Military Financing yang selanjutnya disingkat FMF adalah suatu program kerja sarna bidang pertahanan antara Pemerintah AmerikaSerikat dengannegara lain termasuk Pemerintah Republik Indonesiayang timbul dalam bentuk bantu an dan pemberian dariadanya program ForeignMilitarySales yang bersifat free of charge. 3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Building Partner Capacity yang selanjutnya disingkat BPC adalah suatu program kerja sama pertahanan sebagai salah satu kerangka pendanaan ForeignMilitary Financing yang bersifat grant berupa pemberian. 5. Defence Finance Accounting Service yang selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi di bawah Departemen Pertahanan AmerikaSerikat yang berperansebagai bank sentral untuk FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan Letter of Offer and Acceptance secara periodik per kuartal untuk dikirimkan ke negara pembeli. 6. Military Standard Requisitioning and Issue Proceduresyang selanjutnya disingkat MILSTRIP adalah prosedur BABI KETENTUAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PROSEDURKERJA SAMAPROGRAM FOREIGN MILITARY SALES DAN FOREIGN MILITARY FINANCING. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor63); 6. Peraturan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145); 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor314); Menetapkan yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan AmerikaSerikat untuk mengatur permintaan dan pengeluaranmateriilsesuai dengan prioritas dalam bentuk dan kodestandar yang merupakan tulang punggung semua prosedur logistik dan keuangan dalam menjalankan program FMS. 7. Military Assistance Program Address Directory yang selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan Freight Foruiarder, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengirimanbarang FMSke negara pembeli. 8. Defined Order adalah jenis pengadaan yangjuga disebut Standard Sales oleh United States Army, Defined Line atau Push Requisitioning oleh United States Navy, Firm Order oleh United States Air Force yang merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance dengan mencantumkan macam dan jumlah barangjjasa pertahanan yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan Letter of Request. 9. Blanket Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Blanket Open End oleh United States Army, Direct Requisitioning ProceduresjOpen End Requisitioning oleh United States Navy, Blanket Orderj Annual Requisitioning oleh United States Air Force yang merupakan suatu jenis Letter of Offer and Acceptance PengadaanBarangjJasa pertahanantanpa menyebutkannama item dan jumlahnya. 10. CooperativeLogistics Supply Support Arrangement yang selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis Letter of Offer and Acceptance pengadaan barang yang bersumber dari stock DepartemenPertahanan Amerika Serikat sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli denganperlakuan yang sama dengan unit AngkatanBersenjataAmerika Serikat sesuai dengan prioritas dari Force Activity Designator. 11. Letter of Offer and Acceptance yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS jFMF dari Pemerintah AmerikaSerikat yang berisi data barang Alpalhankam untuk pertahanan tertentumaupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlahbarang, syarat penjualan, dan lain-lain sesuai denganLetter of Request. 12. Pre Letter of Request yang selanjutnya disebut Pre-Laic adalah draft atau rancangan Letter of Request yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada DepartemenPertahanan AmerikaSerikatuntuk direviu,selanjutnya hasil reviu disampaikan kembali ke pihakPemerintah Republik Indonesia dalam bentuk draft Letter of Request. 13. Letter of Request yang selanjutnya disingkat LoRadalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barangatau jasa pertahanan yang diinginkan oleh negara pembeli. 14. Office of Defense Cooperation yang selanjutnya disingkat ODe adalah kantor kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan AmerikaSerikat yangberkedudukan di Jakarta. 15. Initial Deposit adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada DFASsetelahpenandatanganan LOA. 16. Source of Supply yang selanjutnya disingkat SoS adalah lokasi sumber barang yang berasal dari gudang Angkatan Bersenjata AmerikaSerikat atau dari gudangkontraktor/ vendor/ originalequipment manufacture. 17. FreightForwarder yang selanjutnyadisingkat FF adalah perusahaanjasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang. 18. Defense Transportation System yang selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan BersenjataAmerikaSerikatyang terdiri atas United States Air Force Air Mobility Command, United States Navy Military Sealift Command, dan United States Army Surface Deployment and Distribution Command yang berada di bawah otoritas United States Transportation Command. 19. Supply Discrepancy Report yang selanjutnya disingkat SDR adalah dokumen DD Form 364 (tiga ratus enam puluh empat) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berisi informasimengenaiketidaksesuaiankondisi atau status barang yang dipesan. 20. Staging Area adalah lokasij gudang transit yang berada eli AmerikaSerikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barangsampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkanke Indonesia baik lewatudara maupun laut. 21. Notice of Availability yang selanjutnya disingkat NOA adalah dokumen DD Form 1348-5 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) setrip (lima) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menginformasikandan mengingatkankepada FF danj atau negara pembelibahwa barang yang classified, sensitive, dan hazardous telah siap untuk dikirimkan serta memerlukan penanganan khusus untuk mengarnankan transfer barang tersebut. 22. Billing statement adalah dokumen DD Form 645 (enam ratus empat puluh lima) dari Departemen PertahananAmerikaSerikat yang berisi antara lain data besarnyanilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu. 23. HoldingAccount adalah rekeningyang digunakan untuk menampung sisa dana WA FMS /LOAFMFdari negara pembeliyang tersimpan di DFAS yang dapat digunakan untuk pendanaan program FMS/FMF yang sedang berjalan maupun yang akan datang. 24. Rupiah Mumi adalah seluruh penerimaan pemerintah,kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasaldari pinjaman luar negeri danj atau dalam negeri. 25. Rupiah Murni Pendampingyang selanjutnya disingkatRMPadalah dana rupiah mumi yang harus disediakan pemerintah untuk mendampingi pinjaman danj'atau hibah luar negeri. 26. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 27. Surat Pemyataan 1 (satu) yang selanjutnya disingkat SP 1 (satu) adalah surat pemyataan yang formatnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Kementerian Pertahanarr/Tentara Nasional Indonesia. 28. Surat Pemyataan 2 (dua) yang selanjutnya disingkat SP 2 (dua) adalah surat pemyataan yang formatnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Tentara Nasional Indonesia. 29. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 31. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 32. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan darr/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 34. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kemhan dan TNL 35. Perwira Foreign Military Sales yang selanjutnya disebut Perwira FMS adalah Prajurit TNI dalam strata kepangkatan Perwira Menengah TNI yang ditugaskan sebagai pelaksana administrasi dalam program FMS dan FMF. 36. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SARTI adalah sistem yang Pasal 4

(1)Kerjasarna program FMSberupa:a. barang; dan b. jasa.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan Alpalhankarn untuk pertahanan negara KERJA SAMA PROGRAM FOREIGNMILITARYSALES Pasal 3 Prosedur kerja sama program FMS dan FMF sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 melalui tahapan sebagai berikut:a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengakhiran.

Pasal 2

(1)Prosedur kerja sama program FMS dan FMF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada:a. security cooperation management defense security cooperation university; b. security cooperation billing handbook defense security cooperation uniuersiiu, DFAS; c. MILSTRIP and MAPAD handbook for security cooperation defense security cooperation university; d. security assistance management manual 5105.38- M; e. foreign purchaser guide to freight foruiarder selection defense security cooperation university; f. security cooperation programs defense security cooperation university; dan g. international traffic in arms regulations United States Department of Defense.
(2)Prosedur kerja sama program FMSdan FMFmeliputi:a. Defined Order, b. Blanket Order, c. CLSSA; dan d. BPC. mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawabananggaran pendapatan dan belanja negara pada instansipemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. 37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat DIPAadalah dokumen pelaksanaan anggaranyang digunakan anggaranjkuasa sebagai pengguna acuan melaksanakan kegiatan anggaran pemerintahanpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.:

Pasal 5

Perencanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakansebagaiberikut:a. pembuatan LoRyang memuat:1. data kebutuhan barang meliputi:a) jumlah; b) modelj'konfigurasi; c) kebutuhan operasional; d} garansi; e) kerangka waktu penerimaan barang; darr/atau f) kebutuhan interoperabilitas. 2. data kebutuhan jasa meliputi:a) jenis jasa; b) waktu dan tempat pelaksanaan; c) kebutuhan peninjauan lapangan; dan I atau d) publikasi. 3. kebutuhan pelatihan atau training meliputi: a) jenis pelatihan; b) jumlah peserta; c} kemampuan yang diharapkan; dan/ atau d) waktu dan tempat pelaksanaan. 4. kebutuhan pemeliharaan/ maintenance sustainment meliputi: a) pemeliharaan; b) pembekalan; c} suku cadang awal; d) peralatan pemeliharaan;danj'atau e) dukungan lanjutan. 5. pemilihan penggunaan sarana pengirimarr/ transportasi, serta penentuan delivery term code dan tujuan akhir pengirimanjtransportasi barang. b. pembuatan LoRsebagaimanadimaksud dalam huruf adapat diawalidengan pembuatan Pre- LoR berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengadaan BarangjJasa pertahanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemhan atau inisiatif penawaran oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak PemerintahAmerikasebagaibentuk pengajuan resmi; c. pihak Pemerintah Amerika Serikat mereviu Pre-LoR yang dikirim oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia; BagianKedua Perencanaan dan/ atau jasa yang dapat melekat dengan Alpalhankamuntuk pertahanan negara.

(3)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jasa yang mendukung fungsi pertahanannegara. d. jika barang/ jasa berteknologi canggih dan bersifat rahasia, pihak Pemerintah Amerika Serikat dapat melaksanakan mekanisme Pre-LoR Assesment Request, e. hasil reviu Pre-LoR dikirimkan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODe kepada pihak Pemerintah RepublikIndonesia dalam hal ini Menterimelalui Kepala Badan Sarana Pertahanan KemhanjAsisten Logistik Panglima TNI/ Asisten LogistikKepalaStaf Angkatanjpejabat yang ditunjuk; f. hasil reviu Pre-LoR digunakan sebagaidasar pembuatan LoR; g. jika pihak Pemerintah masih membutuhkan informasi harga dan ketersediaan barangjjasa secara resmi, UOdapat menyusun LoR for Price and Availability; h. penyusunan LoR for Price and Availability dapat dilaksanakan berdasarkan Pre-LoR, dengan kegiatan palingsedikit:1. mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melaluikerja sarna program FMS; 2. memeriksa persyaratan operasional yang diperlukan; 3. mengkaji spesifikasi teknik Alpalhankam untukpertahanan; 4. demonstrasi kemarnpuan Alpalhankam untuk pertahanan yang akan diadakan; 5. site survey; dan . 6. pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga. 1. LoR for Price and Availability yang telah disusun dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan dari Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanan Umum PanglimaTNI I AsistenLogistikPanglimaTNIkemudian dikirimkan kepada Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kemhan gunaditeruskan kepada ODe setelah mendapat persetujuan oleh Menterimelalui KepalaBadan Sarana PertahananKemhan; J. pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODe mengirimkan Price and Availability kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan KemhanjAsisten Logistik Panglima TNIjAsisten LogistikKepalaStaf Angkatanjpejabat yang ditunjuk; k. setelah Menteri menyetujui, Menteri melalui KepalaBadan Sarana Pertahanan Kemharr/ Asisten Logistik Panglima TNIjAsisten Logistik Kepala Staf Angkatanjpejabat yang ditunjuk menerima Price and Availability untuk selanjutnya memproses pengajuan kebutuhan anggaran pengadaan barangjjasa melalui kerja sama program FMS sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan l. dalam hal Menteri tidak menyetujui, Menteri tidak perlu menindaklanjutinya.

Pasal 8

Pelaksanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:a. setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LoR for LOA yang telah ditandatangani Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dikirimkan kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODe; b. setelah persetujuan pihak Pemerintah Amerika Serikat cliterima draft LOA untuk selanjutnya diserahkan prosedur kerja sarna program FMS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

perjanjian ofset pertahanan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat, pihak Pemerintah Amerika Serikat memfasilitasi antara pihak Pemerintah dengan pabrikanj original equipment manufacture pertahanan.

Pasal 6

Dalam perencanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pihak Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan beberapa syarat dan ketentuan (term of conditions) paling sedikit: a. harga yang tercantum dalam LOA merupakan harga terbaik (the best value for the price) sesuai kualitas barang dan dihitung berdasarkan teknik perhitungan biayaj (cost-analysis techniques) sampai dengan pelaksanaan pengadaan selesai dalam rangka memberikan jasa pelayanan secara optimalj (best effort) kepada mitra internasional termasuk kepada Pemerintah b. pembayaran LOA dilaksanakan per kuartal atau sesuai payment schedule yang tertuang dalam LOA; c. pihak Pemerintah Amerika Serikat akan mengembalikan pembayaran WA jika melebihi total biaya pengadaan barangjjasa sebagai sisa dana ke dalam HoldingAccount; dan d. pihak Pemerintah Amerika Serikat dapat meminta kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi dalam bentuk:1. inspeksi teIjadwal atau inventarisasi fisik sebagai bagian dari mekanisme end-use monitoring atau dengan menggunakan metode pemeriksaan; dan 2. verifikasi end-use monitoring lainnya sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam LOA, guna memastikan bahwa produk Alpalhankam untuk pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat digunakan sesuai dengan ketentuan internasional.

Pasal 10

(1)Pejabat penandatangan LOA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9

ayat

(1)bertanggung jawab untuk pembayaran FMS.
(2)Pembayaran FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pembayaran Initial Deposit; b. pembayaran WA; dan c. pembayaran biaya pengirimarr/transportasi kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengirimanj transportasi barang.
(3)Apabila perwira FMS telah melakukan verifikasi kebutuhan pembayaran LOA sebagaimana dimaksud Pasal 9 (I) Pejabat penandatangan LOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebagai berikut:a. WA yang dilaksanakan UO Kemhan oleh Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; b. LOAyang dilaksanakan UO Markas Besar TNIoleh Panglima TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; dan c. WA yang dilaksanakan UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara oleh Kepala Staf Angkatan melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatanf Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.
(2)Pejabat penandatangan LOA·sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani LOA.
(3)WA yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikembalikan kepada Defence Security Cooperation Agency melalui ODC.
(4)Dalam hal keadaan kahar, Menteri/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan melimpahkan kuasa penandatanganan LOA kepada Atase Pertahanan Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC Amerika Serikat.kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia untuk ditandatangani; c. dalam hal draft WA tidak disetujui oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia maka disampaikan kembali kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat untuk disempumakan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk selanjutnya ditandatangani; dan d. batas waktu penandatanganan LOA oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia paling lama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sejak pengesahan draft LOAoleh pihak Pemerintah Amerika Serikat.

Pasal 12

(1)Proses pengangkutan barang FMS diawali dengan diterimanya LOA yang telah ditandatangani serta konfirmasi dari DFAS bahwa kewajiban membayar Iniial Deposit LOA telah dipenuhi, Defence Security Cooperation Agency memerintahkan kepada IA untuk menyelenggarakan implementasi WA serta mempersiapkan barang FMS yang akan dikirim dengan Pasall1
(1)Tagihan pembayaran dari DFAS dan FF perlu terlebih dahulu diteliti sebelum dilakukan pembayaran.
(2)Penelitian tagihan pembayaran dari DFAS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagai berikut: a. penagihan pembayaran berupa Billing Statement yang diterima dari DFAS per kuartal, diteliti, dan dicocokkan oleh masing-masing UO; b. penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan jumlah yang ditagihkan sesuai payment schedule yang tertuang dalam LOA; c. untuk pengadaan oleh UO Markas Besar TNI/UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/DO TNI Angkatan Udara, PPK mengirimkan surat kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan tentang permohonan pembayaran WA; dan d. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan surat kepada Bendahara Pengeluaran tentang perintah pembayaran LOA Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan untuk dibayarkan kepada DFAS.
(3)Penelitian penagihan pembayaran dari FF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Kepala Badan Pembekalan TNI, Kepala Pusat Pengadaan TNI, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerima dan memeriksa dengan melakukan penelitian serta pencocokan tagihan biaya pengirimanytransportasi dan asuransi barang FMS masing-masing dari FF; dan b. setelah diadakan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait tagihan biaya pengirimanytransportasi dan asuransi barang FMS masing-masing dari FF, pembayaran dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DO. pada ayat
(2)huruf b, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran kepada DFAS.
(4)Pembayaran FMS sebagaimana dimaksud ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilengkapi dokumen pengangkutan barang FMS yang diperlukan.
(2)Setelah PPK melakukan pembayaran kewajiban membayar LOA sebagairnanadimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf b, pihak Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan dokumen pengangkutan barang FMS sebagaimanadimaksud pada ayat
(1).
(3)Dokumen pengangkutan barang FMS dari Amerika Serikat ke Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat(2) sebagaiberikut a. dokumen barang; dan b. shipping document.
(4)Dalam hal diperlukan pengembalian pengangkutan barang FMS dari Indonesia ke Amerika Serikat diperlukan dokumen pengangkutan barang FMS sebagaiberikut:a. dokumen barang; dan b. shipping document.
(5)Dokumenbarang sebagaimanadimaksud pada ayat
(3)huruf a dan ayat
(4)huruf a merupakan dokumenyang memuat penjelasan nama barang, jenis, national stock number, part number, serial number, serta elemendata lainnya dituangkan dalam form dokumen barang dan dikirimbersamaan dengan barang.
(6)Form dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)terdiri atas: a. DD Form 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) untuk barang yang berasal dari Depo; dan b. DD Form 250 (dua ratus lima puluh) untuk barang yang berasal dari pabrikan.
(7)Dokumenbarang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dan ayat
(4)huruf a juga dapat digunakan untuk membuat:a. berita acara penerimaan; b. inventarisasibarang; dan/ atau c. pengajuan claim/ SDR. (8} Shipping document sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dan ayat
(4)huruf b digunakan untuk keperluan proses pabean eli Amerika Serikat dan di Indonesia serta proses pembayaran jasa pengirimarr/ transportasi kepada FF.
(9)Shipping document sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dan ayat
(4)huruf b meliputi: a. export/import clearance, terdiri atas: 1. export license yang dikeluarkan Directorateof Defence Trade Controls Departemen Luar NegeriAmerikaSerikat; 2. shipper's export declaration yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat; 3. customs clearance yang dikeluarkan oleh pabean AmerikaSerikat; 4. temporary import license dari Departemen Luar NegeriAmerikaSerikat; dan Pasal 15
(1)Pengirimarr/ transportasi barang FMS ke Indonesia dapat menggunakan jasa FF.

Pasal 14

(1)Biaya pengirimanjtransportasi dialokasikan pada DIPAsatker, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian.
(2)Pengalokasian biaya pengiriman j transportasi pada DIPA satker sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengirimarr/ transportasi barang FMSdilaksanakan dengantahapan sebagai berikut:a. penyiapan barang FMSyang akan dikirimdilaksanakanoleh SoS; b. pengirimanjtransportasi barang FMS setelah SoS menerima materiel release order dari instansi yang mengelola dalam tingkatan manajemen yang disebutintemationallogistics controloffice, yaitu: 1. United States Army oleh United States Army Security Assistance Center di New Cumberland Pensylvania; 2. United States Navy oleh Navy Inventory Control Pointfor FMS di Philadelphia Pensylvania;dan 3. United States Air Force oleh Air Force Security Assistance Center Wright Patterson Air ForceBase di Dayton Ohio. c. pengirimanjtransportasi barang FMS dari SoS ke Staging Area dapat ditempuh dengan 2 (dua)cara: 1. pengiriman/transportasi· dengan NOA untuk barang FMS tertentu yang bersifat classified, sensitive, dan hazardous serta memerlukan special handling; dan 2. pengiriman/transportasi langsung tanpa NOA untuk barang FMS yang bersifat nondassified, nonsensitive, dan nonhazardous seperti automatic shipment, common items, publication items, dan lain-lain. d. pemindahan hak dan tanggungjawab atas barangj title transfer beralih kepada Kemhany'TNl pada saat barang FMSmeninggalkan SoS. 5. Surat Ijin Pengeluaran Barang di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan berupa SP 1 (satu). b. packing list atau DD Form 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan)yang berisi perincian barangtermasuk harga satuan dari setiap item yang berlaku sebagai invoice; c. bill of lading untuk barang yang dikirim dengan menggunakan transportasi kapallaut; danfatau d. ainuay bill untuk barang yang dikirim dengan menggunakan transportasi pesawat terbang.

Pasal 17

(1)Pengirimanjtransportasi barang FMS ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) danPasal 16 dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaiberikut:a. inland transportation merupakan pengirimanj transportasi dari SoS ke Staging Area melalui daratan dengan cara:1. diangkut sendiri oleh DepartemenPertahananAmerikaSerikat, memakai fasilitas DTS,ataufasilitas Departemen Pertahanan Amerika Serikat lainnya; 2. diangkut dengan menggunakan trucking company di AmerikaSerikat; atau 3. dikirim melalui parcel service/ mail service untuk barang FMS yang beratnya atau volumenyarelatifkecil. h. overseas transportation merupakan pengapalan dari Staging Area ke Indonesia oleh FF dengan menggunakan sarana angkutan komersilmelalui:1. surface transportation, menggunakan kapal laut (sea freight); atau Pasal 16 Selain pengirimanjtransportasi barang FMS ke Indonesiamenggunakanjasa FF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)dapat mengunakan metode pengirimandengan:a. jasa angkutan DTS; b. pilot pick-up; c. gabungan atau kombinasi dari DTS,FF, dan pilot pick- up; atau d. misi penerbangan angkutan udara khususj special arrangement airlift mission flight.
(2)Penggunaanjasa FF sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menjadi bagian kontrak kerja sama dengan UO.
(3)Dalam pelaksanaannya FF harus memberikan laporanj report of delivery kepada Perwira FMS untuk perencanaan pengirimanjtransportasi ke Indonesia.
(4)UOmenyampaikannama FFbeserta contract agreement kepada Perwira FMSuntuk didaftarkan ke Bureau of Political-MilitaryAffairs Directorate of Defense Trade Controls DepartemenLuar NegeriAmerikaSerikat guna mendapatkan DDTC exporter registration statement dan MAPAD code dari pihak Pemerintah AmerikaSerikat.
(5)Sebelum melaksanakan pengirimanjtransportasi barang FMS ke Staging Area untuk beberapa macam barang FMSyang classified, sensitive, dan hazardous yang memerulukan penangganan khusus, PerwiraFMSberkoordinasi dengan otoritas terkait di Amerika Serikat.
(6)Dalam hal pengirimanjtransportasi barang FMS dilaksanakan oleh FF, segala resiko yang terjadi selamaperjalanan barang FMS dari SoS ke Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab FF dan perusahaan asuransi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…